Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan dan membangun sinergi antara Kejaksaan Tinggi Aceh dengan RSUD dr. Zainoel Abidin sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan rujukan utama di Provinsi Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, Kajati Aceh Teuku Rahmatsyah menyampaikan pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi yang baik antarinstansi dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing lembaga, khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Aceh.

“Sinergi antarinstansi merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Kajati Aceh.

Sementara itu, Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin, Dr. Muhazar Harun, SKM., M.Kes., menyampaikan apresiasi atas kesempatan silaturahmi tersebut serta berharap hubungan kerja sama dan komunikasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan ke depan.

Melalui pertemuan silaturahmi ini, Kejaksaan Tinggi Aceh dan RSUD dr. Zainoel Abidin berkomitmen untuk terus menjaga koordinasi, kolaborasi, serta mendukung berbagai upaya pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Aceh. (rilis/dziq/yh)

Jakarta Barat, JatimUPdate.id – Membangun masyarakat yang cerdas dalam mengelola keuangan sekaligus peduli terhadap lingkungan membutuhkan sinergi berbagai pihak. 

Hal tersebut terlihat dalam kegiatan Edukasi Literasi dan Inklusi Keuangan serta simbolis pemberian tempat sampah pilah yang digelar di Aula Lantai 4 Kantor Camat Kalideres, Jakarta Barat, Kamis (17/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek Kalideres Kompol Rihold, S.Kom., S.I.K., M.H., diwakili Wakapolsek Kalideres AKP Aep Haryaman, S.H., M.H., didampingi Kasihumas Polsek Kalideres Aipda Dwi Winardi, turut menghadiri kegiatan yang menjadi bentuk sinergi antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat di wilayah Kecamatan Kalideres.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut turut dihadiri Camat Kalideres Ziki Zulkarnain, Direktur PT MBK Ventura Susanti Gandaatmaja, para lurah se-Kecamatan Kalideres serta warga dari masing-masing kelurahan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, pembacaan doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, kegiatan diisi dengan sambutan Camat Kalideres dan Direktur PT MBK Ventura, dilanjutkan edukasi mengenai literasi dan inklusi keuangan, serta pengenalan profil PT MBK Ventura.

Selain memberikan edukasi kepada masyarakat, kegiatan tersebut juga diisi dengan simbolis pemberian tempat sampah pilah sebagai bentuk dukungan terhadap kepedulian lingkungan dan pengelolaan sampah di wilayah Kecamatan Kalideres.

Wakapolsek Kalideres AKP Aep Haryaman menyampaikan bahwa sinergi antara Polri, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang tidak hanya aman dan kondusif, tetapi juga memiliki masyarakat yang semakin sadar terhadap pengelolaan keuangan dan kepedulian lingkungan.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan edukasi literasi dan inklusi keuangan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, sementara pemberian tempat sampah pilah dapat mendorong kebiasaan memilah dan mengelola sampah sejak dari lingkungan masing-masing.

Polsek Kalideres terus mendukung kolaborasi positif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, karena keamanan dan kesejahteraan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. (rilis/sof/yh)

Jakarta Barat, JatimUPdate.id – Dalam rangka Operasi Nila Jaya 2026, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap dugaan tindak pidana narkotika dan mengamankan dua orang pelaku berinisial YM dan PI yang merupakan pasutri (pasangan suami istri) 

Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Vernal A. Sambo mengatakan, Pengungkapan tersebut berawal dari penindakan yang dilakukan petugas adanya informasi dari masyarakat dijakarta barat kemudian berbekal informasi tersebut pada Minggu, (13/09/2026) sekitar pukul 03.00 WIB, di sebuah rumah kos di Jl. Komarudin Lama Gg. Al Huda RT 004/005, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

"Dilakukan penangkapan dan penggeledahan, petugas mengamankan dua pelaku berinisial YM dan PI serta sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu," ujar Vernal saat dikonfirmasi, Kamis, (17/9/2026) 

Dari hasil pengungkapan, kami berhasil menyita 20 paket sabu dengan total berat netto 165,4 gram.

Barang bukti tersebut terdiri dari satu plastik klip sedang berisi 10 paket sabu dengan berat netto 97,8 gram dan satu plastik klip sedang lainnya berisi 10 paket sabu dengan berat netto 67,6 gram.

Selain narkotika, petugas turut mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut, di antaranya dua timbangan digital, alat bantu isap berupa pipet kaca dan bong, satu tas, satu unit sepeda motor Yamaha Filano warna putih, serta dua unit telepon seluler.

Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Vernal A. Sambo menambahkan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Operasi Nila Jaya 2026 yang dilaksanakan dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika.

“Pengungkapan ini merupakan rangkaian kegiatan Operasi Nila Jaya 2026. Operasi tersebut dilaksanakan selama 15 hari, mulai 11 September 2026 pukul 00.00 WIB sampai dengan 25 September 2026,” tambah AKBP Vernal A. Sambo.

Saat ini, kedua pelaku berikut barang bukti telah diamankan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. 

Guna mempertanggung jawabkan atas perbuatan pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau ketentuan terkait kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyediaan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (rilis/sof/yh)

Sidoarjo, JatimUPdate.id - Kepengurusan Nahdlatul Ulama (NU) masa khidmat 2026–2031 harus menjadi momentum kebangkitan struktural yang meletakkan pemberdayaan lembaga sebagai motor utama gerakan, bukan justru mengerdilkannya melalui kebijakan satu pintu yang kaku.

Sebagai organisasi sosial-keagamaan terbesar, NU memiliki perangkat eksekutor bernama Lembaga—mulai dari LPNU (ekonomi), LP Ma'arif (pendidikan), LKNU (kesehatan), hingga LTNNU (infokom dan publikasi), LESBUMI NU. Lembaga-lembaga ini adalah ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan warga dunia (nahdliyin).

Jika seluruh kebijakan, koordinasi, dan eksekusi program dipaksa melewati birokrasi ketat "satu pintu" di jajaran tanfidziyah, potensi besar lembaga-lembaga ini akan dibonsai dan kehilangan daya kreativitas serta ruang geraknya.

Urgensi Otonomi dan Pemberdayaan Lembaga

Kebijakan satu pintu sering kali lahir dengan alasan penertiban administrasi dan integrasi gerakan. Namun, dalam praktiknya, sistem ini rentan menciptakan sumbatan birokrasi (bottleneck).

Lembaga-lembaga NU yang diisi oleh para ahli, profesional, dan aktivis di bidangnya masing-masing akhirnya hanya menjadi "panitia pelaksana" yang pasif, menunggu instruksi dari atas, alih-alih menjadi inisiator perubahan.

Pada kepengurusan 2026–2031, NU menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks: digitalisasi massal, ketahanan ekonomi pasca-pandemi, perubahan iklim, hingga dinamika politik global.

Menghadapi ini, PBNU tidak bisa lagi menggunakan cara-cara sentralistik. Pemberdayaan lembaga berarti memberikan kepercayaan, otonomi strategis, dan dukungan fasilitas agar mereka dapat bergerak lincah, berinovasi, dan menjalin kolaborasi strategis dengan pihak luar secara akuntabel.

Strategi Distribusi Wewenang (Desentralisasi Terukur)
Bukan berarti berjalan tanpa kendali, namun PBNU di masa khidmat ini harus memposisikan diri sebagai fasilitator dan dirigen, bukan pengendali tunggal.

1. Fungsi PBNU: Menetapkan garis besar haluan organisasi (guiding principles), menjaga ideologi, dan melakukan monitoring serta evaluasi (monev).

2. Fungsi Lembaga: Diberikan keleluasaan merumuskan taktik, mengeksekusi program, dan menyerap aspirasi warga secara langsung sesuai keahlian sektoral mereka.

Dengan membuka sumbatan "satu pintu" tersebut, energi besar yang dimiliki oleh kader-kader muda NU di dalam lembaga akan terlepas. Kebijakan satu pintu harus digantikan dengan sistem "multi-pintu yang terkoneksi"—di mana setiap lembaga memiliki pintu improvisasinya masing-masing, namun bermuara pada satu ruang besar yang sama, yaitu kemaslahatan umat dan kemandirian NU.

Hanya dengan cara inilah, NU masa khidmat 2026–2031 dapat tumbuh menjadi organisasi yang tidak hanya besar secara kuantitas, tetapi juga raksasa dalam kualitas gerakannya.

Langkah itu menyusul pencantuman GMNI sebagai “underbow PKI” dalam materi majalah Awas Bahaya Laten Komunisme yang diterbitkan Kanwil Kemenag Jawa Timur.

Ketua DPP GMNI Bidang Politik, Dhipa Satwika Oey, mengatakan penyebutan tersebut bukan persoalan penggunaan istilah semata. Menurut dia, label “underbow PKI” merupakan klaim serius yang berkaitan dengan sejarah, identitas, dan nama baik organisasi.

“Jangan sembarangan menulis sejarah GMNI. Menempatkan GMNI sebagai ‘underbow PKI’ bukan sekadar penggunaan istilah. Itu adalah klaim serius yang dapat membentuk persepsi publik terhadap organisasi kami, terlebih ketika dimuat melalui media yang membawa identitas institusi negara,” kata Dhipa, melalui keterangan tertulisnya, Jum'at (18/9).

DPP GMNI menilai sejarah dan identitas organisasi tidak dapat disederhanakan melalui label politik tertentu tanpa dasar serta sumber sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan itu, kata Dhipa, menjadi lebih serius karena materi tersebut diterbitkan dengan membawa identitas lembaga pemerintah.

“Kalau publikasi itu membawa nama institusi negara, maka tanggung jawabnya juga bersifat kelembagaan. Tidak bisa dianggap sebagai tulisan biasa. Ada proses editorial dan ada konsekuensi publik dari informasi yang disebarluaskan,” tegas dia.

Maka dari itu, DPP GMNI tidak hanya meminta penjelasan dari Kemenag. Organisasi tersebut akan melayangkan somasi kepada Kementerian Agama RI dan Kanwil Kemenag Jawa Timur.

“Atas publikasi ini, kami tidak sekadar meminta penjelasan. Kami menuntut pertanggungjawaban. DPP GMNI akan melayangkan somasi kepada Kementerian Agama RI dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur,” kata Dhipa.

Dalam somasi itu, DPP GMNI akan menuntut penarikan materi yang menyebut GMNI sebagai “underbow PKI”, koreksi secara terbuka, serta pertanggungjawaban kelembagaan atas informasi yang telah dipublikasikan.

DPP GMNI juga menyiapkan langkah hukum lanjutan jika tuntutan dalam somasi tersebut tidak ditindaklanjuti.

“Somasi adalah langkah awal. Kami tidak akan membiarkan sejarah dan nama GMNI ditempatkan secara serampangan dalam narasi yang disebarluaskan melalui media institusi negara. Jika tidak ada tindakan korektif, kami akan mempertimbangkan langkah hukum berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Dhipa.

Dhipa menegaskan, keberatan GMNI bukan terhadap pembahasan sejarah komunisme maupun PKI di Indonesia.

Persoalannya pencantuman GMNI dalam hubungan politik tertentu tanpa dasar sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Silakan membahas sejarah komunisme dan PKI. Tetapi jangan mengorbankan ketepatan sejarah organisasi lain. Sejarah harus dibangun berdasarkan fakta dan sumber yang dapat diuji, bukan berdasarkan stigma. Kementerian Agama harus bertanggung jawab atas publikasi ini,” kata dia. (*)

Kelumpuhan Struktural dan Krisis Konstitusional

Ketua Umum HMI Komisariat Ibn Khaldun Jember Dio Aji Saputra menyatakan akumulasi pelanggaran konstitusi, penundaan regenerasi, dan pengabaian independensi organisasi merugikan hak konstitusional kader di tingkat cabang.

“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. HMI Cabang Jember saat ini tengah mengalami krisis konstitusional dan kelumpuhan struktural yang sistemik. Kami mendesak adanya perbaikan nyata demi menyelamatkan marwah organisasi,” kata Dio dalam keterangannya, Jumat (18/9/2026).

Empat Tuntutan Komisariat

Komisariat menyampaikan empat poin tuntutan yang wajib segera ditindaklanjuti Pengurus HMI Cabang Jember.

Pertama, Kepastian Konfercab. Pengurus Cabang harus segera menerbitkan Maklumat Kepastian Konferensi Cabang (Konfercab) paling lambat 14 hari sejak dokumen dipublikasikan. Pengurus Cabang juga harus membentuk Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) yang independen dan merepresentasikan seluruh komisariat.

Kedua, Tradisi Aksi Kritis. Pengurus Cabang harus menghidupkan kembali tradisi aksi demonstrasi kritis dan tekanan politik terukur kepada pusat kekuasaan daerah, yakni Pemerintah Kabupaten dan DPRD Jember, untuk melawan kebijakan yang menindas rakyat.

Ketiga, Dualisme Loyalitas. Pengurus Cabang harus menghapus nama kader yang sudah berdomisili atau bergiat di HMI Cabang (P) Lumajang dari struktur aktif HMI Cabang Jember.

Keempat, Sikap Tegas soal Rangkap Jabatan. Komisariat menuntut fungsionaris pengurus cabang yang merangkap jabatan di organisasi eksternal lain, lembaga politik, maupun organ ekstra-struktural membuat pilihan tegas: tetap berkhidmat penuh di HMI Cabang Jember atau mengundurkan diri secara terhormat.

Ultimatum 2x24 Jam

Dio menegaskan, tuntutan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan konstitusional demi tegaknya panji hijau-hitam di Bumi Pandalungan. Ia juga memberikan ultimatum keras kepada Pengurus HMI Cabang Jember.

“Jika dalam waktu 2x24 jam tidak ada respons dan langkah konkret dari pengurus cabang, kami pastikan akan mengambil langkah konsolidasi organisasi yang jauh lebih masif,” ujarnya.

“Jika diabaikan, jangan salahkan kami jika konsolidasi organisasi yang jauh lebih masif kami gerakkan,” tegas Dio.

Respons Pengurus Cabang

Dalam audiensi, Ketua Umum HMI Cabang Jember Ahmad Ridwan bersama jajaran pengurus lainnya menerima pengurus Komisariat HMI Ibn Khaldun. Dio mengutip pernyataan Ridwan bahwa permasalahan itu akan diselesaikan dan ditindaklanjuti dalam waktu 2x24 jam.

“Permasalahan ini akan disampaikan melalui rapat harian cabang. Hasilnya nanti akan disampaikan melalui pemberitahuan langsung ke Komisariat HMI Ibn Khaldun,” kata Dio. (#)

Aksi bertajuk "Silo Menggugat: Bebaskan Silo Dari Bayang-Bayang Militerisme" ini menolak keras rencana pembangunan markas Batalyon TP di atas lahan garap KHDPK (Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus) Desa Silo.

Ketua PC PMII Jember, Mohammad Taufiqur Rahman, menjelaskan bahwa massa aksi menilai rencana pembangunan markas militer tersebut mengancam hak hidup petani setempat. 

Lahan yang menjadi sasaran pembangunan merupakan area dengan Surat Keputusan HKm (Hutan Kemasyarakatan) yang selama ini dikelola petani untuk menyambung hidup. 

Alih fungsi lahan dinilai akan menghancurkan kedaulatan pangan warga dan mencabut sumber penghidupan mereka.

Dalam keterangan resminya, PC PMII Jember menegaskan bahwa gerakan perlawanan petani ini adalah upaya mempertahankan hak garap. 

"Kami mendesak pemerintah membatalkan rencana tersebut. Negara harus mengutamakan hak ekonomi rakyat dan menyelesaikan konflik secara adil," tegas mereka.

Korlap Aksi menegaskan bahwa sesuai kesepakatan RDP pada 18 Juni 2026, masing-masing pihak sepakat saling menahan diri. 

"Tetapi apa yang terjadi, di lapangan mereka (pihak TNI) masih melakukan kegiatan," katanya. 

Ia menuntut tindakan nyata, bukan janji-janji. "Kami tidak mau janji-janji lagi, kami mau bukti nyata," tandasnya.

Aksi massa ini ditemui langsung oleh Wakil Ketua DPRD Widarto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Fuad Akhsan, Ketua Komisi A Budi Wicaksono, Ketua Komisi B Candra Ary Fianto, serta Anggota DPRD Kabupaten Jember H Nanang Moh Natsir, Nurhuda Candra Hidayat, dan Ikbal Wilda Fardana.

Dalam keterangannya, Widarto menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Jember tetap berpegang teguh pada hasil RDP yang digelar pada Juli 2026. "DPRD Kabupaten Jember sebenarnya masih konsisten pada hasil RDP, untuk menyerahkan permasalahan ini kepada Kementerian Kehutanan," ujarnya.

Meski sudah terbit surat keputusan bahwa lahan seluas 50 hektar itu telah menjadi Penghutanan Sosial yang dikelola Gapoktan setempat, Widarto menyatakan semua pihak wajib saling menahan diri jika Kementerian Kehutanan menyetujui pembangunan Batalyon TP, begitupun sebaliknya. "Sebelum adanya keputusan dari kementerian, maka kami harap tidak ada kegiatan baik itu pengukuran, pemasangan patok, atau kegiatan lainnya," ujarnya.

Menanggapi informasi dugaan kegiatan yang dilakukan TNI, Widarto menyatakan masih perlu mengonfirmasi kebenarannya. "Apakah memang benar dilakukan oleh TNI, atau pihak lain," ujarnya.

Widarto menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten Jember bersama petani dan pihak yang bersengketa pernah berkunjung ke Perwakilan Kementerian Kehutanan di Yogyakarta.

"Pihak perwakilan kementerian kehutanan di Yogyakarta menegaskan bahwa pihaknya mau mengeluarkan lahan tersebut dari peta perhutanan sosial, jika Gapoktan atau petani yang telah menggarapnya mau bertanda tangan," jelasnya.

Untuk mengetahui kebenaran informasi dari warga terkait adanya kegiatan yang dilakukan TNI, Widarto merasa perlu mengonfirmasi. "Jika benar, mengapa mereka (TNI) melakukan kegiatan di luar kesepakatan," katanya. (#)

Bantuan itu diberikan setelah Imam mendapat informasi mengenai kondisi keluarga siswi yang kesulitan memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah.

Imam mengatakan persoalan tersebut bermula setelah ia mengunggah pengalamannya saat berkunjung ke SMKN 6 Surabaya.

Dalam kunjungan itu, ia menemukan seorang siswa masih mengenakan seragam SMP untuk bersekolah.

Unggahan tersebut kemudian mendapat respons dari sejumlah warganet. Salah satunya Naila, yang menceritakan kondisi adiknya yang juga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan seragam sekolah.

Menurut Imam, sebagian seragam lama masih dapat digunakan karena berasal dari sekolah yang sama.

Namun, ada perlengkapan yang harus dibeli karena sudah mengalami perubahan, seperti seragam olahraga satu setel dan atribut sekolah.

“Jadi kami membantu supaya tidak minder atau sekolah itu sama seperti teman-temannya,” kata Imam.

Ia menilai persoalan perlengkapan sekolah menunjukkan bahwa pendidikan SMA sederajat yang sudah gratis belum otomatis menghilangkan beban biaya bagi keluarga kurang mampu. Seragam sekolah saja, kata dia, bisa membutuhkan biaya Rp3 juta hingga Rp4 juta.

“Untuk seragam aja bisa 3 sampai 4 juta. Bayangkan itu setiap tahun,” sergah Imam.

Beban keluarga juga dapat bertambah dengan kebutuhan lain, termasuk iuran komite di sejumlah sekolah.

Untuk siswa SMK, menurut Imam, terdapat pula kebutuhan biaya praktik yang perlu diperhitungkan.

Imam kemudian menyoroti perubahan skema bantuan pendidikan Pemuda Tangguh untuk jenjang SMA sederajat.

Sebelumnya, penerima bantuan memperoleh Rp200 ribu per bulan. Saat ini nominal bantuan disebut meningkat menjadi Rp350 ribu per siswa per bulan, tetapi mekanismenya berbeda.

“Sekarang memang ditingkatkan bantuannya, yaitu Rp350.000 per siswa per bulan, tapi itu langsung ditransfer ke sekolah untuk membantu SPP-nya,” kata dia.

Menurut Imam, bantuan tersebut memiliki skema berbeda antara sekolah swasta dan negeri. Siswa sekolah swasta memperoleh bantuan untuk SPP, sedangkan siswa sekolah negeri mendapatkan bantuan berupa seragam dan perlengkapan sekolah.

Kasus siswi SMK tersebut, kata Imam, juga menunjukkan persoalan lain dalam penentuan penerima bantuan pemerintah, yakni penggunaan desil.

Keluarga siswi itu tercatat berada pada desil 6 sampai 10 sehingga dianggap tidak masuk kelompok penerima bantuan sosial.

Padahal, kondisi ekonomi keluarga tersebut menurut Imam menunjukkan keadaan yang berbeda. Ayah siswi bekerja sebagai sopir pribadi dengan penghasilan sekitar Rp2,5 juta per bulan, tetapi pekerjaan itu bergantung pada ada tidaknya pekerjaan.

Ibunya bekerja di laundry dengan penghasilan Rp60 ribu per hari dan tidak memperoleh penghasilan ketika tidak masuk kerja.

Kakaknya juga sudah bekerja dengan penghasilan bersih sekitar Rp2,5 juta per bulan. Penghasilan tersebut masih harus digunakan untuk kebutuhan makan dan kos karena rumah keluarga tidak cukup untuk dihuni lima orang.

“Kalau kenyataannya miskin, ya harus dibantu,” ujar Imam.

Maka dari itu, Imam meminta pemerintah tidak menjadikan desil sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan penerima bantuan.

Ia merujuk pada pernyataan Wali Kota Surabaya yang menyebut desil bukan satu-satunya pertimbangan dalam pemberian bantuan.

“Karena itu kami menagih, seluruh warga Surabaya yang kurang mampu akan menagih pernyataan Wali Kota itu,” katanya.

Imam mengatakan keluarga yang secara administrasi masuk desil di atas 5 tetapi secara substantif berada dalam kondisi tidak mampu semestinya dapat diverifikasi kembali.

Ia mengusulkan survei ulang terhadap kondisi keluarga atau perubahan kriteria penerima bantuan.

“Kalau kemudian ketika administrasi mereka tidak termasuk kelompok itu, atau desilnya tinggi, ya itu kita minta supaya disurvei ulang, atau kriterianya yang diubah,” kata Imam.

Orang tua penerima bantuan, Maestina, mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan Imam Syafi’i.

Ia mengatakan bantuan tersebut meringankan beban keluarga yang belum mampu membeli seluruh perlengkapan sekolah anaknya.

“Saya sangat senang sekali menerima bantuan dari Mas Imam, karena saya masih belum bisa beliin. Alhamdulillah ada yang masih bantu,” ucapnya.

Maestina mengatakan sejumlah perlengkapan sekolah hingga kini masih menggunakan milik kakaknya. Kebutuhan lainnya dibeli secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan ekonomi keluarga.

“Iya, ini masih pakai punyanya kakaknya. Terus tadi saya beliin satu-satu, saya nyicil. Tapi yang lainnya belum bisa beliin sampai sekarang,” ungkapnya. (Roy/Mmt)

Jakarta, JatimUPdate.id - Operasi SAR gabungan untuk mencari delapan orang yang hilang bersama speedboat Arupadhatu 1 di sekitar Gunung Anak Krakatau, Banten, resmi dihentikan pada Kamis, (17/09/2026).

Operasi pencarian tersebut telah berlangsung selama 10 hari, termasuk masa perpanjangan selama tiga hari. Namun, hingga batas waktu operasi berakhir, tim SAR belum menemukan keberadaan kapal maupun delapan orang yang berada di dalamnya.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan keputusan penghentian operasi diambil setelah dilakukan rapat evaluasi pada hari terakhir pencarian di Posko SAR Carita.

"Tadi disampaikan bahwa sejak pelaksanaan hari pertama operasi gabungan pencarian dan pertolongan ini sampai dengan hari ke-10 setelah perpanjangan tiga hari, secara umum tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan kapal maupun penumpang atau awak yang berada di kapal tersebut," kata Andra dalam konferensi pers, Kamis.

Selama proses pencarian, tim SAR menemukan 13 material atau objek yang sempat diduga berkaitan dengan Arupadhatu 1. Seluruh temuan kemudian diperiksa dan dikonfirmasi oleh Ditpolairud Polda Banten.

Hasil pengecekan menunjukkan 13 objek tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan speedboat yang ditumpangi rombongan jurnalis dan kru kapal.

"Setelah dikonfirmasi, di-cross check dan diteliti, dinyatakan saat ini tidak terhubung dengan Arupadhatu 1," ujar Andra.

Pemantauan Tetap Dilakukan

Kepala Basarnas Banten Al Amrad mengatakan penghentian operasi dilakukan sesuai prosedur operasi SAR. Pencarian telah dilakukan selama tujuh hari dan kemudian diperpanjang selama tiga hari.

Meski operasi SAR secara resmi dihentikan, pemantauan terhadap kemungkinan munculnya informasi atau petunjuk baru tetap dilakukan.

"Operasi SAR ini tidak berhenti sampai di sini. Setelah pencarian ini kami hentikan, kami akan melakukan pemapelan melalui VTS, termasuk dari Lanal, termasuk dari Polair yang melakukan patroli di sekitar situ," kata Al Amrad.

Informasi mengenai Arupadhatu 1 dan delapan orang yang hilang juga akan disebarluaskan kepada kapal-kapal yang melintas di wilayah Selat Sunda.

Basarnas meminta nelayan, awak kapal, maupun masyarakat yang menemukan objek yang diduga berkaitan dengan speedboat tersebut atau para korban segera melaporkannya.

"Apabila itu ada tanda-tanda, operasi SAR akan dinyatakan dibuka kembali," ujar Al Amrad.

Dengan demikian, penghentian operasi bukan berarti informasi mengenai keberadaan delapan orang tersebut tidak lagi ditindaklanjuti. Tim terkait masih akan memantau kemungkinan adanya temuan baru di wilayah perairan Selat Sunda.

Keluarga Minta Pencarian Diperpanjang

Sementara itu, keluarga korban berharap operasi pencarian tidak berhenti pada hari ke-10. Istri jurnalis M. Bagus Khoirunnas, Desi Ratnasari, meminta Tim SAR Gabungan kembali memperpanjang proses pencarian.

Permintaan itu disampaikan Desi saat mengikuti rapat evaluasi bersama Tim SAR Gabungan di Posko SAR Marina Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis.

Desi mengakui upaya pencarian yang dilakukan selama ini telah maksimal. Namun, dia berharap pencarian kembali diperpanjang, terutama dengan menyisir sejumlah wilayah yang dinilai belum tersentuh.

"Pak Gubernur, saya memohon proses pencarian diperpanjang kembali dan lebih dimaksimalkan lagi," ujar Desi dalam rapat evaluasi.

Menurut dia, masih terdapat sejumlah lokasi yang perlu mendapat perhatian dalam pencarian. Di antaranya Pulau Tinjil Besar, Pulau Tinjil Kecil, kawasan Pantai Binuangeun, hingga Pulau Panjurit di Lampung.

"Mungkin itu menjadi evaluasi untuk pencarian. Masih ada pulau yang belum tersentuh saat melakukan pencarian," katanya.

Desi juga menyampaikan keyakinan keluarga bahwa suaminya bersama korban lainnya masih dapat ditemukan. Karena itu, keluarga berharap upaya pencarian tetap dilanjutkan hingga seluruh korban mendapatkan kepastian.

"Kami keluarga meyakini korban masih bisa ditemukan," ujar Desi.(ih/yh)

Menurut dia, penguatan sumber daya manusia bagian penting agar sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Surabaya mampu memberikan ruang belajar yang setara bagi seluruh siswa.

"Termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK)," kata Ajeng, kepada Jatimupdate, Jum'at (18/9).

Ajeng mengatakan sekolah inklusif seyogianya menjadi target seluruh SD dan SMP di Surabaya. 

Sehingga persoalan keterpenuhan sumber daya manusia tidak dijadikan alasan sebagai kendala dalam pelaksanaan pendidikan inklusi.

“Sekolah inklusif harus menjadi target bagi seluruh SD dan SMP di Surabaya. Keterpenuhan SDM tidak boleh menjadi kendala lagi,” kata Ajeng.

Dia mendukung upaya pemenuhan guru inklusi melalui kerja sama dengan universitas. 

Menurut Ajeng, kolaborasi tersebut merupakan salah satu cara untuk menyiapkan tenaga pendamping yang memiliki pemahaman memadai mengenai penanganan pendidikan inklusi.

Ajeng juga menilai pemahaman tentang inklusi tidak cukup hanya diberikan kepada guru yang secara khusus menangani ABK. 

Setiap guru, kata dia, perlu memiliki bekal mengenai cara menangani pendidikan inklusi karena sekolah negeri di jenjang SD dan SMP harus ramah terhadap siswa dengan kebutuhan yang beragam.

“Perlu setiap guru dibekali pemahaman penanganan inklusi,” papar Ajeng.

Dari sudut pandangnya, guru memiliki peran dalam membangun empati terhadap siswa disabilitas. 

Sikap tersebut tambah Ajeng dibutuhkan agar anak-anak dapat mengikuti proses belajar bersama tanpa merasa dibedakan karena kondisi yang mereka miliki.

“Guru tetap sebagai inisiator empati kepada anak disabilitas agar setiap murid bisa belajar normal bersama walaupun ada teman yang istimewa,” katanya.

Selain persoalan guru inklusi, Ajeng juga mendorong penambahan satu Rumah Anak Prestasi (RAP) di Surabaya. 

Dia meminta agar RAP kembali dibuka satu lokasi sehingga jumlah fasilitas tersebut menjadi lima.

“Dan mendorong RAP dibuka satu lagi, supaya ada lima RAP di Surabaya,” demikian Ajeng Wira Wati.

Bunda PAUD Kota Surabaya, Rini Indriyani mengatakan, pemkot melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya telah memfasilitasi tenaga pendidik yang mendampingi siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler.

Akan tetapi, ia menyampaikan, hal ini belum sepenuhnya berjalan maksimal, karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM). 

Pemkot kata dia, mengupayakan agar siswa berkebutuhan khusus tetap mendapatkan pendidikan yang setara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi. 

“Karena (anak) inklusi itu kan harus mendapatkan perhatian khusus, dan kami belum terlalu masif memberikan guru spesial di setiap sekolah. Karena memang tidak gampang untuk mencari guru spesial itu, terbatas SDM-nya, kita bekerjasama dengan banyak pihak salah satunya kampus yang ada jurusan inklusi,” kata Rini. (Roy/Mmt)