’’Untuk aktivitas tambang yang sama sekali tidak memiliki izin, sanksinya sudah jelas, itu merupakan ranah pidana,’’ ungkap Plt Kabid Pertambangan ESDM Provinsi Jawa Timur Rendy Herdijanto, saat rapat koordinasi bersama Tim Terpadu Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Kabupaten Mojokerto.

Sehingga, tegas Rendi, di hadapan tim dan perwakilan forkopimda kabupaten Mojokerto yang turut hadir, praktik-praktik ilegal ini dapat langsung ditindak oleh kepolisian tanpa perlu melalui proses peringatan administratif terlebih dahulu.
Menurutnya, aturan hukum yang mengatur hal ini sudah tertuang jelas dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

’’Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar,’’ jelasnya.

Apalagi praktik ilegal yang terjadi di Kabupaten Mojokerto ini cukup masif dan berdampak pada kerusakan lingkungan. Termasuk berada di lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang jelas-jelas dilarang pemerintah. 

’’Selain pelanggaran terkait izin penambangan, aktivitas galian C ilegal ini juga kerap memicu pelanggaran pidana khusus lainnya, seperti kerusakan lingkungan hidup yang berdampak pada kerugian negara,’’ paparnya.

Kondisi itu berbeda dengan pertambangan yang memiliki izin namun tidak mematuhi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) atau gambar teknis. Disebutkannya, penanganan kasus tersebut akan dikenakan sanksi administratif. Sesuai pasal 151, sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis dan denda. ’’Kalau tetap membandel bisa penghentian sementara kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, hingga pencabutan izin (IUP/IUPK),’’ pungkasnya.

Ketua Tim Terpadu Pertambangan MBLB Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko mengajak tim yang sudah terbentuk melalui SK bupati Mojokerto ini benar-benar memiliki satu komitmen. Sehingga dalam melakukan gerak penertiban bisa berjalan sesuai dengan ketentuan. ’’Kami juga berkomitmen jika ada oknum ASN ikut bermain masalah tambang laporkan, pasti kami tindak. Saya juga berharap kalau ada oknum-oknum, nuwun sewu, mungkin TNI-Polri, ya tolong agar juga ditindak, kita saling mengingatkan karena tekanan masyarakat ini cukup luar biasa,’’ ungkapnya.

Apalagi sesuai data Pemkab Mojokerto, aktivitas pertambangan tercatat sebanyak 146 objek. Rinciannya, tambang ilegal aktif sebanyak 28 objek dan tambang tidak berizin dan tidak aktif sebanyak 112 objek. Sementara itu, untuk tambang berizin dan aktif sebanyak 6 objek. ’’Saya tidak bayangkan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, berapa tambang yang akan bermunculan. Meninggalkan banyak kerusakan-kerusakan di wilayah Kabupaten Mojokerto, baik lingkungan ataupun infrastruktur,’’ tegasnya.(DPR)

JatimUPdate.id - "Aku mencintaimu bukan karena siapa dirimu, melainkan karena apa yang dapat kau berikan kepadaku."

Kalimat tersebut terdengar sinis dan tidak romantis. Namun, jika dicermati secara jujur, sebagian relasi asmara anak muda saat ini perlahan bergerak ke arah yang demikian. 

Cinta yang dahulu dipahami sebagai perjumpaan antarmanusia kini semakin sering diukur melalui standar material, pencapaian sosial, dan kemampuan memenuhi ekspektasi. 

Ruang intim yang seharusnya dipenuhi ketulusan perlahan berubah menjadi arena pertukaran nilai. Kapitalisme tidak hanya menjual barang, tetapi juga menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru. 

Dalam percintaan modern, kebutuhan tersebut hadir dalam bentuk validasi, status sosial, dan citra romantisme yang terus direproduksi oleh industri hiburan dan media sosial. 

Cinta tidak lagi dipahami sebagai relasi antarmanusia, melainkan sebagai sarana membangun identitas dan prestise sosial.

Fenomena tersebut tampak melalui berbagai istilah populer yang berkembang di media sosial. Istilah bare minimum, high value man, high value woman, green flag, dan red flag menjadi bahasa baru dalam percintaan generasi muda. 

Bahasa tersebut tidak lahir dalam ruang kosong. Kehadirannya menunjukkan bagaimana logika pasar telah memengaruhi cara manusia memahami cinta. 

Relasi yang seharusnya lahir dari afeksi berubah menjadi transaksi emosional yang terus menghitung untung dan rugi.

Tidak sedikit anak muda yang rela menggunakan layanan paylater demi memenuhi standar romantisme yang dibangun media sosial. 

Bunga, makan malam mewah, tiket konser, hingga hadiah elektronik premium sering kali diperlakukan sebagai bukti cinta yang tidak terbantahkan. Padahal, cinta dan daya beli merupakan dua hal yang berbeda.

Romansa dalam Bayang-Bayang Logika Produktivitas

Istilah bare minimum pada mulanya digunakan untuk mengkritik pasangan yang tidak menunjukkan perhatian dan tanggung jawab dalam hubungan. 

Makna tersebut tentu tidak sepenuhnya keliru. Persoalan muncul ketika relasi asmara mulai dipahami melalui kerangka produktivitas yang berlebihan. 

Pasangan dianggap berhasil apabila mampu memenuhi serangkaian indikator tertentu, sedangkan kegagalan memenuhi indikator tersebut dipandang sebagai bukti bahwa hubungan tidak layak dipertahankan.

Media sosial memperkuat kecenderungan tersebut. Banyak konten percintaan yang menampilkan daftar kewajiban pasangan, mulai dari frekuensi memberikan kabar, kecepatan membalas pesan, hingga jumlah hadiah yang diberikan. 

Hubungan asmara kemudian menyerupai kontrak kerja yang memiliki target, evaluasi, dan standar performa.

Logika tersebut sangat dekat dengan semangat kapitalisme yang mengukur segala sesuatu berdasarkan efisiensi dan hasil. 

Manusia tidak lagi dipandang sebagai individu yang memiliki keterbatasan dan kompleksitas emosional, melainkan sebagai penyedia layanan afeksi. 

Pasangan yang gagal memenuhi ekspektasi dianggap tidak cukup bernilai untuk dipertahankan.

Pandangan seperti ini menghasilkan hubungan yang rapuh.

Ketidaksempurnaan tidak lagi dipahami sebagai bagian alami dari kehidupan manusia, melainkan sebagai cacat yang harus segera digantikan. 

Kehadiran berbagai aplikasi kencan bahkan memperkuat budaya pilihan tanpa batas. Seseorang dapat digantikan dengan individu lain hanya melalui satu sentuhan layar. Relasi manusia akhirnya tunduk pada prinsip pasar yang selalu menawarkan alternatif baru.

Komodifikasi Perasaan dan Pasar Cinta

Kapitalisme memiliki kemampuan luar biasa dalam mengubah hampir segala sesuatu menjadi komoditas. Barang, jasa, waktu, bahkan identitas manusia dapat diperjualbelikan dalam bentuk tertentu. Perkembangan tersebut kini merambah wilayah cinta.

Fenomena flexing dalam hubungan asmara menjadi salah satu contohnya. Makan malam mewah, hadiah mahal, tiket konser eksklusif, dan perjalanan romantis sering kali dijadikan simbol keseriusan cinta. 

Nilai emosional suatu hubungan tidak jarang diukur berdasarkan nilai ekonominya. Semakin besar biaya yang dikeluarkan, semakin besar pula cinta yang diasumsikan hadir.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa cinta telah mengalami komodifikasi. Perasaan yang semestinya bersifat personal dan mendalam berubah menjadi objek konsumsi yang dapat dipamerkan kepada publik. 

Romansa tidak lagi dinikmati sebagai pengalaman batin, melainkan sebagai pertunjukan sosial yang membutuhkan pengakuan.

Sosiolog Zygmunt Bauman dalam konsep Liquid Love menggambarkan kondisi masyarakat modern yang cenderung membangun hubungan secara cair, cepat, dan mudah ditinggalkan. 

Relasi diperlakukan seperti barang konsumsi yang dapat digunakan selama memberikan kepuasan. Ketika manfaatnya berkurang, hubungan dianggap layak untuk ditinggalkan dan diganti dengan pilihan yang lebih menarik. 

Cinta kehilangan kedalaman karena individu lebih sibuk mencari kenyamanan instan daripada membangun komitmen jangka panjang.

Fenomena tersebut terlihat jelas dalam budaya situationship, ghosting, dan hubungan tanpa kepastian yang marak di kalangan anak muda. 

Komitmen sering kali dianggap sebagai beban, sedangkan kebebasan memilih diposisikan sebagai nilai tertinggi. Akibatnya, hubungan menjadi semakin rentan dan kehilangan makna eksistensialnya.

Mengembalikan Cinta kepada Hakikatnya

Hakikat cinta sesungguhnya tidak dapat dipahami melalui logika pasar. Cinta bukanlah investasi yang selalu menuntut keuntungan. 

Cinta juga bukan kontrak ekonomi yang mengharuskan setiap pengorbanan memperoleh imbal balik yang setara.

Erich Fromm dalam bukunya The Art of Loving menjelaskan bahwa cinta merupakan sebuah seni yang membutuhkan kedewasaan, perhatian, tanggung jawab, penghormatan, dan pengetahuan terhadap orang lain. 

Cinta bukan aktivitas mengonsumsi manusia lain demi memenuhi kebutuhan pribadi. Cinta adalah kemampuan untuk memberi dan bertumbuh bersama. 

Pandangan tersebut bertolak belakang dengan budaya kapitalisme yang mendorong individu untuk terus mengakumulasi dan memiliki.

Jean-Paul Sartre menawarkan sudut pandang yang berbeda. Menurut Sartre, manusia adalah makhluk yang bebas. Cinta menjadi problematis ketika seseorang berusaha mengubah kebebasan pasangannya menjadi kepemilikan. 

Dalam konteks percintaan modern, obsesi terhadap kontrol sering muncul melalui tuntutan akses penuh terhadap kehidupan pasangan, mulai dari kata sandi media sosial hingga kewajiban melaporkan setiap aktivitas. 

Hubungan semacam ini lebih menyerupai kepemilikan daripada cinta.

Banyak hubungan gagal karena seseorang berusaha menjadikan pasangannya sebagai objek yang sepenuhnya dapat dikendalikan. 

Ambisi untuk memiliki secara total tersebut justru menghancurkan kebebasan yang menjadi dasar keberadaan manusia.

Cinta yang sehat tidak lahir dari dominasi, melainkan dari pengakuan terhadap kebebasan masing-masing individu.

Fromm membedakan antara cinta yang matang dan cinta yang konsumtif. Cinta yang matang berlandaskan tindakan memberi, sedangkan cinta konsumtif berlandaskan hasrat memiliki. 

Banyak relasi modern justru bergerak menuju bentuk kedua, ketika pasangan diperlakukan seperti barang yang harus memenuhi spesifikasi tertentu.

Kapitalisme boleh saja memengaruhi cara manusia berinteraksi. Media sosial boleh saja membentuk ekspektasi baru dalam hubungan. 

Budaya konsumsi boleh saja menghadirkan berbagai simbol romantisme yang tampak mengesankan. 

Namun, cinta yang sejati tetap berada di luar semua itu. Cinta lahir dari perasaan yang tumbuh secara tulus, bukan dari ambisi untuk memperoleh keuntungan.

Generasi muda perlu kembali mempertanyakan makna cinta yang selama ini mereka yakini. Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika hubungan semakin sering dinilai berdasarkan kemampuan finansial, penampilan, dan status sosial. 

Kesadaran semacam itu diperlukan agar manusia tidak terjebak dalam ilusi bahwa segala sesuatu dapat dibeli dan dipertukarkan.

Sajak-sajak kapitalisme yang kini memenuhi romansa anak muda mungkin terdengar indah di media sosial. 

Namun, keindahan tersebut sering kali menyembunyikan kenyataan bahwa cinta sedang kehilangan makna terdalamnya. 

Cinta tidak membutuhkan pasar untuk tumbuh. Cinta hanya membutuhkan keberanian untuk menerima, memahami, dan mencintai manusia lain apa adanya.

Menurutnya, jika dalam pelaksanaan proyek terjadi kelalaian hingga menimbulkan korban jiwa, seperti tragedi proyek gorong-gorong di Jalan Margorejo Indah yang menewaskan seorang lansia setelah sepeda motornya terperosok ke lokasi pengerjaan, maka warga memiliki hak menempuh jalur hukum.

"Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menelusuri sumber kesalahan dalam proyek tersebut," tutur Jamil kepada Jatimupdate.id, Senin (15/6).

Jamil menegaskan, jika proyek itu merupakan proyek pemerintah dan ditemukan adanya pelanggaran prosedur keselamatan kerja.

Maka dari sudut pandangnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah.

Misalnya, kata dia, lokasi proyek seharusnya dilengkapi tanda peringatan atau pengaman agar pengguna jalan dapat mengetahui adanya galian, utamanya pada malam hari.

"Kalau prosedur yang seharusnya dilakukan ternyata tidak dilakukan, maka itu bisa masuk kategori pelanggaran hukum oleh pemerintah. Kalau memang proyeknya pemerintah, dalam istilah Belanda disebut onrechtmatige overheidsdaad," ujar Jamil.

Ia menjelaskan, tindakan pemerintah yang dapat dipersoalkan secara hukum tidak hanya berupa tindakan aktif, tetapi juga tindakan pasif atau kelalaian.

"Pemerintah ketika tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, itu juga bisa dianggap sebagai pelanggaran," katanya.

Jamil menuturkan, warga yang merasa dirugikan lebih dahulu menempuh upaya administratif untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan pemerintah.

Apabila melalui upaya administratif tuntutan warga telah dipenuhi pemerintah. Maka tambah dia persoalan dapat dianggap selesai. 

Kendati begitu, jika warga masih merasa dirugikan, perkara tersebut dapat dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Di PTUN juga dimungkinkan adanya tuntutan ganti rugi melalui putusan pengadilan," ujarnya.

Selain melalui PTUN, Jamil menyebut warga juga dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) dengan dasar perbuatan melawan hukum.

Menurutnya, meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menempatkan sengketa tindakan pemerintah dalam ranah PTUN, praktiknya masih ada masyarakat yang memilih jalur perdata di PN.

"Masih banyak yang kemudian mencoba menggugat ke Pengadilan Negeri dengan tuntutan perdata. Itu juga dimungkinkan," katanya.

Jamil menambahkan, perbedaan pilihan jalur hukum biasanya didasarkan pada karakter pelanggaran yang terjadi. 

Jika pelanggaran berkaitan langsung dengan aturan administrasi pemerintahan yang tertulis, maka lebih tepat diselesaikan melalui PTUN. 

Namun jika dianggap sebagai perbuatan melawan hukum secara umum, sebagian pihak memilih menempuh jalur perdata di PN.

"Kalau pelanggaran itu nyata melanggar aturan-aturan yang sudah tertulis, maka masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tetapi ada juga yang menggunakan jalur perdata melalui Pengadilan Negeri," beber Jamil.

Apresiasi itu disampaikan Sekretaris Jenderal Visioner Indonesia, Akril Abdillah. Menurutnya, keputusan Dr. Herman menunjukkan sikap kenegarawanan yang layak menjadi contoh bagi dunia pendidikan tinggi.

Akril menjelaskan bahwa secara regulasi, Dr. Herman sebenarnya tidak diwajibkan untuk melepaskan jabatannya sebagai Plt Rektor guna mengikuti proses pencalonan sebagai rektor definitif. Tidak ada aturan yang mengharuskan dirinya mundur selama tahapan pemilihan berlangsung.

Namun demikian, Dr. Herman memilih mengambil langkah yang dinilai lebih elegan dengan menghindari potensi munculnya persepsi konflik kepentingan di tengah proses pemilihan rektor.

"Secara aturan, Dr. Herman tidak berada dalam posisi yang mengharuskannya mengundurkan diri. Akan tetapi beliau memilih mengambil jalan yang lebih terhormat, yakni menghindari segala bentuk persepsi konflik kepentingan dan memberikan ruang kompetisi yang setara bagi seluruh kandidat. Ini merupakan teladan kepemimpinan yang patut diapresiasi," ujar Akril, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, substansi utama dalam sebuah kontestasi akademik bukan hanya soal siapa yang menang, melainkan bagaimana proses pemilihan berlangsung secara adil, transparan, dan mendapatkan legitimasi dari seluruh sivitas akademika.

Akril menilai Pilrek UHO merupakan momentum penting untuk menentukan arah pembangunan universitas terbesar di Sulawesi Tenggara tersebut dalam beberapa tahun ke depan. Karena itu, seluruh pihak diharapkan mampu menjaga marwah kampus dengan mengedepankan etika, rasionalitas, dan semangat persatuan.

"Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi kampus. Namun jangan sampai perbedaan itu memecah persaudaraan akademik. UHO membutuhkan suasana yang kondusif agar proses pemilihan melahirkan pemimpin terbaik, bukan sekadar pemenang kontestasi," katanya.

Ia juga mengajak anggota senat, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta alumni untuk menjadikan Pilrek sebagai arena adu gagasan dan rekam jejak, bukan pertarungan kepentingan kelompok tertentu.

Lebih lanjut, Akril menegaskan bahwa keputusan Dr. Herman meninggalkan jabatan Plt Rektor sebelum bertarung dalam Pilrek telah mengirimkan pesan moral yang kuat tentang pentingnya integritas dalam kepemimpinan.

"Langkah ini menunjukkan bahwa kekuasaan bukanlah tujuan utama. Yang lebih penting adalah menjaga kepercayaan publik dan memastikan seluruh proses berjalan secara fair. Ini menjadi contoh baik bagi dunia pendidikan tinggi bahwa etika kepemimpinan harus tetap menjadi fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan," tutupnya.

Langkah Dr. Herman tersebut kini menjadi perhatian publik kampus dan dinilai dapat memperkuat kepercayaan sivitas akademika terhadap proses Pemilihan Rektor UHO yang tengah berlangsung (*)

Alumni Fakultas Hukum Universitas Jember

Mengapa Soekarno Selalu Kembali?

JatimUPdate.id - Setiap bulan Juni, bangsa ini seperti dipaksa kembali menatap cermin sejarahnya sendiri. Nama Soekarno hadir lagi, bukan sekadar sebagai gambar di dinding kantor pemerintahan, bukan sekadar sebagai patung, nama jalan, atau kutipan pidato yang dipakai untuk membuka upacara. Ia hadir sebagai pertanyaan yang belum selesai. Ia hadir sebagai luka. Ia hadir sebagai suara dari masa lalu yang terus menggugat masa kini: sudahkah Indonesia benar-benar merdeka?

Pada 1 Juni 2001, tepat seabad kelahiran Soekarno, M. Imam Aziz menulis esai reflektif berjudul “Soekarno, Ketika Nasionalisme Letih”. Di sana muncul kalimat yang tajam: “Soekarno mati karena gagasannya.” Kalimat itu menyimpan dua lapis makna. Pertama, Soekarno memang jatuh karena gagasan-gagasan politiknya: Nasakom, Demokrasi Terpimpin, anti-imperialisme, dan revolusi yang tidak pernah selesai. Kedua, Soekarno mati karena gagasan-gagasan itu melampaui daya tampung negara yang ia pimpin. Ia membayangkan Indonesia sebagai bangsa revolusioner, tetapi negara yang diwarisinya masih negara pascakolonial yang rapuh, birokratis, elitis, dan mudah dibajak oleh kekuatan militer, modal, serta oligarki.

Kini, lebih dari satu abad setelah kelahirannya, kita masih terus bertanya: mengapa Soekarno selalu kembali? Mengapa setiap kali republik ini mengalami krisis arah, nama Soekarno dipanggil lagi? Mengapa di tengah kemerosotan etika politik, ketimpangan ekonomi, oligarki pasca-Reformasi, dan tekanan geopolitik global, kita masih merindukan suara yang pernah menyerukan berdikari, anti-nekolim, Trisakti, dan keadilan sosial?

Jawabannya sederhana tetapi pahit: karena pertanyaan-pertanyaan Soekarno belum dijawab oleh republik ini. Indonesia memang telah merdeka secara formal, tetapi belum sepenuhnya merdeka secara ekonomi. Indonesia memang memiliki demokrasi elektoral, tetapi belum sepenuhnya memiliki demokrasi sosial. Indonesia memang memiliki negara, tetapi negara itu sering kali lebih kuat terhadap rakyat kecil dan terlalu lunak terhadap oligarki. Indonesia memang memiliki Pancasila, tetapi sila keadilan sosial masih sering menjadi kalimat indah yang tercecer dalam pidato kenegaraan.

Karena itu, mengenang Soekarno tidak boleh berhenti pada romantisme. Bangsa ini terlalu sering memperlakukan Soekarno sebagai ikon, bukan sebagai persoalan. Ia dipuja oleh sebagian kelompok, dicurigai oleh sebagian lain, tetapi jarang dibaca secara dewasa. Padahal Soekarno bukan malaikat politik. Ia adalah manusia sejarah: besar, cemerlang, berani, tetapi juga penuh paradoks. Ia menggagas persatuan, tetapi mewariskan polarisasi. Ia berbicara tentang rakyat, tetapi pada masa tertentu memusatkan kekuasaan. Ia melawan imperialisme, tetapi tidak sepenuhnya berhasil membangun struktur ekonomi nasional yang mandiri. Ia memuja revolusi, tetapi revolusi itu berakhir dalam tragedi. Maka tugas kita hari ini bukan menyucikan Soekarno, juga bukan menghakiminya secara dangkal. Tugas kita adalah membaca Soekarno sebagai cermin. Dalam dirinya, kita melihat potensi terbaik Indonesia: keberanian melawan penindasan, imajinasi kebangsaan yang luas, serta keyakinan bahwa bangsa bekas jajahan dapat berdiri sejajar dengan kekuatan besar dunia. Tetapi dalam dirinya pula kita melihat kelemahan Indonesia: kecenderungan mengganti institusi dengan karisma, mengganti transformasi struktural dengan mobilisasi retorik, serta mengganti demokrasi rakyat dengan kepemimpinan yang terlalu terpusat.

Soekarno adalah nama bagi cita-cita Indonesia yang belum selesai. Ia adalah pintu masuk untuk membaca luka nasionalisme, krisis negara pascakolonial, dan kebutuhan membangun negara peradaban Indonesia di tengah dunia yang semakin keras.

*Nasionalisme sebagai Luka Kolonial*

Nasionalisme Soekarno lahir bukan dari ruang seminar yang tenang. Ia lahir dari penderitaan kolonial. Ia lahir dari masyarakat yang diperas tanahnya, direndahkan budayanya, dikuras kekayaannya, dan ditempatkan sebagai manusia kelas dua di negerinya sendiri. Kolonialisme Belanda tidak hanya menguasai wilayah; ia membentuk struktur sosial, hukum, ekonomi, dan mentalitas yang membuat bangsa terjajah merasa kecil di hadapan kekuasaan asing.

Dalam situasi itulah nasionalisme hadir sebagai pemberontakan eksistensial. Nasionalisme bukan sekadar cinta tanah air. Ia adalah cara manusia terjajah berkata: kami ada, kami bermartabat, kami bukan budak sejarah. Bagi Soekarno, nasionalisme adalah api pembebasan. Ia bukan nasionalisme sempit yang membenci bangsa lain, melainkan nasionalisme kaum tertindas yang ingin berdiri tegak di hadapan dunia.

Di sinilah nasionalisme Soekarno berbeda dari nasionalisme Eropa. Nasionalisme Eropa banyak lahir dari pembentukan negara-bangsa modern, revolusi borjuis, pasar nasional, dan konsolidasi kekuasaan teritorial. Nasionalisme Soekarno lahir dari pengalaman antikolonial. Ia bukan nasionalisme ekspansionis, melainkan nasionalisme defensif-emansipatoris. Ia tidak ingin menaklukkan bangsa lain, tetapi ingin membebaskan bangsa sendiri.

Namun nasionalisme yang lahir dari luka selalu memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia memberi energi moral yang dahsyat. Ia membangkitkan keberanian, solidaritas, rasa senasib, dan martabat kolektif. Di sisi lain, ia dapat melahirkan romantisisme dan obsesi persatuan yang kadang mengabaikan kontradiksi sosial di dalam tubuh bangsa sendiri.

Soekarno sangat memahami pentingnya persatuan. Pengalaman masa mudanya di Surabaya, terutama dalam lingkungan H.O.S. Tjokroaminoto, membuatnya menyaksikan langsung betapa rapuhnya gerakan rakyat ketika tercerai-berai oleh pertarungan ideologi. Perpecahan Sarekat Islam pada awal 1920-an menjadi trauma formatif. Dari sana lahir obsesi Soekarno untuk menyatukan nasionalis, Islam, dan komunis dalam satu arus besar anti-kolonial.

Obsesi itu kelak menjadi sumber kekuatan sekaligus sumber tragedinya. Sebab persatuan yang terlalu dimutlakkan dapat berubah menjadi ilusi jika tidak disertai keadilan. Bangsa memang perlu bersatu untuk melawan kolonialisme. Tetapi setelah merdeka, pertanyaannya berubah: persatuan untuk siapa? Persatuan di bawah kepemimpinan siapa? Persatuan demi kepentingan rakyat atau demi stabilitas elite?

Pertanyaan itu tetap relevan hingga hari ini. Pasca-Reformasi, kita sering mendengar seruan persatuan nasional. Tetapi seruan itu kadang dipakai untuk membungkam kritik. Rakyat yang menolak perampasan tanah dituduh anti-pembangunan. Buruh yang menuntut upah layak dianggap mengganggu investasi. Mahasiswa yang mengkritik negara dicurigai tidak nasionalis. Masyarakat adat yang mempertahankan ruang hidup dianggap menghambat proyek strategis. Persatuan berubah menjadi bahasa kekuasaan, bukan bahasa keadilan.

Di sinilah luka nasionalisme belum sembuh. Nasionalisme kita sering kuat dalam simbol, tetapi lemah dalam keberpihakan. Ia mudah berkibar di stadion, upacara, dan kampanye politik, tetapi sering tidak hadir ketika rakyat kecil berhadapan dengan modal besar.

*Marhaenisme dan Pertanyaan tentang Rakyat*

Salah satu sumbangan terbesar Soekarno adalah Marhaenisme. Melalui figur petani kecil bernama Marhaen, Soekarno merumuskan subjek politik rakyat Indonesia: mereka yang memiliki alat produksi kecil, tetapi tetap miskin karena struktur kolonial, feodal, dan kapitalistik.

Marhaen bukan proletar dalam pengertian Marxis klasik. Ia bukan buruh industri yang sama sekali tidak memiliki alat produksi. Ia bisa memiliki cangkul, sawah kecil, perahu kecil, gerobak, warung, atau alat kerja sederhana. Tetapi kepemilikan kecil itu tidak cukup untuk membebaskannya dari kemiskinan. Ia tetap tertindas oleh struktur pasar, rentenir, tuan tanah, negara kolonial, dan relasi sosial yang timpang.

Dengan Marhaenisme, Soekarno berusaha mengindonesiakan Marxisme. Ia sadar bahwa Indonesia bukan Eropa Barat. Revolusi di negeri agraris-kolonial tidak dapat hanya bertumpu pada buruh industri. Mayoritas rakyat adalah petani kecil, buruh tani, nelayan, pedagang kecil, dan kaum miskin perkotaan. Maka kategori Marhaen menjadi alat mobilisasi politik yang sangat kuat.

Namun di sinilah kelemahan Marhaenisme juga muncul. Karena terlalu luas, kategori Marhaen kadang kehilangan ketajaman analitis. Ia menyatukan banyak lapisan rakyat kecil ke dalam satu identitas moral, tetapi tidak selalu menjelaskan perbedaan kepentingan di antara mereka. Apakah petani kecil selalu sejalan dengan buruh pabrik? Apakah pedagang kecil selalu memiliki kepentingan yang sama dengan buruh informal? Apakah di antara rakyat kecil tidak ada patronase, eksploitasi, dan ketimpangan kecil yang mereproduksi ketidakadilan?

Marhaenisme sangat kuat sebagai ideologi pembakar semangat, tetapi kurang lengkap sebagai peta transformasi struktural. Ia mampu menggerakkan massa melawan imperialisme, tetapi tidak selalu memberikan jawaban teknis-politik ketika republik harus mengurus reforma agraria, industrialisasi, distribusi aset, koperasi, perburuhan, dan demokrasi ekonomi.

Di sinilah pelajaran penting bagi Indonesia hari ini. Berbicara tentang rakyat tidak cukup. Semua rezim berbicara atas nama rakyat. Semua partai mengaku membela rakyat. Semua kandidat mengutip wong cilik. Tetapi pertanyaan sesungguhnya adalah: rakyat ditempatkan sebagai subjek atau sekadar objek? Apakah rakyat ikut menentukan arah pembangunan, atau hanya menjadi penerima bantuan sosial? Apakah rakyat menguasai alat produksi, atau hanya menjadi tenaga kerja murah? Apakah rakyat menjadi pemilik dalam hilirisasi, atau hanya menjadi penonton dari proyek besar yang dikuasai negara, investor, dan oligarki?

Pertanyaan Marhaenisme hari ini bukan hanya siapa yang miskin, tetapi siapa yang menguasai struktur ekonomi. Inilah titik yang harus dihidupkan kembali dari Soekarno: keberanian menanyakan kepemilikan, penguasaan, distribusi, dan arah produksi nasional.

*Negara Pascakolonial dan Kegagalan Menjinakkan Kekuasaan*

Soekarno sangat berhasil membangun bangsa, tetapi tidak sepenuhnya berhasil membangun negara yang demokratis dan berkeadilan. Ia adalah arsitek nation building yang luar biasa. Ia mampu membuat manusia dari berbagai pulau, suku, agama, bahasa, dan sejarah lokal membayangkan diri sebagai satu bangsa bernama Indonesia. Tetapi membangun bangsa tidak sama dengan membangun negara.

Bangsa adalah komunitas imajiner yang diikat oleh sejarah, bahasa politik, dan rasa senasib. Negara adalah aparatus kekuasaan: birokrasi, hukum, pajak, tentara, polisi, penjara, dan kemampuan memaksa. Bangsa bisa dibayangkan secara romantis. Negara bekerja secara material. Ia menentukan siapa mendapat tanah, siapa mendapat izin, siapa mendapat proyek, siapa dihukum, siapa dilindungi, dan siapa dikorbankan.

Negara Indonesia merdeka tidak lahir dari ruang kosong. Ia mewarisi banyak struktur kolonial: birokrasi hierarkis, hukum formalistis, aparat keamanan represif, ekonomi berbasis ekspor bahan mentah, dan mentalitas kekuasaan dari atas. Kemerdekaan mengganti penguasa kolonial, tetapi tidak otomatis mengubah logika negara kolonial.

Di sinilah Soekarno menghadapi dilema besar. Ia ingin negara menjadi alat revolusi, tetapi negara itu sendiri diwarisi dari struktur kolonial. Ia ingin negara membela rakyat, tetapi aparatus negara diisi oleh elite birokrasi, militer, teknokrat, pengusaha, dan kelas menengah terdidik yang memiliki kepentingan sendiri. Ia ingin menyatukan kekuatan nasionalis, agama, dan komunis, tetapi kekuatan-kekuatan itu memiliki basis sosial dan agenda politik yang berbeda.

Formula Nasakom adalah upaya besar untuk mengelola kontradiksi itu. Secara historis, Nasakom lahir dari trauma perpecahan gerakan antikolonial. Secara ideologis, ia mencerminkan keinginan Soekarno untuk membangun sintesis khas Indonesia. Tetapi secara politik, Nasakom adalah koalisi yang rapuh. Ia menyatukan kekuatan yang saling curiga. Militer memiliki kepentingan korporatis dan orientasi keamanan. PKI memiliki agenda mobilisasi massa dan perjuangan kelas. Kelompok Islam memiliki kekhawatiran ideologis. Nasionalis sipil sendiri tidak solid.

Soekarno berdiri di tengah sebagai penyeimbang. Tetapi seorang penyeimbang hanya kuat selama semua pihak masih membutuhkan dirinya. Ketika keseimbangan runtuh, sang penyeimbang menjadi korban. Itulah yang terjadi pada 1965. Negara yang dibayangkan sebagai alat revolusi berbalik menjadi mesin kekuasaan yang menyingkirkan pendirinya sendiri.

Pelajaran ini sangat penting bagi Indonesia pasca-Reformasi. Kita tidak boleh lagi memandang negara sebagai alat netral. Negara dapat dibajak oleh oligarki. Negara dapat dipakai untuk melayani kepentingan modal. Negara dapat menjadi instrumen rente. Negara dapat kuat terhadap rakyat, tetapi lemah terhadap pemodal besar. Negara dapat berbicara tentang nasionalisme, tetapi kebijakannya justru membuka jalan bagi konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang.

Karena itu, agenda Soekarno hari ini harus diterjemahkan bukan sebagai kultus negara kuat, melainkan sebagai perjuangan membangun negara demokratis yang berdaulat. Negara harus kuat dalam membela kepentingan publik, tetapi harus dibatasi oleh hukum, partisipasi rakyat, transparansi, dan etika republik. Negara yang kuat tanpa demokrasi akan menjadi otoriter. Demokrasi tanpa negara yang kuat akan dibajak oligarki. Yang diperlukan Indonesia adalah negara kuat yang demokratis dan demokrasi yang memiliki basis sosial-ekonomi yang adil.

*Negara Peradaban Indonesia: Melampaui Nation-State Barat*

Di sinilah gagasan negara peradaban Indonesia menjadi penting. Soekarno tidak pernah memakai istilah “civilization state” dalam pengertian kontemporer. Tetapi seluruh imajinasi politiknya bergerak melampaui nation-state Barat yang sempit. Baginya, Indonesia bukan sekadar unit administratif modern yang lahir dari batas kolonial. Indonesia adalah sintesis sejarah panjang: Nusantara maritim, tradisi agraris, Islam, Hindu-Buddha, adat, gotong royong, pengalaman kolonial, dan cita-cita modern tentang keadilan sosial.

Nation-state Barat sering berdiri di atas logika homogenisasi: satu bangsa, satu bahasa, satu pusat, satu narasi sejarah dominan. Indonesia tidak bisa dibangun dengan cara itu. Indonesia terlalu majemuk untuk dipaksa menjadi homogen. Ia hanya dapat bertahan jika dibangun sebagai negara peradaban: negara yang tidak sekadar mengelola penduduk dan wilayah, tetapi merawat warisan nilai, keragaman budaya, kedalaman spiritual, dan cita-cita keadilan.

Pancasila adalah inti dari negara peradaban Indonesia. Ia bukan sekadar kompromi politik 1945. Ia adalah sintesis peradaban. Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa negara Indonesia tidak boleh menjadi negara sekuler kering yang memutus manusia dari dimensi etik-spiritual, tetapi juga tidak boleh menjadi negara agama yang menindas perbedaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan martabat manusia sebagai pusat. Persatuan Indonesia menolak fragmentasi primordial. Kerakyatan menegaskan demokrasi musyawarah. Keadilan sosial menjadi tujuan akhir seluruh bangunan politik.

Dengan demikian, negara peradaban Indonesia bukan negara yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Ia harus mengejar kemaslahatan. Bukan sekadar produk domestik bruto, tetapi kualitas hidup. Bukan sekadar investasi, tetapi keadilan distribusi. Bukan sekadar infrastruktur, tetapi peradaban manusia. Bukan sekadar hilirisasi, tetapi penguasaan nasional atas teknologi, nilai tambah, lingkungan, dan kesejahteraan rakyat.

Jika Soekarno hidup hari ini, ia mungkin akan mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi bangsa kuli di era baru. Dulu ia berbicara tentang bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa. Hari ini bentuknya berubah: bangsa yang hanya mengekspor bahan mentah, menjadi pasar bagi produk asing, menjadi penyedia tenaga kerja murah, menjadi lokasi ekstraksi mineral, dan menjadi arena kompetisi kekuatan besar.

Negara peradaban Indonesia harus menolak posisi subordinat itu. Tetapi penolakannya tidak cukup dengan pidato. Ia harus diwujudkan dalam strategi industrialisasi, pendidikan, riset, teknologi, energi, pangan, maritim, dan tata kelola sumber daya alam yang adil.

*Soekarno di Tengah Geopolitik Trump–Xi*

Dunia hari ini memasuki babak baru persaingan kekuatan besar. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok bukan sekadar persaingan dagang. Ia adalah pertarungan teknologi, rantai pasok, mata uang, energi, militer, data, kecerdasan buatan, semikonduktor, mineral kritis, dan pengaruh geopolitik. Dalam bahasa lama Soekarno, inilah bentuk baru imperialisme dan neo-kolonialisme: tidak selalu hadir melalui penjajahan langsung, tetapi melalui ketergantungan struktural.

Trump mewakili wajah Amerika yang lebih proteksionis, transaksional, dan agresif dalam membaca kepentingan nasionalnya. Xi Jinping mewakili Tiongkok yang semakin percaya diri membangun tatanan alternatif melalui industri, teknologi, infrastruktur, dan jejaring ekonomi global. Di antara dua kekuatan besar ini, Indonesia tidak boleh menjadi satelit. Indonesia tidak boleh sekadar memilih blok. Indonesia harus memperkuat posisi tawar.

Di sinilah relevansi politik luar negeri bebas aktif dan imajinasi Soekarno tentang Konferensi Asia-Afrika. Bebas aktif bukan netralitas pasif. Bebas aktif adalah keberanian mengambil posisi berdasarkan kepentingan nasional dan keadilan global. Ia bukan duduk diam di antara kekuatan besar, melainkan bergerak aktif membangun ruang manuver.

Indonesia harus mampu bekerja sama dengan Amerika Serikat tanpa menjadi alat strategi pengepungan terhadap Tiongkok. Indonesia harus mampu bekerja sama dengan Tiongkok tanpa jatuh menjadi halaman belakang ekonomi Beijing. Indonesia harus mampu masuk BRICS tanpa menjadikannya sekadar romantisme anti-Barat. Indonesia juga harus mampu menjaga hubungan dengan Barat tanpa tunduk pada arsitektur ekonomi-politik yang merugikan kedaulatan nasional.

Inilah pelajaran Soekarno yang masih hidup: bangsa besar tidak boleh berpikir sebagai klien. Bangsa besar harus berpikir sebagai subjek sejarah. Tetapi menjadi subjek sejarah membutuhkan kapasitas. Tidak cukup dengan keberanian diplomatik. Indonesia harus memiliki kekuatan produksi, teknologi, energi, pangan, militer defensif, keuangan nasional, dan kualitas manusia yang mampu menopang kedaulatan.

Tanpa itu, bebas aktif hanya menjadi slogan. Dalam dunia Trump–Xi, negara yang tidak punya kapasitas akan dipaksa memilih. Negara yang punya kapasitas dapat menawar.

*BRICS dan Peluang Dunia Multipolar*

Keanggotaan Indonesia dalam BRICS harus dibaca dalam konteks ini. BRICS bukan surga baru. Ia bukan jaminan otomatis bagi kedaulatan ekonomi. Di dalamnya ada kepentingan besar Tiongkok, India, Rusia, Brasil, Afrika Selatan, dan negara-negara lain yang juga membawa agenda masing-masing. Tetapi BRICS membuka ruang bagi dunia yang tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh satu poros kekuasaan.

Bagi Indonesia, BRICS harus diperlakukan sebagai instrumen, bukan ideologi. Ia dapat menjadi ruang memperluas akses pembiayaan, memperkuat kerja sama Selatan-Selatan, memperbesar posisi tawar dalam tata kelola global, dan mengurangi ketergantungan pada institusi keuangan Barat. Tetapi Indonesia tidak boleh mengganti ketergantungan lama dengan ketergantungan baru.

Di sinilah prinsip Soekarno penting: non-alignment bukan berarti tidak punya arah. Justru ia berarti punya arah sendiri. Indonesia harus masuk ke berbagai forum global dengan agenda nasional yang jelas: industrialisasi, transisi energi yang adil, reformasi tata kelola utang, penguatan pangan, teknologi, maritim, dan perlindungan negara berkembang dari ketimpangan sistem perdagangan internasional.

BRICS harus menjadi panggung untuk memperjuangkan tatanan ekonomi global yang lebih adil, bukan sekadar klub geopolitik baru. Indonesia harus membawa suara negara kepulauan, negara muslim demokratis, negara maritim, negara kaya sumber daya, dan negara berpenduduk besar yang ingin naik kelas tanpa kehilangan jiwanya.

Jika tidak, BRICS hanya akan menjadi panggung baru bagi elite diplomatik, sementara rakyat tetap menghadapi harga pangan, pekerjaan informal, ketimpangan tanah, dan krisis lingkungan.

*Danantara, Hilirisasi, dan Ujian Berdikari*

Dalam konteks domestik, Danantara dan agenda hilirisasi menjadi salah satu ujian besar apakah Indonesia sungguh sedang bergerak menuju berdikari atau sekadar membangun kapitalisme negara yang baru. Secara gagasan, pengelolaan aset strategis negara melalui badan investasi nasional dapat dibaca sebagai upaya memperkuat kapasitas negara. Jika dikelola dengan benar, Danantara dapat menjadi instrumen untuk mengonsolidasikan aset nasional, membiayai proyek strategis, mempercepat industrialisasi, dan menaikkan nilai tambah sumber daya alam.

Hilirisasi juga sejalan dengan semangat Soekarno. Bangsa ini tidak boleh selamanya menjadi penjual tanah air dalam bentuk mentah: nikel mentah, batu bara mentah, sawit mentah, gas mentah, ikan mentah, dan tenaga kerja murah. Hilirisasi adalah cara mengatakan bahwa nilai tambah harus tinggal di dalam negeri. Industri harus tumbuh. Teknologi harus dikuasai. Lapangan kerja harus diperluas. Penerimaan negara harus meningkat.

Namun hilirisasi juga dapat menjadi jebakan jika tidak dikawal oleh keadilan sosial dan kedaulatan ekologis. Hilirisasi yang hanya memindahkan ekstraksi dari tambang ke smelter belum tentu membebaskan rakyat. Jika teknologi dikuasai asing, pembiayaan tergantung pada utang luar negeri, tenaga kerja lokal hanya menjadi lapisan bawah, keuntungan mengalir ke investor besar, lingkungan rusak, dan masyarakat sekitar tidak sejahtera, maka hilirisasi hanya menjadi ekstraktivisme dengan bahasa baru.

Di sinilah Danantara harus diuji. Apakah ia menjadi alat negara peradaban atau sekadar superholding kapitalisme negara? Apakah ia memperluas kepemilikan rakyat atau hanya mengonsolidasikan aset di tangan elite teknokratik? Apakah ia transparan atau menjadi ruang gelap baru bagi rente? Apakah ia membangun industri nasional atau hanya menjadi etalase bagi investor global? Apakah ia tunduk pada prinsip keadilan sosial atau terjebak dalam logika return semata?

Soekarno pasti mendukung keberanian negara mengelola aset strategis. Tetapi Soekarno juga akan bertanya: untuk siapa aset itu dikelola? Untuk rakyat atau untuk oligarki? Untuk kemandirian nasional atau untuk mempercantik neraca investasi? Untuk membangun manusia Indonesia atau untuk menaikkan valuasi korporasi negara?

Agenda hilirisasi dan Danantara hanya akan menjadi bagian dari berdikari jika memenuhi beberapa syarat. Pertama, transparansi penuh dalam tata kelola. Kedua, akuntabilitas publik terhadap proyek dan risiko. Ketiga, transfer teknologi nyata. Keempat, keterlibatan industri nasional dan UMKM dalam rantai pasok. Kelima, perlindungan lingkungan dan masyarakat lokal. Keenam, distribusi manfaat yang adil. Ketujuh, kontrol demokratis agar aset negara tidak berubah menjadi aset elite.

Tanpa itu, berdikari akan berubah menjadi slogan pembangunan yang tampak megah dari luar, tetapi keropos di dalam.

*Kedaulatan Energi sebagai Jantung Kemerdekaan Baru*

Salah satu medan paling penting dalam nasionalisme abad ke-21 adalah energi. Pada masa Soekarno, minyak, gas, dan sumber daya alam sudah dipahami sebagai unsur penting kedaulatan. Hari ini, maknanya semakin strategis. Energi bukan hanya soal bahan bakar. Ia adalah syarat industri, transportasi, pangan, pertahanan, digitalisasi, dan kehidupan sehari-hari.

Bangsa yang tidak berdaulat secara energi akan rentan. Harga minyak global naik, APBN terguncang. Kurs melemah, subsidi membengkak. Pasokan terganggu, industri terpukul. Transisi energi dipaksakan dari luar, rakyat kecil menanggung biaya. Karena itu, kedaulatan energi harus menjadi inti negara peradaban Indonesia.

Namun kedaulatan energi tidak boleh dipahami secara sempit sebagai eksploitasi sumber daya sebesar-besarnya. Negara peradaban harus mampu menyeimbangkan keamanan energi, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis. Indonesia masih membutuhkan minyak dan gas, tetapi juga harus mempercepat energi terbarukan. Indonesia perlu menjaga subsidi agar rakyat tidak terpukul, tetapi subsidi harus tepat sasaran. Indonesia perlu menarik investasi energi, tetapi tidak boleh kehilangan kendali atas aset strategis. Indonesia perlu hilirisasi mineral kritis untuk baterai dan kendaraan listrik, tetapi tidak boleh mengorbankan laut, hutan, petani, nelayan, dan masyarakat adat.

Dalam kerangka Soekarno, kedaulatan energi adalah bagian dari Trisakti: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Energi menyentuh ketiganya. Politik luar negeri lemah jika energi tergantung. Ekonomi rapuh jika energi mahal dan tidak stabil. Kebudayaan rusak jika pembangunan energi menghancurkan ruang hidup masyarakat.

Karena itu, agenda energi nasional harus lebih dari sekadar proyek. Ia harus menjadi strategi peradaban. Migas, panas bumi, surya, angin, hidro, bioenergi, nikel, tembaga, timah, dan mineral kritis harus diletakkan dalam peta besar kedaulatan nasional. Bukan untuk memuja negara sebagai pemilik segalanya, tetapi untuk memastikan bahwa kekayaan alam benar-benar dipakai sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Di sini, Pasal 33 UUD 1945 harus dibaca kembali secara hidup. “Dikuasai oleh negara” bukan berarti dikuasai oleh pejabat. Bukan pula berarti diserahkan kepada BUMN tanpa kontrol publik. Dikuasai oleh negara berarti dikelola melalui mandat konstitusional untuk kemakmuran rakyat, dengan demokrasi ekonomi, transparansi, keberlanjutan, dan keberpihakan kepada generasi mendatang.

*Krisis Oligarki Pasca-Reformasi*

Reformasi 1998 membuka demokrasi, tetapi tidak sepenuhnya membongkar oligarki. Yang terjadi justru adaptasi oligarki. Kekuasaan yang dulu terpusat dalam negara otoriter menyebar ke partai, parlemen, daerah, korporasi, media, proyek infrastruktur, konsesi sumber daya alam, dan pembiayaan politik. Demokrasi berjalan, tetapi mahal. Pemilu berlangsung, tetapi dibiayai oleh kekuatan uang. Partai hidup, tetapi sering kehilangan ideologi. Kepala daerah dipilih langsung, tetapi banyak terjerat jejaring rente. Hukum ada, tetapi tajam ke bawah dan lentur ke atas.

Inilah paradoks pasca-Reformasi: kebebasan politik meningkat, tetapi keadilan sosial tidak otomatis tumbuh. Rakyat bisa memilih, tetapi pilihan sering disediakan oleh oligarki. Kritik lebih bebas, tetapi kebijakan publik tetap sering dikendalikan oleh kepentingan ekonomi besar. Desentralisasi membuka ruang lokal, tetapi juga melahirkan oligarki daerah.

Dalam situasi seperti ini, nasionalisme mudah dibajak. Oligarki dapat berbicara tentang NKRI sambil menguasai tambang. Elite dapat berbicara tentang Pancasila sambil memperdagangkan hukum. Politisi dapat berbicara tentang rakyat sambil membangun dinasti. Investor dapat berbicara tentang pembangunan sambil mengabaikan kerusakan ekologis. Negara dapat berbicara tentang strategis nasional sambil menyingkirkan suara warga.

Soekarno pernah memperingatkan tentang nekolim: kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru. Hari ini, nekolim tidak hanya datang dari luar. Ia juga bekerja melalui elite domestik yang menjadi perantara kepentingan global. Inilah yang lebih berbahaya: ketika penjajahan tidak lagi tampak sebagai kekuasaan asing, tetapi hadir sebagai kebijakan nasional yang dibungkus bahasa pembangunan.

Krisis oligarki membuat nasionalisme kehilangan substansi. Nasionalisme sejati menuntut keberanian melawan konsentrasi kekayaan dan kekuasaan. Tanpa itu, nasionalisme hanya menjadi panggung simbolik. Maka tugas ideologis hari ini bukan sekadar melawan asing, tetapi juga membongkar struktur domestik yang membuat bangsa ini lemah dari dalam.

Soekarno jatuh karena gagal menjinakkan negara dan kontradiksi kekuasaan. Indonesia pasca-Reformasi berisiko gagal karena tidak mampu menjinakkan oligarki. Jika negara dikuasai oligarki, maka semua agenda besar—BRICS, Danantara, hilirisasi, kedaulatan energi, transisi hijau—dapat berubah menjadi proyek elite, bukan proyek rakyat.

*Menyembuhkan Luka Nasionalisme*

Apa artinya menyembuhkan luka nasionalisme hari ini? Pertama, kita harus mengembalikan nasionalisme kepada keadilan sosial. Nasionalisme bukan sekadar menjaga bendera, tetapi menjaga rakyat agar tidak jatuh menjadi korban pembangunan. Nasionalisme bukan sekadar bangga kepada pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan pertumbuhan itu mengurangi ketimpangan. Nasionalisme bukan sekadar menolak intervensi asing, tetapi juga menolak perampasan oleh elite sendiri.

Kedua, kita harus membangun negara peradaban yang demokratis. Negara tidak boleh hanya menjadi manajer investasi. Negara harus menjadi penjaga kemaslahatan. Ia harus mengintegrasikan ekonomi, ekologi, kebudayaan, spiritualitas publik, ilmu pengetahuan, dan keadilan sosial. Pembangunan harus diukur bukan hanya dari berapa banyak proyek selesai, tetapi dari apakah manusia Indonesia menjadi lebih merdeka, lebih bermartabat, dan lebih berdaya.

Ketiga, kita harus memperbarui makna berdikari. Berdikari hari ini bukan autarki. Indonesia tidak mungkin menutup diri dari dunia. Berdikari berarti memiliki posisi tawar. Berdikari berarti menguasai teknologi kunci. Berdikari berarti membangun rantai nilai nasional. Berdikari berarti tidak menggantungkan pangan, energi, obat, data, dan keuangan sepenuhnya pada kekuatan luar. Berdikari berarti kerja sama internasional dilakukan dari posisi bermartabat, bukan dari ketergantungan.

Keempat, kita harus mendemokratisasi agenda strategis nasional. Danantara, hilirisasi, transisi energi, dan kerja sama BRICS harus dibuka kepada pengawasan publik. Jangan sampai agenda besar bangsa dikelola seperti urusan segelintir elite. Rakyat harus tahu risikonya, manfaatnya, struktur pembiayaannya, dampak lingkungannya, dan siapa yang paling diuntungkan.

Kelima, kita harus membangun kembali politik ideologis. Politik Indonesia terlalu lama terjebak dalam elektabilitas, koalisi pragmatis, dan transaksi kekuasaan. Soekarno mengingatkan bahwa politik tanpa ideologi akan menjadi pasar. Tetapi ideologi juga tidak boleh menjadi dogma. Ideologi harus menjadi kompas etis untuk menjawab persoalan konkret rakyat.

*Epilog: Soekarno sebagai Peringatan*

Soekarno bukan masa lalu yang selesai. Ia adalah peringatan. Ia mengingatkan bahwa bangsa yang tidak berani berpikir besar akan menjadi objek sejarah. Tetapi ia juga mengingatkan bahwa pikiran besar tanpa institusi demokratis dapat berakhir tragis. Ia mengajarkan keberanian melawan imperialisme, tetapi sejarahnya juga mengajarkan bahaya kekuasaan yang terlalu terpusat. Ia menghidupkan nasionalisme, tetapi kejatuhannya menunjukkan bahwa nasionalisme tanpa keadilan dan demokrasi akan rapuh.

Hari ini, ketika dunia terbelah oleh rivalitas Trump–Xi, ketika BRICS membuka ruang multipolar baru, ketika Danantara dan hilirisasi dijadikan instrumen transformasi ekonomi, ketika kedaulatan energi menjadi syarat kemerdekaan abad ke-21, dan ketika oligarki pasca-Reformasi terus membayangi demokrasi, Soekarno kembali relevan bukan sebagai jawaban final, tetapi sebagai sumber pertanyaan radikal.

Apakah Indonesia akan menjadi negara peradaban atau sekadar pasar besar? Apakah hilirisasi akan membebaskan rakyat atau memperkaya elite? Apakah Danantara akan menjadi alat kedaulatan atau ruang rente baru? Apakah BRICS akan memperluas posisi tawar atau hanya mengganti ketergantungan? Apakah kedaulatan energi akan menjadi agenda rakyat atau proyek korporasi? Apakah Pancasila akan menjadi etika keadilan atau sekadar bahasa resmi kekuasaan?

Di titik inilah kita harus mencintai Soekarno secara dewasa. Bukan dengan mengulang semua kalimatnya, tetapi dengan meneruskan keberanian intelektualnya. Bukan dengan menutup mata terhadap kesalahannya, tetapi dengan belajar dari tragedinya. Bukan dengan mengubahnya menjadi mitos, tetapi dengan menjadikannya cermin.

Soekarno mungkin mati karena gagasannya. Tetapi bangsa ini akan mati jika tidak lagi memiliki gagasan. Republik tidak dapat hidup hanya dengan administrasi, investasi, survei elektabilitas, dan proyek infrastruktur. Republik membutuhkan jiwa. Jiwa itu bernama keadilan sosial. Jiwa itu bernama kedaulatan. Jiwa itu bernama keberanian membela rakyat kecil. Jiwa itu bernama Pancasila yang hidup, bukan Pancasila yang dipajang.

Selamat hari lahir, Bung Karno. Jasamu tidak perlu dipalsukan menjadi kesempurnaan. Kesalahanmu tidak perlu dijadikan alasan untuk menghapus kebesaranmu. Engkau adalah bagian dari tragedi dan harapan republik ini. Dari engkau, kami belajar bahwa mencintai bangsa tanpa mencintai keadilan adalah cinta yang mandul. Dari sejarahmu, kami belajar bahwa kemerdekaan tanpa emansipasi hanyalah pergantian tuan. Dan dari luka yang engkau tinggalkan, kami belajar bahwa revolusi Indonesia belum selesai—bukan karena kita harus kembali ke masa lalu, tetapi karena masa depan belum berhasil kita menangkan. (*)

Oleh : Chrisman  Hadi
Ketua Dewan Kesenian Surabaya

JatimUPdate.id - "Perjuangan belum selesai." Kalimat itu bukan sekadar slogan politik yang diwariskan oleh Bung Karno, melainkan sebuah kenyataan historis yang terus berulang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kemerdekaan memang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, tetapi perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial, kedaulatan ekonomi, kebudayaan yang bermartabat, dan kemanusiaan yang utuh masih terus berlangsung hingga hari ini.

Pameran Vivere Pericoloso: Waktu Penuh Nestapa hadir sebagai ruang refleksi atas kondisi tersebut. Istilah Vivere Pericoloso yang diperkenalkan Bung Karno pada pidato kenegaraan tahun 1964 bukan sekadar ajakan hidup dalam bahaya, melainkan keberanian menghadapi kenyataan sejarah yang penuh risiko, ketidakpastian, dan pergulatan. Hari ini, enam puluh tahun setelah pidato itu dikumandangkan, dunia kembali memasuki fase yang penuh gejolak: perang, krisis energi, ketimpangan ekonomi global, kerusakan lingkungan, disrupsi teknologi, dan memudarnya solidaritas sosial.

Di tengah suasana itulah sepuluh seniman dalam pameran ini menghadirkan tafsirnya masing-masing tentang Indonesia, tentang Bung Karno, tentang rakyat, dan tentang harapan yang terus diperjuangkan di tengah nestapa zaman.

Karya "Doa Ibu" dari Ketut Widiastra menghadirkan pertemuan antara sejarah dan kasih sayang. Sosok ibu renta yang memandang penuh harap menjadi simbol doa-doa yang selama ini menjaga perjalanan bangsa. Di belakangnya, riuh sejarah terus bergerak, tetapi cinta seorang ibu tetap menjadi energi yang tak pernah habis. Dalam karya ini, bangsa digambarkan bukan hanya lahir dari perjuangan para pemimpin, tetapi juga dari doa-doa sunyi yang tak pernah tercatat dalam buku sejarah.

Sementara itu, "JAS Merah" karya Desemba Titaheluw tampil sebagai peringatan yang keras sekaligus puitis. Jas merah yang kehilangan tubuhnya menghadirkan kekosongan sekaligus kehadiran. Ia mengingatkan pesan Bung Karno yang paling terkenal: Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah. Sebab bangsa yang melupakan sejarah pada akhirnya akan kehilangan arah dan identitasnya sendiri.

Pada karya "Ngopi Dulu Bung", Shodiq Indo mengajak kita memasuki ruang kontemplasi. Bung Karno duduk santai di bawah pohon raksasa, seolah mengajak bangsa ini berhenti sejenak dari hiruk-pikuk pertengkaran politik dan kegaduhan informasi. Kadang-kadang revolusi membutuhkan perenungan, sebagaimana kopi membutuhkan waktu untuk dinikmati perlahan.

Karya "Non Blok" dari Sentot Usdek menghidupkan kembali salah satu warisan terbesar Bung Karno bagi dunia: politik bebas aktif. Di tengah dunia yang kembali terbelah oleh rivalitas kekuatan global, lukisan ini mengingatkan bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga bebas menentukan jalan sendiri.

Jika karya-karya sebelumnya berbicara tentang Bung Karno sebagai gagasan, maka "Lanange Jagat" karya Didik Hari Shin menghadirkan Bung Karno sebagai manusia. Api korek dan kepulan asap menjadi simbol semangat yang tak pernah padam, sementara kehadiran Fatmawati dan jejak para perempuan dalam hidup Bung Karno memperlihatkan sisi personal seorang tokoh besar. Di balik pidato revolusioner dan panggung politik dunia, terdapat seorang manusia yang juga mengalami cinta, kerinduan, kesepian, dan konflik batin. Sejarah menjadi lebih manusiawi ketika kita mampu melihat para tokohnya sebagai manusia, bukan sekadar monumen.

Karya "Red In Love" dari Bagas Karunia Putra membawa penonton memasuki wilayah yang lebih eksperimental. Perpaduan benda-benda mekanis, warna-warna yang cair, suara, gerak, dan bentuk-bentuk baru menghadirkan sebuah ruang perjumpaan yang cair. Dalam karya ini, kehidupan tampil sebagai rangkaian perjumpaan antara gairah, konflik, humor, perjuangan, dan ketidakpastian. Sebuah metafora tentang dunia kontemporer yang tidak lagi memiliki batas-batas tegas, tetapi justru menemukan makna melalui keterhubungan yang terus bergerak.

Pada "Dialog Kebangsaan", Dodik Hartono mempertemukan dua figur besar lintas zaman: Semar dan Bung Karno. Pertemuan simbolis ini menjadi percakapan antara kebijaksanaan rakyat dengan visi kenegaraan. Semar mewakili suara akar rumput, sementara Bung Karno mewakili cita-cita besar bangsa. Keduanya seolah mengingatkan bahwa masa depan Indonesia tidak dapat dibangun hanya dengan pembangunan fisik dan kekuasaan politik, tetapi juga membutuhkan moralitas, kebijaksanaan, dan kejujuran.

Karya "Jejak Semangat Sang Proklamator" dari Erwin Budianta mengambil inspirasi dari fenomena yang sangat sederhana: tembok yang dicat ulang menjelang Idul Fitri. Namun di balik kesederhanaannya, tersimpan metafora yang mendalam. Dinding yang kusam diperbarui, retakan diperbaiki, warna baru diberikan. Sebuah simbol tentang bangsa yang terus berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Sejarah bukan sesuatu yang selesai, melainkan ruang yang terus dicat ulang oleh generasi-generasi baru.

Dalam "Marhaen: Saat Cangkul Menjadi Kapal", Andi Prayitno menghidupkan kembali salah satu konsep paling penting dalam pemikiran Bung Karno: Marhaenisme. Cangkul yang berubah menjadi kapal menghadirkan gambaran magis tentang rakyat kecil yang tidak menyerah pada nasib. Para Marhaen duduk di atas gagang cangkul yang menjelma kendaraan harapan. Mereka adalah petani, nelayan, buruh, dan rakyat biasa yang selama ini menjadi penyangga kehidupan bangsa. Dalam karya ini, alat kerja bukan lagi sekadar benda, tetapi berubah menjadi kendaraan menuju masa depan.

Di sisi lain, karya abstrak "Jejak Semangat Sang Proklamator" menghadirkan lapisan-lapisan warna yang saling bertubrukan dan saling menyatu. Warna-warna itu dapat dibaca sebagai metafora keberagaman Indonesia yang terus mengalami benturan, tetapi tidak pernah benar-benar tercerai. Ia adalah peta emosional sebuah bangsa yang terus mencari bentuknya sendiri.

Dan akhirnya, karya "Ejakulasi Akal-Akalan" dari Asri Nugroho menjadi semacam epilog yang getir. Pohon tua raksasa berdiri di tengah suasana yang muram dan nyaris angker. Sebuah papan sederhana bertuliskan ajakan makan mi instan menjadi satire yang tajam terhadap realitas sosial-ekonomi hari ini. Ketika geopolitik global memengaruhi harga pangan, energi, dan kebutuhan dasar masyarakat, rakyat kecil kembali menjadi pihak yang paling rentan menanggung akibatnya.

Namun justru di titik itulah makna Vivere Pericoloso menemukan relevansinya.

Pameran ini tidak sedang merayakan nestapa. Ia justru memperlihatkan bagaimana manusia bertahan di dalamnya. Para seniman menghadirkan kesaksian bahwa di tengah tekanan hidup, ancaman perang, krisis ekonomi, ketidakpastian politik, dan kegelisahan sosial, masih ada ruang bagi harapan untuk tumbuh.

Masih ada doa seorang ibu.

Masih ada ingatan yang dijaga.

Masih ada kebijaksanaan yang diwariskan.

Masih ada rakyat yang bekerja.

Masih ada semangat yang menolak padam.

Dan sebagaimana pesan Bung Karno, tujuan besar bangsa ini memang belum selesai. Tetapi sejarah tidak pernah ditulis oleh mereka yang menyerah. Sejarah selalu ditulis oleh mereka yang tetap berjalan meski jalan itu dipenuhi risiko.

Teringat sepenggal bait Sajak: *Hujan Bulan Juni*
 Yang ditulis Sapardi Djoko Damono: 

*Tak ada yang lebih tabah*
*Dari hujan bulan juni*
*Dirahasiakannya rintik rindunya*
*Kepada pohon yang berbunga itu*

Karena pada akhirnya, seperti hujan bulan Juni. Bangsa ini mungkin sedang menyimpan banyak kerinduan dan harapan yang belum terucapkan. Dan selama ketabahan itu tetap hidup --  masa depan akan selalu memiliki kemungkinan untuk tumbuh dan berbunga.

Pada sebuah zaman ketika perang kembali menjadi berita harian. Ketika harga pangan ditentukan oleh keputusan negri-negri sebrang nun jauh di mata. Ketika teknologi bergerak lebih cepat daripada kebijaksanaan manusia dan ketika rakyat kecil kembali dipaksa menanggung beban sejarah. Sepuluh perupa berkumpul untuk mengajukan satu pertanyaan sederhana: masihkah semangat Vivere Pericoloso hidup di dalam diri kita?

Bondowoso, JatimUpdate.id, – Keberhasilan Angelica Theona Putri menembus seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2026 sebagai wakil Jawa Timur menjadi prestasi yang membanggakan bagi Bondowoso. Namun, capaian tersebut tidak lahir secara instan.

Di balik keberhasilan siswi SMAN 1 Tenggarang itu, terdapat proses pembinaan yang konsisten hingga menjadikan sekolah tersebut sebagai salah satu kekuatan dalam seleksi Paskibraka di Kabupaten Bondowoso.

Pada seleksi Paskibraka tahun 2026, SMAN 1 Tenggarang berhasil meloloskan 17 siswa ke tingkat kabupaten.

Dari jumlah tersebut, dua siswa mampu melaju ke tingkat Provinsi Jawa Timur, yakni Angelica Theona Putri dan Geraldo Alfaz Maulana. Bahkan, Angelica berhasil melangkah lebih jauh hingga menembus tahapan seleksi nasional di Jakarta.

Capaian tersebut menjadi bukti bahwa pembinaan karakter, kedisiplinan, dan kepemimpinan yang dilakukan sekolah mampu melahirkan pelajar yang siap bersaing di level yang lebih tinggi.

Kepala SMAN 1 Tenggarang, Ahmad Junaidi, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para siswa yang didukung oleh pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan.

Menurutnya, sekolah tidak hanya mempersiapkan siswa untuk mengikuti seleksi, tetapi juga membentuk karakter, mental, dan kedisiplinan yang menjadi modal utama dalam setiap tahapan seleksi Paskibraka.

“Keberhasilan Angel tentu menjadi kebanggaan bagi sekolah. Namun yang lebih penting adalah bagaimana proses pembinaan itu mampu melahirkan siswa-siswa yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Itu yang selalu kami tanamkan,” ujarnya, Sabtu (13/6/2026).

Ia menjelaskan, prestasi yang diraih Angel tidak bisa dipisahkan dari semangat belajar dan latihan yang dijalani para peserta selama proses seleksi berlangsung. Dukungan keluarga, sekolah, dan para pembina juga menjadi faktor penting dalam mengantarkan siswa hingga mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional.

Keberhasilan tersebut sekaligus memperkuat reputasi SMAN 1 Tenggarang sebagai salah satu sekolah yang konsisten melahirkan peserta berprestasi dalam seleksi Paskibraka.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Bondowoso, Ahmad, mengapresiasi capaian yang diraih Angelica. Menurutnya, keberhasilan itu tidak hanya menjadi kebanggaan bagi sekolah, tetapi juga menunjukkan bahwa pembinaan generasi muda di Bondowoso berjalan ke arah yang positif.

“Ini merupakan pencapaian yang sangat membanggakan. Untuk pertama kalinya ada peserta dari Bondowoso yang berhasil menembus seleksi calon Paskibraka Nasional sebagai wakil Jawa Timur. Tentu ini menjadi motivasi bagi sekolah-sekolah lain untuk terus meningkatkan pembinaan,” katanya.

Apresiasi serupa disampaikan Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi. Ia menilai keberhasilan Angelica menunjukkan bahwa pelajar Bondowoso memiliki kualitas dan kemampuan untuk bersaing dengan peserta terbaik dari berbagai daerah di Indonesia.

“Prestasi ini membuktikan bahwa anak-anak Bondowoso memiliki potensi besar. Yang dibutuhkan adalah kesempatan, pembinaan yang baik, dan kemauan untuk terus berusaha,” ujarnya.

Sementara itu, Angelica mengaku banyak mendapatkan pelajaran berharga selama mengikuti proses seleksi. Selain melatih fisik dan mental, seleksi Paskibraka juga mengajarkannya tentang disiplin, tanggung jawab, kerja sama, dan kepercayaan diri.

“Setiap tahapan seleksi memberikan pengalaman yang sangat berharga. Saya bersyukur bisa sampai di tahap ini dan akan berusaha memberikan yang terbaik untuk Bondowoso dan Jawa Timur,” tuturnya.

Keberhasilan Angelica menjadi bukti bahwa prestasi besar lahir dari proses yang panjang. Di balik satu nama yang kini membawa harapan Bondowoso ke tingkat nasional, terdapat sistem pembinaan, kerja keras, dan komitmen yang terus dibangun di SMAN 1 Tenggarang.

Kini, perhatian masyarakat Bondowoso tertuju ke Jakarta. Bukan hanya menantikan hasil seleksi nasional yang akan dihadapi Angelica, tetapi juga melihat bagaimana sekolah dari daerah mampu melahirkan generasi muda yang siap bersaing di panggung nasional. (ries/yh)

Jakarta, JatimUPdate.id - Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kantor Staf Presiden (KSP) berkolaborasi menetapkan langkah strategis dan menyelaraskan komitmen pengawasan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Indonesia.

Secara khusus, Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, menerima audiensi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang beserta kedua Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/6).

Pertemuan ini membahas sejumlah evaluasi dan rencana terkait pelaksanaan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Staf (Kastaf) Kepresidenan menyampaikan bahwa Kantor Staf Presiden (KSP) mendukung penuh langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh BGN dalam mengoptimalkan tata kelola program MBG agar berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

“Hari ini saya menerima audiensi dari Kepala BGN dan kedua wakilnya mengenai beberapa hal penting yang akan dilakukan ke depan. Karena beliau harus segera menghadap ke DPR, saya mewakili pertemuan tadi untuk menyampaikan poin-poin evaluasi dan penataan program yang sedang menjadi perhatian publik saat ini,” ujar Kastaf Dudung dalam konferensi pers usai pertemuan.

Dalam keterangan persnya, Kastaf memaparkan tiga arahan strategis hasil audiensi dengan jajaran pimpinan BGN. Pertama, pemerintah akan melakukan penajaman sasaran (refocusing) agar program MBG betul-betul menyasar masyarakat dan anak sekolah yang paling membutuhkan.

“Saya pernah cek, ditemukan beberapa kasus di Jakarta di mana makanan yang dibagikan di sekolah kalangan ekonomi menengah tidak dimakan. Nanti akan dicek kembali, sehingga betul-betul efektif,” jelas Kastaf. Oleh karena itu, BGN akan melakukan verifikasi dan validasi data penerima manfaat agar anggaran negara dapat terserap secara efektif dan tepat sasaran.

Kedua, Kastaf menjelaskan bahwa fokus pelaksanaan program kini diarahkan untuk mengutamakan kualitas ketimbang kuantitas. BGN akan menata ulang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi guna memastikan efektivitasnya. Penataan ini juga mencakup aspek standardisasi ketat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kasus keracunan makanan. Kastaf juga memastikan verifikasi faktual akan dilakukan terhadap jumlah riil penerima manfaat yang dilayani oleh setiap dapur.

Kastaf menjelaskan, selama ini ada ketidaksesuaian kontrak di mana sebuah dapur awalnya diproyeksikan melayani 3.000 penerima manfaat dengan kalkulasi insentif tertentu (misalnya Rp2.000 per penerima, setara Rp6 juta per SPPG bagi mitra). Namun pada kenyataannya, ditemukan SPPG yang hanya melayani 1.500 orang tetapi mendapatkan insentif yang sama. Ketidaksesuaian kuantitas inilah yang akan dicek kembali dan disesuaikan regulasinya oleh BGN.

Guna memastikan jalannya standardisasi kualitas SPPG tersebut, Kepala Staf Kepresidenan menegaskan bahwa KSP tidak akan tinggal diam. KSP berkomitmen untuk membantu BGN melakukan pengawasan langsung di berbagai wilayah.

“Kualitas SPPG yang sudah operasional ini sangat krusial. Ke depan, pengecekan langsung akan dilakukan di beberapa daerah. Kami dari KSP akan ikut membantu mengecek daerah-daerah mana saja yang benar-benar sudah siap dan operasional, terutama terkait kesesuaian jumlah penerima manfaatnya,” pungkas Kastaf.

Lebih jjauhmelalui pertemuan ini, dirumuskan tiga arah strategis perbaikan program untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta kualitas layanan di lapangan:

- Refocusing Penerima Manfaat: Penajaman sasaran secara menyeluruh agar program MBG betul-betul menjangkau masyarakat dan anak sekolah yang paling membutuhkan intervensi gizi.

- Penguatan Kualitas MBG: Mengutamakan mutu serta kualitas sajian makanan dengan menata ulang dan menstandardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.

- Tata Kelola MBG di Wilayah 3T: Menyusun rencana pengelolaan program yang lebih adaptif, efektif, dan efisien demi pemerataan layanan di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar.

Dengan pengawasan bersama dan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan, Badan Gizi Nasional berkomitmen penuh untuk menghadirkan layanan yang optimal demi mendukung tumbuh kembang generasi bangsa yang sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas 2045. (rilis KSP/sof/yh)

Sidoarjo, JatimUPdate.id - Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (UNUSIDA) menggelar Sekolah Pendidikan Politik yang diikuti mahasiswa dari berbagai program studi.

Kegiatan ini menjadi wadah penguatan wawasan kebangsaan sekaligus meningkatkan pemahaman generasi muda tentang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kegiatan tersebut, DPM menghadirkan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) sekaligus Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Lia Istifhama, sebagai narasumber utama.

Pada kesempatan itu, Lia memaparkan materi mengenai 4 Pilar Kebangsaan yang menjadi fondasi kehidupan bernegara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menurutnya, pemahaman terhadap empat pilar tersebut sangat penting bagi generasi muda di tengah derasnya arus digitalisasi dan globalisasi. Nilai-nilai kebangsaan dinilai menjadi bekal utama dalam menjaga persatuan serta memperkuat karakter anak bangsa.

"Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa harus memahami dan mengamalkan nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan sebagai landasan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak di tengah kehidupan bermasyarakat," ujar Lia,  Sabtu (13/6/2026)

Ketua DPM UNUSIDA, Alief Noor Rohman, mengatakan Sekolah Pendidikan Politik merupakan bagian dari komitmen organisasi mahasiswa dalam menghadirkan ruang edukasi politik yang sehat, kritis, dan konstruktif.

"Kegiatan tersebut tidak hanya memperluas pemahaman mahasiswa tentang teori politik, tetapi juga mendorong implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari," ucap Alief.

Selama kegiatan berlangsung, suasana diskusi terlihat hidup dan interaktif. Para peserta aktif mengajukan pertanyaan terkait demokrasi, partisipasi politik generasi muda, hingga tantangan menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.(ih/yh)

Surabaya, JatimUPdate.id - SD Al Muslim menggelar Purnawiyata Angkatan XXXII di Hotel Mövenpick Surabaya, Minggu (14/6/2026).

Acara tersebut menjadi momentum istimewa bagi siswa kelas VI yang telah menuntaskan pendidikan dasar sekaligus menandai langkah awal mereka menuju jenjang pendidikan berikutnya.

Mengusung tema "Shine Through It All", purnawiyata tahun ini tidak sekadar menjadi seremoni perpisahan, tetapi juga wujud apresiasi atas perjalanan panjang para siswa selama enam tahun menempuh pendidikan di SD Al Muslim.

Berbagai pengalaman, tantangan, serta proses pembelajaran yang dilalui menjadi bekal berharga dalam membentuk karakter dan kemampuan mereka.

Dalam kesempatan tersebut, sekolah memberikan penghargaan kepada sejumlah siswa yang menunjukkan prestasi dan dedikasi terbaik di berbagai bidang.

Penghargaan diberikan kepada peraih Prestasi Akademik Terbaik, Prestasi Non Akademik Terbaik, Karakter Terbaik, Literasi Terbaik, Komunikasi Terbaik, serta Tahfidz Tertinggi.

Kepala SD Al Muslim, Fatimatuz Zahroh, menyampaikan pesan kepada seluruh lulusan agar terus menjaga nilai-nilai kebaikan yang telah ditanamkan selama menempuh pendidikan di sekolah.

"Ke mana pun kalian melangkah nanti, jangan pernah meninggalkan ibadah. Tetap hormati dan bahagiakan kedua orang tua karena ridha Allah ada pada ridha mereka. Jadilah pembelajar yang baik dan jangan pernah berhenti belajar, karena setiap pengalaman akan membentuk kalian menjadi pribadi yang lebih hebat," ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan seorang anak tidak hanya ditentukan oleh prestasi akademik, tetapi juga oleh akhlak mulia, kedekatan kepada Allah SWT, serta semangat untuk terus belajar sepanjang hayat.

Suasana haru dan bangga mewarnai prosesi purnawiyata yang dihadiri para orang tua, guru, serta keluarga siswa. Momen tersebut menjadi ajang refleksi atas berbagai pencapaian yang telah diraih sekaligus ungkapan syukur atas proses pendidikan yang telah dilalui bersama.

Melalui Purnawiyata Angkatan XXXII ini, SD Al Muslim berharap seluruh lulusan dapat tumbuh menjadi generasi yang beriman, berkarakter, cinta ilmu pengetahuan, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan di masa depan.(ih/yh)