Penghargaan tersebut merupakan buah atas upaya TPS dalam menjaga tingkat efisiensi operasional dan produktivitas perusahaan yang optimal, yang tercermin dari indikator BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Pencapaian ini tidak terlepas dari konsistensi TPS dalam menerapkan manajemen risiko secara disiplin dan terintegrasi di seluruh lini bisnis.

Dalam ajang Risk Award SPTP 2025 yang diumumkan pada Rabu (3/6), TPS berhasil memperoleh tiga penghargaan di tingkat anak perusahaan sebagai bentuk apresiasi atas   penerapan manajemen risiko secara konsisten, yaitu:

Juara 2 Kategori RINDU (Risk Individu) – diraih oleh Cahya Ardie Firmansyah
Juara 3 Kategori KANGEN (Kejuaraan Antar Risk Agent) – diraih oleh PT Terminal Petikemas Surabaya
Juara 2 Kategori INTIM (Improvement Implementation) – diraih oleh PT Terminal Petikemas Surabaya
Kategori RINDU menilai kontribusi individu dalam memperkuat budaya risiko di perusahaan, sementara KANGEN berfokus pada kompetensi risk agent dalam implementasi tata kelola risiko, dan kategori INTIM menilai keberhasilan implementasi program improvement dalam sistem manajemen risiko organisasi.

Capaian ini menegaskan bahwa predikat sebagai terminal paling produktif tidak hanya ditopang oleh efisiensi operasional, tetapi juga oleh konsistensi penerapan budaya sadar risiko (risk awareness). Kedisiplinan dalam mengidentifikasi, mengelola dan memitigasi risiko secara sistematis menjadi fondasi penting dalam menjaga keandalan layanan, efisiensi biaya, serta keberlanjutan kinerja perusahaan.

Sekretaris Perusahaan PT Terminal Petikemas Surabaya, Erika Asih Palupi, menyampaikan bahwa sinergi antara produktivitas dan manajemen risiko merupakan kunci dalam menghadapi dinamika industri kepelabuhanan yang semakin kompleks.

“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa disiplin serta konsistensi pengelolaan risiko berkorelasi erat dengan kinerja yang baik. TPS terus membangun budaya kerja yang menjadikan manajemen risiko sebagai bagian integral dalam setiap proses bisnis, sehingga mampu menjaga efisiensi, meningkatkan daya saing, serta memberikan layanan terbaik bagi pelanggan,” ujar Erika.

Manajemen TPS juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh TPS Familia keterlibatan aktif dalam pengelolaan bisnis, sesuai tanggungjawab masing-masing. Ke depan, TPS akan terus memperkuat implementasi Governance, Risk and Compliance (GRC) yang terintegrasi, sekaligus mendorong inovasi dan peningkatan produktivitas guna mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. (*)

Langkah ini dilakukan untuk memastikan para diplomat tersebut dapat segera menjalankan tugas resminya di Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa agenda penyerahan surat kepercayaan dari para duta besar kepada Prabowo Subianto direncanakan berlangsung pada Senin depan, (8/06/2026).

Kegiatan tersebut dijadwalkan bersamaan dengan agenda pelantikan pejabat di Badan Gizi Nasional (BGN) guna meningkatkan efisiensi pelaksanaan acara kenegaraan.

Meski digelar pada hari yang sama, pemerintah menegaskan bahwa pelantikan pejabat negara dan penyerahan kredensial duta besar merupakan dua agenda yang berbeda secara protokoler.

Oleh karena itu, seluruh rangkaian acara akan diatur sedemikian rupa agar berjalan tertib dan lancar.

Sebelumnya, diplomat senior sekaligus mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, menyoroti lamanya proses akreditasi sejumlah kepala perwakilan negara sahabat yang telah tiba di Jakarta.

Ia mengungkapkan terdapat 17 calon duta besar yang masih menunggu kesempatan menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden, bahkan beberapa di antaranya telah menanti selama berbulan-bulan.

Menurut Dino, keterlambatan tersebut berpotensi memengaruhi citra diplomatik Indonesia di mata negara-negara sahabat. Karena itu, ia meminta pemerintah segera menuntaskan proses tersebut agar para diplomat dapat menjalankan tugasnya secara resmi dan hubungan diplomatik tetap berjalan optimal.

Pemerintah sendiri menegaskan bahwa seluruh proses penerimaan dan akreditasi duta besar asing akan diselesaikan sesuai mekanisme diplomatik yang berlaku, sehingga tidak mengganggu kerja sama bilateral yang telah terjalin antara Indonesia dan negara-negara sahabat. (rilis/sof/yh)

Acara tersebut juga menghadirkan Ning Umi Laila sebagai pengisi mauidzah hasanah. Turut hadir mantan Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar, bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga yang memadati area musholla untuk mengikuti lantunan sholawat dan doa bersama.

Dalam sambutannya, Elim Tyu Samba menyampaikan apresiasi kepada panitia dan keluarga besar Musholla Baitul Arifin yang telah menyelenggarakan kegiatan keagamaan tersebut. 

Menurutnya, momentum bersholawat menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah sekaligus meningkatkan keimanan masyarakat dalam menyambut tahun baru hijriah.

“Kami dari Pemerintah Kota Blitar mengapresiasi setinggi-tingginya kepada segenap panitia dan keluarga besar Musholla Baitul Arifin yang telah menyelenggarakan acara ini,” ujar Elim.

Elim mengatakan, pergantian Tahun Baru Islam hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai perubahan kalender, tetapi juga menjadi momentum introspeksi dan perbaikan diri. 

Semangat hijrah, menurutnya, perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan harmonis.

“Pada malam hari ini kita menyongsong Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan bersholawat dan bersimpuh kepada Allah SWT. Kita berharap Kota Blitar menjadi kota yang lebih baik, lebih rukun, dan lebih sejahtera,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendoakan Kota Blitar agar senantiasa diberikan keberkahan, kemajuan, dan dijauhkan dari berbagai musibah.

“Semoga Kota Blitar semakin maju, masyarakatnya hidup rukun, diberikan kemudahan rezeki, serta selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT. Mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan membangun daerah yang kita cintai ini,” ungkapnya.

Menurut Elim, momen Tahun Baru Islam tahun ini terasa semakin istimewa karena bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, yang diperingati setiap tanggal 6 Juni. Ia berharap semangat perjuangan Bung Karno dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Di akhir sambutannya, Elim kembali mengajak seluruh jamaah untuk memanjatkan doa bagi Kota Blitar dan seluruh warganya.

“Mari kita berdoa agar di Tahun Baru Islam 1448 Hijriah ini Allah SWT menjauhkan Kota Blitar dari segala bala dan musibah, memberikan kelimpahan rezeki serta keberkahan bagi seluruh warga. Semoga kami yang diberi amanah di pemerintahan juga senantiasa diberi kekuatan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya. (*)

Jakarta, JatimUPdate.id — Menjelang pelaksanaan Operasi Patuh 2026, Korps Lalu Lintas Polri terus mengedepankan pendekatan penegakan hukum yang modern, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kepatuhan masyarakat. 

Salah satu langkah yang terus diperkuat adalah pemanfaatan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai solusi atas keresahan masyarakat terhadap proses penindakan pelanggaran lalu lintas yang selama ini identik dengan interaksi langsung antara petugas dan pelanggar.

Melalui sistem ETLE, proses penegakan hukum dilakukan secara elektronik berbasis teknologi sehingga pelanggaran dapat terdeteksi dan diproses tanpa adanya kontak langsung di lapangan. 

Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan objektivitas penindakan, mengurangi potensi penyimpangan, serta memberikan rasa keadilan yang lebih baik bagi masyarakat.

Dalam mendukung pelaksanaan Operasi Patuh 2026, Korlantas Polri mengoptimalkan berbagai perangkat ETLE yang dimiliki, baik ETLE statis, ETLE Mobile Handheld, maupun ETLE Drone Patrol Presisi. 

Pemanfaatan teknologi tersebut memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih luas, cepat, dan akurat terhadap berbagai jenis pelanggaran lalu lintas.

ETLE Mobile Handheld memberikan kemudahan bagi petugas dalam melakukan penindakan elektronik secara mobile di berbagai lokasi. 

Sementara itu, ETLE Drone Patrol Presisi yang dilengkapi teknologi Automatic Number Plate Recognition (ANPR) mampu melakukan pemantauan dari udara dan membaca nomor Polisi kendaraan secara otomatis serta real time, termasuk untuk mendeteksi pelanggaran ganjil genap, pelanggaran marka jalan, hingga berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas lainnya.

Dalam keterangannya, Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. menyampaikan bahwa transformasi digital melalui ETLE merupakan komitmen Polri untuk menghadirkan sistem penegakan hukum lalu lintas yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

“Pemanfaatan ETLE menjadi salah satu langkah strategis untuk menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang objektif dan berbasis teknologi," ujarnya, Jumat (5/6/26).

Dengan sistem elektronik, kata Kakorlantas Polri seluruh proses dilakukan berdasarkan data dan bukti yang terekam sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum lalu lintas.

Sementara itu, Brigjen Pol. Faizal, S.I.K., M.H. menjelaskan bahwa menjelang Operasi Patuh 2026, jajaran Korlantas Polri akan memaksimalkan penggunaan ETLE Drone Patrol Presisi dan ETLE Mobile Handheld untuk mendukung pengawasan serta penindakan pelanggaran secara elektronik.

Brigjen Pol. Faizal mengatakan, pemanfaatan teknologi ETLE memungkinkan pelanggaran lalu lintas ditindak secara lebih efektif tanpa harus menghentikan kendaraan atau melakukan interaksi langsung dengan pengendara. 

"Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi penegakan hukum, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan,” jelasnya.

Melalui penerapan ETLE yang semakin luas, Korlantas Polri berharap Operasi Patuh 2026 tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. 

Dengan demikian, tujuan utama mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dapat tercapai secara berkelanjutan.

Pewarta Deby Maria Suzana (roy/yh)

Bondowoso, JatimUPdate.id – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Penanggungan menggelar audiensi dengan Pemerintah Kecamatan Maesan di Ruang PMD Kecamatan Maesan, Rabu (3/6/2026).

Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Tim Pendamping Profesional (TPP) Kecamatan Maesan dan dihadiri oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Bondowoso, Winartono.

Audiensi ini menjadi forum komunikasi dan koordinasi antara BPD Desa Penanggungan dengan Pemerintah Kecamatan Maesan dalam upaya memperkuat sinergi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.

Ketua BPD Desa Penanggungan, Imam Wahyudi, mengatakan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan mempererat silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang diskusi untuk membahas berbagai isu strategis dan dinamika yang berkembang di tingkat desa secara terbuka.

“Melalui audiensi ini kami berharap dapat memperoleh solusi dan langkah tindak lanjut yang konstruktif terhadap berbagai persoalan maupun tantangan yang dihadapi desa,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Camat Maesan, Hendrj Khoirul Imam, S.E., menyampaikan apresiasi atas inisiatif BPD Desa Penanggungan yang membangun komunikasi langsung dengan pemerintah kecamatan. Menurutnya, BPD memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“Kami mengucapkan terima kasih atas terlaksananya audiensi ini atas inisiatif BPD Desa Penanggungan. Berbagai masukan dan hasil diskusi yang telah disampaikan akan kami tindak lanjuti sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan koordinasi,” katanya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bondowoso, Winartono, menilai audiensi tersebut sebagai praktik baik dalam penguatan demokrasi di tingkat desa. Ia mengapresiasi peran aktif BPD Desa Penanggungan yang dinilai telah menjalankan fungsi kelembagaannya dengan baik.

“Bagi kami, kegiatan ini merupakan indikator bahwa demokratisasi di Desa Penanggungan berjalan dengan baik. BPD mampu menjalankan fungsi pengawasan, komunikasi, dan penyampaian aspirasi masyarakat sebagaimana mestinya. Praktik seperti ini patut menjadi contoh bagi desa-desa lainnya,” ungkapnya.

Sebagai fasilitator kegiatan, Tim Pendamping Profesional Kecamatan Maesan menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi dan memperkuat kapasitas kelembagaan desa, termasuk Badan Permusyawaratan Desa, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui audiensi tersebut diharapkan terbangun komunikasi yang semakin erat antara BPD, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, serta para pendamping desa. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif, partisipatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Penanggungan. (ries/mmt)
Editor: Roihan Rikza

Ketika ruang konfirmasi telah dibuka lebar oleh jurnalis, aksi bungkam elite politik ini seolah menggambarkan kegamangan di balik meja kalkulasi.

Pemekaran dapil bukan hanya perubahan garis di atas peta, namun penataan ulang struktur keterwakilan rakyat. 

Kendati demikian, bagi parpol, isu ini urusan hidup mati perolehan kursi. 

Sikap enggan berkomentar ini mengindikasikan adanya kekhawatiran konfigurasi dapil baru akan menggerus "zona nyaman" basis suara yang selama ini dikuasai. 

Sedangkan menolak wacana ini secara terbuka tentu tidak populer karena bisa dicap antipolitik keterwakilan yang adil. Namun menyetujuinya tanpa simulasi matang dianggap terlalu berisiko bagi keselamatan elektoral partai. 

Mereka pun memilih "cari aman" dengan menahan suara menjadi opsi pragmatis terbaik.

Sebagai pilar demokrasi yang hidup dari ceruk suara rakyat, parpol memikul tanggung jawab moral untuk memberikan edukasi dan arah kebijakan yang jelas kepada konstituennya. 

Menghindar dari pertanyaan wartawan terkait isu strategis seperti pemekaran dapil merupakan bentuk pengabaian hak informasi publik. 

Elite politik tak hanya fasih bersuara saat menjajakan janji kampanye. Namun mendadak bisu ketika dihadapkan pada urusan struktural yang menentukan nasib keterwakilan warganya. Padahal warga Surabaya juga berhak tahu ke mana arah perahu politik mereka berlabuh.

Jember, JatimUpdate.id  — Penandatanganan kerja sama Sister City antara Kabupaten Jember, Jawa Timur, dengan Kota Jinhua, Provinsi Zhejiang, pada Selasa (2/6/2026), tidak hanya menjadi momen bersejarah bagi pemerintahan daerah, tetapi juga menarik perhatian publik sebagai studi kasus komunikasi politik modern. 

Peristiwa yang berlangsung di Pendapa Wahyawibawagraha tersebut dinilai mampu mengubah persepsi global terhadap daerah yang sebelumnya identik dengan kota tembakau dan pendidikan ini.

Bupati Jember Muhammad Fawait yang akrab disapa Gus Fawait menyambut langsung Konsul Jenderal Republik Rakyat China di Surabaya, Ye Su, dan Wakil Ketua Komite Konferensi Konsultatif Politik Kota Jinhua, Yang Jianming, beserta rombongan. 

Bupati Fawait memaparkan potensi daerah dalam waktu sekitar 18 menit dengan mengutip falsafah Uthlubul ilma walau bish-shiin ("Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri China"), yang menurutnya relevan dengan semangat kolaborasi internasional saat ini.

"Sungguh mengesankan bagaimana Gus Fwait mampu mempresentasikan potensi daerah dalam durasi waktu yang singkat, tetapi padat makna," ujar akademisi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, Irfan Kharisma Putra, dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Jumat (5/6/2026). 

Ia menyebutkan, ada tiga poin menarik yang patut menjadi perhatian: pertama, kemampuan membaca peluang global; kedua, ketegasan berkomunikasi yang berkesetaraan; dan ketiga, pengemasan diplomasi yang tidak inferior.

Menurut catatan ANTARA, sektor kerja sama yang dibahas mencakup ekonomi, pendidikan, kesehatan, penanganan sampah, dan pengembangan UMKM. 

Wakil Ketua CPPCC Kota Jinhua, Yang Jianming, membuka peluang bagi produk lokal seperti kopi dan kakao untuk dipasarkan di Kota Yiwu yang merupakan pusat distribusi komoditas terbesar di dunia. 

"Produk kopi dan kakao sesuai karakteristik pasar di sana, sehingga produk Jember punya peluang besar," ujar Yang.

Guru Besar Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Agus Trihartono, menilai langkah ini sangat visioner. 

Dalam era modern, kata Agus, kota-kota memiliki peran yang semakin besar dalam hubungan lintas negara, dan kerja sama antardaerah bukan sekadar formalitas administratif. 

"Jember kini tidak lagi hadir sebagai pihak yang meminta-minta, melainkan sebagai mitra sejajar. Saya lihat ada keberanian mengambil keputusan yang terukur dan itu patut diapresiasi," ujar Agus kepada Kompas.com, Jumat (5/6/2026).

Sebagai informasi, Kabupaten Jember menjadi satu dari lima daerah di Jawa Timur yang dikunjungi delegasi Kota Jinhua, selain Surabaya, Malang, Madiun, dan Sidoarjo. 

Kehadiran Jember dalam rangkaian kunjungan tersebut menunjukkan meningkatnya perhatian mitra internasional terhadap potensi daerah di kawasan Tapal Kuda.

Irfan Kharisma Putra menambahkan, ke depan kerja sama Sister City diharapkan meluas ke skema Sister Hospital, Sister School, dan Sister University. 

Hal ini penting untuk memastikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat lokal yang jumlahnya mencapai sekitar 2,6 juta jiwa.

Pewarta Rachmad Hidayatullah (Dihimpun dari berbagai sumber/ries/yh)

JatimUPdate.id - Sejarah manusia adalah sejarah penaklukan. Kita pernah menaklukkan jarak dengan roda, menaklukkan kegelapan dengan api, dan menaklukkan ketidaktahuan dengan aksara. Namun, di tengah perjalanan peradaban, manusia menciptakan sebuah entitas yang awalnya diniatkan sebagai pelayan, tetapi kini justru bertransformasi menjadi 'majikan tunggal yang mutlak: uang'.

Sejak lembaran Kode Hammurabi mencatat praktik riba di Mesopotamia sekitar 3000 SM, hingga Thales memonopoli alat pemeras zaitun di Yunani kuno, benih-benih "predasi finansial" sebenarnya telah tertanam. Manusia menemukan cara spekulatif agar "uang bisa membiakkan uang" tanpa perlu memeras keringat di ladang riil. Nilai waktu diperdagangkan melalui bunga; risiko masa depan ditebak lewat perdagangan derivatif.

 Apa yang semula merupakan alat tukar yang netral, pelan tapi pasti, bermutasi menjadi zat adiktif (candu) yang mengendalikan kesadaran kolektif kita. Pertanyaannya yang mencemaskan adalah: entah sampai kapan kita bersedia mendewakan angka-angka kosong ini?

Di era modern, dominasi uang tidak lagi berjalan secara konvensional, melainkan mewujud dalam sebuah "ekosistem yang terstruktur rapi dan brutal". Dalam lanskap ekonomi-politik kontemporer, kita menyaksikan bagaimana uang mengawini kekuasaan untuk menciptakan sebuah "hierarki predator".

Sistem otoritarian bertindak sebagai penyedia "kandang"—menjamin stabilitas semu dan membungkam nalar kritis ruang sipil atas nama "kepastian investasi". Di dalam kandang yang aman inilah, para oligarki kapitalis (the sharks) berenang bebas. 

Mereka tidak lagi sibuk membangun pabrik yang menyerap tenaga kerja atau memikirkan gizi buruh yang kian menyusut. Mengapa harus lelah berproduksi jika proses finansialisasi (financialization) menawarkan keuntungan berlipat-lipat lewat spekulasi di atas kertas dan instrumen derivatif? Ini adalah era "accumulation by dispossession"—akumulasi kekayaan melalui perampasan hak-hak publik dan penguasaan regulasi negara (state capture).

Celakanya, struktur predator ini tidak bekerja sendiri di ruang hampa. Di menara-menara gading akademis dan koridor birokrasi, berdirilah para teknokrat dan ekonom neoliberal—yang dalam istilah yang lebih lugas sering kita sebut sebagai "gedibal" atau kacung rentenir. Dengan narasi ilmiah yang dibungkus angka-angka pertumbuhan ekonomi, mereka melegitimasi kebijakan fiskal yang ketat, privatisasi aset publik, dan deregulasi yang mengebiri perlindungan sosial. 

Mereka mengkhianati amanat konstitusi demi memuaskan nafsu pasar bebas yang rakus.
Dampaknya sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Struktur sosial kita hari ini melahirkan generasi yang compang-camping secara mental namun dipaksa tampil mentereng; kaum proletar berjas yang sibuk mengejar ilusi kemakmuran demi membayar cicilan yang tiada habisnya. 

Uang telah berhasil mendikte definisi kebahagiaan, kesuksesan, bahkan kehormatan seseorang. Hubungan antarmanusia tidak lagi didasari oleh ketulusan rasa atau nilai-nilai luhur kemanusiaan, melainkan dikalkulasi secara transaksional: “Apa untungnya saya mengenal Anda?”

Di Indonesia pasca-Orde Baru, kita melihat paradoks ini secara telanjang. Runtuhnya rezim otoriter 1998 yang semula diharapkan membawa fajar demokrasi, justru menjadi lahan subur baru bagi konsolidasi oligarki. Desentralisasi yang diniatkan untuk mendekatkan kesejahteraan ke daerah, malah mendirikan "bengkel-bengkel" predator baru di tingkat lokal. 

Hiu-hiu kecil bermunculan di daerah, memangsa sumber daya alam dan meminggirkan masyarakat adat demi lembaran-lembaran rupiah.
Lantas, sampai kapan tirani uang ini akan menguasai kehidupan manusia?
Selama kita masih mengukur peradaban hanya dari angka Produk Domestik Bruto (PDB), selama komodifikasi merambah ke ruang paling privat seperti pendidikan dan kesehatan, dan selama para pengambil kebijakan lebih takut pada sentimen pasar saham ketimbang jeritan perut rakyat, maka perbudakan modern ini tidak akan pernah usai. Manusia akan tetap menjadi sekadar sekrup kecil dalam mesin kapitalisme global yang dingin.

Uang, yang sejatinya hanyalah kesepakatan sosial di atas secarik kertas atau digit di layar gawai, telah menjelma menjadi berhala modern yang menuntut tumbal harian berupa moralitas, keadilan, dan kemanusiaan kita. Jika nalar sehat (akal budi) dan perlawanan kultural tidak segera dibangkitkan untuk merobohkan menara berhala ini, kita akan terus berjalan dalam kegelapan—menjadi budak dari ciptaan kita sendiri, entah sampai kapan. (*)

Lumajang, JatimUPdate.id – Kosong kegiatan Anda pada 27-28 Juni 2026 dan segera melaju ke Kabupaten Lumajang.

Memanjakan diri dan khayati kedalaman jiwa disetiap gerak penari dalam gelaran tari kolosal Segoro Topeng Kaliwungu 2026.

Tahun 2025 lalu, gelaran ini dilaksanakan di Pantai Watu Pecak, Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

Festival “Segoro Topeng Kaliwungu 2025” menjadi satu-satunya acara unggulan dari Kabupaten Lumajang yang masuk ke dalam 110 Karisma Event Nusantara (KEN) 2025 dan diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastiadi memaparkan agenda rutin wisata Segoro Topeng Kaliwungu 2026 tidak hanya sebagai agenda seni budaya, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah berbasis wisata karena mampu menghubungkan sektor pariwisata dengan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.

"Kegiatan budaya sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan berbagai sektor usaha yang saling mendukung," kata Patria di Lumajang, Jumat (5/06/2026).

Menurutnya, pengembangan pariwisata di Lumajang saat ini diarahkan pada penguatan manfaat ekonomi yang lebih luas, bukan sekadar peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

"Sektor pariwisata memiliki daya ungkit yang besar karena melibatkan banyak pelaku usaha dan aktivitas ekonomi yang saling terhubung, mulai dari UMKM, transportasi lokal, penyedia akomodasi, pelaku ekonomi kreatif, hingga pemasok berbagai produk local," imbuh Patria.

Dia melanjutkan, pariwisata tidak bisa dipandang sebagai sektor yang berdiri sendiri.

Di dalamnya terdapat keterkaitan dengan UMKM, ekonomi kreatif, transportasi, perdagangan, hingga berbagai usaha masyarakat yang saling mendukung.

Pengembangan pariwisata saat ini tidak lagi berfokus pada masing-masing destinasi secara terpisah, melainkan mendorong keterhubungan antarobjek wisata, pelaku usaha, dan komunitas masyarakat agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan lebih luas.

"Dengan pendekatan tersebut, destinasi wisata, pelaku UMKM, sektor ekonomi kreatif, dan berbagai layanan pendukung lainnya dapat tumbuh secara bersama-sama dalam satu ekosistem yang saling menguatkan," katanya.

Patria menjelaskan keberhasilan pariwisata tidak hanya diukur dari banyaknya wisatawan yang datang, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas pariwisata mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal.

“Yang kami dorong bukan sekadar ramai pengunjung, tetapi bagaimana dampaknya bisa menggerakkan ekonomi masyarakat secara nyata,” ujarnya.

Melalui pendekatan tersebut, Segoro Topeng Kaliwungu yang akan digelar pada 27-28 Juni 2026 diharapkan tidak hanya menjadi agenda budaya tahunan, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lokal yang mampu memperkuat sektor pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. 

Pewarta Rachmad Hidayatullah. (red/mmt)

Setelah puluhan tahun Indonesia menggunakan warisan hukum kolonial, KUHP baru hadir sebagai instrumen hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat, dinamika teknologi, kebutuhan perlindungan hak asasi manusia, serta tantangan kejahatan modern.

Pembaruan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan hukum nasional sekaligus memastikan hukum pidana mampu menjawab berbagai persoalan yang terus berkembang.

“KUHP baru merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia. Kita tidak lagi bergantung pada paradigma hukum pidana peninggalan kolonial. Pembaharuan ini menunjukkan bahwa hukum nasional harus tumbuh dari nilai-nilai bangsa sendiri, mengikuti perkembangan masyarakat dan mampu memberikan keadilan yang lebih substantif,” ujar Bamsoet saat mengajar mata kuliah 'Pembaharuan Hukum Nasional', Program Doktor Ilmu Hukum di Kampus Universitas Borobudur Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, salah satu perubahan mendasar dalam KUHP baru adalah dihapuskannya pembedaan antara kategori kejahatan dan pelanggaran.

Seluruh perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana kini dikategorikan sebagai tindak pidana. Penyederhanaan tersebut akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam praktik penegakan hukum.

Selama ini, perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran kerap menimbulkan perdebatan dalam penerapan hukum, terutama terkait prosedur penanganan perkara dan konsekuensi hukumnya. Dengan pendekatan baru, sistem hukum pidana menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami masyarakat.

“Perubahan ini mencerminkan upaya modernisasi hukum pidana. Semua perbuatan yang melanggar hukum pidana diposisikan sebagai tindak pidana sehingga memberikan keseragaman dalam penerapan hukum dan memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan, perubahan penting lain dalam KUHP baru adalah penempatan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat ultimum remedium.

Dalam KUHP baru, pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok dan dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun. Selama periode tersebut, terpidana diberi kesempatan menunjukkan penyesalan, perubahan perilaku, serta komitmen memperbaiki diri.

Jika dinilai memenuhi syarat, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Sebaliknya, apabila tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, eksekusi tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan hukum.

“Pengaturan pidana mati dalam KUHP baru menunjukkan keseimbangan antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Negara tetap mempertahankan pidana mati untuk kejahatan tertentu yang sangat serius, tetapi memberikan kesempatan kepada terpidana untuk membuktikan bahwa dirinya masih dapat memperbaiki diri,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, pembaruan berikutnya yang mendapat perhatian besar adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law.

Ketentuan ini memberikan ruang bagi norma, nilai, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat adat maupun komunitas tertentu untuk diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Kehadiran aturan tersebut dianggap penting mengingat Indonesia memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnis dan ratusan sistem hukum adat yang masih hidup hingga saat ini.

Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat juga menjadi upaya untuk mengatasi kekosongan hukum dalam berbagai persoalan yang belum diatur secara rinci dalam peraturan tertulis.

“Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal bangsa Indonesia. Namun penerapannya tetap harus sejalan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia agar tidak menimbulkan diskriminasi atau ketidakadilan,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menambahkan, KUHP baru juga memperkenalkan perumusan double track system atau sistem jalur ganda yang menggabungkan pidana dan tindakan dalam satu kerangka pemidanaan.

Sistem ini mencerminkan perkembangan pemikiran hukum modern yang tidak lagi semata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pada pemulihan dan perbaikan pelaku.

Dalam berbagai kasus, terutama penyalahgunaan narkotika, pelaku dapat dikenai pidana penjara sekaligus menjalani rehabilitasi medis maupun sosial.

Pendekatan ini sejalan dengan tren hukum pidana di berbagai negara yang menempatkan rehabilitasi sebagai bagian penting dalam upaya menekan angka residivisme.

"Penegakan hukum harus mampu memberikan efek jera sekaligus membuka ruang perbaikan bagi pelaku. Melalui sistem double track, negara dapat menyeimbangkan kepentingan perlindungan masyarakat dengan tujuan rehabilitasi sehingga pemidanaan menjadi lebih efektif," pungkas Bamsoet. (rilis/red)