Oleh: Hadi Prasetyo
Baca juga: Gerindra Surabaya: Becak Listrik Prabowo untuk Tukang Becak Usia 55 Tahun ke Atas
Pemerhati Masalah Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Budaya
Surabaya, JatimUPdate.id : Tulisan pendek ini merupakan analisis dengan menggunakan rujukan teori sosial-politik, untuk literasi publik.
Hal yang menginspirasi tulisan ini adalah ‘case’ suksesi kepemimpinan di Indonesia dari Pak Jokowi kepada pak Prabowo, yang nampaknya proses transisinya ‘tidak tuntas’ karena saat ini (di mata publik) makin terasa sekali tarik ulur, atau dalam bahasa publik masih terus ada cawe-cawe, atau dalam bahasa pak SBY adalah ‘matahari kembar’.
Publik belum bisa memahami arah dari pergolakan atau dinamika politik yang terjadi, apakah kesepakatan transisi oligarkisnya belum mencapai titik temu, atau sedang mencari titik kompromi karena era pemerintahan sebelumnya ‘diduga’ banyak dugaan kasus korupsi dan atau manipulasi, yang sebagian kasusnya (pada strata persoil menengah-rendah) sudah banyak yang di vonis di pengadilan.
Sebagian lagi (tingkat kementrian) masih berlarut-larut penanganannya walau menurut publik bukti-bukti cukup kuat dan bisa dipercaya.
Dalam konteks itu, pemberitaan media memberikan gambaran pada publik bahwa pak Prabowo terjepit-tertekan dan pak Jokowi juga tertekan keras karena berbagai tuduhan yang menyebabkan rakyat (netizen) memberi penilaian negatif, netral atau juga positif.
Menurut chanel Youtube “Topi Merah” 15 Juni 2025 kemarin, berjudul “apa kata rakyat?”, seorang anak muda yang jago AI dan coding, mencoba menganalis dengan aplikasi phyton dan NLP IndoBERT.
Disebutkan bahwa sentimen kepada pak Jokowi hampir 70% negatif, 13 % netral dan 17% positif. Anggap bahwa data ini cukup valid karena ‘machine learn’ nya menggunakan data obrolan publik, maka yang menarik adalah mengapa masih saja ada tarik-ulur dan ‘konfrontasi’ antara rezim lama dan baru?. Lalu bagaimana ending-nya? Ini mungkin menjadi hal paling menarik pada tataran publik yang ‘kepo’ untuk mencari tahu dan berandai-andai.
Dan ulasan dibawah ini analisisnya.
Konsep Ratu Lebah dalam Politik Kekuasaan
Koloni lebah sangat unik. Ratu lebah bisa dianggap sebagai patron dalam teori patronase, Ratu lebah sangat dominan dalam koloni lebah, bertanggung jawab untuk reproduksi dan mengatur struktur sosial koloni.
Dalam konteks sosial-politik patronase menggambarkan hubungan antara patron (pelindung atau pemberi dukungan) dengan klien (penerima dukungan).
Patron memberi dukungan atau sumberdaya kepada klien sebagai imbalan atas loyalitas , dukungan dan jasa mereka.
Yang menjadi menarik, bagaimana suksesi antara ratu lebah? Ratu lebah hilang status dan kekuasaannya karena beberapa hal yaitu: Mati karena usia tua, kecelakaan/cedera, penyakit/parasit, dibunuh oleh lebah pekerja karena kinerja buruk (produksi telor rendah sehingga koloni memutuskan menggantinya melalui ‘supersedur’ -penggantian terencana-) atau dibunuh oleh ratu baru (ini adalah bagian alami dari proses penggantian).
Penanganan ratu lama (dalam proses supersedur) bisa dalam skenario:
a. Konfrontasi, jika ratu lama masih ada (dan masih ingin berkuasa), ratu baru akan membunuh ratu lama.
b. Pembunuhan oleh lebah pekerja yang membentuk "ball" di sekitar ratu lama yang lemah, membuatnya kepanasan dan mati, terutama jika dia sudah sangat lemah.
c. Pengusiran (jarang terjadi), tetapi terkadang ratu lama diusir dari sarang.
Mengapa proses supersedur ini penting? Karena demi menjaga kelangsungan koloni, disamping menjaga kualitas genetik.
Disamping itu ‘feromon’ ratu yang kuat sangat penting untuk mengatur perilaku lebah pekerja, mencegah mereka bertelur, dan menjaga kohesi koloni.
Transisi Oligarkis Yang Tidak Tuntas
Analog dengan cerita tentang koloni lebah, dalam konteks politik kontemporer, nampaknya sang mantan ratu terjepit dalam transisi oligarkis yang tidak tuntas.
Menurut teori sistem oligarkis (Winters, 2011 - Oligarchy) , dimana konsentrasi kekuasaan di segelintir elite (politik, ekonomi), maka potensi korupsi menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaan.
Situasi "State capture" (Hellman, Jones & Kaufmann, 2000) terjadi ketika elite swasta mengkooptasi institusi negara untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok.
Potensi korupsi dan manipulasi dalam sistem oligarki bukan insidental, tapi sistemik dan dilindungi oleh kooptasi institusi (penegak hukum, legislatif, media), dimana nepotisme memperkuat jaringan loyalitas. Situasi institusi yang lemah (North, Wallis, & Weingast, 2009 - Violence and Social Orders) tidak akan mampu menjalankan fungsi pengawasan.
Menurut teori transisi demokrasi pasca-rezim otoriter/oligarkis seringkali tidak tuntas ( O'Donnell & Schmitter, 1986 - Transitions from Authoritarian Rule).
Elite lama bernegosiasi untuk mempertahankan pengaruh, kekayaan, atau imunitas ("pacted transition").
Masih bercokolnya sebagian jaringan lama dalam rezim baru menunjukkan transisi ini tidak bersifat revolusioner. Ini bisa terjadi karena hal-hal sbb:
a. Pragmatisme dimana rezim baru membutuhkan birokrasi/keahlian yang ada.
b. Kekuatan Jaringan dimana jaringan oligarki lama masih kuat secara politik dan ekonomi.
c. Transaksi politik berupa kesepakatan diam-diam (yang berlarut-larut) untuk menjaga stabilitas atau menghindari konflik terbuka.
d. Kelemahan rezim baru yang tidak memiliki kekuatan atau mandat cukup untuk pembersihan total.
Tekanan Hukum dan Opini Publik yang Memburuk
Baca juga: Komedi Bukan Ancaman, Melainkan Ujian Kedewasaan Publik
Dalam proses demokrasi (meski cacat), opini publik dan lembaga peradilan (jika memperoleh ruang) bisa menjadi kekuatan penyeimbang.
Akuntabilitas pasca-kekuasaan adalah indikator kedewasaan demokrasi (Schedler, 1999 - The New Institutionalism in the Study of Authoritarian Regimes). Media dan masyarakat sipil memainkan peran kritis (Diamond, 1999 - Developing Democracy).
Apa yang ditemukan oleh chanel youtube Topi Merah, yang menemukan adanya opini publik (70% negatif) terhadap sang mantan, menunjukkan kredibilitas yang sudah ‘hancur’.
Narasi korupsi/manipulasi diterima luas oleh publik dan kelompok masyarakat sipil/media bebas (relatif) berhasil mendorong isu ini ke agenda nasional.
Gugatan dan proses hukum terhadap mantan presiden dan jaringannya merupakan respon (meski mungkin selektif) dari rezim baru dan aparat penegak hukum (yang mungkin sedang mencoba memulihkan kredibilitasnya) terhadap tekanan publik dan kebutuhan legitimasi.
Ini juga bisa menjadi alat politik rezim baru untuk melemahkan saingan.
Perlawanan Sang Mantan dan "Blunder" Konflik Horizontal.
Elite yang terpojok sering menggunakan strategi denial - counter-attack, yaitu menolak tuduhan dan menyerang balik (misalnya, sebagai konspirasi politik). Bisa pula menggerakkan basis pendukung setia.
Strategi politik identitas (konsep Divisive Tactics) bisa digunakan untuk mengalihkan perhatian atau memecah-belah opini publik dengan isu SARA/konflik horizontal (Varshney, 2002 - Ethnic Conflict and Civic Life).
Ada beberapa ulasan menarik dari pengamat sosial, bahwa kasus sengketa 4 Pulau Aceh, bisa dicari korelasinya dengan divisive tactics. Ini adalah strategi berisiko tinggi yang bisa memicu kekerasan.
Divisive tactics menunjukkan kepanikan dan/atau strategi putus asa, atau strategi ini untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus korupsi, mobilisasi dukungan berbasis identitas dan menciptakan ketidakstabilan yang membuat proses hukum terhambat atau rezim baru terlihat tidak mampu menjaga ketertiban.
Kemungkinan Ending
Melihat dinamika di atas, beberapa skenario akhir mungkin terjadi:
Ending moderat.
a. Rezim lama akan terus menghadapi tekanan hukum dan publik yang intens. Proses hukum akan berjalan lambat, penuh hambatan hukum dan politik. Hanya menghasilkan hukuman simbolis atau untuk kasus-kasus yang paling mudah dibuktikan (bukan keseluruhan skema korupsi).
b. Beberapa anggota jaringan kunci akan dihukum, terutama yang melakukan "blunder" atau menjadi kambing hitam.
c. Jaringan oligarki lama akan mengalami fragmentasi; sebagian beradaptasi dengan rezim baru, sebagian tersingkir.
d. Sang mantan sendiri akan tetap menjadi figur yang sangat terdiskreditasi, kekuatan politiknya hancur, tetapi mungkin lolos dari hukuman penjara yang panjang atau menyeluruh.
e. Konflik horizontal dapat diredam, tetapi meninggalkan ketegangan sosial.
Ending Optimis
Baca juga: Tarian Panggung Republik Usang
f. Jika tekanan publik (70% negatif) sangat kuat dan berkelanjutan, dan rezim baru memiliki komitmen/kemauan politik yang kuat maka sang mantan dan jaringan intinya bisa menghadapi hukuman yang lebih berarti.
g. Ini akan menjadi sinyal kuat bagi pemberantasan korupsi, tetapi tetap akan menghadapi perlawanan sengit dan risiko destabilisasi.
h. Skenario ini membutuhkan koalisi kuat antara rezim baru yang reformis, lembaga penegak hukum independen, dan masyarakat sipil/media.
Ending Pesimis
i. Jika rezim baru terlalu bergantung atau merupakan bagian dari jaringan lama, proses hukum bisa mandek atau hanya menghukum kambing hitam.
j. Jaringan lama memicu kekerasan horizontal skala besar untuk mengalihkan perhatian, memecah-belah oposisi, dan mungkin memberi alasan bagi aktor lama untuk kembali sebagai "penyelamat stabilitas".
k. Sang mantan bisa memanfaatkan kekacauan ini untuk membalikkan narasi atau melarikan diri dari proses hukum.
l.Elite oligarki lama yang memiliki sumber daya ekonomi besar bisa menggunakan kekuatannya (misalnya, memicu krisis ekonomi, membeli pengaruh politik) untuk menghentikan proses hukum atau melemahkan rezim baru.
Pelajaran Dari Supersedur Ratu Lebah
Pergantian ratu lebah dalam koloni menawarkan analogi menarik untuk merefleksikan demokrasi oligarkis, terutama dalam hal transisi kepemimpinan, partisipasi kolektif, dan keberlanjutan sistem.
m. Koloni lebah mengutamakan kompetensi (kesuburan-kesehatan) sedangkan oligarki sering memilih pemimpin dari lingkaran dalam yang sempit berdasarkan loyalitas/koneksi, bukan kompetensi.
n. Meskipun ratu lebah baru "dipilih" secara biologis, lebah pekerja memainkan peran aktif dan kritis: membangun sel ratu, pemberontakan terhadap ratu lama. Keberhasilan ratu baru bergantung pada dukungan pekerja lebah.
Dalam oligarki, rakyat sering hanya simbolis ("pemilih"). Sistem bisa belajar bahwa stabilitas jangka panjang membutuhkan pengakuan dan respons terhadap aspirasi dasar konstituen (rakyat). Meski elite yang memilih, pengabaian total terhadap kebutuhan/ kepuasan rakyat dapat memicu ketidakstabilan (protes, penurunan legitimasi), mirip "pemberontakan" pekerja lebah. Partisipasi rakyat, meski tidak langsung memilih pemimpin, tetap penting sebagai "pengawas".
o. Pergantian ratu lebah bukan tentang kekuasaan individu, tetapi kelangsungan hidup koloni. Ratu baru dibutuhkan untuk menjamin reproduksi dan regenerasi koloni.
Dalam demokrasi oligarkis, transisi kepemimpinan harus mengedepankan kepentingan sistem (negara) jangka panjang, bukan sekadar mempertahankan kekuasaan kelompok oligarkis tertentu atau kepentingan pribadi pemimpin. Elite harus memiliki kesadaran bahwa stabilitas sistem yang mereka nikmati bergantung pada keberlanjutan negara secara keseluruhan.
Singkatnya, koloni lebah mengajarkan bahwa bahkan dalam sistem kepemimpinan yang sangat terpusat dan tidak demokratis sekalipun, transisi yang sukses membutuhkan elemen partisipasi tidak langsung (rakyat/pekerja), respons terhadap sinyal kinerja, tujuan kolektif (kelangsungan sistem), dan proses seleksi yang relatif objektif (dalam batas biologis).
Demokrasi oligarkis yang mengabaikan prinsip-prinsip dasar ini sepenuhnya berisiko mengalami disfungsi dan keruntuhan.
Ayo pembaca tebak-tebakan, kira-kira ending ketegangan politik di Indonesia moderat, optimis atau pesimis?. Wallahualam. (rio/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat