Sidoarjo, JatimUPdate.id - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, (Kemendes PDT) bakal membuka rekrutmen pendamping desa baru.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan komitmen dalam membangun desa, sejalan dengan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di tingkat desa.
Baca juga: Emil: Ancaman Lingkungan dan Disrupsi AI Nyata, Muhammadiyah Diminta Cetak Generasi Tangguh
Hal tersebut, disampaikan oleh Prof. Dr. Zainuddin Maliki, Penasihat Menteri Desa PDT Bidang Evaluasi Monitoring Program, dalam sebuah acara Maklumat Podcast, Selasa (12/8/2025) di ruang Podcast Kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
Dia menegaskan bahwa proses seleksi akan ketat dan mengedepankan integritas.
Rekrutmen pendamping desa ini akan dilakukan untuk kontrak tahunan. Pendamping Desa tersebut akan ditempatkan di desa-desa untuk mendukung program-program pembangunan.
Rekrutmen ini dilakukan karena kontrak pendamping desa sebelumnya bersifat tahunan.
Pemerintah menginginkan pendamping desa yang memiliki komitmen dan profesionalisme lebih tinggi untuk mendukung visi Presiden Prabowo dalam memerangi kemiskinan dan ketimpangan dari tingkat desa.
Selain itu, pendamping desa baru juga diharapkan dapat membantu Koperasi Desa Merah Putih dalam menyusun rencana bisnis yang solid, karena banyak pengurus koperasi yang kekurangan literasi finansial.
Baca juga: Berkah Melimpah di Unmuh Jember, PWM Jatim Bagikan 11 Paket Umrah pada Kajian Ramadan 1447 H
"Calon Pendamping Desa harus memiliki gelar sarjana (S1) dan dokumen administrasi seperti NPWP. Posisi ini menuntut komitmen penuh waktu, sehingga pelamar yang memiliki pekerjaan atau tanggung jawab ganda tidak akan dipertimbangkan." terang Zainuddin Maliki sebagai mana dikutip Redaksi JatimUPdate.id dari media youtube podcast Maklumat.id pada Kamis, (14/08/2025).
Menurutnya, proses rekrutmen ini menerapkan kebijakan toleransi nol terhadap segala bentuk suap atau gratifikasi.
Pelamar yang terbukti membayar untuk mendapatkan posisi akan langsung didiskualifikasi.
Zainuddin juga menyebutkan tentang Koperasi Desa Merah Putih, sebuah program yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo untuk menjadi instrumen ekonomi yang memfasilitasi investasi dan modernisasi di pedesaan.
Baca juga: Membangun Tradisi Baru: Merefleksikan 25 Tahun Muhammadiyah Jawa Timur, Meneguhkan Arah Gerakan
Menurutnya, Visi Presiden Prabowo adalah pembangunan yang inklusif, yang berfokus pada pertumbuhan proporsional di wilayah perkotaan dan pedesaan, untuk mencegah urbanisasi. Fokus pada desa dianggap sebagai kunci untuk menyelesaikan masalah-masalah nasional secara keseluruhan.
"Koperasi ini berbadan hukum dan dapat mengakses pinjaman hingga 3 miliar rupiah. Pemerintah juga berencana untuk mengalokasikan sebagian dana desa untuk menutup kerugian, guna memastikan keberlanjutan koperasi tersebut," terang Zainuddin.
Pemerintah menginginkan pendamping desa yang memiliki komitmen dan profesionalisme lebih tinggi untuk mendukung visi Presiden Prabowo dalam memerangi kemiskinan dari tingkat desa.
"Selain itu, pendamping desa baru juga diharapkan dapat membantu Koperasi Desa Merah Putih dalam menyusun rencana bisnis yang solid, karena banyak pengurus koperasi yang kekurangan literasi finansial, sehingga mampu menyusun rencana bisnis yang layak agar dapat memperoleh pinjaman dari bank." pungkas Zainuddin. (ih/roy)
Editor : Ibrahim