Sidoarjo, JatimUPdate.id - Bupati Sidoarjo Subandi meminta percepatan normalisasi sungai dan perbaikan saluran air di Kecamatan Wonoayu menjelang musim hujan.
Baca juga: Bupati Subandi Tekankan Pokir DPRD Sidoarjo Harus Sesuai Regulasi dan Prioritas Pembangunan
Penanganan sejumlah titik rawan banjir dan genangan juga menjadi prioritas agar aliran air tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
Instruksi tersebut disampaikan Subandi saat menggelar audiensi bersama seluruh kepala desa se-Kecamatan Wonoayu di Opsroom Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sidoarjo, Selasa (20/10/2026).
Pertemuan itu turut dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Sidoarjo Ainur Rahman, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Moh. Bahrul Amig, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk DPUBMSDA, Dinas P2CKTR, DLHK, Dinas PMD, dan BPBD Sidoarjo.
Dalam audiensi tersebut, para kepala desa menyampaikan berbagai persoalan di wilayah masing-masing untuk dibahas bersama pemerintah kabupaten.
Subandi menegaskan, normalisasi sungai dan pemeliharaan saluran air tidak boleh ditunda mengingat musim hujan segera tiba. Ia meminta seluruh program yang telah direncanakan segera ditindaklanjuti hingga tuntas.
“Terkait sungai dan pemeliharaan sungai, saya minta segera ditindaklanjuti. Normalisasi yang sudah direncanakan harus terus berjalan dan diselesaikan agar tidak menimbulkan persoalan saat musim hujan datang,” tegas Subandi.
Sejumlah usulan infrastruktur menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Di antaranya normalisasi saluran di Desa Mojorangagung, normalisasi afvour di Desa Pagerngumbuk dan Ploso, serta penanganan titik rawan banjir di Desa Karangpuri.
Selain itu, perbaikan akses dan lingkungan di sejumlah lokasi tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R) juga masuk dalam pembahasan.
Subandi meminta OPD terkait turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi saluran air, terutama di lokasi yang memiliki saluran sempit dan berpotensi menghambat aliran air. Jika diperlukan, pemerintah daerah diminta melakukan intervensi pembangunan.
“Kalau ada saluran yang perlu dibenahi atau dinormalisasi, segera dicek. Jangan sampai saat hujan turun justru menimbulkan genangan yang mengganggu masyarakat,” ujarnya.
BKK Desa dan Kelurahan Naik Jadi Rp600 Juta pada 2027
Selain penanganan banjir, audiensi tersebut membahas sejumlah program strategis pemerintah daerah. Di antaranya percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penyelesaian persoalan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta percepatan penataan ruang melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Menurut Subandi, penyusunan RDTR menjadi salah satu upaya untuk menyesuaikan pemanfaatan lahan, termasuk lokasi TPS3R dan aset desa.
Baca juga: Pemkab Sidoarjo Targetkan Seluruh Parkir Digital pada 2027, Tunggakan Jukir Capai Rp900 Juta
Dengan penataan tersebut, pemerintah daerah berharap persoalan tata ruang dan status lahan yang masih berproses dapat ditangani dengan lebih jelas.
Dalam kesempatan itu, Subandi juga menyampaikan rencana peningkatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi desa dan kelurahan pada 2027.
“Insya Allah tahun 2027 BKK naik menjadi Rp600 juta per desa dan kelurahan untuk pemerataan pembangunan. Sebagian anggaran itu juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan prioritas di desa, termasuk penanganan lingkungan dan infrastruktur,” katanya.
Subandi meminta camat dan seluruh kepala desa memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten serta OPD terkait agar setiap persoalan yang disampaikan segera mendapat tindak lanjut.
Ia menekankan, penanganan sungai, saluran air, dan titik rawan banjir harus menjadi perhatian bersama menjelang musim hujan demi menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat. (ih/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat