Oleh: Asep Supriyatna
Baca juga: Wakil Presiden Baru, Momen Bersih-Bersih Kabinet
Pemerhati Ekonomi Politik (DR. Cand Ekonomi Islam UIN Bandung)
Bandung, JatimUPdate.id - Lanskap politik nasional tengah dihadapkan pada ujian ketatanegaraan yang tidak ringan.
Berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden meninggalkan sebuah ruang kosong di jantung eksekutif yang menuntut pengisian segera. Dalam situasi transisional ini, diskursus pengisian kursi orang nomor dua tidak boleh lagi berkutat pada lobi-lobi transaksional atau sekadar pembagian kue kekuasaan antar-elite partai.
Keselamatan agenda pembangunan dan stabilitas negara mensyaratkan hadirnya figur dengan kualifikasi yang terukur, matang, dan presisi.
Jika kita mendedah anatomi tantangan ke depan—mulai dari turbulensi ekonomi global, ancaman krisis fiskal, hingga disrupsi teknologi digital—kriteria calon wakil presiden yang dibutuhkan saat ini sangatlah spesifik.
Kita tidak sedang mencari figur magang politik, melainkan sosok yang mampu langsung berlari, orkestrator ulung yang menjembatani visi besar presiden dengan eksekusi teknis di lapangan.
Integritas Rekam Jejak dan Jangkar Akademis
Syarat fundamental pertama adalah rekam jejak (track record) yang benderang dan tak terbantahkan. Negara membutuhkan figur yang proses pematangannya berjalan secara organik, bukan hasil karbitan politik sesaat. Rekam jejak ini harus ditopang oleh latar belakang pendidikan yang solid dan mumpuni.
Kapasitas intelektual dan fondasi akademis yang kuat menjadi prasyarat mutlak agar sang wakil presiden mampu mencerna data makro-ekonomi, menganalisis kebijakan publik secara empiris, dan tidak gagap saat harus berhadapan dengan forum-forum strategis internasional.
Pengalaman Kepemimpinan dan Jam Terbang Teknokratis
Kedua, negara secara mendesak membutuhkan figur yang memiliki jam terbang kepemimpinan tingkat tinggi, khususnya pengalaman bernapas teknokratis. Posisi wakil presiden hari ini membutuhkan sosok yang mengerti luar-dalam urusan ekonomi. Figur ideal ini adalah mereka yang pernah memegang portofolio strategis—baik sebagai menteri di bidang ekonomi, penasihat ekonomi presiden, maupun figur yang sukses memadukan kepemimpinan di sektor riil dan korporasi dengan kebijakan publik.
Pengalaman sebagai teknokrat memastikan bahwa figur tersebut memahami anatomi APBN, instrumen moneter-fiskal, dan iklim investasi. Di saat presiden berfokus pada navigasi makro-politik dan diplomasi, wakil presiden dengan kriteria ini dapat langsung mengambil peran sebagai Chief Operating Officer (COO) yang membereskan sumbatan (bottleneck) birokrasi dan hambatan sektoral.
Visi Transformasi Digital dan Penguasaan Kecerdasan Buatan (AI)
Ketiga, pemahaman ekonomi konvensional kini tidak lagi memadai jika tidak dibarengi dengan kepekaan terhadap disrupsi masa depan.
Baca juga: Drama Cari Wapres Pengganti Gibran: Puan Menolak, Prabowo Bingung, Rakyat Malah Terhibur!
Calon wakil presiden wajib memiliki kapasitas yang mumpuni dalam memahami perkembangan Teknologi Informasi (TI) dan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI).
Saat ini, AI dan infrastruktur digital bukan lagi sekadar pelengkap teknologi, melainkan variabel penentu dalam konstelasi geopolitik, daya saing industri, dan efisiensi birokrasi negara (e-government).
Figur yang dibutuhkan adalah sosok yang fasih mengorkestrasi transformasi digital nasional, memahami cara memitigasi dampak AI terhadap hilangnya lapangan kerja tradisional, serta mampu merumuskan regulasi teknologi yang pro-inovasi sekaligus menjaga kedaulatan data bangsa.
Pemimpin masa depan harus mampu menjadikan inovasi teknologi sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi.
Legitimasi Politik dan Akar Dukungan Publik
Keempat, kendati jam terbang teknokratis dan kecakapan adaptasi teknologi sangat krusial, pendekatan meritokrasi murni yang hampa dari realitas politik sering kali memunculkan kelemahan fatal.
Robert Dahl, ilmuwan politik terkemuka, mengingatkan bahwa kebijakan publik tidak hanya butuh efisiensi, tetapi juga legitimasi.
Sosok wakil presiden ideal bukanlah "teknokrat menara gading" yang terisolasi. Ia harus memiliki legitimasi politik yang nyata dan akar dukungan publik yang luas.
Sosok ini idealnya memiliki rekam jejak memimpin entitas politik berskala besar atau organisasi kemasyarakatan tingkat nasional, serta teruji dalam palagan pemilu. Modal politik dan elektoral ini memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan transformasi digital yang kompleks, atau yang berpotensi tidak populis di awal, dapat dikomunikasikan dengan baik dan mendapat persetujuan parlemen maupun akar rumput.
Kemistri dan Ikatan Historis dengan Presiden
Kelima—dan mungkin yang paling menentukan efektivitas dwitunggal pemerintahan—adalah adanya kedekatan personal dan chemistry yang telah teruji dengan presiden.
Sistem presidensial kita kerap kali diwarnai oleh kebingungan arah apabila presiden dan wakilnya tidak memiliki ikatan rasa dan visi yang kohesif.
Figur yang dibutuhkan saat ini adalah sosok yang secara historis pernah bahu-membahu dengan presiden dalam gelanggang politik di masa lalu.
Seseorang yang mungkin pernah berdiri di panggung kontestasi yang sama, berjuang bersama dalam satu barisan, dan memiliki relasi saling percaya (mutual trust) yang telah ditempa oleh waktu. Chemistry yang solid ini akan mengeliminasi kurva belajar dalam komunikasi politik harian, memastikan bahwa sang wakil presiden sepenuhnya berdiri sebagai perisai sekaligus motor penggerak visi presiden.
Mencari figur yang memadukan rekam jejak bersih, pendidikan unggul, jam terbang teknokratis di bidang ekonomi, adaptabilitas terhadap teknologi mutakhir, kepemimpinan politik yang sah, dan chemistry historis dengan presiden memang bukan pekerjaan sederhana.
Namun, profil dengan irisan kriteria komprehensif semacam ini sejatinya riil dan ada dalam radar kepemimpinan bangsa—mereka yang pernah memimpin pergerakan politik, memutar roda ekonomi dan inovasi di kabinet, serta teruji sebagai pendamping setia presiden dalam berbagai fase perjuangan.
Kini, momentum sejarah memanggil kepemimpinan nasional untuk meletakkan meritokrasi paripurna ini sebagai fondasi utama tata kelola negara.
Editor : Redaksi