Wakil Presiden Baru, Momen Bersih-Bersih Kabinet

Reporter : Redaksi
Prof. Dr.Juanda, SH., MH.  Guru Besar Hukum Tata Negara Esa Unggul Jakarta

Oleh Prof. Dr. Juanda,. SH., MH.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta

Baca juga: Anatomi Suksesi Kursi Nomor Dua: Memadukan Teknokrasi, Legitimasi, dan Kemistri


Jakarta, JatimUPdate.id - Pengisian dan pelantikan Wakil Presiden baru, momen Presiden Prabowo Subianto untuk menata, mengevaluasi dan membersih kabinet dari berbagai kepentingan  politik yang tidak sejiwa dan sejalan  dengan visi dan misi Presiden Prabowo.

Demikian Prof. Dr.Juanda, SH., MH.  Guru Besar Hukum Tata Negara Esa Unggul Jakarta mengomentari.

Penataan, evaluasi dan penggantian anggota kabinet tentu dalam rangka mendukung dan percepatan mewujudkan  visi dan misi Presiden Prabowo Subianto agar dalam  tiga (3) tahun sisa masa jabatan ke depan benar benar dapat efektif dan efisien.

Faktanya selama masa 2 (dua) tahun sebelumnya,  kinerja para Menteri atau Wakil Menteri belum semuanya dapat berjalan sesuai dengan expektasi Prabowo Subianto dan masyarakat.  

Salah satu penyebabnya karena  pengangkatan dan penetapannya para Menteri atau Wakil Menteri belum semuanya di dasarkan atas kualitas dan profesionalisme.

Baca juga: Drama Cari Wapres Pengganti Gibran: Puan Menolak, Prabowo Bingung, Rakyat Malah Terhibur!

Namun tidak sedikit pula anggota kabinet bertumpu  pada pertimbangan kepartaian dan deskripsi atas dominasi hubungan relasi dengan Presiden  sebelumnya.

Artinya dalam penyusunan kabinet Prabowo Subianto sebelum ini belum  mencerminkan dan merepresentasikan kuasa tunggal atas  pelaksanaan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Pada pasca pelantikan Wakil Presiden yang baru nanti yang diperkirakan setelah tanggal 9 Desember 2026 , diharapkan Presiden segera melakukan resufhel beberapa Menteri atau Wakil Menteri termasuk Pejabat Negara setingkat Menteri yang berasal dari titipan atau bukan  benar benar atas keinginan Presiden Prabowo.

Baca juga: Ketika Kursi Wapres Menjadi Ujian Suluk: Gus Gudfan, “Ada yang Lebih Pantas”, dan Politik Kerendahan Hati

Sebagai contoh, misalnya beberapa Menteri atau Wakil Menteri yang masuk lewat jatah PSI. Berhubung mereka sudah menyatakan mundur dari PSI maka seyogyanya secara logika politik dan etika politik mereka seharusnya konsisten dan bertanggungjawab pula untuk mundur dari jabatan Menteri atau Wakil Menteri. 

Selain itu yang perlu dievaluasi,  adalah Menteri Menteri yang terindikasi Korupsi atau pejabatnya di level eselon 1  dan jajarannya sudah banyak yang ditetapkan tersangka tindak pidana korupsi sehingga merefleksikan Menteri tersebut tidak mampu membina stafnya untuk mencegah atau ikut memberantas tindak pidana korupsi atau yang terindikasi terlibat pelanggaran hukum lainnya termasuk Menteri Menteri yang terindikasi ikut melakukan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan tokoh tokoh yqng lainnya.

Oleh karena itu  dengan momen Wakil Presiden baru maka saat yang tepat bagi Presiden Prabowo Subianto merusfhel para Menteri atau Wakil Menteri dan Pejabat Negara setingkat Menteri dengan harapan agar Kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat lebih berdaya dan berhasil guna untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo demi kemajuan bangsa dan negara  dalam 3 (tiga) tahun ke depan. Kata Prof Juanda Ketua Dewan Pembina PERADI MAJU.

Editor : Redaksi

Trending Minggu Ini
Berita Terbaru