Kejati Jatim Tahan Pengacara Ma'ruf Syah Dalam Kasus Dugaan Korupsi KBS, Bersama Tiga Tersangka Lainnya

Reporter : Ibrahim
Dua foto saat aparat hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melakukan penahanan dan menjelaskan rangkaian kronologis tindak korupsi.

Kota Surabaya, JatimUPdate.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan advokat Ma’ruf Syah sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS).

Penetapan tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam penyidikan dugaan penyimpangan keuangan perusahaan daerah yang mengelola salah satu ikon wisata di Kota Surabaya itu.

Baca juga: Kejagung Geledah 6 Lokasi di Jakarta Terkait Korupsi Nikel, Sita Uang Rp11,7 Miliar

Ma’ruf Syah ditetapkan sebagai salah satu dari empat tersangka pada Kamis (19/11/2026).

Selain dirinya, penyidik juga menetapkan dua orang dari jajaran direksi PDTS KBS serta seorang anggota Badan Pengawas sebagai tersangka. Keempatnya kemudian ditahan untuk kepentingan penyidikan.

Berdasarkan jumpa pers Kejati Jatim serta dihimpun dari sejumlah informasi bahwa perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengeluaran kas PDTS KBS selama periode anggaran 2025–2026.

Penyidik mendalami penggunaan dana perusahaan yang disebut-sebut berkaitan dengan pembayaran jasa pendampingan hukum dan upaya menghentikan penanganan perkara yang sedang berjalan di lingkungan kejaksaan.

Dugaan Pengeluaran Dana Rp2,41 Miliar

Dalam penyidikan, Kejati Jatim menduga terdapat pengeluaran dana PDTS KBS sebesar Rp2,41 miliar yang berkaitan dengan jasa hukum dan pengurusan perkara.

Namun, menurut keterangan penyidik yang dikutip sejumlah media, dana tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik kejaksaan sebagaimana diduga dalam rangkaian transaksi tersebut.

Penyidik juga mendalami dugaan pembuatan dokumen pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, termasuk dokumen kerja sama jasa hukum, peninjauan standar operasional prosedur (SOP), serta kuitansi honorarium konsultan hukum.

Dugaan tersebut menjadi bagian penting dalam pengungkapan perkara karena berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan uang kas perusahaan daerah.

Baca juga: Polda Aceh Tetapkan 22 Orang Sebagai Tersangka Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Kerugian Keuangan Perusahaan Masih Didalami

Perkara ini turut menyoroti tata kelola dan pengawasan keuangan PDTS KBS.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur yang diberitakan media, jumlah pengeluaran kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan selama periode 2025–2026 mencapai sekitar Rp3,27 miliar.

Penyidik masih mendalami rangkaian transaksi, peran masing-masing tersangka, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terkait dengan perkara tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut pengelolaan keuangan badan usaha milik daerah dan integritas proses penegakan hukum.

Baca juga: Kasus Korupsi Dana Bencana BNPB Diduga Melebar, KPK Bergerak Bersurat Ke Institusi TNI

Transparansi penggunaan anggaran, akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta pengawasan internal menjadi aspek penting yang kembali mendapat sorotan.

Proses Hukum Berlanjut

Keempat tersangka dilaporkan menjalani penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026, di rumah tahanan cabang Kejati Jawa Timur.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, perkara ini tetap harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pembuktian atas dugaan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak akan ditentukan melalui proses hukum.

Perkembangan kasus ini diharapkan dapat membuka secara terang dugaan penyimpangan keuangan PDTS KBS sekaligus memperkuat tuntutan publik terhadap pengelolaan aset daerah yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab. (roy/mmt)

Editor : Miftahul Rachman

Trending Minggu Ini
Berita Terbaru