Surabaya, Jatimupdate.id – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau yang akrab dipanggil Cak YeBe mengingatkan Pemkot hati-hati menyikapi maraknya juru parkir (jukir) liar.
Ia menilai, pelibatan warga tanpa sistem pendukung yang kuat berpotensi memicu konflik horizontal.
Baca juga: Apresiasi Purabaya-Kenpark Lewat Tol, Eri Irawan Dukung Kembali Pakai Bus
“Kami mendukung pelibatan warga. Tapi Command Center 112 dan aplikasi Wargaku harus responsif dalam hitungan menit. Kalau lambat, warga bisa jadi korban,” ujar Cak YeBe, Selasa (17/6).
Menurutnya, pendekatan yang hanya mengandalkan laporan masyarakat rawan menimbulkan gesekan di lapangan.
Pun sebagian jukir liar diindikasikan terafiliasi dengan kelompok tertentu sehingga berpotensi memakai pendekatan intimidatif.
“Kalau sistemnya lemah, warga bisa berhadapan langsung dengan tekanan sosial, bahkan kekerasan. Ini berbahaya,” tegas Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya itu.
Baca juga: BPJS Nonaktif Tanpa Pemberitahuan, Warga Miskin Terancam Gagal Operasi
Cak YeBe menekankan pentingnya peran aktif Satpol PP. Ia menyebut, penegakan perda tak boleh dibebankan ke masyarakat semata.
Komisi A, lanjut dia, juga akan memanggil Satpol PP untuk evaluasi pengawasan. Menurutnya, penertiban tak boleh bersifat insidental atau sekadar merespons kejadian viral.
“Satpol PP harus turun, jangan hanya simbolik. Mereka yang punya kewenangan. Penertiban harus berkelanjutan. Harus ada pola kerja yang jelas dan rutin,” paparnya.
Baca juga: DPRD Surabaya Soroti Dinamika Normalisasi Sungai Kalianak Tahap II
Ia juga meminta lurah dan camat tidak pasif. Sosialisasi aturan parkir ke pelaku usaha dan warga, kata dia, tak boleh hanya diserahkan ke dinas teknis.
Maka dari itu, Cak YeBe Cak YeBe menyarankan RT/RW dilibatkan sebagai bagian dari pengawasan sosial.
“Lurah dan camat harus aktif. Ini soal keterlibatan struktural. Kalau hanya imbauan tanpa infrastruktur, itu cuma wacana kosong. Bisa memecah masyarakat,” demikian Yona Bagus Widyatmoko. (*Roy)
Editor : Miftahul Rachman