Achmad Rubai : Desa Adalah Kunci Peradaban Modern Indonesia Emas 2045

Gresik, JatimUPdate.id - Sejumlah pegiat dan aktivis pemberdaya ekonomi desa di Kabupaten Gresik berkumpul silaturahmi dengan mengadakan Halal Bil Halal sambil berdiskusi guna memperkuat keberadaan lembaga keuangan di level desa-kecamatan agar semakin berdampak mensejahterakan warga desa.

Pertemuan itu diinisiasi oleh Forum Komunikasi Badan Usaha Milik Desa Bersama LKD Gresik bertempat di salah satu rumah makan di kawasan Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik pada Selasa (07/04/2026).

Dalam acara itu juga dilakukan Rapat Anggota dan Pengurus Forkom BUMDes Bersama LKD Kabupaten Gresik.

Pada kesempatan itu turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Kabupaten Gresik, Abul Hasan serta Pemerhati Lembaga Keuangan Desa (LKD, BUMDesa, BUMDesa Bersama dan KDMP) Dr. H. Achmad Rubai yang pada acara itu menjadi mitra diskusi peserta rapat.

Muhammad Yasin, Ketua Forkom BUMDesa Bersama LKD Kab. Gresik didampingi Taufiqur Rohman selaku sekretaris memimpin rapat yang kemudian dilanjutkan acara Diskusi bersama Kadis. PMD dan Achmad Rubai guna mengurai sejumlah problem yang kini membelit keberadaan BUMDesa Bersama yang ada di Gresik.

"Hampir semua UPK [Unit Pengelola Kegiatan] ex PNPM-MPd [Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan] yang bergerak di sektor keuangan mikro di Kabupaten Gresik yang totalnya ada 13 UPK sebesar 95% telah bertransformasi menjadi BUMDesa Bersama LKD [Lembaga Keuangan Desa]. Hanya tersisa 1 UPK di Kecamatan Tambak-Bawean yang hingga kini belum bertransformasi," kata Yasin membuka Forum diskusi.

Disisi lain, Taufiqur Rohman menambahkan mayoritas BUMDesa Bersama LKD di Gresik telah berkembang pesat bahkan hampir semuanya kini telah memiliki kantor usaha.

"Meski demikian, Sejumlah kantor BUMDesa Bersama itu masih terkendala urusan pengurusan hak kepemilikan tanah dan bangunan. Proses pengurusannya telah berlangsung lama. Ini butuh bantuan agar persoalan ini bisa mendapatkan jalan keluar," kata Taufiqur Rohman.

Ada seorang peserta juga menanyakan kesulitan penambahan usaha karena perijinannya yang melalui proses online terkait menu KLBI tidak mudah untuk diakses dan mayoritas mengalami kesulitan.
"Butuh upaya agar keinginan BUMDesa Bersama guna menambah izin usaha bisa diakomodasi dan bisa dipermudah pengurusannya. Rata-rata kita kesulitan," kata peserta diskusi.

Abu Hasan, Kadis PMD Gresik mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi progres aktivitas BUMDesa Bersama yang ada di wilayahnya meski dari 13 UPK ex PNPM-MPd masih ada 1 yang belum tuntas bertransformasi.
"Semoga 1 UPK ex PNPM-MPd di Kec. Tambak-Bawean bisa menyusul rekan-rekan lainnya yang berjumlah 12 itu menjadi BUMDesa Bersama LKD. Spirit pantang menyerah pahlawan Dwikora alm Harun Thohir, pemuda pemberani selaku warga asli Tambak dalam berjuang harusnya jadi penyemangat agar UPK disana bisa segera bertransformasi. Semua pihak akan senang dan akan mendanpingi proses itu," ungkap Abu Hasan.

Khusus untuk penambahan KBLI usaha baru yang dialami BUMDesa Bersama juga dialami oleh BUMDesa.
"Problem itu sama dialami BUMdesa dan BUMDesa Bersama, problem ini telah kita sampaikan ke pusat agar segera mendapatkan tindaklanjut dan jalan keluar. Ditunggu mawon ya," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Achmad Rubai menanggapi beberapa pertanyaan yang telah dilontarkan para peserta diskusi tersebut.

Sebelumnya, Achmad Rubai mengungkapkan bahwa dirinya belakangan sedang intens berdiskusi dengan sejumlah pegiat, pemberdaya termasuk dengan kalangan pendamping desa baik di Gresik maupun di Mojokerto.

"Diskusi tentang geliat desa ini semakin hari semakin mengasyikkan, khususnya terkait progres perkembangan lembaga keuangan desa baik itu BUMDesa, BUMDesa Bersama maupun yang kini lagi didorong pemerintah keberdaannya yaitu KDMP [Koperasi Desa Merah Putih]. Ini  yang semestinya dikolaborasikan guna memajukan, memandirikan dan mensejahterakan desa dan warganya," kata alumnus program doktoral Hukum Universitas Brawijaya itu.

Khusus untuk soal pengurusan kepemilikan tanah dan bangunan BUMDesa Bersama akan dicoba dicarikan jalan keluar.
"Kebetulan belum lama ini saya pernah berbincang-bincang dengan Kakanwil BPN Provinsi Jatim. Monggo kita agendakan untuk bertemu sekaligus untuk mencoba mencari jalan keluar dari problem yang ada terkait masalah kepemilikan tanah dan bangunan kantor BUMDesa Bersama di Kabupaten Gresik," kata Achmad Rubai. 

Secara khusus Achmad Rubai memberikan apresiasi dengan kegiatan diskusi dan silaturahmi kali ini.

"Forum diskusi dan bertemu yang konstruktif ini sangat berdampak. Ini mesti dilakukan secara rutin guna mengurai problem yang ada di BUMDesa Bersama agar way out alias problem solver bisa segera ditemukan," ungkapnya.

Lebih dalam Achmad Rubai menekan peran penting desa di era kekinian.

"Presiden Prabowo telah menempatkan desa dalam kontek ketahanan pangan dan ketahanan energi serta pemberdayaan ekonomi menjadi sangat vital. Karena sesungguhnya Desa adalah Kunci Peradaban Modern Indonesia Emas 2045," terang Achmad Rubai. (za/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat