Surabaya,JatimUPdate.id – Pengamat politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Ken Bimo Sultoni menilai polemik bendera One Piece menjelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI semestinya dipahami sebagai bagian dari kebebasan berekspresi.
Ia menilai, di negara demokratis, satir dan humor merupakan elemen penting dalam ekosistem politik yang sehat, seperti kasus Charlie Hebdo di Prancis atau The Union di Amerika.
Baca juga: Dosen Unesa: Sekda dari Luar NTB Bisa Jadi Kunci Netralitas dan Stabilitas Birokrasi
"Nah di banyak negara demokratis, satir dan humor sebenarnya bagian dari ekosistem politik yang sehat. Kalau misalkan di Perancis mungkin kita tahu ada kasus Charlie Hebdo, di Amerika ada The Union, di beberapa tempat pun juga ada," kata Bimo melalui saluran WhatsApp, Jatimupdate, Minggu (10/8)
Bimo menjelaskan, political joke di banyak negara diakui sebagai alat kontrol sosial yang sah. Namun, di Indonesia, lelucon serupa justru berpotensi dianggap subversif.
Ia menyoroti fenomena meme yang berkembang bahkan bisa dipandang sebagai bentuk makar.
"Dan politik joke ini diakui sebagai alat kontrol sosial yang sah sebenarnya.Tapi di Indonesia ya hari ini mungkin lelucon ini bisa dianggap subvresif. Meme-meme yang berkembang bisa dianggap makar." tuturnya.
Menurutnya, persoalan bendera anime ini memperlihatkan realitas terbalik, di mana pemerintah lebih fokus pada simbol ketimbang substansi kritik.
Ia membandingkan, bendera fiksi bisa dianggap ancaman kedaulatan, sementara dugaan penyelewengan dan praktik korupsi justru sering lolos dari investigasi serius.
"Dan bendera anime ini bisa dianggap ancaman kedaulatan, sehingga kita saat ini mungkin sedang hidup dalam realitas yang terbalik. Dimana bukan isi kritik yang diperiksa. Tapi bentuk simbolnya yang diburu. Bendera One Piece dianggap mengancam negara. Sementara ya kita lihat saja situasi yang terjadi sekarang seakan-akan banyak orang-orang yang mungkin terindikasi melakukan penyelewangan melakukan korupsi malah lebih bebas melenggang tanpa adanya investigasi yang berarti," urainya.
Baca juga: Kos-kosan Harus di Jalan Raya, Pengamat: Ekonomi Lokal Senjang, Pengusaha Kecil Termarjinalkan
Kendati begitu, Bimo mengingatkan adanya kemungkinan isu ini ditunggangi pihak tertentu untuk mengaburkan pesan awal yang bersifat political jokes.
"Ya mungkin bagi saya pemerintah harus lebih bijak dalam menyikapi isu yang berkembang terkait pengibaran bendera One Piece ini. Meskipun perlu digarisbawahi kita juga tidak menutup kemungkinan ada indikasi upaya gerakan yang menunggangi isu ini," paparnya.
Ia melihat potensi upaya memecah konsentrasi publik dari isu strategis atau menguji seberapa jauh kegaduhan dapat dimanfaatkan secara politik.
"Sehingga orientasinya untuk mendistorsi pesan awal yang orientasinya political jokes berorientasi pada orientasinya
Baca juga: Pengamat Ingatkan Pemkot: Abai Situs Sejarah Lemahkan Identitas Kota Pahlawan
memecah konsentrasi publik dari isu strategis maupun menguji sejauh mana tingkat kegaduan dapat dikapitalisasi secara politik," jelas Bimo.
Ia menegaskan, negara seharusnya merespons dengan ketenangan dan kebijaksanaan.
Negara tambahnya, bukan menyikapi dengan sikap paranoid yang justru memberi kesan bendera fiksi lebih dipercaya dibanding lambang negara.
"Jadi negara seharusnya hadir dengan ketenangan dan kebijaksanaan bukan paranoid bila sebuah bendera fiksi saja bisa lebih dipercaya dibandingkan lambang negara," demikian Ken Bimo Sultoni. (Roy)
Editor : Yuris. T. Hidayat