Surabaya, JatimUPdate.id - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bangkalan, Supai Muhammad Noer, menyayangkan adanya aksi demo pada 3 September yang menuntut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk mundur dari jabatannya.
Baca juga: Kadin Jatim: Indonesia harus Cerdas dan Cepat Ambil Sikap
Ia menilai gerakan tersebut justru menimbulkan stigma buruk di mata investor dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
Menurutnya, dalam kacamata pelaku usaha, stabilitas dan kondusivitas daerah sangat penting untuk menarik investor. “Demo yang menuntut pengunduran diri gubernur ini bisa menjadi sinyal negatif bagi para investor, khususnya yang akan masuk ke Madura dan Jawa Timur. Dunia usaha sangat membutuhkan iklim yang tenang dan kondusif,” ungkap Supai di Surabaya, Jumat (29/8/2025).
Ia menegaskan, jika ada persoalan hukum yang melibatkan Gubernur Khofifah, sebaiknya diserahkan kepada lembaga berwenang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga saat ini, Khofifah belum memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan bersalah. Karena itu, menurutnya tuntutan agar mundur tidak memiliki dasar kuat.
“Negara kita adalah negara demokrasi. Menyampaikan aspirasi boleh saja, tetapi tuntutan mundur harus dipikirkan dampaknya. Demokrasi punya aturan main, salah satunya pemilu lima tahunan. Jadi sabarlah menunggu proses demokrasi itu berjalan,” tegasnya.
Supai menambahkan, Khofifah merupakan gubernur yang terpilih secara sah dengan dukungan suara lebih dari 50 persen masyarakat Jawa Timur. Karena itu, seharusnya aspirasi diarahkan untuk mendorong perbaikan kinerja, bukan menggiring opini agar turun dari jabatan.
“Kalau ada kritik, sampaikan dalam kerangka membangun. Misalnya mendorong agar program kerja gubernur lebih menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk masyarakat Madura. Itu jauh lebih baik dibanding membawa tuntutan politik yang berpotensi melemahkan iklim investasi,” jelasnya.
Ia mengakui, masih ada sejumlah pekerjaan rumah di masa kepemimpinan Khofifah, terutama terkait pembangunan infrastruktur di Bangkalan. Salah satunya adalah belum adanya jalan provinsi di wilayah tersebut, padahal jalur transportasi sangat dibutuhkan untuk mendukung mobilitas ekonomi.
“Yang ada selama ini hanya jalan kabupaten. Padahal kalau ada jalan provinsi, pergerakan barang dan orang bisa lebih lancar. Kami berharap gubernur memberi perhatian khusus agar pembangunan jalan provinsi bisa direalisasikan di Bangkalan,” harapnya.
Selain infrastruktur, Supai juga menyoroti kondisi ekonomi Bangkalan yang masih tertinggal. Ia menyebut Bangkalan bahkan masuk kategori daerah miskin kedua di Jawa Timur. Namun demikian, sektor UMKM cukup berkembang dan bisa menjadi motor ekonomi jika mendapat dukungan penuh dari pemerintah provinsi.
“Investasi juga masih minim. Sejauh ini sebagian besar berasal dari lokal, belum banyak investor besar yang masuk. Kami berharap gubernur mendorong masuknya investasi ke Madura, termasuk percepatan realisasi pembangunan pelabuhan yang sudah diatur dalam Perpres, tetapi sampai sekarang belum terealisasi,” jelasnya.
Di sisi lain, Supai tetap mengapresiasi sejumlah langkah yang telah dilakukan Gubernur Khofifah, termasuk misi dagang secara periodik yang dianggap mampu membuka peluang pasar bagi pelaku usaha daerah. Ia menegaskan, Kadin Bangkalan siap mendukung program pemerintah provinsi demi pembangunan ekonomi yang lebih baik.
“Kami dari Kadin Bangkalan tetap mendukung Ibu Khofifah untuk memimpin Jawa Timur lima tahun ke depan. Fokus kami adalah pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan mendorong agar Madura, khususnya Bangkalan, tidak lagi tertinggal,” pungkasnya.(rilis/roy/yh)
Baca juga: Kadin Jatim Ajak Pengusaha Thailand Investasi Sektor Pengolahan Produk Tembaga dan Hortikultura
Editor : Yuris. T. Hidayat