Oleh: Hadi Prasetyo
Pemerhati Sosial, Politik, Budaya dan Ekonomi
Surabaya, JatimUPdate.id - Tulisan ini mencoba mengangkat fenomena kisah sandiwara kekuasaan yang tak pernah usai, sebagai pembelajaran publik.
Pernah dengar skandal Watergate?
Itu kasus di Amerika tahun 70-an dimana Presiden Nixon menyadap markas lawan politiknya.
Skandal politik yang tergolong 'aneh' di era demokrasi Amerika yang begitu maju, dengan liberalisme, akuntabilitas dan transparansi yang menjadi 'brand' Amerika sebagai negara adi daya dan pemimpin dunia.
Tetapi yang menarik sebenarnya bukan bagaimana dia jatuh, melainkan bagaimana dia berusaha bertahan selama dua tahun sesudahnya dengan strategi: "Saya tidak bersalah, ini konspirasi!", tentu ditambah lobi sana-sini, upaya pengaburan melalui institusi negara sebagai tameng (institutional shield) yang dicoba Nixon dengan berbagai trick tafsir hukum melalui Department of Justice, tapi gagal.
Kini, di Indonesia abad 21, kita menyaksikan banyak sandiwara politik yang ‘multigate’ (banyak skandal) yang pola ‘bertahannya’ mirip Watergate walau sebagian masih isu, atau dugaan publik.
Sebut saja isu: ijazahgate, timahgate, minyakgate, nikelgate, judolgate, narapidanagate (yang sudah diputus salah tetapi tidak kunjung dihukum) dan masih banyak lagi.
Ini bukan tentang benar atau salahnya kasusgate tersebut, tetapi tentang pola yang sama. Ketika penguasa menghadapi krisis legitimasi, mereka akan memainkan tiga jurus andalan.
Jurus 1 adalah The Innocent Look (Tatapan Polos Penuh Keyakinan).
Bayangkan seorang anak kecil yang ketahuan mengambil kue, tapi dengan wajah paling polos berkata: "Bukan aku, Bu!" Nixon dulu memainkan ini.
Sekarang, lihatlah bagaimana tokoh-tokoh kekuasaan menghadapi gugatan multigate - dengan senyum percaya diri seolah ini semua adalah fitnah tak berdasar.
Filsuf Nietzsche pernah berkata: "Kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi kebenaran." Dalam politik, wajah innocent yang konsisten lebih kuat dari seribu bukti.
Jurus 2 adalah Serang Pembawa Berita (Shoot the Messenger).
Dulu Nixon menyebut media sebagai "pemburu penyihir". Sekarang, kita mengenal istilah-istilah modern: "opol", "buzzer", "hoax". Ketika data dan pertanyaan ilmiah muncul, yang diserang bukanlah substansinya, melainkan motif si penanya.
Inilah yang dalam psikologi disebut ad hominem yaitu jenis kesalahan logika dimana argumen dibantah dengan menyerang karakter atau atribut pribadi orang yang mengemukakan argumen, bukan substansi argumen itu sendiri. Seperti pembunuh karakter massal yang dilegalkan.
Jurus 3 adalah Balikkan Cerita (The Great Reversal).
Ini jurus paling sakti yaitu mengubah posisi dari tertuduh menjadi korban. Nixon menyatakan dirinya dikorbankan oleh politik busuk. Kini, misal pada kasus isu ijazah diubah narasinya menjadi: "Ini upaya menjatuhkan mantan presiden yang telah bekerja keras!".
Entah narasi apa pula yang diteriakkan untuk menunda kasus vonis hakim yang "in kracht van gewijsde" tetapi tidak segera dieksekusi.
Entah narasi apa pula yang diteriakkan atas kasus judol yang sudah terang benderang tetapi masih segan dituntaskan; mungkin pernyataan klasik penegakan hukum: ‘kurang alat bukti”.
Berbagai narasi sengaja digerojok ke ruang media publik sehingga membuat kebingungan dan memberi aktor berkesempatan mencari peluang lolos.
George Orwell dalam novel 1984 menyebutnya "reality control". Ketika para aktor bisa mengendalikan persepsi, ada peluang bisa mengubah fakta menjadi fiksi, dan fiksi menjadi fakta.
Itulah paradoks demokrasi, politik kekuasaan dan hukum kita. Kita percaya demokrasi tapi memilih dengan emosi. Kita punya KPK tapi lebih suka teori konspirasi. Kita punya pengadilan tapi lebih percaya buzzer. Kita menuntut transparansi tetapi menerima pembelaan berbelit-belit.
Masyarakat kita seperti penonton sinetron yang tahu ceritanya omong kosong, tetapi tetap setia menonton. Kita tahu ada yang tak beres, tapi lebih memilih "yang penting pemerannya ganteng".
Sejarah Watergate mengajarkan bahwa demokrasi butuh waktu dua tahun untuk menjatuhkan seorang presiden yang dianggap masyarakat Amerika ‘pembohong’.
Multigate mengajarkan bahwa di Indonesia, kita mungkin butuh lebih lama - bukan karena sistemnya jelek, tapi karena kita terlalu mudah melupakan. Konyolnya mudah melupakan karena sekedar bansos dan BLT, atau sekedar janji-janji yang terbungkus ‘apik’ tetapi isinya racun.
Pada titik ini, mungkin persoalannya bukan saja mudah melupakan, tetapi ini soal kecerdikan aktor utama untuk membangun sistem jebakan hukum (dan atau blackmail) yang canggih dan menyeluruh.
Hadiah posisi jabatan tinggi yang menyilaukan, sehingga tidak dapat melihat ‘jebakan batman’ dibaliknya. Dan itu bagi publik gampang dibaca, ketika orang-orang hebat, smart dan kredibel (menurut track record sebelumnya), lalu tiba-tiba terjerat masalah karena pasal dugaan ‘ikut terlibat’.
Dan itu saja sudah cukup potensial menjadi korban sungguhan pada tingkat aktor level tinggi, yang jika sudah ‘dikorbankan’ sudah mampu ‘memuaskan’ masyarakat yang notabene mudah lupa dan memaafkan.
Entah benar atau keliru, tetapi nama-nama seperti Nadiem dan Tom Lembong, sudah jadi bahan gunjingan warung kopi dalam masyarakat strata menengah-bawah.
Seperti kata pepatah: "Sejarah berulang, pertama sebagai tragedi, kedua sebagai farce (komedi konyol)." Nixon adalah tragedi, tapi episode-episode politik kita belakangan ini sering terasa seperti komedi super konyol.
Para bijak mengatakan jangan jadi generasi Goldfish (Ikan Mas). Ikan mas hanya punya ingatan 3 detik. Jangan-jangan kita seperti ikan mas politik - mudah lupa, mudah tertipu, dan mudah terpesona oleh kilauan kata-kata manis.
Demokrasi bukanlah tentang siapa yang paling pandai bermain sandiwara, tapi tentang siapa yang paling berani membuka topeng. Soal ijazah, judol, tambang dan sebagainya (multigate) ini mungkin akan berlalu, tapi pola Watergate ke berbagai Skandalgate lainnya akan terulang lagi, selama kita sebagai publik memilih untuk tetap menjadi penonton yang mudah dihipnotis.
Mari belajar dari sejarah, bukan untuk membenci pemimpin tertentu, tapi untuk tidak jatuh dalam perangkap yang sama berulang-ulang. Karena dalam demokrasi yang sehat, skeptisisme adalah obat, bukan racun.
Bangsa ini perlu menyadari strategi perang kekuasaan melalui media sosial oleh The Buzzer Army (Pasukan Siber yang Menyerang Tanpa Henti)Strateginya sederhana: Ketika tidak bisa menang dalam debat fakta, tenggelamkan dengan opini.
Ketika tidak bisa menang dengan opini, serang karakter lawan. Ketika tidak bisa menyerang karakter, ciptakan isu baru untuk mengalihkan perhatian.
Dan yang harus disadari adalah bahwa untuk memainkan opini nasional seperti itu, perlu dana besar dan deras tidak berkeputusan.
Logika publik akan mengatakan bahwa tidak mungkin permainan berlangsung berhari-hari, bertahun-tahun kalau tidak didukung dana besar dari hasil siasat manipulasi, korupsi dan juga judol.
Tapi lucunya ketika kehabisan akal, lalu orang punya pikiran untuk demo telanjang dengan hanya pakai BH dan CD. Lucu, tetapi asyiik juga ya.
Sebagai catatan penutup.
Dalam demokrasi dan harapan untuk perbaikan kesejahteraan, masyarakat tidak butuh jargon administratif dan sandiwara. Mereka butuh transparansi yang sesungguhnya.
Mungkin kita sekarang berada di titik kritis. Di satu sisi, ada data dan pertanyaan ilmiah yang belum terjawab.
Di sisi lain, ada narasi resmi yang dibungkus dalam retorika politik.
Filsuf Slavoj Zizek pernah berkata: "Cinta itu buta, tapi kebencian itu buta sebelah."
Dalam konteks politik, pendukung buta pada kekurangan-kelemahan pemimpinnya, tapi tajam melihat kesalahan lawan.
Dalam novel Animal Farm karya George Orwell, babi Napoleon bisa mengubah semua aturan tanpa ada yang berani protes. Kenapa? Karena dia menguasai narasi.
Politik modern adalah pertarungan narasi. Siapa yang bisa menceritakan kisah paling meyakinkan, dialah pemenangnya. Fakta menjadi sekunder.
Jangan tanya apa yang bisa disembunyikan negara, tetapi tanya apa yang bisa diterima masyarakat.
Di sinilah inti masalahnya: seberapa banyak ketidakjelasan yang bisa ditelan publik?
Demokrasi bukan hanya tentang pemilu, tapi tentang akuntabilitas harian. Transparansi bukan pilihan, tetapi kewajiban moral pemimpin.
Skeptisisme sehat adalah vitamin bagi demokrasi.. Pertanyaan yang tidak dijawab lebih berbahaya daripada kritikan pedas.
Kita telah menyaksikan dari Watergate hingga Multigate bahwa pola pertahanan kekuasaan tidak banyak berubah. Yang berubah hanyalah teknologinya.
Demokrasi yang sehat bukanlah tentang mempercayai pemimpin tanpa syarat, tapi tentang menciptakan sistem dimana pemimpin tidak perlu dipercaya karena semuanya terbuka untuk diverifikasi.
Yang mungkin baru dalam demokrasi dan diluar nalar itu kalau sudah berani demo hanya pakai BH dan CD. Entah ini kemajuan atau kemunduran. (roy/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat