Surabaya,JatimUPdate.id – Komisi B DPRD Kota Surabaya mendorong PT Yekape, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkot Surabaya, untuk berpihak pada masyarakat kecil dengan membangun hunian terjangkau di tengah kampung.
Dorongan itu disampaikan anggota Komisi B, Baktiono, dalam rapat pembahasan RAPBD 2026, Senin (20/10).
Baca juga: Soal Reward Pencurian Kabel PJU, Baktiono: Itu Mungkin Pakai Duit Pribadi
Baktiono menganggap Yekape terlalu fokus menggarap pasar menengah ke atas dengan proyek di Sidoarjo dan Gresik.
Padahal, semangat pembangunan kota Surabaya mestinya juga berpihak pada warga kelas bawah yang belum memiliki tempat tinggal layak.
“Sekarang antrean warga yang butuh rumah susun mencapai 12 ribu kepala keluarga (KK). Kalau PT Yekape hanya mengejar untung tanpa berpikir soal keadilan sosial, maka persoalan ini tidak akan selesai. Kami menantang mereka membangun hunian vertikal di gang-gang kota. Ini soal sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas politisi senior PDI Perjuangan itu.
Menurutnya, jika hanya mengandalkan bantuan Pemerintah Pusat, pembangunan rusun akan terkendala penyediaan lahan.
Maka dari itu, Yekape yang memiliki modal kuat harus berani membeli tanah di Surabaya, bukan malah memperluas bisnis ke daerah lain.
“PT Yekape jangan cuma memikirkan pasar menengah ke atas. Harus ada proyek untuk masyarakat kecil, misalnya rusun di kawasan padat. Warga yang tinggal di gang sempit tidak butuh akses jalan lebar, tapi butuh rumah yang layak,” jelas mantan Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya ini.
Melalui skema Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK), Baktiono mendorong PT Yekape agar membeli lahan-lahan di kawasan padat, membebaskan bangunan lama, lalu membangun unit hunian baru di lokasi yang sama.
Baca juga: Masa Jabatan Dirut PDAM Habis, DPRD Jangan Sampai Masyarakat Terdampak
Menurutnya, konsep itu sebagai “Gangpartemen”, yaitu rumah susun sederhana di lingkungan kampung.
“Warga yang sebelumnya tinggal di rumah kumuh bisa menempati unit baru di situ. Bentuknya rusunami, harganya sekitar Rp4 juta per meter. Untuk ukuran 4x6 meter, nilainya Rp100 juta. Warga berpenghasilan UMK masih bisa mencicilnya, dan PT Yekape tetap untung,” ujarnya.
Baktiono menyarankan Yekape menggandeng pengusaha lokal serta perbankan dalam pembiayaan proyek tersebut.
Dari sudut pandangnya, jika dilakukan bertahap, antrean panjang warga yang menunggu rumah susun bisa terurai perlahan.
Ia juga memaparkan skema rancangan bangunan yang diusulkan: lantai dasar digunakan untuk parkir, lantai dua menjadi ruang terbuka dan area usaha kecil, sedangkan lantai tiga hingga lima difungsikan sebagai hunian. Bahkan area atap bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sosial warga.
Baca juga: Hari Sumpah Pemuda, Politisi Senior PDIP: Pemuda Harus Berani Menyampaikan Kritik
“Kalau ini bisa terealisasi, PT Yekape bukan cuma membantu Pemkot mengatasi backlog perumahan, tapi juga menghadirkan wajah baru bagi kampung-kampung padat di Surabaya,” tandasnya.
Menanggapi usulan tersebut, Anang, perwakilan PT Yekape, mengungkapkan bahwa pihaknya telah membangun dua tower di kawasan Wonosakti sebanyak 24 unit dengan harga per unit Rp300 juta.
“Kami bersama Pemkot Surabaya, melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), pada 2026 akan melakukan kajian terhadap tanah-tanah kami di sisi timur Eco Wonosakti (Wonorejo),” ujarnya.
Sebagai informasi, dalam R-APBD 2026, PT Yekape menargetkan pendapatan sebesar Rp98 miliar lebih, dengan laba bersih sekitar Rp30 miliar dan deviden Rp18 miliar untuk kas daerah. (Roy)
Editor : Miftahul Rachman