Sengkarut Universitas Mataram, Laskar Sasak Desak Pemerintah Pusat Turun Tangan

Lombok NTB, JatimUpdate.id - Problematika yang terjadi di Universitas Mataram (Unram), Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan.

Tak terkecuali Laskar Sasak, sebuah organisasi kemasyarakatan berbasis budaya dan adat, juga turut ambil bagian.

Baca juga: Lewat PTUN Mataram, Prof Hamsu Resmi Gugat Tiga Keputusan Rektor Unram

Dalam berbagai kesempatan, Ketua DPP Laskar Sasak Lalu Muhammad Ali Sadikin, menyampaikan pandangannya tentang situasi yang berkembang di lingkungan Universitas Mataram.

Menurutnya, Unram merupakan lembaga pendidikan tinggi kebanggaan masyarakat Lombok NTB.

"Unram merupakan simbol martabat, pengetahuan dan kemajuan daerah," ujarnya, kepada media ini, Minggu (26/10/2025).

Karenanya Laskar Sasak, sebagai bagian dari masyarakat Lombok, merasa berkepentingan untuk turut mendorong, agar dalam kiprahnya, Unram mampu mengemban amanah sebagai lembaga pendidikan yang kredibel, kompeten dan profesional.

"Jangan sampai Unram menjadi lembaga penuh intrik, hanya untuk kepentingan sekelompok golongan saja, sehingga dapat mencederai nama baiknya," ujarnya.

Memperhatikan polemik yang berkembang di masyarakat, Unram dihadapkan pada situasi yang memperihatinkan.

Baca juga: Pembina Laskar Sasak : Mengingkari Obyektifitas Adalah Ambang Kehancuran Dunia Akademis

"Berdasarkan informasi yang berkembang, ada indikasi tidak sehat, bukan hanya pengebirian demokrasi terhadap organisasi mahasiswa intra kampus, tetapi juga adanya manipulasi terhadap senat," ujarnya.

Bahkan, belakangan ada upaya politisasi Pemilihan Rektor Unram, yang sudah mengarah pada tindakan kurang sehat.

Pria yang akrab disapa Mik Ikin itu mengklaim mendapatkan informasi, tentang adanya maladministrasi dan konflik kepentingan pada tahapan pemilihan rektor Unram, diantaranya:

1. Dugaan intervensi pejabat universitas, terhadap pemilihan anggota senat di beberapa fakultas,
2. Penerapan saksi etik kepada calon senat tertentu, yang terindikasi menjegal calon rektor potensial,
3. Pelantikan Ketua Senat dilakukan pada hari yang sama, dengan berakhirnya masa jabatan ketua senat sebelumnya,
4. Rendahnya transparansi panitia, terhadap tahapan penjaringan calon rektor.

"Situasi yang terjadi itu memicu keresahan dikalangan civitas akademika, masyarakat NTB, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas dan kehormatan demokrasi kampus," paparnya.

Baca juga: Laskar Sasak: Tolak Politik Kotor di Unram, Minta Kementerian Tunda Pemilihan Rektor dan Tunjuk Plt

Menyikapi dinamika yang berkembang, maka Laskar Sasak melalui surat resminya, tertanggal 25 Oktober 2025, mendesak agar Pemerintah Pusat, diantaranya Kementerian Pendidikan Tinggi Riset Sains dan Teknologi RI, Dirjen Pendidikan Tinggi Riset Sains dan Teknologi RI, Inspektorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset Sains dan Teknologi RI serta Komisi X DPRRI, agar mengambil sikap yang diperlukan.

Laskar Sasak meminta, agar segera dilakukan:

1. Audit kepatuhan dan pemeriksaan khusus, terhadap seluruh tahapan pemilihan anggota senat, dan penjaringan calon rektor Unram,
2. Menunda sementara tahapan penjaringan rektor, hingga hasil audit kepatuhan dan klasifikasi administratif dinyatakan selesai,
3. Menugaskan Pelaksana Tugas (Plt) Rektor yang independen, dan bebas konflik kepentingan, guna menjamin netralitas dan keadilan proses,
4. Menegakkan prinsip meritokrasi dan keadilan akademik, bagi setiap dosen dan guru besar yang memenuhi syarat, tanpa adanya diskriminasi,
5. Meminta Komisi X DPRRI, untuk menjalankan fungsi pengawasan, atas pemilihan rektor Unram, sebagai bagian dari tanggung jawab publik, atas tata kelola Pendidikan Tinggi.

Sikap itu diambilnya, atas pertimbangan terjadinya kerusakan sistem tata kelola kampus, yang telah dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masive.

"Untuk meluruskan kembali jalannya Unram, maka kami mendesak agar Kemdiktiriatek, berikut Komisi X DPRRI, untuk turun tangan," tegasnya. (MR/YH)

Editor : Yuris. T. Hidayat