Oleh: Hadipras
JatimUPdate.id - Bagi para ekonom maupun aktivis yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, ketimpangan ekonomi dan kemiskinan, seharusnya lebih sering mengulas ekses kapitalisme dan liberalisme global yang sudah beberapa dekade khususnya dampaknya terhadap ketimpangan ekonomi ekstrim saat ini dan kedepan.
Baca juga: Rumah Radio Bung Tomo, Pengamat: Memori Sejarah Jangan Dikalahkan Kepentingan Ekonomi
Apakah ekonomi yang didominasi sistem kapitalisme dan liberalisme bisa berlanjut atau tidak? Isu ini juga seharusnya menjadi fokus dialog negara-negara ‘utara-selatan’ agar ekonomi global bisa dijaga tetap stabil atau lebih baik.
Persoalannya ketimpangan ini bukan hanya antar negara, tetapi juga terjadi makin parah dalam suatu negara (misal Amerika) yang bisa menghancurkan diri sendiri. Sehingga dialog utara-selatan mungkin tidak lagi dalam artian dikhotomis antar negara, tetapi adanya pemupukan kekayaan (dan modal) yang amat pesat dikelompok ‘kaya’ dan kelumpuhan ekonomi serta makin merosotnya kemampuan ekonomi dikelompok menengah bawah.
Laporan-laporan seperti Oxfam dan World Inequality Report (WIR) yang menyoroti bagaimana sistem ekonomi dunia (juga terjadi di Indonesia) menguntungkan segelintir elit kaya.
Laporan tersebut mengungkapkan 10% populasi terkaya di dunia menguasai sebagian besar kekayaan global, dengan data terbaru menunjukkan mereka menguasai sekitar 75% hingga 85% kekayaan dunia atau lebih, sementara separuh populasi termiskin hanya memiliki kurang dari 1%. Ketimpangan ini sangat ekstrem, di mana 1% orang terkaya memiliki kekayaan yang setara dengan gabungan kekayaan 99% populasi lainnya.
Bukan saja para ekonom dan pengamat yang mengkritisi isu tersebut, bahkan banyak presiden CEO perusahaan besar trans nasional juga mengkritik model "shareholder primacy" (fokus utama perusahaan pada maksimalisasi profit untuk pemegang saham). Para CEO memprotes keras bahwa model ini menyebabkan perusahaan tidak sustainable karena mengabaikan konsumen, mitra, dan lingkungan.
Pada 2019, Business Roundtable (kelompok 181 CEO top AS, termasuk dari perusahaan global) merilis pernyataan bersejarah: "Shareholder value is no longer the main objective." Mereka menekankan bahwa perusahaan harus fokus pada stakeholders (termasuk konsumen dan mitra) untuk keberlanjutan, bukan hanya profit jangka pendek. Ini mirip dengan ide "kurangi profit sementara, biar mitra tumbuh, baru naikkan profit lagi."
Paul Polman (mantan CEO Unilever, 2009-2019) sering bicara tentang "decoupling business growth from environmental footprint," yang berarti pertumbuhan bisnis harus tanpa meningkatkan dampak negatif, dan harus menjaga tingkat daya beli konsumen melalui model sustainable.
Studi lain (seperti dari WBCSD 2019) menekankan governance yang mempromosikan "sustainable value creation" untuk investors sambil mempertimbangkan stakeholders lain, karena profit linear tak mungkin jika market melemah.
Seandainya populasi terkaya itu makin kaya, dan bagian miskin sampai termiskin makin collapse, apakah kelompok kaya bisa hidup sendiri? Mereka akan makin ‘kesepian ‘ dan bisa mati merana, karena kemiskinan akan membuahkan perlawanan dan pemberontakan.
Dalam situasi Indonesia kontemporer (saat ini), betapa sudah sangat terasa ketimpangan, kemiskinan, pengangguran, daya beli yang makin melemah; yang secara ironis dihadapkan pada fakta makin kayanya 10% populasi terkaya, dan seperti fenomena global, kemungkinan Indonesia juga sudah mengalami situasi separuh termiskin hanya hidup dari 1% kekayaan nasional.
Situasinya bisa jadi lebih mengerikan, ketika berbagai skandal (mega) korupsi-manipulasi di sektor migas, pertambangan, perkebunan sawit dan kehutanan, telah menyebabkan banyak bencana alam yang parah. Terakhir di Sumatera yang korbannya diperkirakan lebih dari 1.000 orang.
Kemarahan kepada para oligarki dan penguasa yang menjadi sekutu oligarki (termasuk para komprador modern) bisa dimaklumi karena korban dan penderitaan pada akhirnya tidak bisa dibeli dengan uang dan bansos. Akan ada batas ‘kesabaran’ yang harus dihindari, dengan mencari ‘jalan keluar’.
Sudah bukan waktunya lagi mempertentangkan sosialisme vs kapitalisme, karena bahkan negara-negara komunis-sosialis (seperti RRC) juga sudah mengkombinasikan dua isme itu dalam suatu model pembangunan ekonomi ‘baru’; dual track dalam pengertian model kapitalis berjalan beriringan dengan model sosialis yang menekankan pemerataan kesejahteraan (ekonomi Pancasila?)
Model kapitalis tidak mungkin lagi dihapus dan dilawan head to head, tetapi ‘kemitraan’ atau ‘interaktif bisnis’ bisa menjadi jalan tengah sementara. Yang kaya dan besar memberikan peluang redistribusi kekayaan nasional/global kepada yang kecil dan miskin.
Ini menjadi sangat serius karena yang kecil dan miskin juga market mereka yang kaya dan besar.
Dalam konteks seperti ini, sudah saatnya prinsip “ekonomi kerakyatan” menjadi komitmen nasional yang serius (bukan abal-abal atau omon-omon).
Lalu apakah kelompok oligarki kaya dan besar mau? Jawabnya ‘harus mau’ sebab kalau tidak mau mereka akan mati kesepian, dan kekayaan mereka akan menjadi bahan jarahan meraka yang miskin, hopeless, frustrasi dan marah.
Seperti keluhan para CEO terhadap bos-bos mereka pemegang saham, strategi sustainable bisnis menjadi urgent, bukan "mengurangi profit" secara pasif, tapi mengalokasikan profit untuk investasi inklusif, misalnya melalui: (a) menstabilkan/meningkatkan harga beli ke mitra produsen kecil, (b) menahan kenaikan harga ke konsumen akhir meski ada inflasi, (c) investasi dalam pelatihan, teknologi ramah lingkungan, atau program kesejahteraan pekerja.
Strategi ini didukung beberapa teori yang relevan:
Stakeholder Capitalism (Klaus Schwab, WEF): Perusahaan harus melayani semua pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham.
Conscious Capitalism (John Mackey, Raj Sisodia): Bisnis beretika justru lebih profitable jangka panjang.
Baca juga: Prabowonomics Utamakan Kepentingan Nasional, Tapi Rokok dan Sawit Masih Dijegal Asing
Theory of Constraints (Goldratt): Terkadang harus mengoptimalkan keseluruhan sistem, bukan hanya keuntungan segmen tertentu.
Strategi ini relevan dengan konteks Ekonomi Kerakyatan karena: (a) Mengakui bahwa rantai nilai harus inklusif agar sustainable; (b) Menolak logika ekstraktif jangka pendek, (c) Menempatkan kesehatan ekonomi ekosistem di atas kepentingan pemegang saham semata.
Ekonomi kerakyatan (people's economy) bukan sekadar program pengentasan kemiskinan, tapi sebuah kritik epistemologis terhadap ekonomi arus utama. Ia menempatkan manusia, komunitas, dan kesejahteraan riil (well-being) sebagai pusat, bukan akumulasi kapital abstrak. Konsep ini bersinggungan dengan tradisi Ekonomi Kelembagaan (seperti Sismondi), Ekonomi Solidaritas, dan pemikiran Ekonomi Pancasila di Indonesia.
Intinya adalah demokratisasi ekonomi: desentralisasi kepemilikan, penguatan koperasi, UKM (baca mikro-kecil), dan usaha berbasis komunitas. Ini menciptakan sirkuit ekonomi riil yang inklusif. Schumacher, dalam Small is Beautiful, memberikan landasan filosofis: "The most striking thing about modern industry is that it requires so much and accomplishes so little.
Modern industry seems to be inefficient to a degree that surpasses one's ordinary powers of imagination. Its inefficiency therefore remains unnoticed." Ia menganjurkan teknologi tepat guna dan skala ekonomi yang manusiawi (economics as if people mattered).
Menuju keseimbangan baru berupa kemitraan yang sustainable antara yang besar (kaya) dengan yang kecil (miskin) menjadi wacana yang harus dibahas secara intens dalam kondisi Indonesia yang secara ekonomi kurang menentu, ditengah pertarungan politik kekuasaan.
Poin penting, populasi kaya tidak sustainable tanpa 'mitra rakyat' yang memiliki daya beli. Ini adalah inti dari kritik demand-side terhadap ketimpangan. Ini merujuk pada pemikiran John Maynard Keynes dan kemudian Joseph Stiglitz.
Ketimpangan yang ekstrem merusak permintaan agregat karena mayoritas rakyat daya belinya terbatas, sementara orang kaya cenderung menabung atau berinvestasi di aset finansial (bukan konsumsi riil). Hal ini menyebabkan stagnasi ekonomi dan ketidakstabilan, sebagaimana diingatkan oleh Hyman Minsky.
Tanpa distribusi yang memadai, mesin ekonomi kapitalis akan macet karena kelebihan produksi dan kekurangan permintaan efektif.
Ekonomi kerakyatan berpotensi menciptakan simbiosis baru: modal skala rakyat (koperasi, UMKM) yang berputar dalam ekonomi riil menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli, dan pada akhirnya menciptakan pasar yang sustainable bagi semua, termasuk industri besar. Ini adalah bentuk ekonomi sirkular sosial yang lebih resilien.
Analisis literatif menunjukkan bahwa masalah ketimpangan, pengangguran, dan krisis ekologis adalah gejala sistemik dari kapitalisme finansial global. Ekonomi kerakyatan bukan sekadar alat tambahan, melainkan jalan alternatif menuju re-embedding ekonomi ke dalam relasi sosial dan ekologis. Ia menawarkan mekanisme untuk mendemokratisasikan kepemilikan, memperkuat permintaan domestik, dan membangun kemandirian komunitas.
Baca juga: Memulihkan 'Nafas' Ekonomi
Keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen politik dan desain kelembagaan yang mampu menciptakan keseimbangan baru antara efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan; sebuah ekonomi di mana, kemakmuran kaum kaya pun bergantung pada keberdayaan 'mitra rakyat'-nya.
“Di tengah krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini dan yang semakin berat di masa depan, rakyat menengah ke bawah, kaum milenial, dan Gen Z—tidak boleh lagi terus-menerus menggantungkan harapan hanya pada belas kasih para pemilik modal besar dan orang-orang super kaya, apalagi hanya menanti uluran tangan bantuan sosial atau BLT pemerintah yang selalu terhambat masalah anggaran dan sering kali bersifat sementara.
Rakyat harus bangkit membangun dirinya sendiri. Jalan satu-satunya yang berkelanjutan adalah dengan menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai arus utama (mainstream) kehidupan ekonomi: membangun koperasi modern, usaha bersama berbasis komunitas, rantai pasok lokal yang kuat, platform digital yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh rakyat, serta jaringan produksi-konsumsi yang berdaulat di tangan anak bangsa sendiri.
Hanya dengan begitu, rakyat tidak lagi menjadi penonton atau buruh di negeri sendiri, melainkan menjadi tuan rumah yang menentukan arah dan menikmati hasil pembangunan bersama.”
Konsep "Donut Economics" karya Kate Raworth menyediakan kerangka visual yang pas: ekonomi harus beroperasi di ruang aman dan adil, antara batas sosial (tidak boleh ada kemiskinan) dan batas ekologis (tidak boleh ada kerusakan planet). Ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan adalah instrumen untuk mencapainya.
Namun, literatur juga mengingatkan tantangan berat: kekuatan oligarki, tantangan skala usaha, akses teknologi, dan integrasi dengan pasar global. Diperlukan politik ekonomi yang transformatif yang mendorong regulasi pro-rakyat, reformasi agraria, perpajakan progresif, dan pendanaan inklusif.
Akhirnya para generasi millenial dan Gen Z yang akan segera mewarisi ekonomi dan kekuasaan prolitik dan pemerintahan, harus tergugah dari ketidakpedulian terhadap persoalan politik dan ekonomi sosial dan budaya bangsa.
Situasi kritis ekonomi politik saat ini jika tidak segera direspon dengan tepat oleh generasi milenial dan Gen Z, hanya akan mendapat warisan kerusakan lingkungan, ketimpangan dan kemiskinan ekstrim dan kerentanan perpecahan sosial. Buat mereka ini mengerikan karena kemudian keluarga mereka Gen Alpha, Beta dst kehidupannya bisa makin runyam.
Penyesalan tidak ada gunanya, karena memperbaiki sistem rusak memerlukan waktu sangat lama.
Milenial dan Gen Z harus mulai menciptakan nilai lokal dengan membangun ekosistem yang memanfaatkan sumber daya lokal untuk menjamin kedaulatan pangan, energi, dan daya beli kolektif.
Mereka juga perlu mendorong kemandirian generasi dengan mengarahkan potensi inovatif Milenial dan Gen Z untuk menciptakan lapangan kerja yang resilien terhadap otomatisasi AI, bukan lagi sekadar mencari pekerjaan yang rentan.
Partai-partai politik dan akademisi serta aktivis juga perlu mendorong mainstream ekonomi kerakyatan. Dan itu harus dimulai dari sekarang. Semoga parytai politik, akademisi dan aktivis tidak kecanduan menjadi relawan dan buzeer berbayar. (*)
Editor : Redaksi