Oleh: Hadipras
JatimUPdate.id - Isu kemiskinan, pengangguran, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat laksana lagu lama yang diputar berulang-ulang dalam piringan hitam pembangunan Indonesia. Sejak fajar Orde Baru hingga memasuki tahun 2026, janji-janji pengentasan kemiskinan selalu menjadi menu utama dalam setiap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah maupun Panjang (RPJMN/P).
Baca juga: Prabowonomics Utamakan Kepentingan Nasional, Tapi Rokok dan Sawit Masih Dijegal Asing
Namun, ada yang berubah secara fundamental dan mencemaskan dalam struktur ekonomi kita pasca-Reformasi..Alih-alih memperkuat "otot" produktivitas rakyat agar mampu berdiri di atas kaki sendiri, kebijakan nasional kita justru semakin bergeser ke arah ketergantungan yang akut.
Dimulai dari format bantuan tunai bersyarat hingga mencapai titik paling "brutal" pada era pemerintahan belakangan ini, bantuan sosial (bansos) telah bermutasi dari sekedar jaring pengaman menjadi metode stabilitas politik yang menyerupai "penyuapan massal".
Akibatnya, pendekatan fundamen tal seperti pemberdayaan ekonomi kerakyatan produktif relatif terabaikan, menyisakan rakyat yang terperangkap dalam zona miskin, gambaran sebuah kondisi yang tampaknya dipelihara demi kepentingan elektoral jangka pendek. Mereka yang miskin atau pas-pasan, mudah ‘dibeli’ suaranya, dan mudah diatur atau dimanfaatkan.
Lelucon Statistik
Sejak satu dekade terakhir hingga awal 2026 ini, kita terjebak dalam apa yang bisa disebut sebagai "Lelucon Bansos". Ini adalah sebuah potret ironis di mana negara merasa telah sukses bekerja hanya karena angka statistik kemiskinan membaik, sementara martabat ekonomi rakyat sedang sekarat di sektor informal.
Data BPS menunjukkan kemiskin an turun ke angka 8,25% pada akhir 2025. Namun, angka ini adalah fatamorgana jika tidak dibedah dengan jujur.
Jika kita menggunakan kacamata kemiskinan multidimensi -yang mencakup akses terhadap hunian layak, sanitasi bersih, dan pendidikan berkualitas-angka kemiskinan riil masih bertengger di kisaran 15-20%.
Lebih mengejutkan lagi, jika merujuk pada standar Bank Dunia untuk negara upper-middle income, di mana garis kemiskinan ditarik pada angka $6.85 per hari, maka sekitar 68% rakyat Indonesia sebenarnya masih berada dalam kategori rentan dan miskin.
Di sisi lain, kita saksikan tragedi penurunan kelas menengah yang masif. Lebih dari 9 juta orang yang sebelumnya mapan, kini terpero sok kembali ke kategori "rentan miskin".
Penurunan daya beli yang terus berlanjut hingga telah memukul sektor riil, memaksa sekitar 80 juta pekerja masuk ke sektor informal yang tidak pasti.
Bansos, yang selama ini diagung-agungkan, nyatanya hanyalah "obat bius" untuk kebutuhan bertahan hidup (survival demand). Uang tersebut seringkali hanya mampir sejenak di tangan rakyat sebelum kembali mengalir ke kantong korporasi besar melalui konsumsi rokok, pulsa, dan mi instan, alih-alih menghidupkan pasar-pasar desa yang mandiri.
Jalan Ditempat
Mengapa pemberdayaan ekonomi seolah jalan di tempat? Jawaban nya terletak pada desain eksklusi yang tersusun rapi. Hingga Februari 2026, pendaftaran perusahaan dan pengurusan izin usaha di Indonesia masih membutuhkan waktu rata-rata 65 hari. Ini bukan sekadar inefisiensi birokrasi, melainkan hambatan masuk (barriers to entry) yang sengaja dipelihara. Semakin sulit izin usaha bagi pemain baru, semakin aman pasar bagi oligarki lama.
Kondisi ini diperparah dengan gejala deindustrialisasi dini. Fokus pemerintah pada hilirisasi industri besar, seperti nikel dan tambang lainnya, terbukti bersifat eksklusif dan padat modal. Industrialisasi ini gagal memberikan dampak lapangan kerja yang masif bagi rakyat kecil. Kita melihat pabrik-pabrik raksasa berdiri, namun warga di sekitarnya tetap menjadi penonton atau buruh kasar dengan upah minimum.
Hilirisasi semacam ini tidak memperbaiki fundamental ekonomi, melainkan hanya memindahkan kekayaan alam ke tangan segelintir pemilik modal tanpa memberikan efek pengganda (multiplier effect) pada daya beli masyarakat luas.
Cermin Tetangga
Perbandingan dengan Vietnam memberikan refleksi yang pahit bagi kita. Vietnam menunjukkan kecepatan penurunan kemiskinan yang luar biasa, mencapai 0,65 poin persentase per tahun sejak 2018 -hampir empat hingga lima kali lipat lebih cepat dari Indonesia!.
Baca juga: Memulihkan 'Nafas' Ekonomi
Rahasianya bukan pada bansos, melainkan pada reformasi ekonomi Doi Moi yang konsisten, fokus pada manufaktur padat karya, dan kemudahan berusaha yang inklusif.
Vietnam kini hampir menyusul pendapatan per kapita Indonesia. Sementara kita sibuk dengan pembangunan infrastruktur mercusuar dan pembagian beras, Vietnam sibuk mengintegrasikan jutaan warganya ke dalam rantai pasok global.
Malaysia dan Thailand pun, meski pertumbuhannya melambat pasca-pandemi, telah memiliki pondasi industrialisasi yang lebih matang dan tingkat kemiskinan yang jauh lebih rendah. Indonesia stabil, namun kita kehilangan daya saing karena terlalu sibuk mengelola politik bansos daripada membangun kapasitas produksi rakyat.
Solusi Radikal
Kita memerlukan pergeseran paradigma yang radikal: dari sekadar menurunkan pengeluaran rakyat melalui subsidi menjadi meningkatkan pendapatan melalui produksi. Kuncinya adalah Hilirisasi Rakyat (Micro-Downstreaming). Strategi ini menuntut agar nilai tambah komoditas tidak lagi berhenti di level korporasi raksasa, tetapi harus dikelola di tingkat komunitas, desa, dan UMKM.
Hilirisasi Rakyat berarti membangun ekosistem pengolahan komoditas-mulai dari hasil tani, perkebunan, hingga kelautan -langsung di kantong-kantong produksi rakyat.
Pemerintah harus hadir memberikan teknologi tepat guna, bukan sekadar alat kerja manual. Koperasi desa harus bertransformasi menjadi unit industri kecil yang mampu mengolah gabah menjadi beras premium, kelapa menjadi minyak, atau kakao menjadi cokelat olahan.
Untuk menjamin keberlangsungan nya, negara harus mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan penyerapan minimal 50% pengadaan barang dan jasa pemerintah dari produk-produk hilirisasi rakyat ini. Dengan demikian, pasar bagi produk rakyat tercipta secara otomatis.
Manifes Ekonomi Kedaulatan 2026
Untuk mewujudkan "Shock" positif, Manifes Ekonomi Kedaulatan 2026 harus ditegakkan melalui tiga pilar:
Transformasi ABI (Affirmative Basic Income): Menggeser sebagian anggaran (40%?) perlindungan sosial yang selama ini pasif menjadi modal kerja langsung. Dana ini diberikan kepada masyarakat dengan syarat mereka mengikuti pelatihan keterampilan dan berkomitmen pada usaha produktif. Ini adalah transisi dari "mental meminta" ke "mental mencipta".
Baca juga: WEF 2026: Pro yang Miskin dan yang Lemah
Revolusi EoDB Rakyat: Kata kuncinya Ease of Doing Business. Izin usaha UMKM harus selesai dalam hitungan menit lewat digitalisasi total yang diawasi oleh Satgas Kedaulatan Ekonomi. Sektor informal harus dilegalkan secara otomatis dan diberikan akses ke kredit perbankan dengan suku bunga setara industri besar.
Hilirisasi Rakyat sebagai Basis Ekonomi: Memutus rantai oligarki dengan memastikan alat produksi dan teknologi pengolahan dikuasai oleh kelompok masyarakat, bukan hanya pemilik konsesi besar.
Menjemput Fajar Baru
Integrasi antara tuntutan kedaulatan dengan data kemiskinan riil telah menciptakan titik ledak ekonomi-politik yang krusial. Inpres No. 8/2025 harus menjadi pintu masuk untuk memindahkan dana triliunan rupiah dari kantong bansos yang rawan korupsi ke jalur pemberdayaan produktif.
Guncangan yang kita prediksi bukan sekadar soal penegakan hukum, melainkan revolusi paradigma. Kita harus menghancurkan struktur ekonomi oligarki yang selama ini hidup subur dari kemiskinan sistemik rakyat.
Tragedi kemanusiaan seperti yang terjadi di Ngada tidak boleh lagi terulang hanya karena negara abai dalam memberikan akses kedaulatan ekonomi. Kedaulatan tidak bisa dibeli dengan seliter minyak goreng; ia hanya bisa direbut dengan kepemilikan rakyat atas alat produksi.
Fajar baru Indonesia Emas hanya akan menyingsing jika rakyatnya merdeka secara ekonomi, bukan sekedar menjadi objek bantuan negara dengan pamrih politik kekuasaan.
Jangan terlalu bangga telah mengenyangkan perut rakyat dengan bansos, jika di saat yang sama ‘kekuasaan’ sedang mematung di hadapan martabat mereka yang perlahan mati karena kehilangan kedaulatan atas alat produksinya sendiri.
Konyolnya, masih ada saja yang buat riset abal-abal bahwa rakyat Indonesia adalah yang paling bahagia. (*)
Editor : Redaksi