Jakarta, JatimUPdate.id — Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan merombak kebijakan terkait penggunaan dana desa agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Baca juga: Pemerintah Atur Ritel Modern, Fokus pada Penguatan Koperasi Desa
Dalam 10 tahun terakhir, dana desa yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat desa.
“Kita sudah lebih dari 10 tahun memberikan dana desa ke desa-desa di seluruh Indonesia. Namun, kita harus jujur mengakui bahwa banyak dari dana tersebut tidak sampai ke rakyat,” ujar Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa salah satu masalah utama dalam implementasi dana desa selama ini adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas.
Hal ini terbukti dari banyaknya kepala desa yang terjerat masalah hukum karena penyalahgunaan dana desa.
“Banyak kepala desa yang harus berhadapan dengan hukum karena tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa dengan baik,” tegasnya.
Kondisi ini menjadi salah satu alasan pemerintah mengubah pendekatan dalam pemberian dan pengelolaan dana desa, dengan tujuan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di tingkat akar rumput.
Baca juga: Mendes Dorong Pertumbuhan Kopdes, Minimarket Diminta Stop Ekspansi
Sebagai bagian dari reformasi kebijakan, Presiden Prabowo mengurangi porsi alokasi dana desa melalui APBN.
Namun, langkah ini diimbangi dengan peluncuran sejumlah program langsung yang ditujukan untuk masyarakat desa. Dua di antaranya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak di desa-desa terpencil.
Kedua, Sekolah Rakyat. Sebuah inisiatif pendidikan yang memberikan akses belajar gratis bagi anak-anak di desa, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah pedesaan.
Baca juga: Pemerintah Pastikan Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih Tak Ganggu Pembangunan Desa
Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa secara langsung.
Pernyataan Presiden Prabowo tentang perombakan kebijakan dana desa menyoroti pentingnya transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran negara.
Dengan fokus pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, pemerintah berharap dapat memaksimalkan dampak positif dana desa bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.
Langkah ini tidak hanya menjadi upaya untuk memperbaiki pengelolaan anggaran, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Apakah reformasi ini akan memberikan hasil yang diharapkan? Waktulah yang akan membuktikan. (dek/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat