Bondowoso, JatimUPdate.id – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso hingga Triwulan I 2026 masih di bawah target ideal.
Baca juga: Pemkab Sidoarjo Siap Terapkan QRIS Tap di Semua Transaksi
Capaian ini menjadi alarm bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil untuk bergerak lebih agresif.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), realisasi PAD baru mencapai 15,82 persen atau Rp52,67 miliar dari target Rp333,02 miliar. Angka tersebut masih tertinggal dari patokan ideal triwulan pertama sebesar 20 persen.
Kondisi ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi PAD Triwulan I 2026 di Ruang Sabha Bina Praja Sekretariat Pemkab Bondowoso, Kamis (2/4/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Bondowoso, Dr. Fathur Rozi, dan dihadiri Asisten II Setda, jajaran Bapenda, UPT PPD Jawa Timur di Bondowoso, Bank Jatim, serta seluruh pimpinan OPD penghasil.
Kepala Bapenda Bondowoso, Slamet Yantoko, menyebut ada dua persoalan utama yang masih menghambat optimalisasi PAD. Yakni potensi yang belum tergarap maksimal serta eksekusi di lapangan yang belum optimal.
Sejumlah sektor yang menjadi sorotan antara lain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada sektor strategis, serta retribusi perizinan tertentu.
“Capaian PAD ini bukan hanya tanggung jawab Bapenda, tetapi seluruh OPD penghasil,” tegasnya.
Baca juga: Enam Amal Usaha Diresmikan Sekaligus, PWM Jatim Puji PDM Bondowoso: “Luar Biasa!”
Bapenda, lanjut Slamet, akan memperkuat strategi berbasis data, mempercepat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), serta meningkatkan pengawasan dan efektivitas penagihan.
Sementara itu, Sekda Bondowoso menegaskan perlunya perubahan cara kerja dalam mengelola pendapatan daerah. Ia meminta OPD tidak lagi bekerja dengan pola lama.
“Tidak bisa lagi bekerja biasa. Harus ada lompatan, baik melalui optimalisasi potensi yang ada maupun inovasi di tengah keterbatasan,” tegasnya.
Menurutnya, potensi PAD Bondowoso masih besar, namun belum terpetakan secara maksimal. Karena itu, penguatan basis data dan peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi kunci.
Baca juga: Jembatan Putus, Cara Pandang Berubah
Digitalisasi juga disebut sebagai faktor penting untuk menciptakan sistem pemungutan yang lebih transparan, efisien, dan terintegrasi.
Sekda juga mendorong setiap OPD penghasil untuk menghadirkan terobosan, terutama berbasis layanan digital. Upaya ini akan diperkuat melalui kolaborasi dengan Bank Jatim dalam membangun ekosistem pembayaran non-tunai.
Pemkab Bondowoso memastikan evaluasi akan dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk mengukur efektivitas langkah yang diambil.
Dengan percepatan sejak awal tahun, pemerintah daerah optimistis tren PAD akan terus meningkat. Kemandirian fiskal pun diharapkan semakin kuat sebagai fondasi pembangunan daerah sepanjang 2026. (ries/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat