Jakarta, JatimUPdate.id - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Dapil Jawa Timur XI, Eric Hermawan, mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) mengatur pembentukan Badan Satu Data sebagai koordinator utama pengelolaan data nasional. Menurutnya, keberadaan lembaga tersebut penting agar integrasi data antarkementerian dan lembaga berjalan lebih efektif serta tidak saling tumpang tindih.
Usulan itu disampaikan Eric dalam Rapat Kerja Baleg DPR RI mengenai penyusunan RUU Satu Data Indonesia di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Eric menilai, pembahasan RUU Satu Data Indonesia seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek teknis pertukaran data, tetapi juga memperkuat desain kelembagaan yang akan mengawal implementasi kebijakan secara nasional.
"Dalam undang-undang perlu yang namanya pembentukan badan dan organisasi. Kita sebenarnya akan bentuk Badan Satu Data. Di dalam Satu Data itu perlu ada pengampu," ujar Eric.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan, Badan Satu Data tidak harus membentuk organisasi baru dengan struktur besar. Menurutnya, badan tersebut dapat diisi oleh perwakilan kementerian dan lembaga yang selama ini mengelola data sehingga koordinasi menjadi lebih efisien.
Ia mencontohkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dapat menempatkan personelnya dalam badan tersebut untuk memperkuat aspek keamanan siber, sementara kementerian lain menjadi pengampu sesuai bidang masing-masing.
"BSSN misalnya menaruh orang-orangnya di dalam Badan Satu Data sehingga ini komplit, tidak akan saling menyalahkan dan tidak perlu lagi menambah orang baru. Orang-orangnya sudah ada," jelasnya.
Eric menambahkan, Indonesia sejatinya telah memiliki infrastruktur pendukung seperti Pusat Data Nasional (PDN), sistem pertukaran data, hingga perangkat keamanan siber. Karena itu, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh sistem tersebut berada dalam koordinasi yang terpadu.
Selain pembentukan badan, ia juga mendorong penyusunan roadmap implementasi agar proses integrasi data nasional berlangsung secara bertahap dan memiliki standar yang seragam di seluruh kementerian dan lembaga.
Menurut Eric, penguatan kelembagaan melalui Badan Satu Data akan menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola data nasional yang terintegrasi, akurat, dan mampu mendukung pengambilan kebijakan pemerintah secara lebih efektif (*)
Editor : Redaksi