Oleh: Eko Muhammad Ridwan, Ketua Umum RRI ~ Ranggah Rajasa Indonesia
JatimUPdate.id - Setiap kali sebuah pemerintahan baru dimulai, ada semacam kegelisahan yang menyeruak di ruang publik. Bukan semata karena figur pemimpin yang berbeda, melainkan karena janji perubahan, ekspektasi kinerja, dan yang tak kalah penting: bagaimana kekuasaan akan dikelola dan didistribusikan di antara lembaga-lembaga negara. Pada masa-masa itulah aneka isyarat politik dibaca, dikaji, bahkan kadang diperdebatkan dengan sengit.
Baca juga: Banggar DPR: Anggaran Program Makan Bergizi Gratis 2027 Diproyeksi Turun Jadi Rp174 Triliun
Belakangan, perhatian kita tersita pada sejumlah peristiwa yang melibatkan institusi penegak hukum dan aparat keamanan. Pengusutan dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung—yang menyeret sejumlah pihak, termasuk dari unsur aparat—telah menjadi pemicu diskusi yang lebih luas. Apalagi peristiwa itu terjadi dalam waktu yang berdekatan dengan dinamika lain yang turut melibatkan Polri dan TNI. Tak pelak, pelbagai tafsir pun bermunculan. Ada yang melihatnya sebagai momentum penguatan supremasi hukum. Yang lain membacanya sebagai manifestasi kompetisi antarlembaga. Tidak sedikit pula yang mengajukan dugaan yang lebih besar: bahwa negara sedang memasuki fase konsolidasi kekuasaan yang signifikan, mungkin bahkan semacam “pembersihan”.
Tulisan ini tidak bermaksud untuk menghakimi salah satu tafsir tersebut sebagai kebenaran. Sebaliknya, ia merupakan upaya untuk menguji sejumlah kemungkinan secara jernih, menggunakan perangkat ilmu politik, sosiologi kekuasaan, dan perspektif studi intelijen. Pertanyaan yang memandu adalah: pola apa yang sesungguhnya dapat kita baca dari rangkaian peristiwa ini, dan sejauh mana pola itu dapat dijelaskan oleh teori yang mapan, tanpa tergoda untuk melampaui bukti yang tersedia?
*Negara Bukan Aktor Tunggal*
Godaan terbesar dalam membaca politik adalah memperlakukan negara seakan-akan ia adalah satu organisme yang bergerak dengan satu kehendak dan satu komando. Presiden memerintahkan, birokrasi melaksanakan, dan aparat bergerak serempak. Pandangan semacam itu bukan hanya simplistis, melainkan juga menyesatkan. Dalam ilmu politik kontemporer, negara adalah kumpulan lembaga yang memiliki mandat, budaya organisasi, sumber daya, serta kepentingan kelembagaannya sendiri-sendiri.
Ambil contoh Kejaksaan Agung. Ia mempunyai kewenangan penyidikan dan penuntutan yang dijamin undang-undang, sekaligus tradisi kelembagaan yang menekankan independensi teknis. Polri juga demikian, dengan fungsi pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum yang diembannya. Adapun TNI, pasca-reformasi, memiliki wilayah pertahanan yang jelas, meskipun batas-batas keterlibatannya dalam urusan sipil masih kerap menjadi bahan perdebatan.
Kenyataan ini membawa implikasi analitis yang penting. Ketika kita menyaksikan Kejaksaan Agung menangani perkara yang menyeret sejumlah pihak dari institusi tertentu, kita tidak serta-merta bisa menyimpulkan bahwa itu adalah bagian dari desain politik besar yang dirancang dari satu pusat komando. Bisa jadi itu adalah pelaksanaan fungsi konstitusional yang memang melekat. Bisa jadi pula ada dinamika birokrasi yang tidak sepenuhnya terlihat dari luar. Dengan kata lain, kita memerlukan kehati-hatian untuk tidak mereduksi kompleksitas hubungan antarlembaga menjadi narasi tunggal.
*Ketika Waktu Berbicara, Tapi Kausalitas Belum Terbukti*
Dalam studi intelijen, ada prinsip mendasar yang sangat sederhana tetapi sering diabaikan: urutan waktu (sequence) tidak otomatis membuktikan hubungan sebab-akibat (causation). Bahwa beberapa peristiwa terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan bisa jadi adalah kebetulan, bisa jadi pula memiliki keterkaitan. Namun, untuk menyatakan keterkaitan itu, kita memerlukan lebih dari sekadar garis waktu; kita butuh bukti yang dapat diverifikasi.
Ini penting ditekankan karena publik cenderung menyusun pola begitu ada beberapa kejadian yang dianggap menonjol. Korupsi di BGN diusut. Sejumlah pejabat dari instansi tertentu ditetapkan sebagai tersangka. Ada kasus lain yang muncul bersamaan. Rangkaian itu lalu melahirkan narasi: “Pemerintah sedang membersihkan institusi tertentu.” Ini adalah lompatan logis yang perlu diuji secara ketat. Tanpa adanya dokumen kebijakan, kesaksian, atau bukti perintah yang bisa diverifikasi, kita sesungguhnya hanya berhadapan dengan kemungkinan.
Psikologi kognitif menjelaskan fenomena ini sebagai pattern recognition—kecenderungan alami manusia untuk menemukan keteraturan di tengah situasi yang kompleks. Kemampuan ini berguna untuk bertahan hidup, tetapi di medan politik, ia sering kali menghasilkan hubungan yang belum tentu ada. Di sinilah perlunya disiplin metodologis untuk memisahkan antara apa yang kita ketahui sebagai fakta dan apa yang kita duga sebagai makna.
*Empat Skenario Analitis*
Dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian, kita dapat menyusun setidaknya empat hipotesis yang saling bersaing untuk menjelaskan dinamika yang terjadi. Pendekatan ini lazim digunakan dalam analisis intelijen, khususnya melalui metode Analysis of Competing Hypotheses (ACH). Tujuannya bukan untuk segera memenangkan satu hipotesis, melainkan untuk menguji masing-masing berdasarkan bukti yang tersedia.
*Hipotesis Pertama: Penguatan Penegakan Hukum*
Penjelasan paling langsung adalah bahwa yang kita saksikan adalah bagian dari upaya serius untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Jika ini yang terjadi, maka sasaran penyidikan dan penuntutan murni ditentukan oleh kekuatan alat bukti, bukan oleh afiliasi kelembagaan para pihak. Indikator yang akan mendukung hipotesis ini antara lain: proses hukum berjalan secara konsisten lintas institusi, pengawasan peradilan berfungsi efektif, dan tidak terdapat pola selektivitas yang dapat dibuktikan. Sebaliknya, hipotesis ini akan melemah jika ditemukan penghentian perkara tanpa dasar yang jelas, atau jika intervensi politik terbukti memengaruhi jalannya proses hukum.
*Hipotesis Kedua: Kompetisi Birokrasi*
Hipotesis kedua melihat dinamika yang tampak sebagai konsekuensi dari kenyataan bahwa lembaga-lembaga besar dengan mandat berbeda sering kali mengalami friksi organisasi. Dalam model bureaucratic politics yang dikembangkan oleh Graham Allison dan para penerusnya, keputusan dan tindakan negara bukanlah produk dari satu kehendak tunggal, melainkan hasil dari negosiasi, tarik-menarik, dan kompromi antarlembaga. Masing-masing lembaga memiliki kepentingan untuk menjaga legitimasi, anggaran, dan ruang kewenangannya. Ketika Kejaksaan dan Polri, misalnya, menangani perkara yang saling bersinggungan, publik bisa jadi menyaksikan ketegangan yang sebenarnya lebih bersifat organisasional ketimbang politis. Dalam kerangka ini, apa yang kita lihat bukanlah desain besar, melainkan dinamika normal dari sistem pemerintahan yang terdesentralisasi secara fungsional.
*Hipotesis Ketiga: Konsolidasi Pemerintahan*
Pemerintahan baru selalu memerlukan masa penyesuaian untuk menyelaraskan birokrasi dengan prioritas politiknya. Itu hal yang wajar. Proses ini bisa mencakup restrukturisasi organisasi, rotasi pejabat, penguatan pengawasan, hingga percepatan penanganan kasus-kasus yang dinilai strategis. Jika hipotesis ini yang berlangsung, maka yang kita saksikan adalah konsolidasi administratif yang bertujuan meningkatkan efektivitas pemerintahan, bukan operasi politik untuk menyingkirkan pihak tertentu. Indikator konsolidasi semacam ini adalah adanya kebijakan resmi yang terbuka, pola perubahan kepemimpinan yang konsisten dengan aturan kepegawaian, dan penguatan koordinasi antarlembaga yang terukur.
Perlu ditekankan bahwa “konsolidasi pemerintahan” berbeda secara konseptual dengan “konsolidasi kekuasaan” yang sering diartikan secara peyoratif. Yang pertama adalah soal penguatan kapasitas negara; yang kedua biasanya merujuk pada pemusatan kontrol politik dengan mengorbankan prinsip checks and balances. Keduanya memerlukan bukti yang berbeda, dan mencampuradukkannya hanya akan mengaburkan analisis.
Baca juga: Kejagung Tetapkan Pejabat Badan Gizi Nasional Tersangka Korupsi Program Makan Bergizi Gratis
*Hipotesis Keempat: Efek Persepsi Publik*
Hipotesis terakhir mengalihkan perhatian dari apa yang dilakukan negara ke bagaimana publik mengonstruksi makna. Di era media sosial, narasi dapat terbentuk dengan sangat cepat, sering kali mendahului verifikasi. Beberapa peristiwa yang terjadi dalam waktu berdekatan dengan mudah dijahit menjadi satu cerita besar, apalagi jika melibatkan aktor-aktor penting. Pola ini bisa jadi lebih mencerminkan cara kerja opini publik ketimbang strategi politik yang nyata. Jika benar demikian, maka tugas analis bukanlah mengikuti arus narasi, melainkan mengajak publik untuk kembali pada data dan prosedur pengujian yang ketat.
*Apa yang Dapat Dibandingkan, dan Apa yang Tidak*
Dalam setiap diskusi mengenai konsolidasi negara, godaan untuk menarik analogi sejarah selalu besar. Indonesia memiliki pengalaman panjang dengan pemerintahan yang melakukan konsolidasi dengan cara-cara yang represif. Namun, menarik garis lurus dari masa lalu ke masa kini adalah praktik yang problematis secara metodologis.
Pasca-reformasi, kerangka konstitusional kita telah berubah secara fundamental. Ada pemilu yang kompetitif, ada kebebasan pers yang jauh lebih luas, ada lembaga peradilan yang lebih independen—meskipun belum sempurna—dan ada masyarakat sipil yang aktif mengawasi. Semua ini membentuk ekosistem kekuasaan yang berbeda dari era sebelumnya. Karena itu, meskipun kita bisa menggunakan sejarah sebagai cermin refleksi, kita tidak bisa menggunakannya sebagai cetak biru untuk menyimpulkan bahwa “sejarah sedang berulang”. Untuk sampai ke sana, diperlukan bukti empiris yang jauh lebih kuat daripada kemiripan permukaan.
*Perspektif Studi Intelijen: Menahan Diri dari Kesimpulan Dini*
Salah satu sumbangan terpenting dari tradisi studi intelijen adalah penekanan pada disiplin analitis. Seorang analis tidak memulai pekerjaannya dengan mencoba membuktikan bahwa satu hipotesis benar. Sebaliknya, ia justru harus menyusun beberapa hipotesis yang saling bersaing, lalu mencari bukti yang dapat melemahkan masing-masing. Hipotesis yang paling bertahan dari upaya pematahan itulah yang untuk sementara dianggap paling kuat, bukan yang paling menarik atau paling sensasional.
Metode ACH yang diperkenalkan oleh Richards Heuer di kalangan intelijen Amerika Serikat didasarkan pada kenyataan bahwa otak manusia rentan terhadap bias konfirmasi—kita cenderung mencari dan mengingat informasi yang menguatkan keyakinan kita, dan mengabaikan yang bertentangan. Dengan menerapkan ACH, kita “dipaksa” untuk memberikan perhatian yang sama terhadap semua kemungkinan. Dalam konteks dinamika yang sedang kita amati, pendekatan ini menghasilkan kesimpulan sementara yang tidak heroik: kita belum memiliki cukup bukti untuk menyingkirkan seluruh hipotesis kecuali satu.
Ini bukan kelemahan, melainkan sikap jujur secara intelektual. Bukti yang tersedia saat ini masih memungkinkan lebih dari satu penjelasan. Kejaksaan bisa jadi sedang menegakkan hukum secara profesional. Bisa jadi ada kompetisi birokrasi. Bisa jadi pemerintah sedang melakukan konsolidasi administratif. Dan bisa jadi pula persepsi publik yang membesar-besarkan hubungan yang sebenarnya tidak serapat yang diduga. Semua masih mungkin, dan analis yang bertanggung jawab tidak akan menutup kemungkinan-kemungkinan itu sebelum fakta-fakta baru muncul.
*Konsolidasi Negara, Bukan Konsolidasi Kekuasaan*
Baca juga: Ribuan Warga di Sidoarjo Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Minta Tetap Dilanjutkan
Di sini kita perlu mengklarifikasi satu konsep penting: state consolidation versus power consolidation. Konsolidasi negara adalah proses penguatan kapasitas institusi untuk menjalankan fungsi-fungsi dasarnya: memungut pajak, menegakkan hukum, menyediakan layanan publik, dan menjaga ketertiban. Ini adalah proses yang dilalui banyak negara demokrasi dan otoriter sekalipun. Indikatornya administratif dan teknokratis: efektivitas birokrasi, konsistensi penegakan hukum, dan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, konsolidasi kekuasaan berfokus pada penguasaan politik: mengurangi oposisi, melemahkan institusi pengawas, dan memusatkan kontrol di tangan eksekutif. Keduanya bisa berjalan beriringan, tetapi tidak identik. Pemerintahan yang efektif belum tentu otoriter, dan pemerintahan yang otoriter tidak selalu efektif.
Bila kita melihat peningkatan aktivitas penegakan hukum di awal pemerintahan Prabowo, bisa jadi itu adalah indikasi konsolidasi negara yang positif—upaya untuk memperkuat akuntabilitas dan memastikan bahwa birokrasi bekerja untuk agenda pembangunan. Namun, tanpa data yang memadai, kita tidak bisa menolak kemungkinan bahwa ada elemen-elemen konsolidasi kekuasaan di dalamnya. Yang jelas, kita belum bisa menyimpulkan bahwa tengah berlangsung “pembersihan” yang sistematis dan terencana.
*Implikasi bagi Kesehatan Demokrasi*
Apa pun hipotesis yang kelak paling didukung oleh bukti, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik sekarang. Pertama, koordinasi antarlembaga penegak hukum dan keamanan harus diperkuat, bukan untuk menciptakan monolit kekuasaan, melainkan untuk mencegah kompetisi yang tidak sehat yang dapat menurunkan efektivitas negara. Kedua, transparansi adalah kunci. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai dasar hukum dan prosedur dari setiap langkah penegakan hukum yang berprofil tinggi. Komunikasi publik yang baik bukan hanya soal kehumasan, melainkan juga soal membangun kepercayaan warga terhadap institusi.
Ketiga, kita harus terus memperkuat mekanisme pengawasan, baik dari internal lembaga, peradilan, maupun masyarakat sipil. Mekanisme inilah yang menjadi pagar demokrasi agar konsolidasi pemerintahan tidak meluncur menjadi konsolidasi kekuasaan yang tidak terkendali. Di sinilah peran media, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil menjadi vital: mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis, menguji klaim-klaim resmi, dan menyajikan analisis berbasis bukti.
*Penutup: Menjaga Ruang untuk Ketidakpastian*
Politik selalu mengundang tafsir, dan di situlah letak sebagian daya tariknya. Namun, tafsir yang bertanggung jawab adalah tafsir yang menyadari batas-batas pengetahuannya. Ia tidak berusaha menutupi ketidakpastian dengan narasi yang bombastis, melainkan mengakui bahwa beberapa pertanyaan belum bisa dijawab dengan tuntas.
Rangkaian peristiwa yang melibatkan Kejaksaan, Polri, dan TNI di awal pemerintahan Prabowo Subianto adalah fenomena yang memerlukan pengamatan berkelanjutan. Kita sedang membaca sebuah cerita yang belum selesai. Dalam situasi seperti ini, yang paling berbahaya adalah terburu-buru menulis bab terakhir, padahal alur sebenarnya masih bergerak. Lebih dari itu, kita punya tanggung jawab untuk tidak memperlakukan dugaan sebagai vonis. Sebab dalam negara demokrasi, penghormatan terhadap fakta dan prosedur adalah benteng terakhir melawan tirani opini yang tak terkendali.
Mari kita terus mengamati, menguji, dan berpikir jernih. Bukan karena kita tidak boleh punya kecurigaan, melainkan karena kecurigaan itu sendiri harus tunduk pada disiplin pembuktian. Pada akhirnya, kualitas demokrasi kita sangat ditentukan oleh sejauh mana kita mampu membedakan antara apa yang kita inginkan untuk percaya dan apa yang memang benar-benar terjadi. (*)
Editor : Redaksi