Bondowoso, JatimUPdate.id, – Janji Bupati Bondowoso KH. Abdul Hamid Wahid untuk mendekatkan penempatan aparatur sipil negara (ASN) dengan domisili tempat tinggal mulai diwujudkan.
Hal itu ditandai dengan dilantiknya 126 kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Pendopo Raden Bagus Assra Bondowoso, Kamis (13/8/2026).
Baca juga: Tiga Murid SD/MI Bondowoso Ukir Prestasi OSN 2026, Siap Bawa Nama Jatim ke Tingkat Nasional
Penempatan para kepala sekolah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kedekatan lokasi tugas dengan domisili, kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, serta ketentuan administrasi kepegawaian.
Kebijakan ini menjadi bagian dari penataan dan regenerasi kepala sekolah di Bondowoso yang sebelumnya menghadapi kebutuhan cukup tinggi di berbagai jenjang pendidikan.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Bondowoso telah melakukan sejumlah tahapan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mulai dari seleksi substansi Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) hingga pendidikan dan pelatihan penyiapan jabatan kepala sekolah (PJKS).
Kini, proses tersebut berlanjut pada penataan dan pengisian jabatan kepala sekolah melalui pelantikan 126 pejabat.
Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan, pelantikan, mutasi, dan promosi tersebut bukan sekadar seremoni administratif. Menurutnya, jabatan kepala sekolah merupakan amanah strategis yang memiliki peran besar dalam menentukan arah peningkatan mutu pendidikan.
“Pelantikan, mutasi, dan promosi yang dilaksanakan pada pagi hari ini bukan sekadar rotasi administratif atau seremoni formalitas semata. Ini adalah bentuk kepercayaan, penyegaran organisasi, serta amanah besar yang dititipkan oleh pemerintah dan masyarakat kepada Bapak dan Ibu sekalian,” tegasnya.
Bupati meminta kepala sekolah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga tampil sebagai pemimpin pembelajaran, inovator, sekaligus penggerak transformasi mutu pendidikan di sekolah masing-masing.
Penempatan Dekat Domisili Tak Bisa Sembarangan
Meski kebijakan mendekatkan lokasi tugas dengan tempat tinggal menjadi perhatian, Bupati menegaskan bahwa penempatan ASN tidak bisa dilakukan secara sederhana.
Ada sejumlah tahapan administrasi yang harus dilalui sebelum seorang kepala sekolah dapat ditempatkan maupun dimutasi.
Proses pengusulan diawali dengan pengisian dokumen melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Selanjutnya, dilakukan pengusulan mutasi dan pengangkatan calon kepala sekolah melalui sistem yang telah ditetapkan pemerintah.
Usulan tersebut kemudian melalui proses verifikasi administrasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga diterbitkan persetujuan teknis (pertek).
Untuk pelantikan kali ini, tercatat 16 persetujuan teknis telah diterbitkan.
Baca juga: 227 Kepala Sekolah SD-SMP Negeri Sidoarjo Dikukuhkan
Setelah itu, proses dilanjutkan melalui sistem i-Mut BKPSDM untuk pemutakhiran, pemeriksaan, dan verifikasi data kepegawaian serta kesesuaian persyaratan.
Karena itu, penempatan kepala sekolah tidak hanya mempertimbangkan jarak antara tempat tugas dengan domisili. Faktor kebutuhan sekolah, kualifikasi, kompetensi, rekam jejak, serta persyaratan administrasi kepegawaian juga menjadi bagian dari pertimbangan.
Bupati menyadari tidak semua ASN dapat ditempatkan di lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya.
Terlebih, banyak guru maupun kepala sekolah yang berdomisili di wilayah perkotaan, sementara kebutuhan dan formasi sekolah di kawasan tersebut telah terpenuhi.
Kepala Sekolah Diminta Buktikan dengan Kinerja
Di hadapan para kepala sekolah yang baru dilantik, Bupati memberikan sejumlah penekanan agar kepercayaan yang diberikan pemerintah benar-benar diwujudkan melalui kinerja.
Pertama, kepala sekolah diminta menjadi pemimpin pembelajaran sekaligus pengawal mutu pendidikan. Mereka harus mendorong guru untuk terus berinovasi, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta berorientasi pada perkembangan peserta didik.
Kedua, sekolah harus menjadi ruang yang aman, inklusif, dan berkarakter. Kepala sekolah diminta mencegah perundungan, kekerasan fisik maupun verbal, serta diskriminasi di lingkungan sekolah.
Baca juga: Perdana Digelar, Lomba Mancing Antar-OPD Bondowoso Bidik Potensi Ekonomi Rekreasi Perikanan
Ketiga, integritas dalam pengelolaan lembaga menjadi perhatian serius. Penggunaan anggaran sekolah, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keempat, kepala sekolah diminta memperkuat kolaborasi dengan komite sekolah, orang tua siswa, pemerintah desa atau kelurahan, dunia usaha, serta tokoh masyarakat.
“Bagi yang mengalami mutasi, jadikan tempat tugas yang baru sebagai ladang pengabdian dan penyegaran ide-ide baru. Bagi yang menerima promosi, buktikan bahwa kepercayaan yang diberikan dijawab dengan prestasi kerja yang nyata,” pesan Bupati.
Bupati juga mengingatkan bahwa pengangkatan kepala sekolah tetap harus memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala sekolah.
Pelantikan 126 kepala sekolah ini menjadi babak baru dalam penataan kepemimpinan satuan pendidikan di Bondowoso.
Setelah sebelumnya persoalan regenerasi dan kekurangan kepala sekolah menjadi perhatian, kini tantangannya adalah memastikan para kepala sekolah yang telah menerima amanah mampu menghadirkan perubahan nyata di sekolah masing-masing.
Dengan penempatan yang diupayakan lebih dekat dengan domisili, pemerintah berharap para kepala sekolah dapat menjalankan tugas secara lebih efektif. Namun, kedekatan tempat tugas pada akhirnya harus dibuktikan dengan peningkatan kinerja, tata kelola sekolah, dan mutu pendidikan bagi masyarakat Bondowoso. (ries/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat