Jember, JatimUpdate.id- Krisis BBM, hingga menyebabkan antrian panjang di beberapa SPBU, kembali melanda sebagian besar wilayah Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Jember.
Untuk menanggulangi permasalahan ini, melalui pernyataan resminya, Bupati Jember Muhammad Fawait, menegaskan pemberlakuan Work From Home (WFH), khususnya bagi ASN, pada hari Jum'at (16/10/2026) dan Senin (19/10/2026).
"WFH ini kami lakukan untuk membantu mengurai terjadinya antrian panjang di beberapa SPBU," kata Gus Fawait, sapaan akrab Bupati Jember.
Langkah ini, menurut Gus Fawait tentu tidak akan menyulitkan ASN, karena ASN sudah terbiasa menjalankan kebijakan WFH.
"Sehingga dapat membantu Pertamina dalam mengurai kejadian ini," katanya.
Gus Fawait tidak hanya memberlakukan kebijakan WFH, namun juga mengambil langkah koordinasi bersama Pertamina.
Tanggapan Pengamat:
Menurut pengamat publik, Sundari Rianto SH, Kebijakan Work From Home (WFH) saat krisis BBM bukanlah solusi tunggal yang dapat menyelesaikan masalah secara menyeluruh, melainkan langkah darurat sementara untuk mengurangi tekanan konsumsi energi.
"Kebijakan ini hanya akan mengurangi Konsumsi. WFH (seperti kebijakan 1 hari dalam sepekan bagi ASN) dapat memotong mobilitas komuter dan menurunkan pemakaian BBM bersubsidi (Pertalite dan Solar)," katanya.
Baca juga: Bupati Jember Buka Hari Santri Nasional 2026: Santri Berhak Memimpin
Meski, kebijakan WFH, kata Sundari dapat berpotensi menghemat Anggaran Pemerintah, dari sisi kompensasi APBN dan anggaran operasional kantor.
"Namun dampaknya bersifat parsial, meski dampak terhadap total konsumsi minyak nasional relatif kecil, jika berdiri sendiri," katanya.
Kekurangan dan Risiko WFH:
Kebijakan WFH, kata Sundari memiliki efek bumerang nobilitas. WFH tidak otomatis mengurangi mobilitas, pekerja kadang berpindah tempat (work from anywhere) atau bepergian saat akhir pekan panjang.
"Jadinya bukan mengatasi masalah, melainkan hanya pengalihan isu saja," ujarnya.
Baca juga: Bupati Jember Luncurkan 38 Mobil Si Cinta, Optimalkan Layanan Kesehatan Masyarakat
WFH malah akan memicu pembatasan mobilitas fisik, yang berpotensi menekan pendapatan sektor transportasi, ritel, UMKM, serta kuliner yang bergantung pada keramaian harian.
"Yang terjadi justru, menurunnya pendapatan masyarakat, terutama di sektor riil," katanya.
Penerapan WFH, juga tidak dapat diterapkan pada layanan publik, kesehatan, energi, keamanan.
Apa Solusi yang Dibutuhkan?
Untuk itu, kata Sundari, kebijakan WFH perlu digabung dengan langkah lain agar lebih optimal, diantaranya:
- Pengetatan dan transparansi distribusi BBM bersubsidi.
- Subsidi atau insentif untuk transportasi publik.
- Akselerasi kendaraan listrik (EV) dan diversifikasi energi. (#)
Editor : Redaksi