Mundurnya tiga pucuk pimpinan PSI dari struktur partai sambil tetap mendekap kursi Kabinet Merah Putih memperlihatkan pragmatisme penyelamatan diri di tengah badai hukum yang mengepung simpul kekuasaan lama. Di hadapan rapor kinerja yang merah, akrobat politik ini kian membunuh rasa hormat masyarakat.
Penulis Pengamat Politik Dr. Wira Yudha Alam, M.IP., M.SM., Direktur Eksekutif Magna Strategic Institute | November 2026
Baca juga: Ipuk Bantah PDIP Surabaya Dilanda Konflik Usai Purwadi Merapat ke PSI
JatimUPdate.id - Panggung politik Jakarta kembali menyuguhkan sebuah komedi gelap tentang arti kesetiaan pada pekan kedua November 2026 ini. Hanya dalam rentang waktu tak sampai dua puluh empat jam, tiga pucuk pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tengah duduk di kursi Kabinet Merah Putih—Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka—secara serentak mengumumkan pengunduran diri mereka dari struktur maupun keanggotaan partai. Namun, ada satu atribut mencolok yang sama sekali tidak ikut mereka tanggalkan, yakni kursi jabatan beserta seluruh fasilitas protokoler di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalih yang dilemparkan ke ruang publik terdengar sangat mulia sekaligus seragam. Mereka berujar ingin fokus bekerja penuh waktu membantu kepala negara menuntaskan program-program kerakyatan. Bahkan, pengurus pusat partai berlambang gajah yang baru saja ditinggalkan oleh para petingginya itu berusaha menutup rasa gugup dengan menyebut ketiga pejabat tersebut sebagai hibah dari partai untuk negara.
Akan tetapi, membaca langkah mundur ketiga pejabat ini secara terpisah dari badai politik yang sedang menghantam poros kekuasaan lama tentu merupakan sebuah kenaifan. Di tengah rapor kinerja kementerian yang jauh dari kata memuaskan, manuver melompat dari kapal partai tepat ketika sang patron utama sedang terkepung berbagai persoalan hukum justru memantik gelombang sinisme yang luas.
Alih-alih menuai simpati, langkah pragmatis untuk mengamankan diri ini semakin menelanjangi rapuhnya kredibilitas mereka sebagai pejabat publik dan membunuh sisa-sisa empati di hati masyarakat.
Kepungan terhadap Simpul Lama dan Insting Menyelamatkan Diri
Mengapa Raja Juli Antoni, Giring, dan Isyana memilih menanggalkan jaket kepartaian mereka tepat pada hari-hari ini? Jawabannya terletak pada perubahan drastis suhu politik Jakarta dalam dua pekan terakhir, di mana hampir seluruh simpul kekuatan yang berafiliasi dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo seakan-akan sedang berada dalam kepungan badai hukum dan tekanan kekuasaan yang sistematis.
Rentetan krisis itu bergerak saling susul secara beruntun. Di jalur yudikatif, Jokowi sendiri harus turun gunung menghadiri persidangan hingga larut malam untuk menghadapi gugatan keabsahan ijazahnya yang terus diputar ulang di meja hijau. Di saat yang hampir bersamaan, posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga tak henti-hentinya digoyang oleh rentetan gugatan administrasi kenegaraan serta sorotan tajam atas rekam jejak masa lalunya yang kembali dibuka ke permukaan.
Pukulan paling telak terhadap jaringan pelindung ini terjadi ketika Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP)—sosok yang notabene diangkat dan dibesarkan menjadi Kepala Polri oleh Jokowi, bahkan sempat ditempatkan di kursi Kepala Staf Kepresidenan—justru dicokok atas dugaan skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Tumbangnya LSP menjadi titik balik yang mengubah seluruh peta kekuatan. Selama bertahun-tahun, figur LSP di pucuk komando kepolisian dipersepsikan sebagai perisai utama yang menjaga keamanan politik dan hukum bagi jejaring kekuasaan Solo. Ketika perisai itu runtuh oleh tuduhan spionase tingkat tinggi, seluruh elit politik di Jakarta langsung menangkap pesan yang sangat gamblang bahwa sedang berjalan sebuah agenda besar untuk melucuti, memotong, dan mengerdilkan pengaruh politik Jokowi beserta seluruh kelompoknya dari pusat kekuasaan negara.
Dalam situasi pengepungan struktural seperti inilah, PSI yang kini dipimpin oleh putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, berubah status dari yang semula merupakan tiket emas menuju istana menjadi beban politik yang berbahaya. Berada di dalam kabinet Prabowo sambil terus menyandang atribut partai milik keluarga Solo di tengah memanasnya friksi antara Solo dan Hambalang sama saja dengan meletakkan leher di bawah pisau perombakan kabinet.
Maka, sebelum gelombang pembersihan dan tekanan kekuasaan itu menyapu kursi kementerian mereka, ketiga tokoh PSI ini memilih jalan pintas paling klasik dalam buku pedoman politisi oportunis. Mereka memotong tali afiliasi dengan rumah politik yang sedang terbakar, mencuci tangan dari beban dinasti yang dulu mereka puja habis-habisan, lalu bergegas menyatakan kesetiaan tunggal kepada pemegang komando yang baru demi menyelamatkan diri.
Rapor Merah di Lapangan dan Defisit Legitimasi Teknokratis
Manuver penyelamatan diri di tengah kepungan terhadap kubu Jokowi ini terasa semakin memuakkan bagi masyarakat karena tidak dibarengi dengan prestasi kerja yang membanggakan. Dalam teori administrasi publik dan ilmu pemerintahan, seorang menteri yang berasal dari partai non-parlemen hanya dapat memperoleh legitimasi kinerja apabila ia sanggup membuktikan kapasitas teknokratis yang unggul di sektor yang dipimpinnya.
Baca juga: Armuji Belum Tahu Purwadi Loncat Pagar ke PSI, Pakar Sebut Bisa Jadi Modal Hadapi PDIP
Kenyataannya, data dan potret di lapangan justru memperlihatkan kondisi sebaliknya. Di sektor kehutanan yang dipimpin oleh Raja Juli Antoni, masyarakat sipil dan konsorsium pemantau lingkungan masih terus mencatat tingginya angka konflik tenurial serta lambannya penertiban konsesi hutan yang merampas ruang hidup masyarakat adat.
Sepanjang tahun berjalan hingga pengujung 2026, ratusan ribu hektare tutupan hutan alam masih berada di bawah ancaman ekspansi industri ekstraktif yang minim pengawasan ekologis. Selama menjabat, publik justru lebih sering menyaksikan sang menteri tampil sebagai perisai politik yang sibuk melakukan pembelaan terhadap keluarga mantan presiden ketimbang hadir sebagai teknokrat yang menyelesaikan karut-marut deforestasi.
Setali tiga uang, di kursi Wakil Menteri Kebudayaan maupun Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, masyarakat luas pun kesulitan menemukan jejak terobosan kebijakan yang menyentuh langsung persoalan warga. Di tengah himpitan struktural yang mencekik keluarga Indonesia—mulai dari melambatnya penurunan angka tengkes atau stunting yang masih tertahan di kisaran sembilan belas hingga dua puluh persen di berbagai kantong kemiskinan daerah, merosotnya daya beli rumah tangga kelas menengah, hingga minimnya jaring pengaman bagi pelaku seni tradisional—kehadiran para politisi ini di kabinet sejak awal memang lebih kental bernuansa bagi-bagi kue kompromi koalisi ketimbang penempatan berbasis meritokrasi.
Dalam berbagai jajak pendapat evaluasi kinerja kabinet sepanjang tahun 2026, pos-pos yang diisi oleh para figur ini secara konsisten menghuni papan bawah dalam indeks kepuasan publik. Ketika pejabat yang kinerjanya dinilai buruk oleh masyarakat tiba-tiba melakukan akrobat politik menanggalkan baju partainya dengan dalih ingin fokus bekerja untuk rakyat, publik yang waras tentu tahu bahwa yang sedang mereka fokuskan bukanlah nasib rakyat, melainkan keselamatan jabatan mereka sendiri.
Syahwat Pencari Jabatan dan Pengkhianatan Etika Tanggung Jawab
Jika dibedah menggunakan pisau analisis ilmu politik, fenomena mundurnya kader dari partai pengusung namun tetap mendekap erat jabatan menteri adalah bentuk paling ekstrem dari apa yang disebut oleh ilmuwan politik Kaare Strøm pada 1990 sebagai perilaku pencari jabatan murni atau pure office-seeking behavior. Dalam teorinya mengenai perilaku elit dan kepartaian, Strøm membedakan secara tegas antara politisi yang berorientasi pada perjuangan kebijakan dengan politisi yang menjadikan kursi eksekutif beserta rente fasilitas di dalamnya sebagai tujuan akhir.
Dalam etika demokrasi representatif, seseorang diangkat menjadi menteri atau wakil menteri dari jalur politik karena ia membawa mandat institusional dari partai tempat ia bernaung. Ketika kapal partai tersebut oleng dihantam badai politik—menyusul melemahnya posisi Jokowi, tertekannya Gibran, dan tumbangnya jaringan keamanan LSP—seorang politisi yang memiliki integritas moral hanya memiliki dua pilihan terhormat, yakni tetap bertahan di dalam kapal partai untuk membela kehormatan kolektif mereka di luar pemerintahan, atau mundur sekaligus dari kursi kabinet karena kontrak politik kepartaiannya telah berakhir.
Memilih jalan ketiga dengan cara melompat keluar dari sekoci partai saat sang patron sedang terdesak, namun tetap duduk manis menikmati fasilitas menteri di kubu penguasa, merupakan pengkhianatan terhadap etika tanggung jawab atau ethic of responsibility sebagaimana dirumuskan oleh sosiolog Max Weber. Mereka ingin menikmati manisnya madu kekuasaan saat jaringan Solo sedang berjaya, namun menolak ikut menanggung pahitnya racun politik saat jaringan tersebut sedang dikerdilkan.
Baca juga: Purwadi Terindikasi Loncat ke PSI, Pakar: PDIP Surabaya Bisa Kehilangan Kekuatan Strategis
Hilangnya Empati Sosial dan Bangkrutnya Kredibilitas Pejabat Publik
Konsekuensi paling merusak dari tontonan penyelamatan diri ini adalah hancurnya sisa-sisa empati publik terhadap kelas politisi dan pejabat negara. Dalam kajian psikologi politik dan komunikasi publik, rasa hormat serta empati masyarakat terhadap pemimpin bertumpu pada dua tiang utama yang meliputi konsistensi moral dan kesediaan berkorban di masa sulit.
Publik memiliki ingatan yang panjang. Masyarakat belum lupa bagaimana beberapa tahun silam para tokoh PSI ini memosisikan diri sebagai anak-anak muda idealis yang kritis, sebelum kemudian berbalik arah menjadi pemuja paling militan terhadap segala kebijakan dan langkah politik keluarga Jokowi demi mendapatkan tiket masuk ke lingkar kekuasaan. Kini, ketika angin kekuasaan berbalik arah dan sang patron yang dulu mereka bela mati-matian sedang berada di titik nadir karena kepungan kasus hukum dan politik, mereka justru menjadi orang-orang pertama yang melepas atribut partai demi mengamankan kursi masing-masing.
Di mata jutaan warga yang hari ini sedang berjibaku menghadapi mahalnya harga pangan, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan himpitan ekonomi, akrobat politik semacam ini memicu rasa muak yang mendalam. Bagaimana mungkin masyarakat diminta menaruh empati dan rasa percaya kepada pejabat publik yang bahkan terhadap rumah politik dan mentor yang telah membesarkan mereka saja tidak memiliki kesetiaan saat badai datang?
Krisis kredibilitas ini juga merembet langsung ke dalam tubuh birokrasi kementerian yang mereka pimpin. Ribuan aparatur sipil negara yang bekerja di bawah komando mereka kini melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pucuk pimpinan kementeriannya bukanlah sosok teknokrat berkinerja tinggi, bukan pula politisi berprinsip teguh, melainkan sekadar penyintas kekuasaan yang siap berganti kulit kapan saja demi mempertahankan jabatan.
Eksodus serentak para elit PSI dari partainya di tengah mengerasnya tekanan terhadap Jokowi, Gibran, dan jaringan LSP pada akhirnya menjadi cermin telanjang dari betapa transaksionalnya budaya politik kita hari ini. Ikatan politik yang dibangun di atas fondasi bagi-bagi jabatan dan patronase terbukti sangat rapuh karena ia hanya tampak gagah saat matahari kekuasaan sedang bersinar terik, namun langsung bubar jalan begitu mendung persoalan hukum mulai menyelimuti sang pelindung. Tanpa kinerja lapangan yang memuaskan, tanpa keberanian moral untuk berdiri bersama partainya di saat sulit, dan tanpa rasa malu ketika melompat menyelamatkan diri, sekeras apa pun mereka berdalih sedang mengabdi kepada negara, di mata rakyat kredibilitas mereka sebagai pejabat publik telah lama bangkrut. (*)
Editor : Redaksi