Oleh: Hadipras
JatimUPdate.id - Dalam diskursus ketatanegaraan, kita sering terjebak dalam perdebatan permukaan: hiruk-pikuk prosedur, manuver partai, hingga retorika rekonsiliasi yang disajikan di meja-meja kekuasaan. Padahal, jika ditarik ke garis edar yang lebih jujur, sebuah pilihan politik atau keputusan besar membawa muatan konsekuensi kausal yang melekat sejak hari ia dilahirkan. Konsekuensi itu bukanlah kecelakaan sejarah; ia adalah takdir yang lahir dari benihnya sendiri.
Baca juga: Pengurus Partai Gelora Kabupaten Probolinggo Dibentuk
Jejak Mens Rea dan Patahan Geologis Politik
Setiap keputusan besar—terutama yang dibangun di atas rekayasa prosedural atau paksaan administratif—memiliki apa yang kita sebut sebagai mens rea: niat awal atau motif batin yang melatari kelahirannya. Ketika sebuah rezim atau koalisi kekuasaan dibentuk bukan di atas fondasi nilai yang lurus, melainkan di atas kompromi pragmatis dan utak-atik aturan main, maka sistem tersebut tidak sedang berdiri di atas tanah yang padat. Ia berdiri di atas patahan geologis politik.
Di sinilah hukum sebab-akibat bekerja tanpa belas kasihan. Perjalanan kekuasaan yang cacat sejak niat awalnya tidak akan berjalan linear. Di tengah atau di ujung jalan, variabel-variabel liar yang tak terduga—mulai dari pembocoran informasi rahasia, pengkhianatan di lingkaran dalam, hingga keretakan faksi—akan meledak dengan sendirinya. Negara menjadi complicated, bukan karena takdir alam yang kejam, tetapi karena para penguasa sibuk memadamkan api dari fondasi yang mereka retakkan sendiri.
Hukum Besi Oligarki dan Ilusi "Koreksi Total"
Misi filosofis demokrasi selalu menjanjikan satu hal: koreksi total. Rakyat dan kaum intelektual—seperti gelombang protes moral dari para guru besar—kerenanya kerap turun tangan, berharap sistem bisa dibersihkan dan dikembalikan pada relnya. Namun, koreksi total sering kali berbenturan dengan kenyataan pahit sosiologi kekuasaan: Hukum Besi Oligarki.
Baca juga: KPU Jatim Koordinasikan Persiapan Penyampaian Dana Kampanye, Kampanye Rapat Umum Serta Iklan
Sejarah membuktikan bahwa politik, dalam esensinya yang paling telanjang, adalah pertarungan kehendak untuk saling menguasai. Betapapun indahnya slogan koreksi yang didengungkan, siklusnya sering kali berputar di tempat yang sama. Sekelompok elite jatuh, digantikan oleh kelompok elite lain yang menancapkan hegemoni baru. Rakyat kebanyakan tetap diposisikan sebagai penonton, atau lebih buruk lagi, sebagai objek yang dikuasai.
Slogan Kesejahteraan sebagai Penipu Agung
Maka, di sinilah letak ironi terbesar dari panggung politik modern. Kata-kata seperti "kesejahteraan rakyat," "keadilan sosial," dan "demokrasi untuk kemakmuran" terus diproduksi setiap hari. Ia menjelma menjadi penipu agung yang dibungkus rapi dalam retorika manis.
Baca juga: Resmi Ditutup, Total 15 Bacalon Anggota DPD Mendaftar dan 18 Parpol Mengajukan Bacalon Anggota DPRD
Slogan-slogan tersebut digunakan bukan untuk mengangkat harkat hidup orang banyak, melainkan untuk melegitimasi akumulasi kekayaan dan kekuasaan segelintir orang. Di balik panggung pidato yang megah, ketimpangan struktural terus melebar, dan ruang-ruang kritis disempitkan secara sistematis.
Epilog: Memelihara Kesadaran Kritis
Jika siklus kekuasaan selalu berujung pada pertarungan dominasi dan slogan kesejahteraan hanyalah topeng penipu, apakah kita harus menyerah pada keadaan?
Jawabannya tentu tidak. Justru karena sistemik dan menipunya struktur kekuasaan saat ini, kesadaran kritis—seperti suara-suara sunyi yang menolak tunduk pada narasi resmi—harus terus dipelihara.
Sebab, perlawanan terbesar terhadap ilusi kekuasaan bukanlah dengan ikut bermain di dalam sistem yang busuk, melainkan dengan menolak lupa bahwa sebuah pilihan politik selalu membawa konsekuensi, dan kekuasaan yang dibangun di atas kelicikan pada akhirnya akan meruntuhkan dirinya sendiri.
Editor : Redaksi