Surabaya,JatimUPdate.id - Komisi B DPRD Surabaya kembali menggelar rapat dengar pendapat atau RDP terkait pembayaran pengembalian investasi proyek pembakaran sampah di kawasan Keputih, Rabu (11/11).
Kuasa hukum PT Unicomindo Perdana, Robert Simangunsong, mendesak hasil putusan pengadilan yang sudah ingkrah sedianya dipatuhi oleh Pemkot Surabaya.
Baca juga: APBD Surabaya 2027 Disahkan Rp12,9 Triliun, Pinjaman Daerah Tembus Rp1,3 Triliun
"Kita berharap putusan pengadilan yang sudah ingkrah ini dilaksanakan," kata Robert, usai RDP.
Robert memaparkan, pihaknya memberikan kesempatan bagi pemkot menyelesaikan sisa pembayaran dengan cara menyicil.
Cara ini, tambah Robert untuk memudahkan Pemkot melunasi kewajibannya kepada kliennya.
Sebab beber dia, jumlah yang harus dibayarkan Pemkot jumlahnya tidaklah sedikit.
Baca juga: Fathoni Penyampaian Pendapat di Muka Umum Anak Kandung Reformasi
"Kita bersepakat dengan Pak Dewan akan disampaikan ke Wali Kota dan kita juga siap dibayar dua kali karena ini kan besar, mengingat keuangan Pemkot yang sekarang ini agak sulit, ya kita siap dibayar dua kali," urai Robert.
Kendati begitu Robert menekankan Pemkot tidak menganggap enteng perkara ini.
Pasalnya tegas Robert pihaknya akan membawa kasus ke Komisi III DPR RI.
Baca juga: Jangan Lagi Rakyat Kecil Menjadi Korban Pertarungan Elite
"Namun kalau ini tidak dibayar, kita akan angkat masalah ini, dan kita akan mengadu ke Komisi 3 DPR RI," sergah Robert
Robert memaparkam sisa tunggakan yang belum dibayar totoalnya sebesar Rp104 M.
"Totalnya itu Rp104 miliar yang belum dibayar dari Pemkot ya," demikian Robert Simangunsong. (Roy/Yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat