Surabaya,JatimUPdate.id -Prodi Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa) bersama Sindikasi Pemilu dan Demokrasi serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Menata Ulang Arsitektur Sistem Pemilu: Menguji Inklusivitas Desain Pemilu Indonesia", di Aula Ali Sofwan Fisipol, Rabu (18/11).
Diskusi mengupas desain sistem pemilu Indonesia dapat mengakomodasi keberagaman masyarakat, termasuk memastikan aspirasi masyarakat adat terwakili dalam lembaga politik.
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Yayan Hidayat, menganggap pemahaman terhadap masyarakat adat merupakan titik awal dalam merumuskan demokrasi yang inklusif.
"Masyarakat adat memiliki karakteristik yang tidak bisa disamakan dengan kelompok masyarakat pada umumnya," kata dia.
Ia menjelaskan, masyarakat adat memiliki sejarah dan asal-usul, keterikatan wilayah tertentu secara turun-temurun.
Pun hukum adat yang berlaku secara kolektif.
"Masyarakat adat memiliki kelembagaan pemerintahan adat yang menjalankan fungsi pengambilan keputusan," jelas dia.
Kelembagaan adat, kata Yayan, bukan hanya organisasi adat yang dibentuk untuk kebutuhan tertentu.
Namun sistem pemerintahan yang hidup dan bekerja di tengah masyarakat adat.
Selain itu, masyarakat adat memiliki hak kolektif yang melekat dan dijalankan secara independen di wilayah adatnya.
Hak tersebut lanjut Yayan, merupakan pembeda sebab keputusan terkait kepentingan dan masa depan masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari mekanisme kolektif.
“Setiap pengambilan keputusan, setiap hak dalam menentukan nasib sendiri itu diputuskan secara kolektif,” ujarnya.
Kaprodi Ilmu Politik Unesa, Mochamad Arif Affandi, menyoroti persoalan keterwakilan kelompok masyarakat dalam sistem demokrasi, utamanya aspirasi masyarakat adat dapat diterjemahkan menjadi representasi politik di lembaga legislatif.
"Desain pemilu perlu diuji apakah suara berbagai kelompok masyarakat dapat dikonversi menjadi kursi perwakilan," tutur dia.
Arif juga mengulas konsep demokrasi dalam masyarakat plural (plural society) melalui model konsosiasional.
Arif menganggap model ini relevan untuk negara dengan keberagaman sosial dan politik seperti Indonesia.
Sebab kata Arif memungkinkan kelompok-kelompok masyarakat memperoleh ruang berbagi kekuasaan melalui mekanisme pemilu dan keterwakilan.
Di sisi lain, demokrasi dalam masyarakat yang terbelah (divided society) juga menjadi perhatian.
Menurutnya, keberagaman suku, bahasa, budaya, hingga wilayah kepulauan di Indonesia.
"Ini perlu dikelola agar demokrasi tidak justru memperbesar potensi keterbelahan sosial dan politik," tegasnya.
Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, M. Adnan Magjribbi, mengatakan sistem pemilu proporsional dipilih Indonesia untuk mengakomodasi keberagaman masyarakat melalui lembaga perwakilan.
Namun, tingkat keterwakilan tersebut sangat bergantung pada sejumlah elemen teknis dalam sistem pemilu.
"Mulai dari penggunaan sistem proporsional terbuka atau tertutup, besaran daerah pemilihan, hingga penerapan ambang batas parlemen," papar dia.
Adnan menjelaskan, sistem pemilu pada dasarnya merupakan mekanisme mengonversi suara pemilih menjadi kursi.
Ia menambahkan dalam sistem proporsional, peluang kelompok masyarakat yang jumlah suaranya lebih kecil untuk mendapatkan keterwakilan tetap terbuka.
Menurutnya hka ini berbeda dengan sistem yang memungkinkan pemenang mengambil seluruh kursi di suatu daerah pemilihan.
Kendati begitu, ia menilai desain teknis yang tidak disusun secara cermat dapat mengurangi tingkat proporsionalitas.
Pun menyebabkan suara pemilih tidak terkonversi menjadi kursi perwakilan.
“Di Pemilu 2024 itu ada sekitar 17,3 juta suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi,” ungkapnya.
Angka tersebut, menurut Adnan, salah satu persoalan yang harus diperhatikan menata ulang sistem pemilu.
Sehingga prinsip proporsionalitas tidak berhenti pada desain di atas kertas, tetapi tercermin dalam hasil keterwakilan politik.
"Pembenahan sistem pemilu tidak hanya menyangkut pilihan teknis, tetapi juga bagaimana memastikan kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik, kepentingan, dan basis sosial berbeda tetap memperoleh ruang dalam demokrasi Indonesia," pungkasnya. (Roy/Yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat