Sekjen Golkar: Negara Berutang Pendidikan kepada Muhammadiyah, Muhammadiyah Diminta Beri Masukan RUU Sisdiknas
Jakarta, JatimUpdate.id – Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji menegaskan negara berutang kepada Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Menurut dia, negara tidak bisa mengurus pendidikan sendirian sehingga partisipasi Muhammadiyah dan publik sangat penting.
Sarmuji menyampaikan hal itu saat Fraksi Partai Golkar DPR RI menerima audiensi Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (FR PTMA) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Pertemuan itu membahas sejumlah isu, antara lain revisi UU Pemilu dan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
"Negara berutang kepada Muhammadiyah terutama dalam hal pendidikan, di mana sumbangsih Muhammadiyah terhadap bidang pendidikan yang tidak bisa semuanya diurusi oleh negara, sehingga perlu adanya partisipasi publik," kata Sarmuji dalam siaran pers.
Sarmuji yang juga Ketua Fraksi Golkar DPR RI menilai Muhammadiyah memiliki kepentingan langsung terhadap pembahasan RUU Sisdiknas. Pasalnya, Muhammadiyah memiliki banyak perguruan tinggi dan sekolah yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.
"Kami berharap agar Muhammadiyah juga bisa berkontribusi dalam penyusunan RUU Sisdiknas," ujar Sarmuji.
Sarmuji lalu bercerita tentang pengalamannya saat mengunjungi Papua Barat. Ia mengaku takjub karena menemukan SMA Muhammadiyah di daerah dengan penduduk muslim minoritas.
"Bahkan kita tahu di daerah-daerah yang tidak ada muslimnya (minoritas muslim), ada lembaga pendidikan Muhammadiyah. Saya pernah mengunjungi wilayah Papua Barat, terutama Bintuni, tahun 2005. Saya harus melakukan delapan jam perjalanan darat. Namun yang membuat saya takjub di sana ada SMA Muhammadiyah," tuturnya.
Sarmuji menekankan pentingnya mewujudkan ekosistem pendidikan tinggi yang adil antara kampus negeri dan swasta. Ia berharap FR PTMA memberikan masukan substantif bagi pembahasan RUU Sisdiknas.
Dalam pertemuan itu, Sarmuji tampil bersama Ketua Komisi X DPR Agung Widiyantoro, anggota Komisi X DPR Muhamad Nur Purnamasidi, Karmila Sari, Juliyatmono, Adela Kanasya Adies, anggota Komisi VI DPR Ahmad Labib, dan anggota Komisi XI DPR Eric Hermawan.
Agung Widiyantoro mengatakan bantuan pendidikan perlu disalurkan dengan tepat. Ia menilai pendidikan bukan hanya bantuan sosial, melainkan hak sekaligus investasi.
FR PTMA Soroti UU Pemilu dan PTN-BH
Ketua FR PTMA Ma'mun Murod menegaskan politik memiliki peran penting dalam pembangunan dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Ia mengingatkan, meski pemilu semakin dekat, pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu belum dimulai.
FR PTMA menilai gagasan RUU Pemilu perlu dikaji lebih lanjut secara mendalam dan komprehensif. Tujuannya, agar menghasilkan pengaturan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.
Ma'mun juga menyoroti rekrutmen mahasiswa di kampus negeri. Ia menyinggung status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang memungkinkan kampus memperoleh pendanaan besar dengan kontrol minim.
"Sebab ketika kampus dilabeli PTNBH, itu sangat menyulitkan kampus-kampus swasta, terutama dalam kuota penerimaan mahasiswa," kata Ma'mun.
Ma'mun menjelaskan jumlah perguruan tinggi di Indonesia mencapai 4.400. Menurutnya, jumlah ideal perguruan tinggi di Indonesia berada di kisaran 2.200. Ia menilai kelebihan jumlah itu berkonsekuensi langsung terhadap alokasi anggaran pendidikan.
Ma'mun menyampaikan keluhan perguruan tinggi Muhammadiyah. Ia menegaskan Muhammadiyah terus konsisten memberikan beasiswa dan keringanan biaya pendidikan bagi masyarakat.
"Muhammadiyah berupaya juga meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan biaya yang terjangkau menyasar anak-anak yang tidak mampu. Kami juga memperhatikan kampus-kampus Muhammadiyah yang masih dalam proses peningkatan mutu pendidikannya," kata Ma'mun. (#)
Editor : Redaksi
