Oleh: Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi
JatimUPdate.id - Apakah itu rente? Masyarakat yang pernah hidup diera kolonialisme Belanda sangat paham artinya. Bahwa, kata rente dalam bahasa Indonesia sejatinya berasal dari istilah bahasa Belanda yang berarti bunga (seperti bunga uang, bunga bank, atau imbalan dari modal yang dipinjamkan). Caranya pemberi utang menyerahkan sejumlah uang tertentu, tapi dalam masa waktu tertentu (jatuh tempo) peminjam diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah lebih besar (ditambah bunga).
Baca juga: Di Balik Kemilau Layar: Ketika Popularitas Menjadi Kedok Harta Tanpa Akar
Saking menjeratnya operasi rente diera penjajahan Belanda, maka muncullah sebutan rentenir. Sebutan ini merujuk pada orang/kelompok yang hidup dari bunga meminjamkan uang atau pemberi pinjaman bunga-berbunga. Menjadi sebuah bagian dari sistem ekonomi kapitalisme-liberalisme yang dijalankan VOC dan Belanda. Itulah kondisi nyata sistem perekonomian Indonesia sebelum merdeka diera penjajahan yang menghisap bumi putera.
Pasca kemerdekaan bagaimanakah proses dan mekanisme ekonomi rente ini? Sebuah pertanyaan yang butuh penjelasan lebih lanjut terkait sistem perekonomian yang sedang berjalan di Indonesia saat ini. Yaitu, apakah sistem perekonomian yang berjalan sesuai dengan hakikat dari Pasal 33 UUD 1945? Jika tidak, tentu saja corak dan pola korporatisme yang menghasilkan kemiskinan, pengangguran serta ketimpangan struktural sebuah keniscayaan.
Hal ini merupakan persoalan substansial atas komitmen Visi-Misi Asta Cita dan Ekonomi Konstitusi yang hendak ditegakkan Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto. Sudah benar atau dijalan yang benarkah (_on the right track_) berdasar dasar negara Pancasila dan konstitusi UUD 1945? Tantangan pemerintahan Presiden RI tidak ringan apabila tidak didukung oleh kepiawaian lembaga parlemen (DPR RI) membenahi per-Undang-Undangan berlaku.
*Uang, Bank dan Pasar Bursa/Uang*
Dalam sistem ekonomi kapitalisme dikenal teori tentang uang. Teori ini mencakup pemahaman tentang asal-usul, nilai, permintaan, dan penawaran uang dalam suatu sistem perekonomian. Secara umum, terbagi dalam empat (4) kategori utama, yaitu:1)Nilai Statis;2)Kuantitas Uang; 3)Preferensi Likuiditas (teori John Maynard Keynes);4)Penawaran dan Jumlah Uang Beredar (JUB). Ada hubungan (relasi) pemupukan dana/modal (kapital) antara uang, bank dan pasar (bursa/uang).
Teori kuantitas uang yang menjelaskan hubungan antara jumlah uang beredar dan tingkat harga barang. Dikemukakan dan banyak dipengaruhi oleh teori David Ricardo, Irving Fisher dan Marshal (teori Cambridge). Menurut teori ini, perubahan nilai uang disebabkan oleh perubahan jumlah uang itu sendiri. Dan, semakin banyak jumlah uang beredar, maka nilainya akan semakin turun.
Namun, Keynes menyatakan bahwa masyarakat memiliki tiga motif utama dalam memegang uang tunai (_Liquidity Preference_). Yang pertama, motif transaksi oleh adanya kebutuhan lalu memegang uang untuk membiayai kegiatan ekonomi sehari-hari (konsumsi, belanja). Yang kedua, motif berjaga-jaga yangmana kebutuhan memegang uang adalah sebagai upaya antisipasi kejadian tak terduga (sakit, kecelakaan, keadaan darurat).
Yang ketiga, motif spekulasi dalam memegang uang berkeinginan untuk memperoleh keuntungan dengan membelanjakannya pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, atau reksa dana saat situasi pasar mendukung. Uang, sebagai alat transaksi dan berjaga-jaga secara masuk akal (logis) masih dapat diterima motifnya. Lalu, apakah itu motif spekulasi seperti gejolak yang selalu terjadi di pasar bursa atau di Indonesia pada Bursa Efek Indonesia (BEI)?
Baca juga: Kedaulatan Ekonomi di Bawah Bayang-Bayang Indeks
Sebagai alat transaksi dan untuk berjaga-jaga uang secara keseharian memerlukan tempat penyimpanan. Transaksi atau jual beli membuat perekonomian suatu wilayah bergerak. Sebaliknya, jika uang hanya disimpan tentu tidak menghasilkan apapun dalam perekonomian. Hanya, nilai harta kekayaan (_asset_) seseorang atau sekelompok orang yang bertambah di satu pihak. Di lain pihak terdapat sebagian besar orang kekurangan uang.
Lalu, muncullah gagasan mengenai kelembagaan tempat menyimpan uang, yaitu bank. Asal katanya dari bahasa Italia, yaitu banco yang berarti bangku. Yang pada abad ke-13 dimasa pembaharuan (_renaisans_) Italia transaksi para pedagang dilakukan di ruang terbuka dan duduk di atas bangku sambil meletakkan uang dan catatan di atas meja.
Sebagai lembaga perantara (_intermediary institution_ atau bahasa awamnya makelar), perbankan bertugas menjembatani antara pihak yang membutuhkan uang dengan yang kelebihan uang. Perbankan menawarkan berbagai produk/jasa untuk menerima dan menyalurkan dana dari kreditur kepada debitur. Modal utama dari lembaga perbankan adalah kepercayaan (_trust_). Kepercayaan masyarakat itu dijaga dengan prinsip kehati-hatian (_prudential banking_).
Atas dasar inilah, dana pihak ketiga (DPK) dalam bentuk tabungan dan deposito disalurkan kredit (uang) kepada peminjam (debitur). Dalam menilai kelayakan pemberian kredit atas pengelolaan DPK itu perbankan mensyaratkan kriteria lima (5) C. Yaitu, adanya penilaian karakter (_character_), kapasitas (_capacity_), permodalan (_capital_), jaminan (_collateral_) dan kondisi perekonomian (_condition of economy_) dari indivividu dan lingkungan calon debitur.
**
Faktanya, mata pelajaran atau perkuliahan di berbagai sekolah dan kampus masih tidak mengalami perubahan. Para siswa dan mahasiswa diberikan ilmu pengetahuan tentang teori moneter (uang). Termasuk, ajaran motif memegang uang dalam lingkup ekonomi mikro (Rumah Tangga/RT). Pinjam meminjam atau utang piutang menjadi kelaziman umum untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beragam.
Baca juga: Didik J Rachbini: Kepercayaan Jadi Kunci Pemulihan Pasar Modal Indonesia
Akhirnya, hubungan masyarakat atau konsumen/nasabah dengan lembaga perbankan dan keuangan umum tak terelakkan. Relasi antara kreditur (penabung dan deposan) serta para debitur (peminjam). Maka, proses dan mekanisme persyaratan dan penyaluran kredit perbankan tak jauh berbeda dimasa kolonialisme Belanda. Bagi masyarakat konsumen bank (debitur) yang terdesak kebutuhan hidup berutang menjadi pilihan.
Tidak ada bedanya dengan rentenir diera VOC Belanda. Inilah jebakan ekonomi rente atau ketergantungan akibat candu berutang. Proses dan mekanisme pinjam-meminjam uang DPK lembaga perbankan menetapkan tingkat suku bunga (_interest_) atau rente tertentu. Meskipun, acuan dalam menerapkan suku bunga simpanan (kredit) dan pinjaman (debit) adalah berdasarkan tingkat suku dari BI (_BI rate_).
Sangat kentara, dari hulunya kebijakan ekonomi rente telah dibangun melalui Undang-Undang (UU) Bank Indonesia (bank sentral) Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (diperbaharui UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dan, UU perbankan umum Nomor 10 Tahun 1998 (perubahan atas UU 7/1992). Yang berarti kelembagaan yang dianggap modern ini beroperasinya sama juga dengan rentenir!
Oleh karena itulah, secara struktural, relevansi kehadiran kelembagaan ekonomi dan keuangan dalam mengelola kebijakan sektor moneter dalam perspektif Sistem Ekonomi Konstitusi. Yang krusial, yaitu menempatkan, posisi, peran dan fungsi Bank Indonesia (BI), perbankan umum serta lembaga keuangan lainnya. Secara umum, dalam hal kebijakan pengelolaan sektor keuangan dan perbankan yang berbeda dengan pengelolaan sistem ekonomi kapitalisme. (*)
Editor : Redaksi