Jakarta, JatimUPdate.id - Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), Adlin Panjaitan, menegaskan bahwa persoalan yang melibatkan individu tidak seharusnya digeneralisasi menjadi persoalan organisasi. Ia mengingatkan agar pernyataan yang menghubungkan NU dengan isu korupsi tidak disampaikan tanpa dasar fakta dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pernyataan tersebut merespons pernyataan Fahd Arafiq yang mengaitkan NU dengan persoalan korupsi. Adlin menilai, penyebutan nama NU dalam sebuah polemik harus dilakukan secara hati-hati karena organisasi tersebut memiliki sejarah panjang serta kontribusi besar dalam kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat Indonesia.
Baca juga: Adlin Panjaitan: Independensi Jampidsus Harus Dijaga demi Selamatkan Agenda Pemberantasan Korupsi
“Jangan sampai persoalan personal kemudian digeneralisasi seolah-olah menjadi persoalan organisasi,” tegas Adlin lewat keterangannya kepada Jatim Update, di Jakarta, Kamis (18/11)
Menurutnya, kritik terhadap siapa pun tetap merupakan bagian dari demokrasi. Namun, kritik harus memiliki landasan yang jelas dan tidak berubah menjadi tuduhan yang dapat merusak reputasi pihak lain.
Adlin Minta Dugaan Korupsi Diserahkan pada Proses Hukum
Adlin menekankan bahwa dugaan korupsi harus ditangani secara objektif melalui mekanisme hukum. Penilaian terhadap suatu perkara perlu didasarkan pada fakta dan proses yang berlaku, bukan dengan mengaitkannya secara serampangan kepada organisasi tertentu.
“Kalau berbicara tentang dugaan korupsi, tentu harus berdasarkan fakta, data, dan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa NU merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang memiliki peran historis dalam perjalanan bangsa. Karena itu, setiap pernyataan yang membawa nama NU perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap persepsi publik.
Bagi Adlin, kritik tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip objektivitas. Persoalan hukum harus dilihat berdasarkan tindakan dan bukti yang ada, bukan melalui generalisasi terhadap institusi.
Tabayun Penting agar Polemik Tidak Merugikan Organisasi
Adlin turut mengajak semua pihak mengedepankan tabayun atau klarifikasi sebelum menyampaikan pernyataan yang berpotensi menimbulkan polemik. Menurutnya, etika komunikasi publik harus tetap dijaga, terutama ketika menyangkut organisasi yang memiliki sejarah dan kontribusi besar bagi masyarakat.
“Kritik itu boleh, tetapi jangan sampai berubah menjadi tuduhan tanpa dasar atau menyeret nama organisasi secara tidak proporsional,” pesannya.
Ia berharap perbedaan pandangan dapat disampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab. Dengan demikian, ruang demokrasi tetap terjaga tanpa harus mengorbankan kehormatan organisasi maupun prinsip penegakan hukum (*)
Editor : Redaksi