Evaluasi 318 Desa, Pemkab Sidoarjo Temukan 128 Desa Masih Kurang Memadai Kelola Keuangan

avatar Imam Hambali
  • URL berhasil dicopy
Suasana acara GEMA DESA 2026 (Gelar Evaluasi Menuju Akuntabilitas Desa) di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (18/11/2026).
Suasana acara GEMA DESA 2026 (Gelar Evaluasi Menuju Akuntabilitas Desa) di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (18/11/2026).

 

Sidoarjo, JatimUPdate.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperketat pengawasan tata kelola keuangan desa.

Hasil evaluasi terhadap 318 desa menunjukkan masih ada 128 desa yang pengelolaan keuangannya masuk kategori kurang memadai hingga belum memadai.

Temuan tersebut terungkap dalam kegiatan GEMA DESA 2026 (Gelar Evaluasi Menuju Akuntabilitas Desa) di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa.

Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Ainur Rahman, yang mewakili Bupati Sidoarjo H. Subandi, menegaskan bahwa seluruh pemerintah desa harus mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurutnya, 318 desa yang tersebar di 18 kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan publik. Karena itu, setiap rupiah anggaran desa harus dipastikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Setiap rupiah anggaran desa harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya saat membacakan sambutan Bupati.

Ainur Rahman juga mengingatkan pentingnya kecermatan dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran. Terlebih, kondisi fiskal daerah menghadapi tantangan setelah transfer ke daerah mengalami penurunan sebesar 20,12 persen dan target pendapatan APBD 2026 disesuaikan menjadi Rp4,956 triliun.

Selain pengawasan keuangan, Pemkab Sidoarjo menegaskan kebijakan zero tolerance terhadap praktik gratifikasi. Pemerintahan desa diminta membangun budaya kerja yang bersih dan berintegritas.

Pemkab juga mengapresiasi Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, yang tengah menjalani penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Percontohan Desa Antikorupsi tingkat nasional.

Enam desa lainnya ditetapkan sebagai nominator Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi Kabupaten Sidoarjo 2026. Yakni Desa Sugihwaras, Bligo, dan Larangan di Kecamatan Candi; Desa Keboananom di Kecamatan Gedangan; Desa Sidomojo di Kecamatan Krian; serta Desa Sumput di Kecamatan Sidoarjo.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Sidoarjo Andjar Surjadianto memaparkan hasil evaluasi pengelolaan keuangan terhadap seluruh 318 desa. Evaluasi yang berlangsung pada 26 Januari hingga 27 Oktober 2026 tersebut menggunakan lima indikator utama.

Penilaian mencakup tata kelola keuangan desa, kesesuaian SILPA, kelengkapan dokumen pekerjaan fisik, hingga pengelolaan aset dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hasilnya, sebanyak 25 desa masuk kategori sangat memadai, 71 desa memadai, dan 94 desa cukup memadai. Sementara itu, 88 desa masuk kategori kurang memadai dan 40 desa lainnya belum memadai.

Dengan demikian, sebanyak 128 desa masih membutuhkan perhatian dan pembinaan lebih lanjut dalam memperbaiki tata kelola keuangannya.

Andjar menyebut sejumlah persoalan yang masih ditemukan, antara lain ketidaklengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja, kepatuhan perpajakan, administrasi pencairan dan pertanggungjawaban keuangan, serta pengelolaan aset desa dan BUMDes.

"Terhadap desa-desa tersebut akan kami lakukan pembinaan secara intensif melalui continuous auditing dan continuous monitoring. Apabila diperlukan, akan dilakukan audit untuk memastikan perbaikan tata kelola berjalan optimal," jelasnya. 

Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Sidoarjo juga memberikan penghargaan kepada 10 desa dengan pengelolaan keuangan terbaik Tahun Anggaran 2025.

Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, berhasil menempati peringkat pertama. Posisi kedua diraih Desa Sidomojo, Kecamatan Krian, disusul Desa Bligo, Kecamatan Candi, di peringkat ketiga.

Berikutnya Desa Sumokali, Kecamatan Candi; Desa Modong, Kecamatan Tulangan; Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan; Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono; Desa Cemandi, Kecamatan Sedati; Desa Durungbanjar, Kecamatan Candi; dan Desa Gelam, Kecamatan Candi.

Di sisi lain, Pemkab Sidoarjo juga menjanjikan penguatan pembangunan desa melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Pada 2026, setiap desa telah menerima bantuan sebesar Rp200 juta.

Bahkan, Pemkab merencanakan peningkatan bantuan tersebut menjadi Rp600 juta per desa pada 2027.

"Tahun ini BKK sudah kami salurkan sebesar Rp200 juta per desa. Insyaallah tahun depan meningkat menjadi Rp600 juta per desa. Mari bersama-sama mewujudkan semangat menata desa, membangun kota, karena desa dan kota harus tumbuh berkembang bersama demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo," pungkas Ainur Rahman.(ih/yh)