WUP Tambang di Perairan Ujung Kulon
Rencana Relokasi Badak Jawa Jadi Sorotan, Marwan Aziz: Jangan Sampai Ada Agenda Tersembunyi!
JAKARTA, JatimUPdate.id – Rencana pemindahan sebagian populasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, kini memunculkan persoalan yang lebih luas. Selain ancaman tsunami dan aktivitas Gunung Anak Krakatau, perhatian publik tertuju pada penetapan sebagian perairan di sekitar Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) serta keberadaan tambang emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD) di Kabupaten Pandeglang.
Sekretaris Jenderal Greenpress Indonesia sekaligus Koordinator Forum Konservasi Satwa Liar Indonesia (FOKSI) wilayah DKI Jakarta dan Banten, Marwan Aziz, meminta pemerintah membuka seluruh informasi mengenai kebijakan pertambangan di sekitar kawasan konservasi tersebut.
Menurut Marwan, pemerintah harus memastikan bahwa seluruh kebijakan mengenai relokasi badak Jawa, penetapan wilayah pertambangan, dan pemanfaatan ruang di sekitar Ujung Kulon berjalan transparan serta tidak saling bertentangan.
"Jangan sampai badaknya dipindahkan, tetapi habitatnya justru terancam oleh kepentingan eksploitasi sumber daya alam. Kami tidak sedang menuduh ada agenda tersembunyi di balik rencana relokasi. Tetapi ketika ada penetapan wilayah usaha pertambangan di perairan sekitar Ujung Kulon dan persoalan tambang emas Cibaliung, pemerintah wajib memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik," kata Marwan dalam keterangan persnya di Jakarta (18/11/2026) ketika merespon rencana relokasi Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo.
WUP di Perairan Ujung Kulon, Pemerintah Harus Buka Peta dan Dokumen
Persoalan ini mencuat setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten pada 12 Februari 2026.
Dalam keputusan tersebut, sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan.
Marwan mengatakan, penetapan WUP di sekitar kawasan konservasi harus menjadi perhatian serius, meskipun penetapan tersebut tidak otomatis berarti kegiatan pertambangan telah memperoleh izin operasi.
Ia mencatat Kementerian ESDM pada 17 November 2026 memberikan klarifikasi bahwa Taman Nasional Ujung Kulon tidak termasuk wilayah pertambangan dalam Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026.
ESDM menjelaskan bahwa wilayah yang masuk WUP hanya sebagian perairan laut di sekitar TNUK, bukan kawasan taman nasional. Pemerintah juga menyatakan belum menerbitkan izin pertambangan di dalam kawasan TNUK maupun perairan yang dimaksud.
Meski demikian, Marwan menilai penjelasan tersebut perlu disertai keterbukaan dokumen dan peta koordinat agar masyarakat dapat mengetahui secara pasti posisi WUP terhadap kawasan konservasi, habitat badak Jawa, dan wilayah penyangganya.
"Kalau memang tidak ada izin pertambangan dan kawasan taman nasional tidak masuk wilayah pertambangan, pemerintah harus berani membuka peta resmi beserta koordinatnya. Publik berhak mengetahui secara jelas di mana batas WUP, di mana batas taman nasional, dan bagaimana hubungan spasial keduanya," ujarnya.
Ia menegaskan, penetapan WUP memang berbeda dengan izin pertambangan. Namun, proses perencanaan pemanfaatan sumber daya alam di sekitar ekosistem penting tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, perlindungan lingkungan, serta potensi dampak jangka panjang.
Tambang Emas Cibaliung dan Upaya Pemulihan IUP
Selain WUP di perairan, Marwan juga menyoroti keberadaan PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), perusahaan tambang emas anak usaha PT Aneka Tambang (Antam) di Kabupaten Pandeglang.
Kegiatan operasional perusahaan berhenti pada Mei 2022 setelah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dicabut. Kegiatan pascatambang kemudian dimulai pada Juni 2022.
Namun, dalam laporan kuartal III 2026, Antam masih mencatat adanya upaya keberatan atau pemulihan IUP tersebut.
Di sisi lain, pada 18 November 2026, Antam menyatakan bahwa perusahaan maupun PT CSD tidak memiliki rencana untuk mengembangkan atau membuka kembali kegiatan pertambangan di wilayah tersebut.
Antam juga menegaskan bahwa kegiatan pertambangan sebelumnya berada di luar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Menanggapi informasi tersebut, Marwan meminta agar seluruh status perizinan dan rencana pascatambang dapat dijelaskan secara transparan.
"Kami mencatat pernyataan Antam bahwa tidak ada rencana membuka kembali tambang Cibaliung. Itu tentu perlu menjadi bagian dari informasi publik. Namun, kami juga ingin mendapatkan kejelasan mengenai status hukum IUP, proses pemulihan izin, kewajiban pascatambang, dan jaminan perlindungan lingkungan di kawasan sekitarnya," katanya.
"Kami tidak ingin mencampuradukkan WUP di perairan dengan konsesi tambang Cibaliung di daratan. Keduanya memiliki konteks hukum berbeda. Justru karena itu, pemerintah harus menjelaskan masing-masing persoalan secara rinci agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran," tegasnya.
Jangan Lupakan Tragedi Musofa
Di tengah perdebatan mengenai rencana pemindahan badak Jawa, Marwan mengingatkan pemerintah agar tidak melupakan tragedi Musofa, badak Jawa pertama yang ditranslokasi melalui Operasi Merah Putih pada November 2025.
Musofa dipindahkan dari kawasan hutan Taman Nasional Ujung Kulon menuju Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), yang masih berada di dalam kawasan TNUK.
Musofa tiba di lokasi pada 5 November 2025. Dua hari kemudian, tepatnya 7 November 2025, kondisinya mengalami penurunan drastis hingga akhirnya dinyatakan mati pada pukul 16.16 WIB.
Hasil nekropsi tim patologi Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University menemukan penyakit kronis pada sejumlah organ, infeksi parasit signifikan, serta degenerasi jaringan. Kementerian Kehutanan menyatakan penyakit tersebut telah diderita Musofa sebelum translokasi.
Marwan menilai pengalaman tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius sebelum pemerintah mempertimbangkan pemindahan badak Jawa ke kawasan lain, terlebih jika melibatkan perjalanan antarpulau.
"Jangan sampai kita melupakan Musofa. Badak Jawa pertama yang ditranslokasi itu mati hanya dua hari setelah tiba di lokasi penempatan. Memang hasil nekropsi menunjukkan penyakitnya telah ada sebelum pemindahan, tetapi peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting tentang pemeriksaan kesehatan, kesiapan medis, dan risiko translokasi," ujarnya.
Ia menegaskan, keselamatan setiap individu badak harus menjadi prioritas utama.
"Kalau translokasi di dalam satu kawasan taman nasional saja memiliki tantangan besar, apalagi pemindahan ke kawasan yang jauh dengan karakteristik ekosistem berbeda. Pemerintah harus benar-benar memastikan kesiapan habitat dan kondisi kesehatan satwa. Jangan pertaruhkan nyawa badak Jawa," tambahnya.
Relokasi Bukan Alasan Mengabaikan Habitat Asli
Marwan menyatakan pihaknya tidak menolak gagasan membangun populasi kedua badak Jawa di luar Ujung Kulon.
Menurutnya, penyebaran populasi ke lebih dari satu kawasan dapat menjadi strategi penting untuk mengurangi risiko kepunahan akibat bencana alam, penyakit, maupun gangguan ekologis yang berdampak pada seluruh populasi.
Namun, ia mengingatkan bahwa rencana tersebut harus melalui kajian ilmiah independen.
Taman Nasional Alas Purwo masih sebatas kawasan potensial yang dijajaki sebagai habitat kedua. Belum ada keputusan teknis mengenai lokasi pasti, jumlah individu, metode, maupun waktu pelaksanaan pemindahan.
Marwan meminta prinsip kehati-hatian tersebut juga diterapkan dalam seluruh kebijakan pemanfaatan ruang di sekitar Ujung Kulon.
"Jangan sampai kita sibuk mencari rumah baru bagi badak Jawa, tetapi lupa menjaga rumah lamanya. Habitat asli harus tetap menjadi prioritas perlindungan, apa pun keputusan pemerintah mengenai pembangunan populasi kedua," katanya.
FOKSI Desak Pemerintah Buka Dokumen dan Bentuk Tim Independen
Lebih lanjut, Marwan mendorong Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Pemerintah Provinsi Banten, serta PT Antam untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai sejumlah persoalan yang berkaitan dengan masa depan kawasan Ujung Kulon.
FOKSI mengusulkan agar pemerintah membentuk tim kajian independen yang melibatkan ahli konservasi badak, peneliti, perguruan tinggi, ahli geologi, ahli mitigasi bencana, pakar tata ruang, organisasi lingkungan, dan masyarakat sipil.
Setidaknya terdapat tujuh hal yang perlu dibuka kepada publik:
1. Peta resmi dan koordinat wilayah WUP di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
2. Penjelasan mengenai potensi mineral yang menjadi dasar penetapan WUP serta tahapan hukum yang harus dilalui sebelum penerbitan izin pertambangan.
3. Status terkini IUP PT Cibaliung Sumberdaya, termasuk proses pemulihan izin dan kewajiban pascatambang.
4. Jaminan perusahaan dan pemerintah bahwa kawasan sekitar habitat badak Jawa tidak akan mengalami tekanan ekologis akibat kegiatan pemanfaatan sumber daya alam.
5. Hasil evaluasi menyeluruh atas kematian Musofa dan protokol kesehatan serta keselamatan untuk translokasi berikutnya.
6. Kajian independen mengenai kesesuaian ekologis dan keamanan Taman Nasional Alas Purwo sebagai calon habitat kedua.
7. Jaminan bahwa pengembangan habitat kedua tidak akan mengurangi perlindungan dan anggaran konservasi di Ujung Kulon.
"Badak Jawa adalah warisan alam Indonesia yang tidak ternilai. Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh kebijakan, baik konservasi maupun pemanfaatan sumber daya alam, tidak saling bertentangan dan tidak mengorbankan kelangsungan hidup spesies ini," ujar Marwan.
Ia menambahkan, publik tidak boleh dibiarkan menebak-nebak mengenai arah kebijakan pemerintah terhadap kawasan yang menjadi benteng terakhir badak Jawa.
"Kami mendukung penyelamatan badak Jawa dan pembangunan habitat kedua jika memang layak secara ilmiah. Tetapi kami juga menuntut transparansi mengenai WUP, tambang Cibaliung, dan masa depan habitat aslinya. Jangan sampai badaknya dipindahkan, tetapi perlindungan terhadap rumahnya justru melemah," pungkasnya.
Bagi Greenpress Indonesia dan FOKSI, penyelamatan badak Jawa bukan hanya tentang memindahkan satwa dari satu kawasan ke kawasan lain. Ini tentang memastikan keselamatan satwa, melindungi habitat terakhirnya, dan menjamin tidak ada kebijakan pemanfaatan sumber daya alam yang mengabaikan kepentingan konservasi. (*)
Editor : Redaksi