Anggaran Stunting Sidoarjo 2027 Hanya Rp2,5 Miliar, Fraksi PDIP Usulkan Naik Jadi Rp10 Miliar
Sidoarjo, JatimUPdate.id - Alokasi anggaran penanganan stunting Kabupaten Sidoarjo dalam Rancangan APBD 2027 yang hanya sekitar Rp2,5 miliar mendapat sorotan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo.
Anggaran tersebut dinilai perlu ditingkatkan agar intervensi pemenuhan gizi anak lebih optimal, terutama setelah prevalensi stunting di Sidoarjo mengalami kenaikan.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto, mengusulkan agar anggaran penanganan stunting ditingkatkan hingga sekitar Rp10 miliar.
Menurutnya, besaran anggaran harus sebanding dengan kebutuhan penanganan stunting dan gizi buruk di masyarakat.
Tarkit mengungkapkan, anggaran penanganan stunting pada 2026 berada di kisaran Rp2,2 miliar.
Sementara dalam rancangan anggaran 2027, alokasinya hanya meningkat menjadi sekitar Rp2,5 miliar.
Padahal, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi balita stunting di Kabupaten Sidoarjo meningkat dari 8,4 persen pada 2023 menjadi 10,6 persen pada 2024.
"Padahal stunting kita itu ada kenaikan," ujar Tarkit saat pembahasan anggaran 2027, Rabu (18/11/2026).
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo itu juga menyoroti perubahan metode pendataan stunting. Jika sebelumnya pendataan mengacu pada identitas kependudukan, kini cakupannya menggunakan domisili.
Menurutnya, perubahan tersebut harus diikuti tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan penanganan stunting bagi seluruh warga yang masuk dalam cakupan pendataan.
"Siapa pun itu kalau memang kebijakan pemerintah pusat seperti itu, daerah juga harus ikut tanggung jawab," tegasnya.
Tarkit menilai peningkatan anggaran tidak cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan pengadaan peralatan. Pemerintah daerah perlu memperkuat intervensi langsung, terutama melalui pemberian makanan tambahan (PMT) bagi anak-anak yang mengalami masalah gizi.
Ia mencontohkan pengalaman saat mengalokasikan anggaran Rp50 juta untuk setiap desa di wilayah Kecamatan Gedangan. Dana tersebut diarahkan untuk membantu penanganan stunting dan gizi buruk.
Dengan dukungan anggaran yang lebih besar, menurut Tarkit, kualitas pemberian makanan tambahan juga bisa ditingkatkan. Ia mencontohkan nilai PMT yang sebelumnya Rp7.500 dapat ditingkatkan menjadi Rp15.000 per anak.
"Bahasaku bukan khusus stunting, tapi stunting dan penanggulangan gizi buruk," katanya.
Ia menegaskan, pemenuhan kebutuhan gizi harus menjadi perhatian utama dalam program penanganan stunting. Sebab, intervensi pemerintah harus benar-benar dirasakan anak-anak dan keluarga yang membutuhkan.
Berdasarkan data SSGI, prevalensi balita stunting di Sidoarjo tercatat sebesar 10,6 persen pada 2024. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2023 yang mencapai 8,4 persen.
Sebagai perbandingan, prevalensi stunting Sidoarjo tercatat sebesar 16,1 persen pada 2022 dan 14,8 persen pada 2021.
Sementara itu, berdasarkan data elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), angka stunting di Sidoarjo tercatat sebesar 2,7 persen. Kedua angka tersebut berasal dari metode pendataan berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung.
Tarkit mengaku belum mengetahui apakah usulan peningkatan anggaran hingga Rp10 miliar tersebut akan diakomodasi dalam APBD 2027. Meski demikian, ia memastikan akan terus memperjuangkan peningkatan dukungan anggaran untuk pemenuhan gizi anak.
"Sekali lagi aku bicaranya bukan pada ending, aku berusaha untuk memperjuangkan itu. Bagaimana nanti supaya arek Sidoarjo ini terpenuhi nilai gizi, jangan hanya teori-teori saja," pungkasnya.(ih/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat