Stunting Sidoarjo Naik Jadi 10,6 Persen, Minta 346 Kader PPKBD Turun Perkuat Ketahanan Keluarga

avatar Imam Hambali
  • URL berhasil dicopy
Suasana saat Bupati Sidoarjo hadir di kegiatan penguatan peran PPKBD dalam implementasi delapan fungsi keluarga yang digelar Dinas P3AKB di Pendopo Delta Wibawa, Senin (16/11/2026).
Suasana saat Bupati Sidoarjo hadir di kegiatan penguatan peran PPKBD dalam implementasi delapan fungsi keluarga yang digelar Dinas P3AKB di Pendopo Delta Wibawa, Senin (16/11/2026).

 

Sidoarjo, JatimUPdate.id - Upaya menekan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi tantangan.

Setelah sempat turun menjadi 8,4 persen pada 2023, prevalensi balita stunting kembali meningkat menjadi 10,6 persen pada 2024.

Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperkuat peran kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) sebagai ujung tombak pendampingan keluarga.

Sebanyak 346 kader PPKBD diminta tidak sekadar menjalankan kegiatan administratif program keluarga berencana, tetapi aktif mengidentifikasi persoalan keluarga, memberikan edukasi, serta memastikan program pembangunan keluarga benar-benar menyentuh masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo Subandi dalam kegiatan penguatan peran PPKBD dalam implementasi delapan fungsi keluarga yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) di Pendopo Delta Wibawa, Senin (16/11/2026).

Subandi menilai, ketahanan keluarga menjadi fondasi penting pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun banyaknya program pemerintah.

Kualitas pengasuhan, kesehatan, pendidikan, ekonomi rumah tangga, dan perlindungan anggota keluarga juga harus menjadi ukuran. 

"PPKBD bukan sekadar kader program keluarga berencana, melainkan mitra strategis pemerintah dalam membangun ketahanan keluarga di tingkat desa dan kelurahan," kata Subandi.

Ia meminta 346 kader tersebut mengoptimalkan delapan fungsi keluarga, meliputi fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pelestarian lingkungan.

Implementasinya harus menyentuh persoalan konkret di masyarakat. Mulai dari pengasuhan anak, pencegahan perkawinan usia anak, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, penguatan ekonomi rumah tangga, hingga perlindungan perempuan, anak, remaja, dan lanjut usia.

Persoalan stunting menjadi salah satu perhatian utama. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) menunjukkan prevalensi balita stunting di Sidoarjo mencapai 14,8 persen pada 2021.

Angka itu turun menjadi 8,4 persen pada 2023, tetapi kembali naik menjadi 10,6 persen pada 2024.

Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa upaya penurunan stunting membutuhkan pendampingan yang konsisten, bukan sekadar program dan sosialisasi.

"Kita juga harus terus memperkuat upaya pencegahan stunting. Ini membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk kader PPKBD yang bersentuhan langsung dengan keluarga di masyarakat," tegasnya. 

Subandi menggarisbawahi tiga langkah yang harus diperkuat. Pertama, pendampingan keluarga berbasis data agar persoalan di setiap wilayah dapat dipetakan dan intervensi pemerintah tepat sasaran.

Kedua, memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan pemerintah desa, Tim Penggerak PKK, kader kesehatan, penyuluh KB, dan perangkat daerah.

Ketiga, memastikan edukasi mampu mengubah perilaku masyarakat. Sebab, penyampaian informasi tanpa perubahan pola asuh, pola hidup, dan kesadaran kesehatan keluarga tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan stunting.

Dengan jumlah penduduk Sidoarjo yang mencapai sekitar 2,4 juta jiwa pada 2025, tantangan pendampingan keluarga dinilai semakin besar. Pemerintah harus memastikan layanan dan edukasi menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Subandi juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar anak-anak dan ibu hamil. Program tersebut diharapkan mendukung pemenuhan gizi sekaligus memperkuat upaya pencegahan stunting.

"Alhamdulillah, program MBG dari Bapak Presiden sudah menyentuh anak-anak kita dan ibu hamil. Harapannya, ketika seluruh sasaran mendapatkan manfaat program ini, angka stunting di Kabupaten Sidoarjo juga dapat terus ditekan," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas P3AKB Sidoarjo Heni Kristiani mengungkapkan, tantangan pembangunan keluarga tidak hanya berkaitan dengan stunting. Berbagai persoalan sosial juga membutuhkan perhatian serius, seperti anak putus sekolah, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga paparan paham radikalisme di kalangan remaja.

Menurut Heni, kedekatan kader PPKBD dengan masyarakat menjadi modal penting untuk mendeteksi persoalan sejak dini sekaligus menghubungkan keluarga dengan program dan layanan pemerintah.
"Ini merupakan tantangan yang harus kita cegah bersama untuk mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik," katanya.

Untuk meningkatkan kapasitas kader, Dinas P3AKB menghadirkan narasumber dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) serta Bunda Genre Kabupaten Sidoarjo.

Heni berharap penguatan tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata di tingkat desa dan kelurahan.

"Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan peran serta PPKBD dalam implementasi delapan fungsi keluarga guna menciptakan ketahanan keluarga di Kabupaten Sidoarjo," pungkasnya.(ih/yh)