Membumikan NABIL-IPAD Model: Strategi, Tantangan, dan Solusi

avatar Redaksi
  • URL berhasil dicopy
Muhammad Nabil bersama para penyanggah dan tamu undangan usai Ujian Doktor Terbuka di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Senin (16/11/2026).
Muhammad Nabil bersama para penyanggah dan tamu undangan usai Ujian Doktor Terbuka di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Senin (16/11/2026).

Oleh: Machsus

Wakil Rektor II Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS); Wakil Ketua Komite Tetap Usaha Perhubungan Darat, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur;

Surabaya, JatimUPdate.id, – Olahraga sejatinya bukan sekadar arena perebutan medali, tetapi juga ruang untuk merawat nilai kejujuran, keadilan, dan martabat manusia. Prestasi yang lahir dari kerja keras, disiplin, dan pengorbanan tentu harus dijaga dari berbagai bentuk kecurangan, termasuk praktik doping. Namun, di balik ketegasan penegakan aturan anti-doping, tersimpan persoalan yang tidak sederhana. Bagaimana memastikan bahwa upaya menjaga integritas olahraga tidak justru mengabaikan hak dan keadilan bagi atlet?

Persoalan inilah yang menarik perhatian saya ketika mendapat kehormatan menjadi salah satu penyanggah dalam Ujian Doktor Terbuka Muhammad Nabil, Drs., M.Si., pada 16 November 2026, di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Program Studi Hukum dan Pembangunan. Disertasi yang dipertahankannya berjudul Kebijakan Anti-Doping untuk Perlindungan Hukum bagi Atlet Indonesia.

Forum akademik tersebut menghadirkan beragam perspektif keilmuan melalui sembilan penyanggah yang diundang dari berbagai latar belakang keilmuan, yakni Prof. Dr. dr. A.C. Romdhoni, yang sekaligus bertindak sebagai pimpinan sidang; Prof. Dr. Mas Rahmah dan Prof. Dr. Muhamad Nafik Hadi Ryandono, selaku promotor dan ko-promotor; Prof. Dr. Nur Hasan, Rektor Universitas Negeri Surabaya; saya sendiri; Prof. Dr. H. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum., CSSL.; Assoc. Prof. Dr. Kamaji; Assoc. Prof. Dr. Ari Prasetyo; serta Prof. Dr. Nurul Barizah.

Selain para penyanggah, forum tersebut juga mengundang sejumlah akademisi, praktisi, dan tokoh dari berbagai bidang, antara lain Prof. Dr. Dwi Cahyo Kartiko, Dr. Akmal Boedianto, Dr. Umar Husin, Prof. Dr. dr. Faida, Ahmad Riyadh Umar Balahmar, Ph.D., dr. Eko Nursucahyo, Prof. Dr. apt. Christina Avanti, Dr. dr. Moh Adib Khumaidi, dr. Tauhid Islamy, serta Anas Urbaningrum, M.A.

Nama terakhir memiliki kedekatan tersendiri dengan promovendus. Anas Urbaningrum merupakan sahabat karib Muhammad Nabil sejak keduanya aktif dalam gerakan kemahasiswaan. Persahabatan yang tumbuh dari dunia aktivis mahasiswa itu terus berlanjut ketika keduanya berkiprah di panggung politik dan dikenal publik sebagai tokoh politik. Kini, keduanya sama-sama menapaki babak baru dengan meneguhkan kiprahnya sebagai tokoh intelektual melalui pemikiran yang cerdas, bernas, dan konstruktif, sekaligus terus berikhtiar memberikan kontribusi bagi agenda keumatan dan kebangsaan.

Keberagaman latar belakang keilmuan dan pengalaman para tokoh tersebut tentu menjadi modal penting untuk memperkaya diskursus mengenai kebijakan anti-doping. Sebab, persoalan doping sesungguhnya tidak hanya menyangkut pelanggaran aturan olahraga, tetapi juga berkaitan dengan hukum, kesehatan, teknologi, tata kelola, dan perlindungan hak asasi manusia.

Melalui disertasinya, Muhammad Nabil menawarkan pendekatan kebijakan Integrated and Proportional Policy for Anti-Doping (IPAD), yang dalam forum ujian doktor terbuka tersebut saya usulkan untuk diberi nama NABIL-IPAD Model. Penamaan ini dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan sekaligus pengakuan atas kontribusi intelektual Muhammad Nabil dalam merumuskan model kebijakan anti-doping, sebagaimana tradisi akademik yang mengabadikan nama penggagas atau penemunya pada suatu teori maupun model ilmiah. 

Dengan demikian, NABIL-IPAD Model diharapkan tidak sekadar menjadi identitas akademik, tetapi juga mencerminkan kontribusi keilmuan yang dapat terus dikembangkan, diuji, dan diimplementasikan. Model ini mengintegrasikan prinsip keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak atlet dalam satu kerangka kebijakan anti-doping yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

Gagasan tersebut menarik untuk dicermati. Di satu sisi, penegakan aturan anti-doping harus tetap tegas demi menjaga integritas olahraga. Namun, di sisi lain, perlindungan hukum terhadap atlet juga tidak boleh diabaikan. Keduanya bukan untuk dipertentangkan, melainkan perlu ditempatkan dalam keseimbangan yang proporsional.

Persoalannya kemudian, bagaimana gagasan yang secara konseptual tampak menjanjikan itu dapat benar-benar diterapkan? Sebab, dalam pandangan saya, keunggulan suatu model tidak cukup berhenti pada kebaruan pemikiran, tetapi harus dibuktikan melalui keandalan, efektivitas, dan kelayakan implementasinya.

Dari Konsep Menuju Implementasi

Dalam tradisi penelitian rekayasa dan teknologi, terdapat dua hal mendasar yang selalu menjadi perhatian, yakni state of the art dan novelty. Penelitian harus mampu menjelaskan posisi keilmuannya terhadap perkembangan pengetahuan mutakhir, sekaligus menunjukkan kebaruan yang benar-benar memberikan kontribusi.

Namun, kebaruan saja belum cukup. Sebuah model yang baik juga harus dapat diuji, diukur, dan dibuktikan manfaatnya dalam menjawab persoalan nyata. Prinsip inilah yang menurut saya relevan untuk mencermati NABIL-IPAD Model.

Model tersebut menawarkan dua kerangka utama, yakni Catur Dharma dan Nawa Proteksi. Catur Dharma bertumpu pada empat prinsip, yaitu keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, dan keterlibatan suara atlet. Sementara itu, Nawa Proteksi mencakup sembilan bentuk perlindungan hukum bagi atlet, antara lain penguatan literasi anti-doping, transparansi pengujian, pemeriksaan yang adil, dan pendampingan hukum.

Secara konseptual, pendekatan ini memiliki nilai penting karena menempatkan atlet bukan semata sebagai objek penegakan aturan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan keadilan.

Akan tetapi, terdapat pertanyaan mendasar yang perlu dijawab. Apa sesungguhnya kebaruan substantif dari model tersebut dibandingkan kebijakan anti-doping yang telah berlaku? Bagaimana membuktikan bahwa model ini lebih efektif? Dan sejauh mana model tersebut memiliki kesiapan untuk diterapkan dalam sistem hukum dan kelembagaan olahraga Indonesia?

Pertanyaan demikian menjadi penting karena mengidentifikasi persoalan yang belum terselesaikan tidak otomatis berarti menemukan kesenjangan ilmiah atau research gap. Demikian pula, mengintegrasikan sejumlah prinsip yang telah dikenal belum dengan sendirinya menghasilkan scientific novelty.

Kebaruan suatu model harus dapat ditunjukkan melalui mekanisme, hubungan antarkomponen, atau pendekatan penyelesaian masalah yang memberikan nilai tambah dibandingkan sistem sebelumnya.

Lantaran itu, NABIL-IPAD Model perlu dikembangkan melalui pengujian berbasis kasus, validasi pakar, evaluasi kelembagaan, serta penyusunan indikator keberhasilan yang objektif. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa model tersebut tidak berhenti sebagai formulasi akademik, tetapi memiliki dasar yang kuat untuk diterjemahkan menjadi kebijakan operasional. Dengan kata lain, model yang baik bukan hanya harus benar secara konseptual, tetapi juga harus layak secara praktis.

Tantangan Regulasi, Kelembagaan, dan Teknologi

Membumikan NABIL-IPAD Model tentu bukan perkara sederhana. Setidaknya terdapat tiga tantangan utama yang perlu dicermati, yakni harmonisasi regulasi, kesiapan kelembagaan, serta keandalan teknologi dan infrastruktur pengujian.

Tantangan pertama berkaitan dengan regulasi. Indonesia merupakan bagian dari sistem anti-doping internasional yang mengacu pada World Anti-Doping Code (WADC). Salah satu prinsip penting di dalamnya adalah strict liability, yakni tanggung jawab atlet atas keberadaan zat terlarang dalam tubuhnya.

Prinsip ini diperlukan untuk menjaga integritas olahraga. Namun, perlu dibedakan antara penetapan pelanggaran dan penentuan sanksi. Dalam penentuan sanksi, unsur kesengajaan, kelalaian, serta keadaan khusus suatu kasus perlu dipertimbangkan sesuai ketentuan internasional yang berlaku.

Di sinilah tantangan NABIL-IPAD Model. Bagaimana menghadirkan mekanisme perlindungan yang lebih adil dan proporsional tanpa mengurangi kepatuhan terhadap standar WADA? Sebab, reformasi kebijakan nasional tidak boleh justru menimbulkan persoalan baru dalam pemenuhan kewajiban internasional.

Tantangan kedua menyangkut kelembagaan. Penanganan doping melibatkan banyak pihak, mulai dari atlet, pelatih, tenaga medis, organisasi olahraga, lembaga anti-doping, hingga laboratorium pengujian. Masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang harus dirumuskan secara jelas.

Dalam perspektif keilmuan rekayasa lalu lintas dan keselamatan transportasi yang saya tekuni, terdapat pendekatan yang dikenal sebagai Safe System. Pendekatan ini berpijak pada pemahaman bahwa kegagalan sistem tidak selalu dapat dibebankan kepada satu individu.

Kecelakaan lalu lintas, misalnya, tidak selalu semata-mata disebabkan oleh kesalahan pengemudi. Kondisi kendaraan, infrastruktur jalan, lingkungan, hingga kelemahan pengawasan juga dapat berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan.

Analogi tersebut relevan dalam persoalan doping. Pelanggaran dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti penggunaan suplemen yang terkontaminasi, informasi medis yang tidak memadai, lemahnya edukasi, atau kurangnya pendampingan terhadap atlet.

Artinya, tanggung jawab individual tetap harus ditegakkan, tetapi tanggung jawab sistemik juga perlu diperkuat. Penegakan hukum yang adil tidak cukup hanya menghukum individu, melainkan juga harus mampu memperbaiki sistem yang memungkinkan terjadinya pelanggaran.

Tantangan ketiga berkaitan dengan teknologi. Dalam dunia rekayasa, keputusan yang didasarkan pada hasil pengujian harus didukung oleh data yang akurat, instrumen yang andal, serta prosedur yang terstandar. Kesalahan pengujian dapat menghasilkan keputusan yang keliru dan menimbulkan konsekuensi serius.

Hal yang sama berlaku dalam penanganan doping. Hasil pemeriksaan laboratorium dapat menentukan masa depan karier seorang atlet. Lantaran itu, akurasi pengujian, ketertelusuran sampel, transparansi prosedur, dan keamanan data menjadi aspek yang tidak dapat ditawar.

Pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi bagian dari solusi melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, pencatatan rantai penguasaan sampel atau chain of custody, serta penguatan perlindungan data pribadi atlet.

Namun, perlu dipahami bahwa digitalisasi tidak otomatis menjamin keandalan hasil pengujian. Kompetensi laboratorium, validasi metode, dan pengendalian mutu tetap menjadi fondasi utama.

Dengan demikian, tantangan penerapan NABIL-IPAD Model sesungguhnya bersifat multidimensional. Bukan hanya bagaimana menyusun aturan yang baik, tetapi juga bagaimana membangun sistem yang mampu menjalankan aturan tersebut secara konsisten, transparan, dan akuntabel.

Strategi Implementasi dan Solusi Berkelanjutan

Lantas, bagaimana strategi membumikan NABIL-IPAD Model agar tidak berhenti sebagai gagasan akademik? Menurut saya, langkah pertama yang diperlukan adalah menyusun peta jalan atau roadmap implementasi yang realistis, bertahap, dan terukur. Peta jalan tersebut perlu menjelaskan prioritas kebijakan, pembagian kewenangan, kebutuhan sumber daya, tahapan pelaksanaan, serta indikator keberhasilan.

Penyusunannya harus diawali dengan pemetaan kesenjangan antara kondisi sistem anti-doping yang berlaku dan mekanisme perlindungan yang ditawarkan model. Dengan demikian, rekomendasi kebijakan tidak sekadar berangkat dari kondisi ideal, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas dan keterbatasan yang dihadapi.

Langkah berikutnya adalah harmonisasi regulasi. Seluruh rekomendasi NABIL-IPAD Model perlu dipastikan selaras dengan World Anti-Doping Code dan standar internasional terkait. Prinsip keadilan, proporsionalitas, serta perlindungan hak atlet harus diterjemahkan ke dalam prosedur yang jelas dan dapat dilaksanakan.

Penguatan kelembagaan juga menjadi prasyarat penting. Koordinasi antarpemangku kepentingan perlu dibangun melalui pembagian tanggung jawab yang tegas, mekanisme pertukaran informasi yang aman, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Dari sisi teknologi, pengembangan sistem informasi anti-doping yang terintegrasi dapat dipertimbangkan untuk memperkuat ketertelusuran proses pengujian, transparansi penanganan perkara, dan akuntabilitas pengambilan keputusan. Namun, penerapannya harus tetap memperhatikan keamanan serta kerahasiaan data atlet.

Yang tidak kalah penting, implementasi model sebaiknya diawali melalui pilot project atau uji coba terbatas pada lingkungan olahraga yang memiliki kesiapan kelembagaan dan infrastruktur memadai.

Pendekatan bertahap ini memungkinkan efektivitas model diuji sebelum diterapkan secara lebih luas. Hasilnya dapat dievaluasi menggunakan indikator yang terukur, seperti kepatuhan terhadap standar pengujian, kecepatan penyelesaian perkara, kualitas pendampingan hukum, transparansi prosedur, perlindungan data, serta pemahaman atlet terhadap hak dan kewajibannya.

Melalui mekanisme tersebut, kelemahan model dapat diidentifikasi sejak awal dan diperbaiki secara berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak semata-mata didasarkan pada keyakinan terhadap keunggulan konsep, tetapi juga pada bukti empiris mengenai efektivitas dan kelayakannya.

Dalam konteks ini, keterlibatan perguruan tinggi juga menjadi relevan. Kolaborasi lintas disiplin antara pakar hukum, kesehatan, teknologi, manajemen, dan kebijakan publik dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan serta pengujian model.

Perguruan tinggi tidak semestinya berhenti pada produksi gagasan dan publikasi ilmiah, tetapi juga perlu mengambil peran dalam memastikan bahwa hasil penelitian dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Lebih jauh, strategi implementasi NABIL-IPAD Model harus tetap menempatkan atlet sebagai pusat kebijakan. Sistem anti-doping yang baik bukan hanya mampu mendeteksi dan memberikan sanksi atas pelanggaran, tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran melalui edukasi, pendampingan, dan pembentukan budaya olahraga yang bersih.

Pada akhirnya, keberhasilan NABIL-IPAD Model tidak cukup diukur dari pengakuan terhadap kebaruan akademiknya. Ukuran yang jauh lebih penting adalah sejauh mana model tersebut mampu memperbaiki tata kelola anti-doping, meningkatkan kepastian hukum, dan menghadirkan perlindungan yang lebih berkeadilan bagi atlet Indonesia.

Disertasi Muhammad Nabil telah menawarkan suatu kerangka pemikiran yang menarik dan patut dikembangkan. Namun, perjalanan dari gagasan menuju implementasi masih membutuhkan pengujian, penyempurnaan, serta dukungan regulasi, kelembagaan, dan teknologi yang memadai.

Di sinilah saya memandang pentingnya membangun jembatan antara dunia akademik dan realitas kebijakan. Sebab, ilmu pengetahuan sejatinya tidak hanya bertugas menjelaskan persoalan, tetapi juga menawarkan jalan keluar yang dapat diterapkan dan dipertanggungjawabkan.

Kebaruan ilmiah memang penting, tetapi kebermanfaatan jauh lebih menentukan. Sebuah model tidak cukup hanya unggul dalam argumentasi, melainkan harus teruji dalam implementasi dan terbukti memberikan solusi.

Itulah esensi membumikan NABIL-IPAD Model. Bukan sekadar menghadirkan formulasi kebijakan baru, tetapi memastikan bahwa gagasan tersebut dapat bekerja dalam sistem yang nyata, menjaga integritas olahraga, serta menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi atlet Indonesia. Pada akhirnya, ilmu yang baik bukan hanya melahirkan pemikiran yang bernas, tetapi juga menghadirkan kemaslahatan yang nyata bagi keumatan dan kebangsaan. (red)