PKL Embong Blimbing Punya SK Wali Kota 1991, DPRD Minta Pemkot Beri Kepastian

Reporter : Ibrahim
Wakil Ketua Komisi B Machmud saat memimpin rapat koordinasi PKL Embong Blimbing

Surabaya,JatimUPdate.id - Komisi B DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi terkait polemik penggusuran PKL Embong Blimbing, Rabu (18/11).

Wakil Ketua Komisi B Mochamad Machmud, mengatakan wisata kuliner harus memiliki definisi dan konsep yang jelas.

Baca juga: Abdul Ghoni Imbau Institusi Pendidikan Tak Berorientasi Profit

Machmud menambahkan, wisata kuliner juga mempunyai fasilitas pendukung serta pengaturan aktivitas perdagangan.

Selain itu juga pembinaan dan pemerataan oleh pemerintah utamanya bagi PKL yang sudah lama buka lapak.

"Namun, perlu dipastikan apakah lokasi tersebut memang diperuntukkan sebagai kawasan wisata kuliner atau sekadar tempat aktivitas perdagangan," tukas Machmud. 

Firly juru bicara Bakumkarsa menegaskan pemanfaatan ruang publik memiliki dasar regulasi, peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

Menurut Firly, ketentuan tersebut masih berlaku dan membuka ruang pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki.

Ia memaparkan regulasi tersebut mengatur fungsi utama trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki.

Pun ketentuan pemanfaatannya dalam kondisi tertentu.

Baca juga: Proyek Drainase Flyover Banyuurip Memakan Anggaran Rp16 M, Empat Jembatan Siap Dipasang

"Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki masih dimungkinkan sepanjang mempertimbangkan jenis, waktu, jumlah, dan ketentuan teknis yang berlaku," jelasnya.

Persoalan legalitas Embong Blimbing sebelumnya telah disampaikan pendamping pedagang, Roby, dalam hearing pada Senin (16/11). 

Ia menyebut para pedagang memiliki landasan Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 204 Tahun 1991 tentang penetapan lokasi PKL di sejumlah kawasan Surabaya.

"PKL ini bukan tidak memiliki legalitas. Kami memiliki Keputusan Wali Kota Nomor 204 Tahun 1991 yang menetapkan sejumlah lokasi PKL, termasuk Embong Blimbing. Persoalannya, bagaimana penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2020 terhadap keputusan yang sudah ada sejak 1991?" ungkap Roby.

Anggota Komisi B, Budi Leksono, menilai persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan membandingkan PKL di satu lokasi dengan lokasi lainnya. 

Baca juga: Komisi C Kawal Proyek Drainase Flyover Banyurip, Empat Jembatan Akses Ditarget Rampung 25 November

Menurutnya, pemerintah kota harus memberikan kepastian melalui kebijakan tertulis mengenai lokasi-lokasi yang diperbolehkan untuk aktivitas perdagangan.

"Permasalahan ini sebenarnya bukan hanya persoalan lokasi. Ada persoalan lain yang perlu ditelusuri. Pemerintah kota harus benar-benar mengeluarkan keputusan atau surat resmi mengenai tempat-tempat yang dipastikan boleh digunakan. Dengan begitu, tidak terus-menerus muncul perdebatan dan saling membandingkan antar lokasi," ujarnya.

Ia mengingatkan ketidakjelasan kebijakan berpotensi menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari. 

"Diperlukan pedoman yang tegas agar pedagang maupun masyarakat mengetahui batasan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang publik," tutup Buleks. (*)

Editor : Yuris. T. Hidayat

Trending Minggu Ini
Berita Terbaru