Catatan Redaksi - Kenaikan alokasi anggaran transportasi publik dalam APBD Surabaya 2027 dari 1 persen menjadi 2,37 persen bukanlah prestasi yang layak dirayakan.
Sebab angka tersebut masih terpaut jauh dari batas ideal minimal 5 persen.
Baca juga: PKL Embong Blimbing Punya SK Wali Kota 1991, DPRD Minta Pemkot Beri Kepastian
Bisa jadi selama ini politik anggaran kerap terjebak pada paradigma usang. Memanjakan kendaraan pribadi melalui pelebaran jalan dan infrastruktur beton.
Padahal tanpa transportasi massal yang kuat, kebijakan tersebut melanggengkan kemacetan.
Pun memaksa masyarakat berpenghasilan rendah menanggung ongkos mobilitas yang mencekik.
Transportasi publik bukan cuma pelengkap estetika kota. Namun jaring pengaman sosial melindungi daya beli warga dari himpitan ekonomi.
Baca juga: Proyek Drainase Flyover Banyuurip Memakan Anggaran Rp16 M, Empat Jembatan Siap Dipasang
Peta jalan pengembangan hingga 2030 yang menargetkan 14 rute trans, 11 rute bus, dan 30 rute Wira Wiri akan berakhir sebagai macan kertas jika tidak ditopang keberanian politik dan skema pendanaan progresif.
Sedangkan percepatan penambahan rute pada 2027 serta pemenuhan target pada 2028 hingga 2030 harus dibarengi integrasi tarif, ketepatan jadwal, dan jangkauanke kantong permukiman padat penduduk.
Oleh sebab itu, Pemkot dan DPRD harus menghentikan politik anggaran setengah hati dalam APBD ke depannya.
Baca juga: Komisi C Kawal Proyek Drainase Flyover Banyurip, Empat Jembatan Akses Ditarget Rampung 25 November
Sebab keberhasilan tata kelola Surabaya tidak diukur dari kemegahan infrastruktur aspalnya.
Namun dari keberpihakan negara menjamin hak warga untuk bergerak secara murah, aman, dan bermartabat.
Editor : Redaksi