Surabaya, JatimUPdate.id – Empat partai politik dengan raihan kursi tertinggi di DPRD Jawa Timur mulai mengajukan nama-nama calon pimpinan yang akan ditunjuk. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebagai pemenang Pemilihan Legislatif 2024, diprediksi akan menunjuk Musyafak Rouf sebagai Ketua DPRD Jawa Timur.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat ini masih dalam proses mempertimbangkan dua nama, yaitu Sri Untari Bisowarno dan Wara Sundari Renny Pramana, sebagai kandidat pimpinan. Sementara itu, Partai Golkar telah resmi mengusulkan Blegur Prijanggono sebagai wakil mereka.
Baca juga: Blak-blakan Eks Anggota DPRD Jatim Sebut Khofifah Tak Paham Struktur APBD
Partai Gerindra juga masih menimbang dua nama, yakni Hidayat dan Ferdians Reza Alvisa, sebagai calon pimpinan DPRD. Di sisi lain, Partai Demokrat masih menyisakan misteri dengan dua nama yang berpotensi diusulkan, yaitu Dr. Agung Mulyono dan Miseri Effendy.
Proses pengajuan nama dari partai-partai besar ini menarik perhatian publik, yang berspekulasi bahwa mungkin ada strategi politik yang sedang dimainkan di balik lambatnya pengajuan. Posisi pimpinan DPRD Jatim sangat strategis karena berperan penting dalam menentukan kebijakan provinsi selama lima tahun ke depan.
Ketua DPRD Jawa Timur sementara, Anik Maslachah, menjelaskan bahwa batas akhir pengajuan nama sebenarnya telah ditetapkan pada 10 September 2024. Namun, beberapa partai, seperti PKB dan Gerindra, tampaknya masih belum menyerahkan usulan resmi mereka.
“Setelah penetapan di Paripurna, kita akan mengusulkan nama-nama tersebut ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan SK pimpinan definitif. Jika SK sudah ada, nanti pimpinan akan segera dilantik," ujar Anik pada Kamis (19/9/2024).
Baca juga: JAKA Jatim Sebut Eksekutif Terlibat Dugaan Korupsi Dana Hibah, Minta KPK Jangan Tebang Pilih
Meski demikian, alasan di balik lambatnya pengajuan dari beberapa partai ini masih belum jelas, apakah karena faktor strategi politik atau pertimbangan internal lainnya.
Publik kini menanti kepastian dari partai-partai besar tersebut, mengingat pentingnya peran pimpinan DPRD dalam mengarahkan pembangunan dan kebijakan provinsi. (*)
Editor : Redaksi