Baku Azerbaijaz, JatimUPdate.id - Anggota DPR RI, Ratna Juwita Sari, menekankan pentingnya perdagangan karbon internasional sebagai solusi pembiayaan hijau dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Hal ini ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP29) di Baku, Azerbaijan, Selasa (19/11/2024).
"Skema pasar karbon sukarela bisa menjadi peluang besar untuk mendukung target pembangunan hijau Indonesia. Dunia internasional dan investor perlu diyakinkan bahwa Indonesia terbuka untuk kerja sama ini," ujar Ratna melalui keterangannya yang diterima Jatim UPdate pada Kamis (21/11/2024).
Baca juga: DEN Diminta Prioritaskan Energi Terbarukan dalam Roadmap Swasembada Energi
Ratna mengungkapkan bahwa upaya Indonesia untuk memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% pada 2030, sebagaimana tercantum dalam Enhanced Nationally Determined Contributions (NDC), membutuhkan anggaran lebih dari Rp 4.000 triliun.
"Pembiayaan sebesar itu tidak mungkin hanya bergantung pada APBN. Perdagangan karbon bisa menjadi sumber pembiayaan alternatif yang sangat potensial," tegasnya.
Indonesia, dengan salah satu hutan tropis terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon internasional. Ratna mendorong agar pemerintah memanfaatkan keunggulan ini.
"Hutan kita adalah paru-paru dunia. Jika pengelolaannya tepat, perdagangan karbon akan memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus mendukung konservasi lingkungan," ujarnya.
Selain sektor kehutanan, Ratna juga menyoroti pentingnya investasi hijau pada energi baru terbarukan. Dia menyebut bahwa percepatan bauran energi terbarukan akan membantu Indonesia mencapai Net Zero Emission pada 2060.
Baca juga: Komisi XII DPR RI: Optimalisasi Perolehan Daerah dari Sektor Migas Harus Ditingkatkan
"Investasi di sektor ini tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," katanya.
Menurut Ratna, salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan perdagangan karbon adalah membangun kepercayaan internasional terhadap komitmen Indonesia. "Pemerintah perlu meningkatkan diplomasi untuk mendapatkan dukungan teknis dan finansial dari negara-negara maju," tambahnya.
Ratna juga menekankan bahwa pasar karbon bisa menjadi sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang signifikan. "Jika dikelola dengan baik, ini akan memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi Indonesia sekaligus memperkuat komitmen lingkungan kita," katanya.
Langkah Konkret dari COP29
Baca juga: Ratna Juwita : Regulasi Energi Terbarukan Jadi Kunci Capai Nol Emisi
Ratna berharap COP29 menjadi momentum bagi pemerintah untuk membuka peluang kerja sama internasional dalam perdagangan karbon. "Langkah konkret dari pertemuan ini harus diwujudkan, seperti regulasi pasar karbon yang lebih jelas dan menarik minat investor," ujarnya.
Dengan memanfaatkan perdagangan karbon dan investasi hijau, Ratna optimis Indonesia dapat menjadi pemimpin global dalam pengendalian perubahan iklim. "Kita memiliki potensi besar, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya secara maksimal," pungkasnya.
Konferensi COP29 yang berlangsung hingga 22 November 2024 ini menjadi ajang strategis bagi Indonesia untuk menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung agenda lingkungan global sekaligus mengamankan kepentingan ekonomi nasional (*).
Editor : Redaksi