Oleh: Defiyan Cori
Ekonom Konstitusi
Jakarta, JatimUPdate id : Berbagai langkah strategis telah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) terpilih Prabowo Subianto dalam rangka memantapkan kerjasama internasional dan membangun fondasi pembangunan untuk pemerintahan mendatang.
Baca juga: Gerindra Surabaya: Becak Listrik Prabowo untuk Tukang Becak Usia 55 Tahun ke Atas
Meskipun dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) kunjungan ke beberapa negara penting dalam konstelasi politik global saat ini tidak ayal juga menjadi ajang "sosialisasi" visi-misi *Asta Cita* dari pasangan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tersebut.
Bahkan, implementasi dari arah dan kebijakan politik luar negeri *Bertetangga yang Baik* atau *Good Neighbor Policy* yang disampaikan saat debat calon Presiden (capres) telah mulai secara bertahap dijalankan dalam posisi sebagai pembantu Presiden Joko Widodo dalam kabinet Indonesia Maju.
Misi bertetangga baik tersebut diterapkan melalui dua (2) jalur, yaitu kesejarahan (historical way) dan ketetanggaan (neighborhood way).
Setidaknya, hal itu tergambar dalam empat (4) kunjungan luar negeri terakhir Menhan yang sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo Subianto ke negara sahabat dan tetangga dekat, yaitu Turki, Rusia, Australia dan Papua Nugini. Kunjungan kerja ke luar negeri dari Presiden terpilih ini bisa saja ditafsirkan dalam kerangka pelaksanaan sejak dini
misi Asta Cita butir ke-2, yaitu memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara.
Namun, lebih penting dari itu adalah untuk memperkokoh ideologi Pancasila dalam konteks demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) pada misi ke-2 Asta Cita kaitannya dengan sistem ekonomi kapitalisme yang mendominasi dunia dan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945.
Hasil kunjungan itu dapat dianggap penting dan strategis untuk meneguhkan terminologi *Indonesianomic* dalam konsepsi pembangunan negara oleh pemerintahan periode 2024-2029.
*Cara Pandang Kemitraan Strategis*
Dua (2) negara awal, yaitu Turki dan Rusia dalam lawatannya ke luar negeri pasca terpilih sebagai Presiden RI berada dikawasan strategis Asia dan Eropa sebuah posisi kunci dalam membangun jangkar kerjasama dibelahan dunia.
Kedua negara ini berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi dan politik dikedua kawasan tersebut terutama bagaimana upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah dan Eropa bagian timur, khususnya yang berlangsung antara Israel-Palestina dan Ukraina-Rusia yang mengabaikan prinsip kemanusiaan dan keadilan.
Tanpa adanya peran dan kemauan kuat dari kedua negara strategis itu, maka pertikaian diantara negara-negara di Timur Tengah dan Eropa bagian timur akan sulit dihentikan serta berdampak pada stabilitas perekonomian dan perdamaian kawasan, bahkan dunia.
Saat kunjungan ke Turki, Menhan RI, Prabowo Subianto bertemu Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan di Ankara, Turki, pada hari Selasa 30 Juli 2024. Kedatangan Menhan RI ini disambut secara resmi dengan prosesi kenegaraan di Istana Kepresidenan Turki dan dilanjutkan pertemuan terbatas.
Adalah penguatan kemitraan strategis Indonesia-Turki di bidang kerjasama pertahanan dan industri pertahanan menjadi pembahasan kedua belah pihak. Menhan Prabowo dan Presiden Erdogan mengakui peran penting yang dijalankan oleh Indonesia dan Turki sebagai pemimpin di kawasan yang harus memiliki kontribusi besar dan strategis bagi terciptanya perdamaian dunia.
Secara umum, pokok bahasan kunjungan luar negeri Menhan RI tidaklah terlalu jauh berbeda. Begitu pula halnya, saat melakukan pertemuan dengan Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, pada Rabu 31 Juli 2024.
Selain berterima kasih kepada Presiden Vladimir Putin atas sambutan tuan rumah, Menhan RI sekaligus juga menyampaikan salam terbaik dari Presiden RI Joko Widodo.
Dalam pertemuan ini, Menhan Prabowo menyoroti hubungan persahabatan jangka panjang dan dukungan historis yang diberikan Rusia (sebelumnya Uni Soviet) kepada Indonesia, termasuk infrastruktur dan bantuan militer, serta menekankan komitmen Indonesia untuk membangun kerjasama lebih intensif dengan Rusia.
Tiga hari pasca peringatan HUT ke-79 RI, Menhan RI Prabowo Subianto lalu melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese MP dan Deputy Prime Minister and Minister for Defence, Richard Marles MP, di Canberra, Australia, pada Selasa 20 Agustus dan Rabu 21 Agustus 2024 Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape.
Topik pembahasan juga masih terkait dengan peningkatan kerjasama kemitraan strategis bidang pertahanan-keamanan antara kedua negara yang bertetangga dekat dengan Indonesia. Menhan RI menekankan pentingnya hubungan persahabatan dengan Australia disebabkan oleh dukungan kuat negara tersebut bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia pada masa tahun 40-an.
Sementara itu, dengan PM James Marape, secara khusus membahas kerjasama bidang pendidikan yang ruangnya telah ditawarkan tahun lalu (2023) kepada para perwira, taruna muda serta putera-puteri Papua Nugini di Universitas Pertahanan RI.
Hal mana ini sebagai langkah awal untuk membangun kerjasama lebih konstruktif dalam bertetangga melalui pengembangan SDM. Kerjasama ini jelas bermanfaat dalam hal membangun komunikasi dan saling pengertian antara kedua negara yang berbatasan untuk mengakhiri kecurigaan atas separatisme provinsi paling timur di Indonesia.
Turki dikenal dengan simbol negara Islam modern yang berhasil mecapai kemajuan tanpa meninggalkan nilai peradabannya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat.
Baca juga: Helipad Dekat Makam Kakek Presiden Prabowo Dibangun Pakai Dana APBN, Anggaran Capai Rp 1,4 Miliar
Sedangkan, Rusia adalah negara blok Timur dari Eropa yang dulu dikenal menerapkan politik tangan besi dengan sistem ekonomi komunismenya juga telah mengalami perubahan cara pandang atas dunia Islam.
Turki dan Rusia merupakan contoh negara yang maju secara demokratis melalui kepemimpinan Presiden yang mendapat dukungan rakyatnya bukan dengan dukungan para pemodal apalagi pencitraan.
Atas keberhasilan kedua negara ini, selaku Presiden terpilih RI diplomasi Menhan Prabowo Subianto akan dapat membangun cara pandang baru dibidang pertahanan dan keamanan kawasan melalui peningkatan kerjasama ekonomi yang menghargai kemerdekaan dan perdamaian serta tidak memaksakan kepentingan suatu negara atas negara lain.
Menolak cara-cara tidak demokratis dalam "menghukum" suatu negara berbeda pandangan politik melalui kebijakan embargo yang justru melanggar hak asasi manusia (HAM) itu sendiri.
Justru negara pelanggar demokrasi dan HAM yang mengabaikan perikemanusiaan dan perikeadilanlah yang harus dikenakan embargo oleh bangsa-bangsa didunia.
*Menghargai Kedaulatan*
Kunjungan Menhan RI sangat tepat momentumnya untuk menguatkan cara pandang (persepsi) bersama terkait model kerjasama pertahanan dan keamanan negara dimasa depan untuk tujuan terciptanya perdamaian kawasan dan dunia.
Disamping itu, kepentingan kerjasama kemitraan strategis dengan keempat negara itu juga dilatar belakangi oleh keinginan untuk menghadang konfigurasi blok politik multilateral melalui kemurnian diplomasi atas dasar/ideologi dan konstitusi negara, Pancasila dan UUD 1945 (asli/pra amandemen).
Dalam terminologi inilah, kepentingan politik luar negeri NKRI lebih diutamakan (nasionalisme) diatas kepentingan individu dan atau aliran modal/capital (individualisme dan kapitalisme) asing.
Sinyalemen bersahabat dan bertetangga tanpa sekat (blok) ini diperkuat oleh tidak ada masalah bagi Indonesia bekerjasama dengan negara-negara berideologi sosialisme, bahkan komunisme melalui kunjungan Menhan RI tersebut.
Asal, kerjasama kemitraan strategis tersebut ditempatkan dalam posisi kesetaraan dan kesejajaran berdasar piagam hak asasi manusia (equality based on human right) serta saling menghormati dan menghargai (mutual respect) sikap politik masing-masing negara berdaulat.
Baca juga: Prabowo Tegaskan UMKM Kunci Ketahanan Ekonomi APEC
Artinya, kepentingan perdamaian dunia demi terciptanya ketertiban dalam stabilitas pembangunan melalui kebijakan masing-masing negara untuk mewujudkan keadilan sosial lebih diutamakan tanpa campur tangan negara lain.
Sebab, arah dan tujuan terbentuknya pemerintahan NKRI (Pembukaan UUD 1945) selain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa juga ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan kemerdekaan.
Oleh karena itu, kerjasama melalui kemitraan strategis haruslah didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang harus dibangun tanpa blok.
Hal inilah, yang kembali ditekankan oleh Presiden RI terpilih Prabowo Subianto saat kunjungan ke Papua Nugini untuk memperjelas posisi Indonesia ditengah konstelasi politik dunia.
Indonesia akan melakukan kerjasama melalui kemitraan strategis yang konstruktif (bukan destruktif) dengan menghargai prinsip integritas teritorial masing-masing atau bersahabat yang berdaulat.
Last but not least, untuk mencapai visi *Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*.
Maka selain menjalankan misi Asta Cita butir ke-1 dan 2 juga dalam rangka mendukung reformasi struktural perekonomian non arus utama (mainstream) bagi penegakkan sistem ekonomi konstitusi melalui terminologi kerjasama (cooperation) dan kolaborasi (collaboration) sehingga kemiskinan dan ketimpangan ekonomi nasional dan belahan dunia lain dapat teratasi.
Perlu kiranya, Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melakukan kunjungan kemitraan strategis ke negara kawasan lainnya terkait isu bidang lainnya yaitu pangan, energi dan air (food, energy and water) yang berpengaruh juga pada pertahanan dan keamanan negara.
Pasca kunjungan keempat negara itu, maka diharapkan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto juga dapat berkunjung ke salah satu negara penting dan strategis di kawasan Afrika dan Amerika Selatan untuk memantapkan kebijakan politik bertetangga baik tanpa blok, yaitu ke Afrika Selatan dan atau Aljazair serta Venezuela dan atau Brazil yang secara historis juga dekat dengan perjalanan bangsa dan negara Indonesia.
Semoga usulan ini dapat ditindaklanjuti agar Indonesia muncul sebagai super power baru dunia (the new super power) melalui pendekatan dialog dan lunak (soft and dialogue policy power) atau "omon-omon" super power berkomunikasi baik dengan negara sahabat secara bebas dan aktif. (ken/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat