Aktivis Non-Blok Temui Bupati Subandi, Desak Akhiri Ketegangan Eksekutif dan DPRD
Sidoarjo, JatimUPdate.id - Puluhan aktivis senior dari Gerakan Non-Blok temui Bupati Sidoarjo, Subandi, di tengah memanasnya situasi politik lokal.
Baca Juga: Sidak RTLH di Sedati, Bupati Sidoarjo Pastikan Rumah Warga Segera Diperbaiki
Mereka menyampaikan kegelisahan atas memburuknya hubungan antara eksekutif dan legislatif, menyusul penolakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2024 oleh DPRD Sidoarjo, yang dikhawatirkan dapat menghambat laju pembangunan daerah.
Pertemuan berlangsung di Opsroom Kantor Bupati Sidoarjo, Rabu (30/7/2025), dan dihadiri sejumlah tokoh seperti Hariadi Siregar, Kasmuin, Badruszaman, Hasan Ubaidillah, Ludy Eko, Nanang Haromain, hingga Mamad. Mereka diterima langsung oleh Bupati Subandi, didampingi Sekda Fenny Apridawati, Asisten I Ainur Rahman, serta jajaran pejabat lainnya.
Sebelumnya, para aktivis sempat berusaha menemui pimpinan DPRD Sidoarjo untuk menyampaikan aspirasi serupa.
Namun, setelah menunggu hingga tiga jam, mereka mengaku tidak mendapat tanggapan.
"Besok hari terakhir. Kalau bisa ya diterima, kalau tidak, minimal duduk bersama mencari jalan tengah," ujar Kasmuin, salah satu tokoh Gerakan Non-Blok.
Gerakan Non-Blok yang terdiri dari aktivis, akademisi, budayawan, hingga tokoh masyarakat ini menyoroti kurangnya rasionalitas dalam proses penolakan LKPJ.
Menurut mereka, publik justru disuguhi konflik interpretasi aturan yang membingungkan.
"Kalau mau menolak, silakan tunjukkan bukti. Rakyat butuh data, bukan drama," tegas Kasmuin.
Koordinator Gerakan, Hariadi Siregar, menilai penolakan LKPJ berdampak serius terhadap laju pembangunan.
"Ini kegelisahan masyarakat independen. Penolakan ini bisa berdampak ke mana-mana, terutama keterlambatan pembangunan," katanya.
Baca Juga: Aksi Balap Liar Diamankan di Arteri Porong Sidoarjo, Polisi Panggil Orang Tua Pelaku
Sementara itu, aktivis Serikat Nelayan NU Sidoarjo, Badrus Zaman, menggunakan analogi menarik untuk mengkritik elit politik lokal.
"Jangan jadikan Sidoarjo seperti kolam lele. Kita ini kelasnya Arwana, harus tampil tenang tapi bernilai tinggi," ujarnya.
Kata Badrus, kondisi politik yang keruh hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu yang tumbuh subur dalam kekacauan.
"Ikan lele senang di air keruh. Tapi rakyat butuh air jernih agar bisa melihat masa depan," tambahnya.
Menanggapi aspirasi para aktivis, Bupati Subandi menegaskan telah menjalin komunikasi politik dengan DPRD, fraksi, dan partai-partai. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil.
"Sudah kami lakukan komunikasi, tapi hasilnya tetap seperti itu," ujar Subandi.
Baca Juga: Bupati Sidoarjo Minta Perbaikan Jalan Rusak Dikebut, Kecamatan dan PUBMSDA Diminta Bergerak Serentak
Lebih lanjut, Subandi memastikan akan tetap menjalankan kebijakan sesuai aturan perundangan, demi keselamatan seluruh pejabat dan masyarakat Sidoarjo.
"Kami ingin Bupati, Wakil Bupati, Sekda, maupun seluruh pejabat pemerintahan di Sidoarjo selamat dalam menjalankan tugas melayani masyarakat," jelasnya.
Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra, Ainur Rahman, menjelaskan bahwa Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sudah dikirim ke Gubernur Jatim pada 23 Juli, sesuai aturan pasca-penolakan LKPJ.
Namun, Ainur menegaskan bahwa tanpa pengesahan Perda LKPJ, maka perubahan anggaran (PAK) tidak bisa dilaksanakan.
"PP 12 Tahun 2019 Pasal 179 menyebutkan, PAK hanya bisa disahkan setelah Perda pertanggungjawaban disetujui," tukasnya. (ih/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat
