Takhta yang Retak: Kekuasaan di Sidoarjo

Oleh : Imam Hambali

Jurnalis JatimUPdate.id, bermukim di Sidoarjo

Sidoarjo, JatimUPdate.id - Takhta, pusat kekuasaan, selalu menyimpan ruang imajinasi sekaligus kecemasan. Sejak dahulu kala, sebagaimana tergambar dalam riwayat babad tanah Jawa, raja sering kali berakhir dengan tragis.

Seorang raja dibunuh, digantikan oleh raja lain yang kemudian juga mengalami nasib serupa. Putaran sejarah itu seakan mengajarkan satu hal: kekuasaan selalu menjadi rebutan, meski di baliknya tersimpan getir dan kecemasan yang mencekam.

Di pusat kekuasaan, tarik-menarik kepentingan kerap tak terhindarkan. Hasrat dan ambisi sering kali mengalahkan logika kebersamaan.

Mereka yang seharusnya duduk bersama membangun, justru terjebak dalam permainan pengaruh demi hegemoni pribadi. Begitu pula yang kini tengah terjadi di Kabupaten Sidoarjo.

Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, duet Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana menuai sorotan publik. Harapan besar yang dulu mereka bawa lewat tagline “Sidoarjo Baik” tampaknya tak berjalan mulus. Alih-alih menebar kebaikan, keduanya justru kerap menampilkan keretakan yang semakin nyata.

Retaknya duet kepemimpinan itu bukanlah badai yang datang tiba-tiba. Ia bersemi pelan-pelan, sejak awal perjalanan pemerintahan.

Wakil Bupati Mimik Idayana merasa tak pernah diajak bermusyawarah mengenai kebijakan strategis. Meskipun Mimik memang membantah, tetapi penampakan di ruang publik berbicara sebaliknya.

Puncak keretakan itu terlihat jelas dalam momen mutasi 61 pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Mutasi, yang sejatinya merupakan hal wajar dalam birokrasi, berubah menjadi panggung konflik politik.

Wakil Bupati Mimik Idayana tidak hadir dalam pelantikan tersebut. Absennya Mimik bukan sekadar ketiadaan fisik, melainkan sinyal kuat bahwa kerenggangan sudah tak lagi bisa ditutupi di ruang publik.

Sidoarjo, dengan segala dinamika sosial-ekonomi dan budayanya, membutuhkan kepemimpinan yang solid. Namun, kenyataannya kini jauh dari harapan.

Konflik ini membawa konsekuensi besar. Pertama, roda pemerintahan menjadi tersendat. Kebijakan bisa kehilangan arah jika dua pucuk pimpinan berjalan sendiri-sendiri.

Kedua, kepercayaan publik menurun. Warga tentu muak melihat pemimpinnya lebih sibuk berseteru ketimbang bekerja. Ketiga, birokrasi bisa terbelah. Aparatur sipil negara berpotensi terjebak dalam kubu-kubuan, yang pada akhirnya merusak profesionalisme.

Pertanyaannya: apakah retakan ini bisa disembuhkan? Sejarah menunjukkan, konflik politik bisa reda bila ada kemauan untuk menurunkan ego. Namun, selama ambisi pribadi lebih diutamakan ketimbang kepentingan rakyat, perdamaian hanya tinggal ilusi.

Di tengah kondisi ini, publik tidak butuh panggung konflik, tetapi butuh pemimpin yang mampu merangkul, bekerja, dan memberikan solusi.

Sidoarjo menghadapi banyak persoalan: banjir, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pengangguran. Semua itu tak akan selesai jika duet kepemimpinan hanya sibuk bersilang pendapat.

Takhta memang selalu menggoda, tapi sejarah mengingatkan bahwa takhta juga bisa menjadi kutukan. Mereka yang terlalu larut dalam ambisi sering kali jatuh dalam kubangan konflik.

Subandi dan Mimik, dengan segala dinamika hubungan mereka, kini berada di persimpangan jalan. Apakah akan terus mempertontonkan perpecahan, atau justru membuktikan bahwa mereka mampu menyingkirkan ego demi rakyat Sidoarjo.

Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti: Sidoarjo saat ini tidak sedang baik-baik. (im/roy)

Editor : Ibrahim