Tahun Pertama Prabowo Dinilai Belum Prioritaskan Pemuda

Jakarta, JatimUPdate.id - Kalangan aktivis dan mahasiswa kembali menyoroti arah kebijakan pemerintah di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, khususnya terkait keberpihakan kepada generasi muda. Kritik tersebut mencuat dalam Diskusi Publik yang digelar Forum Pemerhati Kebijakan Publik (Formatik) di Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (11/11).

Diskusi bertema “Refleksi Satu Tahun Prabowo–Gibran dan Momentum Hari Pahlawan: Menanamkan Rasa Nasionalisme” ini dihadiri sekitar seratus peserta dari berbagai kampus dan organisasi kepemudaan di Jakarta.

Baca Juga: KNPI Desak Audit Dana Daerah, Tolak Pajak yang Membebani Rakyat

Data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi pendapatan negara semester I 2025 mencapai Rp1.210 triliun, sementara belanja negara berada di angka Rp1.407 triliun. Namun, para peserta diskusi menilai stabilitas fiskal belum diikuti dengan implementasi program yang benar-benar menyentuh kebutuhan generasi muda—mulai dari pendidikan vokasi, wirausaha, hingga penciptaan lapangan kerja produktif.

Ketua Bidang Politik DPP KNPI, Aridho Pamungkas, menyatakan sebagian besar program kepemudaan yang diklaim pemerintah masih sebatas slogan.

Baca Juga: DPR Fokus Percepat Revisi UU Pemilu untuk Minimalkan Konflik Norma

“Janji penguatan SDM muda belum tampak pada program yang terukur dan berdampak,” tegas Aridho.
Ia menilai transparansi dan evaluasi terhadap beasiswa, magang industri, hingga UMKM pemuda masih lemah dan membutuhkan perbaikan serius.

Dalam refleksi Hari Pahlawan, peserta diskusi menekankan pentingnya nilai moral dan keteladanan dalam pembangunan. Mereka menyinggung semangat kemandirian era Soeharto, pendidikan karakter ala Syaikhona Kholil, toleransi Gus Dur, hingga perjuangan Marsinah sebagai pengingat bahwa pembangunan harus manusiawi dan berpihak pada kelompok rentan termasuk generasi muda.

Baca Juga: PSI: Reformasi UU Pemilu Kunci Cegah Instabilitas Politik di Masa Depan

Para aktivis menyebut keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari stabilitas fiskal, melainkan dari dampak langsung bagi rakyat muda. Pemerintah didorong membuka data program kepemudaan secara transparan dan memastikan visi besar Asta Cita benar-benar diterjemahkan ke dalam kebijakan yang terukur.

“Asta Cita harus hadir dalam kesempatan nyata bagi anak muda, bukan hanya dalam materi kampanye,” tutup Aridho (*).

Editor : Redaksi