Jika Syaikhona KH. Moh. Kholil Bangkalan Menyaksikan Munas di Tanahnya Sendiri, Apa yang Beliau Tanyakan?

Oleh: Ponirin Mika

Ketua Lakpesdam MWCNU Paiton, Probolinggo, Jurnalis JatimUPdate.id

 

Paiton, Probolinggo, JatimUPdate.id - Ada ironi yang dalam, sekaligus menggugah, ketika Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 digelar tepat di Bangkalan, Madura—tanah yang pernah menjadi pusat peradaban ilmu, tanah dari mana api kebangkitan ulama Nusantara dinyalakan.

Kemarin, 23 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto menutup forum akbar itu dengan sebuah kelakar: "Kalau belajar politik, harus dari NU. NU tidak pernah kalah."

Tawa membahana. Hadirin bersuka cita.

Tapi di balik gelak tawa itu, ada pertanyaan yang lebih berat yang semestinya bergema, terlebih karena forum ini digelar di atas bumi yang pernah diinjak kaki seorang ulama yang tidak pernah mengajarkan muridnya tentang bagaimana caranya menang dalam percaturan kekuasaan—melainkan tentang bagaimana caranya berpihak kepada yang kalah.

Di sinilah kita perlu memanggil kembali Syaikhona KH. Muhammad Kholil Bangkalan—Mahaguru Ulama Nusantara, inspirator lahirnya Nahdlatul Ulama, dan Pahlawan Nasional yang baru saja dianugerahi gelar kepahlawanannya oleh Presiden Prabowo sendiri melalui Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025 pada 10 November 2025.

Penganugerahan ini bukan sekadar penghormatan terhadap tokoh keagamaan, tetapi juga pengakuan bahwa perjuangan lewat ilmu dan pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk jati diri bangsa. 

Sebuah ironi yang patut direnungkan: negara memuliakan Syaikhona Kholil sebagai Pahlawan Nasional, sekaligus forum besar NU digelar di tanahnya—namun apakah semangat perjuangan beliau benar-benar hadir di ruangan itu?

Mahaguru yang Tidak Pernah Mengajarkan Kenyamanan di Istana

Syaikhona Muhammad Kholil wafat pada 29 Ramadhan 1343 H / 1925 M, setahun sebelum NU resmi berdiri.

Namun perannya sangat vital: ia mengarahkan, merestui, dan memberikan pondasi pemikiran bagi para pendiri NU seperti KH. M. Hasyim Asy'ari, KH. Abdul Wahab Hasbullah, hingga KH. As'ad Syamsul Arifin.

Pada sekitar tahun 1920, sebanyak 66 ulama se-Nusantara berkumpul di Bangkalan untuk meminta petunjuk kepadanya.

Bukan petunjuk tentang cara merebut kekuasaan—melainkan tentang bagaimana ulama bisa menjadi benteng bagi umat yang tengah terancam. (NU Online Jawa Timur.red)

Sebagai seorang kiai dan pemimpin yang dihormati di Bangkalan, Madura, bahkan di Jawa, Syaikhona Kholil menampilkan diri sebagai sosok pemimpin yang memikirkan rakyatnya.

Beliau tidak menjadi pemimpin dan intelektual yang hanya berada dalam pesantrennya saja. Beliau terjun langsung untuk mengetahui seperti apa keberadaan rakyatnya dan sedang menghadapi kesulitan seperti apa masyarakatnya. 

Kepedulian Syaikhona Kholil terhadap kondisi rakyat sekitar yang kesulitan dan kekurangan tampak nyata dalam keseharian beliau, dengan membagikan pertolongan kepada penduduk yang membutuhkan.

Keberpihakan kepada kaum miskin papa adalah jiwa dari pengabdiannya. 

Syaikhona Kholil menanamkan prinsip Hubbul Wathan Minal Iman—cinta tanah air sebagian dari iman.

Bagi beliau, membela bangsa dari penjajahan merupakan bagian dari pengamalan iman dan jihad di jalan Allah. Dan "penjajahan" yang paling beliau cemaskan bukan hanya tentara bersenapan, melainkan juga kemiskinan struktural yang merantai rakyat kecil dari generasi ke generasi. 

Lalu hari ini, ketika NU menggelar Munas di tanah warisan Syaikhona Kholil, apakah semangat itu masih menjadi ruh—atau hanya menjadi ornamen dinding?

23 Juta Orang Miskin: Di Mana Suara NU?

Menurut BPS, per September 2025, masih ada 23,36 juta penduduk miskin di Indonesia—8,25 persen dari total populasi. Angka kemiskinan di perdesaan, basis tradisional warga Nahdliyin, masih bertengger di 10,72 persen, jauh di atas rata-rata nasional.

Garis kemiskinan pun naik 7,76 persen secara tahunan menjadi Rp641.443 per kapita per bulan. Sementara rasio gini nasional mencapai 0,363, dengan kelompok 40 persen penduduk termiskin hanya menguasai 19,28 persen dari total pengeluaran nasional.

Ketimpangan ini bukan sekadar statistik dingin. Ia adalah wajah nyata dari "masyarakat bawah" yang selalu disebut-sebut NU dalam pidato-pidatonya, tapi kerap absen dari agenda nyata perjuangannya.

Di atas fondasi kemiskinan struktural itu, badai konflik agraria terus mengamuk. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, sepanjang 2025, terjadi 341 letusan konflik agraria yang berdampak pada 123.612 keluarga di 428 desa—naik 15 persen dari tahun sebelumnya.

Yang lebih mengkhawatirkan: 736 orang menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi di wilayah konflik agraria, dengan kenaikan 32 persen dibanding 2024. Sebanyak 19 orang tertembak, satu orang tewas.

Petani—kelompok yang paling dekat dengan santri dan kiai di pedesaan—adalah korban terbanyak.

KPA menemukan 15 dari 15 provinsi episentrum konflik agraria adalah provinsi-provinsi episentrum kemiskinan. Tanah dirampas, kemiskinan menganga, kekerasan menghantam—namun di mana suara lantang NU untuk mereka?

Syaikhona Kholil pernah mengajarkan bahwa nasionalisme yang sejati, sebagaimana ditegaskan budayawan KH. D. Zawawi Imron, berpangkal pada suluh peradaban, keadilan, dan keberanian—bukan pada kemampuan bermanuver di lingkar istana.

Para kiai menafsirkan dan mengimplementasikan nasionalisme sebagai tanggung jawab spiritual untuk menjaga kehidupan bangsa agar berkeadilan, bermartabat, dan berkeadaban.

Nilai nasionalisme pesantren tumbuh dari ajaran universal Islam tentang keadilan ('adl), kasih sayang (rahmah), dan kemaslahatan (maslahah). 

Ketika ratusan ribu keluarga kehilangan tanahnya, apakah 'adl, rahmah, dan maslahah itu sedang benar-benar diperjuangkan?
Gaspol untuk Siapa?

Riset dari Project MUSE mencatat bahwa sejak pergantian kepemimpinan PBNU tahun 2021, NU mengadopsi strategi pragmatis untuk mempertahankan pengaruh di pemerintahan.

Analis dari ISEAS Singapura, Syafiq Hasyim, secara terbuka menyebut bahwa elite NU saat ini memilih memberikan "gaspol"—dukungan penuh—kepada Presiden, alih-alih menjadi kekuatan kritis yang menjaga jarak dengan kekuasaan.
Gaspol.

Kata itu terasa berat di tengah kenyataan bahwa dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, program-program prioritasnya justru memicu gelombang baru konflik agraria.

KPA mencatat keterlibatan langsung program swasembada pangan dalam penggusuran petani, termasuk 250 keluarga di Desa Sahbandar, Kertajati, Jawa Barat, yang terancam kehilangan 399,98 hektare lahan garapan mereka.

Pernyataan Prabowo bahwa kiai-ulama "patuh kepadanya di Istana" mungkin dimaksudkan sebagai candaan. Tapi candaan itu mencerminkan realita yang perlu menjadi bahan kontemplasi serius: apakah kiai yang "patuh di Istana" masih bisa menjadi penyambung lidah rakyat di sawah?

Kiprah Syaikhona Kholil setelah pulang dari tanah suci justru berawal dari langkah yang mengejutkan: beliau memilih bekerja di kantor Adipati Bangkalan, bukan karena ingin menikmati fasilitas kekuasaan, melainkan—sebagaimana tercatat dalam sejarah—karena beliau ingin membangun sinergitas ulama dan penguasa, agar syiar Islam semakin mudah diterima masyarakat luas.

Itu bukan pragmatisme—itu strategi dengan tujuan yang jelas: membela dan memajukan rakyat. Bukan sebaliknya: memapankan diri di lingkaran kekuasaan dengan mengorbankan fungsi kontrol. 

Ancaman Radikalisasi: Jaringan Pesantren untuk Apa?
Tantangan ketiga yang tak kalah mendesak adalah ancaman radikalisme dan politik identitas yang mengikis kebhinekaan. BNPT mencatat sepanjang 2025 ditemukan 21.199 konten bermuatan intoleransi, radikalisme, dan terorisme di ruang digital—tersebar di Meta, TikTok, hingga X. Densus 88 memeriksa 112 anak yang terpapar radikalisasi melalui media sosial dan gim daring di 26 provinsi.

Data BNPT sebelumnya juga menunjukkan 22,4 persen remaja SMA sudah berada dalam kategori intoleran pasif, dan 5 persen intoleran aktif—dua kali lipat dari angka 2016.

Sepanjang hidupnya, diperkirakan sekitar 500.000 santri pernah belajar di bawah bimbingan Syaikhona Kholil. Dari jumlah tersebut, tiga ribu lebih menjadi tokoh ulama, kiai, pemimpin masyarakat, serta pendiri pesantren di berbagai wilayah.

Jaringan intelektual yang beliau bangun bukan untuk mencetak loyalis kekuasaan—melainkan untuk mencetak penjaga umat. 

Syaikhona Kholil meyakini bahwa perjuangan tidak hanya lewat senjata, tetapi juga melalui pendidikan yang membangkitkan kesadaran diri bangsa. Pesantrennya menjadi ruang pembentukan pemikiran kebangsaan. Ia mendorong murid-muridnya untuk belajar dan berjuang dengan cara yang beretika. Dan beliau juga menolak fanatisme sempit serta menekankan pentingnya musyawarah dalam setiap keputusan. 

Jaringan pesantren NU yang tak tertandingi oleh ormas mana pun itu hanya akan menjadi perisai efektif jika digerakkan dengan agenda, bukan sekadar identitas. Semangat Hubbul Wathan Minal Iman yang ditanamkan Syaikhona Kholil adalah antidot paling organik melawan radikalisasi digital yang sedang menggerogoti generasi muda Indonesia.

Pertanyaannya: apakah warisan intelektual itu dijalankan secara sistematis, atau hanya dijadikan ornamen saat Munas?

NU di Akar Rumput dan NU di Puncak

Bukan berarti NU tidak berbuat apa-apa. Banyak kader NU di akar rumput yang terus berjuang diam-diam—mendampingi petani, mengadvokasi hak masyarakat adat, membangun koperasi, menjadi garda terdepan moderasi beragama.

Mereka adalah NU yang sesungguhnya, NU yang diimpikan Syaikhona Kholil—ulama yang meski dihormati ulama dan penguasa, tetap hidup sederhana dan dekat dengan masyarakat kecil. 

Masalahnya bukan di akar rumput. Masalahnya ada di puncak: ketika elite organisasi terlalu sibuk menghitung kursi kabinet, terlalu nyaman di lingkaran istana, dan terlalu segan untuk menjadi "hati nurani bangsa" yang sesungguhnya.

Warisan keilmuan dan perjuangan Syaikhona Kholil terus hidup. Melalui pesantren, murid-murid, serta karya-karyanya, nilai-nilai yang beliau tanamkan masih menjadi pedoman bagi banyak ulama dan masyarakat. Tapi pedoman yang hanya dikutip di pidato seremonial, bukan dijalankan dalam kebijakan organisasi, adalah pedoman yang mati. 

Pertanyaan dari Tanah Kademangan

Jika hari ini Syaikhona KH. Muhammad Kholil Bangkalan menyaksikan Munas digelar di tanahnya—di Bangkalan yang sama tempat beliau pernah mendirikan pesantren, menyambut 66 ulama Nusantara, dan mengirimkan tongkat kerestuan kepada Kiai Hasyim sebagai tanda lahirnya NU—maka hanya satu pertanyaan yang kiranya akan beliau ajukan, bukan soal siapa yang menang dalam manuver politik.

Pertanyaannya lebih sederhana, lebih menusuk: "Apakah NU masih berpihak kepada mereka yang paling lemah?"

Sebab Syaikhona Kholil tidak mewariskan NU sebagai mesin kekuasaan. Tongkat yang dikirimkannya kepada Kiai Hasyim membawa amanah dan makna: umat serta rakyat memerlukan cahaya yang disuluhkan para ulama—suluh peradaban, keadilan, dan keberanian. 

Hari ini, dengan 23 juta orang masih miskin, ratusan ribu keluarga tergusur dari tanahnya, dan ancaman radikalisasi digital yang nyata—NU memiliki alasan moral yang lebih dari cukup untuk tidak sekadar menjadi penonton pembangunan, apalagi legitimator kebijakan yang merugikan rakyatnya sendiri.

NU akan tetap dicintai dan kokoh bukan karena tidak pernah kalah dalam permainan politik. NU akan kokoh karena rakyat tahu: ketika hak-hak mereka terinjak, NU yang pertama berdiri.

Pertanyaannya—dan ini pertanyaan bagi seluruh warga NU, dari pesantren Bangkalan hingga Istana—apakah kita masih punya keberanian untuk itu?

Editor : Redaksi