Prabowo Tunjuk Satyawan Pudyatmoko Pimpin Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional
Jakarta, JatimauPdate.id - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko, sebagai Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Informasi tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman setelah mengikuti rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Dudung menyebut Satyawan memiliki latar belakang keahlian yang relevan dengan pengelolaan gambut dan mangrove. Dia memperkirakan pelantikan kepala badan baru tersebut akan dilaksanakan pekan depan.
"Memang betul nanti akan ada Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional. Tadi saya lihat sudah ada, mudah-mudahan minggu depan bisa dilantik," ujar Dudung kepada wartawan.
Meski belum dilantik, Satyawan disebut telah dilibatkan dalam pembahasan pemerintah terkait penanganan karhutla.
Pernah Menjabat di Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
Saat ini, Satyawan menjabat sebagai Dirjen KSDAE Kementerian Kehutanan. Sebelumnya, dia pernah menduduki posisi Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi pada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
Lembaga tersebut mengakhiri masa tugasnya pada 31 Desember 2024.
Pembentukan BPGMN menjadi langkah baru pemerintah untuk memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove, sekaligus meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang berulang setiap tahun.
Keputusan pembentukan badan baru itu diambil Presiden Prabowo setelah berdiskusi dengan sejumlah akademisi dan pakar mengenai tata kelola gambut serta strategi pencegahan karhutla.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, pembentukan BPGMN ditujukan untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran, khususnya di kawasan gambut yang memiliki karakteristik lingkungan tersendiri.
Libatkan Ilmuwan hingga Masyarakat Peduli Api
Menurut Teddy, BPGMN akan melibatkan ilmuwan, akademisi, dan kalangan profesional dalam memperkuat riset, pemetaan kawasan, sistem deteksi dini, serta pemantauan titik panas atau hotspot secara lebih terintegrasi.
Selain mengandalkan riset dan teknologi, pemerintah juga menyiapkan penguatan operasi di lapangan melalui optimalisasi Satuan Tugas (Satgas) Darat. Upaya ini diharapkan mempercepat respons petugas ketika indikasi kebakaran mulai terdeteksi.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan sarana pendukung, seperti pompa air portabel dan pengeboran dangkal, untuk membantu penanganan kebakaran di kawasan gambut.
Di tingkat masyarakat, kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) turut menjadi bagian dari strategi pencegahan dan penanganan karhutla. Warga yang tinggal di sekitar kawasan gambut dinilai memiliki peran penting dalam pemantauan serta penanganan awal ketika kebakaran terjadi.
Melalui pembentukan BPGMN, pemerintah berharap pengelolaan gambut dan mangrove dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi. Badan ini juga diharapkan mampu memperkuat langkah pencegahan dan menekan risiko kebakaran hutan dan lahan yang selama ini berulang di berbagai wilayah Indonesia.(ih/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat
