Raperda Adminduk Surabaya: Ujian Transformasi di Balik Bantahan Politik
Catatan Redaksi - Penyerahan draf Raperda Administrasi Kependudukan (Adminduk) ke DPRD Surabaya memunculkan sikap seragam antara eksekutif dan legislatif, menepis anggapan revisi Perda Nomor 6 Tahun 2019 berkaitan dengan kepentingan Pemilu 2029.
Keduanya kompak mengarahkan narasi pembaruan regulasi menyesuaikan aturan pusat, mengejar digitalisasi, serta membenahi tata kelola dan akurasi data warga.
Namun, upaya mendudukkan persoalan ini secara proporsional justru menyisakan paradoks.
Di satu sisi, pembaruan regulasi diklaim steril dari urusan pemilu, di sisi lain diakui data kependudukan yang akurat salah satu dasar pemutakhiran data pemilih.
Di sinilah letak substansinya, pengambil kebijakan tidak harus bersikap defensif, menepis irisan politik menjelang 2029.
Sebab akurasi data warga memang secara alami muaranya terletak pada kualitas demokrasi.
Kritik transformatif yang lebih mendesak justru menyasar pada alasan utama revisi, evaluasi tujuh tahun berjalannya Perda lama dan tuntutan digitalisasi.
Kendati begitu, pembaruan regulasi tidak berhenti pada kepatuhan administratif atau cuma menyesuaikan aturan pusat.
Jika perubahan aturan hanya diartikan sebagai pembaruan pasal dan digitalisasi sistem di atas kertas, maka semangat menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berubah akan menjadi slogan kosong.
Begitupula dengan Pansus di DPRD Surabaya kelak harus menjadi ruang uji yang konkret. Pembahasan legislasi wajib memastikan Raperda Adminduk benar-benar memangkas ketertinggalan layanan selama tujuh tahun dan menghasilkan data kependudukan yang valid secara faktual.
Jika tata kelola dan akurasi data benar-benar tuntas dibenahi demi hak layanan warga, polemik soal kepentingan Pemilu 2029 akan gugur dengan sendirinya.
Editor : Redaksi