Agung Widyantoro Soroti Ancaman Deepfake terhadap Kepercayaan Publik di Era AI
Jakarta, JatimUPdate.id - Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Agung Widyantoro, menyoroti ancaman penyebaran informasi palsu melalui teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Salah satu tantangan yang perlu diwaspadai adalah penggunaan teknologi deepfake yang dapat memanipulasi wajah, suara, maupun pernyataan seseorang sehingga sulit dibedakan dari informasi asli.
Menurut Agung, perkembangan teknologi komunikasi harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memeriksa dan memahami informasi. Tanpa sikap kritis, kecanggihan AI berpotensi dimanfaatkan untuk menyebarkan disinformasi, memengaruhi opini publik, hingga mengganggu kualitas demokrasi.
Hal tersebut disampaikan Agung dalam diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) bertema komunikasi pemerintahan di era kecerdasan buatan yang diselenggarakan STIKOM InterStudi pada 19 November 2026.
Deepfake dan Bot Menjadi Tantangan Komunikasi Publik
Agung menjelaskan, AI menghadirkan peluang besar dalam mempercepat dan mempermudah proses komunikasi. Namun, teknologi yang sama juga dapat digunakan untuk memproduksi konten manipulatif dalam jumlah besar dan menyebarkannya secara cepat melalui berbagai platform digital.
Fenomena deepfake dan penggunaan bot menjadi tantangan serius karena dapat menciptakan persepsi seolah-olah suatu informasi benar, padahal telah direkayasa. Situasi ini berpotensi mengaburkan batas antara fakta dan manipulasi.
Karena itu, Agung mengingatkan bahwa kecepatan penyampaian informasi tidak boleh mengalahkan prinsip akurasi dan tanggung jawab.
“Kecepatan komunikasi tidak boleh mengorbankan akurasi, dan kecanggihan teknologi tidak boleh mengesampingkan etika serta kepentingan publik,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kebebasan pers agar masyarakat tetap memperoleh informasi yang berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Literasi Kritis Perlu Diperkuat dari Lingkungan Pendidikan
Menghadapi tantangan tersebut, Agung menilai penguatan literasi digital harus dimulai dari lingkungan pendidikan. Masyarakat tidak cukup hanya dibekali kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga perlu memiliki kecakapan untuk memeriksa sumber informasi, mengenali manipulasi digital, dan berpikir kritis sebelum menyebarkan suatu konten.
Dalam hal ini, tenaga pendidik perlu mendapatkan peningkatan kapasitas agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan membimbing peserta didik menghadapi perubahan ekosistem informasi.
Agung juga mendorong keterlibatan pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat dalam membangun budaya komunikasi yang sehat.
Menurutnya, kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih. Integritas, keterbukaan, dan tanggung jawab tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas komunikasi di ruang publik (*)
Editor : Redaksi