OJK Perintahkan Perbankan Memblokir Rekening Yang Terlibat Judi Online
JAKARTA, JatimUPdate.id,- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupahkan tugas sebagai Integritas pengawasan terhadap kegiatan di Sektor Jasa Keuangan akan terus - menerus memerintahkan Perrbankan untuk memblokir sejumlah Rekening yang digunakan dalam aktivitas ilegal, termasuk judi online.
Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menjaga keseluruhan kegiatan pada sektor keuangan supaya terselenggara secara Teratur, Adil, Transparan, dan Akuntabel.
Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan Inpres Jalan Daerah Jatim Bagian Selatan
Selain itu mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.
Oleh karena itu, OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk melalui kerja sama antar Lembaga.
"Kami menyambut baik bentuk kerja sama antar-lembaga seperti ini lebih digiatkan ke depannya untuk membantu pemberantasan tindak pidana ekonomi yang dilakukan dengan memanfaatkan rekening bank dan sistem pembayaran Indonesia. Upaya menegakkan integritas sistem perbankan merupakan tanggung jawab semua pihak terkait," urai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae dalam keterangan siaran pers.
Sebelumnya, kata Dian Ediana Rae. OJK telah menerima surat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait permintaan Blokir atas sejumlah Rekening yang terlibat dalam kegiatan Judi Online.
Tak ayal, menurut Dian.OJK terus melakukan koordinasi bersama Kominfo dan memerintahkan kepada Perbankan untuk melakukan Pemblokiran Rekening yang terlibat dalam aktivitas Judi Online.
Baca Juga: OJK : Pasar Saham Indonesia Menguat Meski Ditengah Kondisi Perlambatan Ekonomi Global
Dian menegaskan,mengacu kepada pasal 36A ayat (1) huruf c, angka 33 dalam Pasal 14 dan Pasal 52 ayat (4) huruf c angka 42 dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, OJK berwenang memerintahkan Bank untuk melakukan Pemblokiran Rekening tertentu.
Sementara untuk memperkuat Integritas sektor jasa keuangan,imbuh Dian.pada tanggal 14 Juni 2023 OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (POJK APU-PPT) yang merupakan bukti komitmen OJK dalam menjaga integritas sektor jasa keuangan.
"POJK ini merupakan penyempurnaan dari POJK APU-PPT sebelumnya Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana diubah melalui POJK Nomor 23/POJK.01/2019,' tandas Dian.
Selain itu,kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK,bahwa untuk melakukan penguatan dan penerapan tata kelola pada sisi Industri Perbankan, OJK juga telah menerbitkan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
Baca Juga: SMSI Minta Presiden Terbitkan Perpu UU Kedaulatan Digital Pengganti UU ITE
"Mengingat tata kelola merupakan hal yang sangat Fundamental dalam pengelolaan kegiatan usaha suatu bank untuk dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan dengan mengedepankan nilai, etika, prinsip, dan menjunjung tinggi integritas," ujarnya.
Dian juga mengungkapkan, bahwa kerjasama OJK dengan pihak Kominfo dan lembaga lain akan terus ditingkatkan untuk mengatasi permasalahan yang meresahkan Masyarakat seperti Judi Online dan Pinjol Ilegal.
"Melalui pemeriksaan rekening-rekening bank yang disalahgunakan untuk tujuan penggunaan yang melawan hukum, dan memerintahkan untuk melakukan pemblokiran," ungkap Dian Ediana Rae. (Dji)
Editor : Nasirudin
