“Sekarang, setiap kelurahan atau desa tolong dipasang daftar orang-orang yang berhak mendapatkan jaminan sosial. Dengan begitu, rakyat bisa memantau langsung,”
PBI JK
Komisi D DPRD Surabaya Sorot Pencabutan PBI JK
Jatimupdate.id - Komisi D DPRD Surabaya menyoroti k<span;>ebijakan pemerintah pusat yang mencabut kepesertaan penerima bantuaan iuran jaminan