Sumenep, JatimUPdate.id : Ikatan Mahasiswa Kepulauan Kangean (IMAKA) Malang melakukan Dialaog dengan PT. Sumekar Kabupaten Sumenep yang dihadiri oleh Direktur Utama dan Komisaris, PT Sumekar.
Baca juga: Konflik Survei Seismik di Pulau Kangean Picu Kekhawatiran
Diskusi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap transportasi laut dan mengingat menjelang momentum romadhan transportasi laut merupakan hal yang sangat urgen bagi masyarakat kepulauan.
Kegiatan yang berlangsung melalui live Ig IMAKA, dan dihadiri oleh Dirut PT Sumekar dan komisaris yang langsung disaksikan oleh masyarakat melalui siaran live ig yang dipandu oleh Moh. Syafril hudha sebagai Moderator.
Dialog ini menyoroti persoalan faktor penyebab kapal DBS III tidak beroperasi, sebab aneh saja terhadap kapal yang baru saja selesai docking beberapa bulan yang lalu tiba-tiba lenyap tanpa kabar yang jelas, sehingga kemudian mengakibatkan kurang nya sarana mobilitas masyarakat kepulauan.
Bahkan menjelang momentum romadhan ini masih belum ada penjelasan kongkrit terkait DBS III, dikhawatirkan aktivitas mudik ramadhan tidak optimal mengingat arus mudik tidak akan sebanding dengan kuantitas dan kapasitas transportasi laut.
Melalui dialog tersebut akan menjadi sarana bagi PT Sumekar untuk menyampaikan kepada publik bagaiman ia mempersiapkan diri sambut momentum romadhan.
Moh. Syafril Hudha sebagai moderator to the point menanyakan hal apa yang menjadi indikator penyebab DBS III tidak beroperasi.
Syaiful Bahri, M.Si (Direktur Utama PT Sumekar) menyebut Kendala dari DBS III sekarang yaitu Tentang admistrasi yang belum selesai dan bermasalah.
"Administrasi yang dimaksud adalah soal kontrak oprasi yang tidak diperpanjang oleh Disperkimhub kabupaten Sumenep" ujarnya.
Lalu Syafril menanyakan tanggapan Komisaris PT SUMEKAR soal persoalan yang disampaikan oleh dirut tersebut sebagaimana tugas pengawasan dan saran kepada PT Sumekar.
Mohammad Romli, M.M. selaku Komisaris menyampaikan Bahwa telah mengupayakan agar kapal segera beroperasi untuk menyambut bulan suci Ramadhan. "Langkah ini semata agar mobilitas transportasi laut lancar," ujarnya.
Dia kemudian juga menyampaikan bahwa akan bertemu dengan Disperkimhub untuk segera memastikan langkah langkah yang segera tempuh.
Terkait pengawasan, ia selaku komisaris juga menyampaikan membuka ruang untuk menyampaikan apa kendala kendala terkait PT SUMEKAR.
Namun secara fakrual Kendala-kendala yang disampaikan pihak-pihak tersebut tidak pernah disampaikan secara transparansi baik secara bersurat maupun media.
"Sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 ayat (1) Huruf a Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2022," ujar Syafril kepada Direktur PT Sumekar.
Baca juga: Ketum JongMa Ponirin Mika: Hengkangnya Kapal Seismik PT KEI, Awal Kemenangan Warga Kangean
"Pak direktur melalui live Instagram menyebut, masa saya mau pengumuman di media," ungkapnya.
Syafril menjelaskan bahwa yang ia maksud adalah pemberitahuan secara publik baik itu tersurat ataupun secara publik sebagaimana prosedur yang ada.
Sebab langkah kongkrit demikian akan meminimalisir bias informasi yang beredar di masyarakat kepulauan soal status DBS III yang belum beroperasi.
"Ini sebagai bentuk evaluasi kepada PT SUMEKAR karena sejauh ini PT sumekar tidak pernah mengeluarkan surat edaran permasalahan PT sumekar," ungkap syafril
Disisi lain, Romli selaku komisaris mengungkapkan bahwa ia belum membahas Mengenai hal ini, dikarenakan baru menjabat sebagai komisaris di bulan Juli, "namun manajemen akan menerima masukan dari teman-teman IMAKA mengenai keterbukaan informasi secara publik melalui surat edaran yang akan disampaikan melalui portal media," tegasnya
Syafril juga menyoroti terkait anggaran di tahun 2025 yang mencapai Rp5 miliar dari PEMDA dan dibenarkan oleh salah satu DPRD Sumenep Komisi 3 dengan tujuan untuk mengevaluasi dari kinerja sebelumnya,
"Maka dari itu kami berfikir tidak berlebihan jika menyebut kinerja direktur PT SUMEKAR sebelumnya buruk atau kurang baik," pungkas Syafril.
Rencana anggaran itu akan, kata dia dipergunakan untuk subsidi transportasi angkutan laut.
"Hal ini termasuk harga tiket dan biaya operasional akan disubsidi 50% dari harga aslinya," ujar Saiful Bahri selaku Direktur.
Baca juga: Nelayan Kangean Gelar Aksi di Laut Tolak Eksplorasi Migas, Kapal Seismik Diminta Hengkang
Syafril juga menanyakan soal mudik gratis pulang pergi bagi masyarakat kepulauan.
"Untuk program mudik gtatis, apakah akan dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya yang semuanya gratis," tanya Syafril kepada Direktur PT Sumekar.
Syaiful Bahri mengungkapkan penjelasan seputar program mudik gratis.
"Insyaallah akan sama dengan tahun sebelumnya, dikarenakan yang dapat memastikan gratis tidaknya bukan ranahnya PT Sumekar akan tetapi langsung dari Pemerintah daerah," ujarnya.
Maka dari itu kesimpulannya Dari Dialog ini menyebutkab bahwa permasalahan fundamental yang ada terdapat pada kontrak operasional kapal yang putus sehingga kapal Sumekar DBS III belum bisa berlayar,
"Kita harus selalu mengawal dan mengevaluasi kinerja PT Sumekar demi kesejahteraan masyarakat kepulauan dan pemda harus serius soal transportasi laut bagi masyarakat kepulauan," ungkapnya.
Lebih jauh dia berharap akan peran kontrol dan pengawasan DPRD Sumenep.
"Kami juga berharap kepada DPRD Kabupaten Sumenep untuk mengawasi, dan mengawal transportasi laut yang menjadi pemersatu wilayah kabupaten sumenep," tegasnya sambil menerikan Imaka penggerak Kangean jaya. (feb/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat