Presiden Prabowo Bakal Tingkatkan Anggaran Desa Hingga Rp7 Miliar

Reporter : Deki Umamun Rois
Wisata Sumber Air Di Desa Bangelan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, belum lama ini.

 


Jakarta, JatimUPdate.id : Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berencana menaikkan anggaran desa hingga Rp7 miliar per tahun.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dalam acara penyampaian taklimat Presiden Prabowo Subianto dan buka puasa bersama di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (4/3/2025), sebagaimana dikutip dari tirto.id, Rabu (05/03/2025).

Menurut Bima Arya, peningkatan anggaran tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.

"Beliau menyampaikan bahwa kalau dulu Rp1 miliar satu desa, sekarang satu desa itu bisa Rp7 miliar," ujar Bima Arya di Istana Kepresidenan.

Bima Arya merinci bahwa anggaran Rp7 miliar tersebut terdiri atas dua komponen utama.

Pertama, Rp1 miliar akan dialokasikan untuk dana desa, seperti yang telah berjalan selama ini.

Kedua, tambahan Rp6 miliar diprioritaskan untuk program makan bergizi gratis (MBG), sebuah inisiatif baru yang digagas untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat desa.

Program MBG dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat kurang mampu, terutama anak-anak dan kelompok rentan.

"Ini adalah bagian dari komitmen Presiden untuk memastikan tidak ada lagi masalah gizi buruk di desa," tambah Bima Arya.

Selain peningkatan anggaran, Presiden Prabowo juga menyampaikan rencana mendirikan 70.000 koperasi desa. Koperasi ini akan berfungsi sebagai outlet serbaguna yang menyediakan kebutuhan pokok, termasuk sembako, obat-obatan, dan layanan klinik.

"Kemudian beliau juga menyampaikan rencana untuk mendirikan 70 ribu koperasi desa sebagai outlet untuk sembako, outlet untuk obat-obatan, outlet juga untuk klinik," jelas Bima Arya.

Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat lokal dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan adanya koperasi desa, akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar akan semakin mudah dan terjangkau.

Di samping itu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pendidikan dalam mengentaskan kemiskinan. Bima Arya mengungkapkan bahwa Presiden ingin mendirikan sekolah khusus bagi masyarakat kurang mampu dan memperbaiki fasilitas pendidikan yang ada menjadi sekolah terbaik.

"Beliau ingin memotong kemiskinan dengan mendirikan sekolah bagi orang tidak mampu dan memperbaiki sekolah menjadi sekolah terbaik," tutur Bima Arya.

Komitmen ini mencakup peningkatan akses pendidikan berkualitas di daerah terpencil dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga meminta seluruh jajaran pemerintah untuk tetap fokus pada pelaksanaan program prioritas yang telah dirancang. Ia menekankan bahwa kritik adalah hal yang wajar, tetapi tidak boleh menghalangi pelaksanaan program-program yang sudah berada di jalur yang benar.

"Jangan ragu terhadap program-program prioritas yang berjalan. Kritikan wajar, kritikan membuat kita menjadi semakin cermat dan waspada, tetapi kita semua sudah on the track lah," kata Bima Arya, mengutip arahan Presiden.

Peningkatan anggaran desa dan pendirian koperasi desa merupakan langkah ambisius yang membutuhkan pengawasan dan evaluasi menyeluruh untuk memastikan implementasinya efektif.

Bagaimana mekanisme distribusi makanan bergizi gratis akan dijalankan? Apakah program ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal? Siapa pihak yang akan mengelola 70.000 koperasi desa?

Bagaimana mekanisme pengawasan untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran?

Apakah ada sistem transparansi dan akuntabilitas yang memastikan dana desa sebesar Rp7 miliar per tahun digunakan secara optimal?

Program peningkatan anggaran desa hingga Rp7 miliar per tahun dan pendirian 70.000 koperasi desa menunjukkan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada pelaksanaan yang terencana, pengawasan yang ketat, dan keterlibatan aktif masyarakat desa.

Langkah ini juga menjadi peluang besar untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperbaiki akses terhadap kebutuhan dasar di desa-desa di seluruh Indonesia. (tirto.id/dek/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat

Politik Dan Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru